Anak Muda Memandang Keserakahan dan Jabatan

ADA satu kata dari obrolan  saya dengan Ahmad Jilul Qur’ani Farid (33) yang terus mengusik. Kata itu adalah  monetisasi. Dalam dunia media digital, kata itu akrab. Orang membuat konten, membangun penonton, lalu mencari pendapatan. Namun, dalam Ruang Tamu BacktoBDM, Jilul membawa kata itu ke wilayah berbeda: kewenangan pejabat.

Saya berbincang dengan  Jilul dalam posisinya sebagai Sekretaris Kabinet “Kabinet Bayangan.” Ia bersama Feri Amsari mengarsiteki Kabinet Bayangan. 

Jilul juga merangkap Direktur Eksekutif Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI). Ia melihat  sebagian pengurus negara melihat jabatan sebagai kesempatan memperoleh keuntungan pribadi. Begitu berkuasa, mereka menghitung apa yang dapat dihasilkan kewenangannya. Di tangan pejabat ada izin, anggaran, keputusan, dan akses terhadap sumber daya publik. Ketika semuanya menjadi peluang pendapatan pribadi, warga harus membayar untuk memperoleh sesuatu yang sesungguhnya merupakan hak mereka.

Pelayanan punya tarif tersembunyi.

Keputusan bisa dinegosiasikan. Orang yang memiliki uang dan kedekatan mendapat jalan lebih lapang. Mereka yang tidak memiliki keduanya harus menunggu.

Saya kerap bertanya berapa banyak penangkapan lagi agar jabatan tidak diperlakukan sebagai kesempatan memperkaya diri? Program sakral Presiden Prabowo pun digerogoti korupsi seperti proyek makan bergizi gratis (MBG). Tokoh sentral dalam pemberantasan korupsi, Febrie Adriansyah pun terkena kasus korupsi.
Jilul menyebut keserakahan  atau rakus sebagai salah satu pangkal persoalan. Orang terus mengambil karena tidak pernah merasa cukup. Bahkan mereka yang sudah kaya dan berkuasa masih ingin mengumpulkan lebih banyak. Namun, keserakahan perlu dilihat bersama kesempatan yang disediakan sistem. Hasrat mengambil menjadi lebih berbahaya ketika kewenangan luas, pengawasan lemah, dan kemungkinan dihukum terasa kecil. Karena itu, harapan kepada orang baik perlu ditopang aturan. Warga membutuhkan mekanisme untuk menggugat keputusan. Pengawas membutuhkan kebebasan memeriksa orang yang lebih tinggi kedudukannya.

Jilul menggunakan gambaran pagar: pembatasan kewenangan, pemeriksaan, dan pertanggungjawaban. Ia mengkhawatirkan pagar yang dilonggarkan ketika ruang mengambil keputusan sendiri justru diperluas.

Pemerintah tentu membutuhkan keluwesan bekerja. Tetapi publik berhak mengetahui siapa yang memutuskan, untuk kepentingan apa, menggunakan anggaran berapa, dan bagaimana keputusan itu diperiksa. Uangnya milik publik. Akibatnya ditanggung bersama.
Percakapan juga membawa kami kepada hubungan masyarakat dengan jabatan.

Seseorang yang kemarin biasa saja tiba-tiba diperlakukan berbeda setelah menjadi pejabat. Ucapannya lebih mudah dibenarkan. Orang di sekitarnya semakin berhati-hati menyampaikan keberatan.

Kita dapat lupa bahwa pejabat menjalankan pekerjaan yang dipercayakan oleh publik. Ada tanggung jawab yang harus ditunaikan dan hasil yang harus diperiksa.

Alternatif anggaran
Melalui Kabinet Bayangan, Jilul dan kawan-kawannya mencoba mengusik kebiasaan tersebut. Sebutan “menteri” memang dapat mengundang senyum. Mereka tidak mempunyai kementerian atau anggaran negara. Tetapi ada pertanyaan serius di dalamnya: mengapa urusan negara seolah-olah hanya boleh dibicarakan pemegang jabatan?

Guru dapat menguji kebijakan pendidikan. Tenaga kesehatan dapat menunjukkan kelemahan pelayanan. Peneliti dapat menawarkan pilihan. Pengetahuan mereka tumbuh dari pekerjaan dan pengalaman sehari-hari.

Kabinet Bayangan menjadi berarti apabila mampu mempertemukan pengetahuan tersebut, menguji keputusan pemerintah, dan menghasilkan alternatif yang dapat dipertanggungjawabkan.

Salah satu rencana Jilul adalah shadow budgeting, menyusun alternatif anggaran. Kritik dilanjutkan dengan perhitungan: jika sebuah pos dikurangi, kebutuhan apa yang dapat dipenuhi? Jika pemerintah menyatakan tidak ada uang, bagaimana prioritas belanjanya? Pekerjaan itu membutuhkan ketekunan. 

Lalu kami membicarakan generasi muda. Jilul melihat mereka semakin sadar akan persoalan yang diwarisi. Mereka membuat satire, mengkritik pejabat, dan mengusik kekuasaan melalui media sosial. Kadang bahasanya tajam, bahkan disertai umpatan.

Saya tidak menyetujui setiap cara yang digunakan. Kritik perlu menjaga ketepatan informasi dan martabat manusia. Namun, kita juga perlu bertanya mengapa sebagian anak muda merasa harus berteriak agar didengar. Mungkin mereka sudah berbicara tertib tanpa memperoleh jawaban. Mungkin media sosial menjadi tempat paling mudah dijangkau ketika saluran lain terasa jauh.

Ada pula yang menyoroti barang mewah pejabat dan membandingkan harganya dengan kehidupan warga. Penampilan memang tidak membuktikan pelanggaran. Tetapi ia membuka pertanyaan tentang kepantasan: bagaimana pejabat menyerukan penghematan ketika dirinya mempertontonkan kemewahan?

Kesulitannya, banyak suara protes berjalan sendiri-sendiri. Mereka bertemu ketika sebuah peristiwa memicu kemarahan, lalu hubungannya mengendur saat perhatian berpindah.

Kemarahan membutuhkan tempat bertemu, kepercayaan, tuntutan yang jelas, dan pembagian pekerjaan. Siapa yang memeriksa data? Siapa yang mendampingi warga? Siapa yang mengikuti pembahasan kebijakan setelah keramaian mereda?

Kerja yang sunyi itu menentukan apakah protes menghasilkan perubahan yang bertahan.

Seusai percakapan, saya tidak membawa jawaban tuntas tentang bagaimana korupsi diakhiri. Tetapi saya membawa kegelisahan tentang anak-anak muda. Kita meminta mereka mencintai negeri ini, sementara mereka menyaksikan perilaku pengurusnya dan mencemaskan masa depan sendiri.
Kecintaan dapat hadir sebagai keberatan, pertanyaan yang terus diulang, dan penolakan menganggap korupsi sebagai hal biasa.

Di Ruang Tamu BacktoBDM, tugas saya memberi ruang bagi suara itu dan membantu penonton menimbangnya. Anak-anak muda yang berisik sedang mengingatkan bahwa ada sesuatu yang belum selesai di republik ini. Sebelum meminta mereka merendahkan suara, ada baiknya kita mendengar apa yang mereka perjuangkan. *