Ketika Kaus-Kaus Mulai Bicara

KAMIS malam, saya bertemu sejumlah kawan untuk bermain padel. Ada sesuatu yang menarik perhatian saya. Bukan pukulan smash. Bukan pula skor pertandingan. Kaus. Seorang pemain mengenakan kaus dengan satu kata besar: “Terserah.”

Ada pula kaus hitam dengan gambar kepala dari belakang. Di dadanya tertulis: “Pidato Bikin Bingung.” Seorang lelaki lainnya mengenakan kaus hitam dengan tulisan yang tak kalah mencolok: “Londo Ireng.” Saya tidak bertanya apa maksud mereka. Saya hanya membaca dan menceritakan kembali sambil mencoba memaknainya.

Jumat pagi, saya tiba di Yogyakarta. Pemandangan serupa saya temukan dalam bentuk yang berbeda. Sejumlah ekonom datang mengenakan kaus putih bertuliskan: “Aliansi Ekonom ‘Gxblok’ Indonesia.” Mereka berkumpul bukan untuk bercanda. Mereka memaparkan laporan dan berdiskusi dalam forum 360: Satu Tahun, Tujuh Desakan Darurat Ekonomi. Saya kembali tidak bertanya mengapa mereka memilih kata “gxblok”. Tetapi saya tahu kata itu tidak datang dari ruang kosong. Kata-kata seperti gxblok, londo ireng, dan sejumlah diksi keras lainnya telah masuk ke dalam percakapan politik kita.

Saya sengaja menyensor kata “gxblok” karena menurut saya, kurang pas untuk masyarakat kita. Ini soal rasa bahasa.
Indonesia yang sering membanggakan dirinya sebagai bangsa berbudaya, santun, dan menjunjung keluhuran bahasa tiba-tiba dipenuhi kosakata yang terasa jauh dari tradisi itu. Lebih mengkhawatirkan ketika bahasa tersebut bergerak dari atas ke bawah. Dari kekuasaan kepada warga. Dari pejabat kepada ahli. Dari pemimpin kepada mereka yang mengkritik. Bahasa bukan sekadar rangkaian kata. Bahasa memperlihatkan bagaimana kekuasaan memandang orang lain.

Ini pelajaran berharga untuk para pemilih pada Pemilu 2024.

Ketika Kritik Berubah Menjadi Kaus
Mengapa orang mengenakan kaus? Mengapa ekonom yang terbiasa berbicara dengan angka, grafik, data, dan policy brief memilih menuliskan kata “gxblok” di punggung sendiri? Saya kira kita sedang menyaksikan sesuatu yang lebih dalam daripada mode.

Kaus sedang berubah menjadi medium perlawanan. James C. Scott membantu menjelaskannya. Dalam Domination and the Arts of Resistance, Scott membedakan antara public transcript dan hidden transcript.
Di dalam kekuasaan, orang dapat terlihat patuh. Bahasa yang digunakan sopan. Kritik disampaikan hati-hati. Ada tata krama yang dijaga. Itulah public transcript. Tetapi di belakang panggung, masyarakat mempunyai bahasa lain. Ada gerundelan. Ada humor. Ada sindiran. Ada karikatur. Ada simbol-simbol kecil yang hanya dipahami oleh mereka yang mempunyai kegelisahan yang sama.

Itulah hidden transcript.
Kaus mungkin berada di antara keduanya. Ia berasal dari kegelisahan yang semula dibicarakan di ruang privat, tetapi kemudian dibawa ke ruang publik. Orang tidak berteriak. Tidak membawa poster. Ia hanya berjalan menggunakan kaus. Tetapi tubuhnya telah berubah menjadi papan pengumuman politik. Kritik tidak lagi diteriakkan. Kritik dikenakan.

Mengambil Kembali Kata yang Menghina
Ada hal menarik lainnya. Kata yang semula dimaksudkan untuk merendahkan dapat direbut kembali oleh mereka yang direndahkan. Ahli disebut gxblok? Baiklah. Mereka menyebut diri: Aliansi Ekonom “Gxblok” Indonesia. Wartawan kritis disebut londo ireng? Kata itu kemudian dicetak di kaus. Pidato membingungkan? Orang tidak lagi menulis makalah panjang.

Cukup satu kalimat: Pidatomu bikin bingung.
Dalam kajian mengenai gerakan sosial, proses seperti ini sering disebut reappropriation atau reclaiming: kelompok yang menjadi sasaran sebuah label mengambil kembali label tersebut, membalik maknanya, lalu menggunakannya sebagai identitas perlawanan. Kata yang tadinya dimaksudkan untuk melemahkan kehilangan daya hinanya. Bahkan berubah menjadi sumber solidaritas. Sejarah gerakan sosial mengenal banyak pola semacam itu. Dan beberapa bulan lalu, kita menyaksikan contoh yang menarik di India.

Ketika “Kecoa” Bersatu
Kisahnya bermula dari sebuah kata. Cockroach. Kecoa. Pada Mei 2026, komentar Ketua Mahkamah Agung India yang menggunakan istilah “cockroaches” dan “parasites” terhadap kelompok tertentu dari anak muda pengangguran dan aktivis memicu kemarahan. Seorang anak muda merespons melalui media sosial. Ia mengajukan pertanyaan yang tampaknya seperti lelucon:

Bagaimana kalau semua kecoa bersatu? Lelucon itu mengenai sesuatu yang sedang hidup dalam masyarakat. Lahirlah Cockroach Janta Party. Bukan partai politik konvensional. Anak-anak muda justru memakai kecoa sebagai simbol. Jika kami dianggap kecoa, baiklah. Kami kecoa. Tetapi kami banyak. Dan kami bertahan hidup.
Kecoa itu tidak korupsi. Tidak mengambil uang negara. Tidak mengkorupsi uang sitaan hasil korupsi. Gerakan itu kemudian membesar. Kemarahan terhadap kebocoran soal ujian, persoalan sistem pendidikan, pengangguran, dan tuntutan akuntabilitas pemerintah bertemu dalam satu identitas bersama. Gerakan yang bermula dari satire media sosial berpindah ke jalan-jalan New Delhi dan kota-kota lain.

Jangan Remehkan Humor
Di situlah kekuasaan sering salah membaca masyarakat. Humor dianggap tidak serius. Meme dianggap permainan anak muda. Kaus dianggap pakaian. Gerundelan di warung dianggap angin lalu. Percakapan di grup WhatsApp dianggap ocehan. Komen di Thread dan media sosial disebut diproduksi oleh bot.

Padahal humor mempunyai kekuatan politik yang unik. Humor membuat orang yang sebelumnya merasa sendirian menemukan orang lain yang ternyata mempunyai perasaan sama. Seseorang melihat kaus bertuliskan “terserah” dan tersenyum. Orang lain melihat “Pidatomu Bikin Bingung” dan mengangguk. Yang lain melihat “Aliansi Ekonom Gxblok Indonesia” dan memahami ironi di belakangnya. Mereka mungkin tidak saling mengenal.Tetapi mereka mempunyai sesuatu yang sama: rasa jengah. Gerakan sosial sering tidak bermula dari organisasi. Ia bermula dari perasaan bersama.

Ahmad Jilul AF, Sekretaris Kabinet Bayangan, dalam percakapan di Ruang Tamu BacktoBDM pernah menggambarkan pengurus negara yang hidup dalam imajinasinya sendiri. Seorang guru besar Universitas Gadjah Mada menggunakan istilah yang menarik: “politik ketelanjuran.” Diucapkan dahulu. Baru setelah itu para pembantu mencari cara untuk melaksanakannya. Kebijakan mengikuti ucapan, bukan ucapan mengikuti kajian kebijakan.

Keberhasilan politik memang mempunyai bahaya tersendiri. Kemenangan elektoral dapat melahirkan ilusi bahwa kemenangan politik sama dengan kebenaran. Padahal keduanya berbeda. Pemilu memberikan legitimasi untuk memerintah. Pemilu tidak memberikan monopoli atas kebenaran.
Pakar tetap diperlukan. Universitas tetap diperlukan. Wartawan tetap diperlukan. Masyarakat sipil tetap diperlukan. Bahkan kritik dari warung kopi tetap diperlukan. Demokrasi justru dibangun dari kemungkinan bahwa penguasa dapat salah. Karena itulah kekuasaan membutuhkan koreksi.

Ketika Ekonom Menyebut Dirinya Gxblok
Di Yogyakarta, ironi itu terasa semakin kuat. Para ekonom yang mengenakan kaus “Aliansi Ekonom ‘Gxblok’ Indonesia” justru datang membawa data. Mereka mengingatkan kecenderungan yang mereka sebut menuju “omni-dominasi” atau “ekonomi komando”.
Mereka melihat konsolidasi kekuasaan eksekutif dan semakin besarnya keterlibatan entitas negara serta lembaga kuasi-fiskal dalam pasar—dari Danantara, BUMN, hingga berbagai program ekonomi yang dieksekusi secara terpusat. Menurut mereka, kecenderungan tersebut berisiko mendistorsi alokasi sumber daya dan menimbulkan crowding-out terhadap sektor swasta dan UMKM.

Mereka juga mengingatkan persoalan checks and balances, independensi lembaga, disiplin fiskal, serta resentralisasi yang dapat mengurangi kapasitas fiskal dan pelayanan publik daerah.

Semua pandangan itu tentu dapat diperdebatkan. Pemerintah berhak mempunyai argumentasi berbeda. Ekonom lain boleh menyampaikan analisis yang berbeda. Justru di situlah demokrasi bekerja. Yang berbahaya bukan perbedaan pendapat. Yang berbahaya adalah ketika perbedaan pendapat dijawab dengan penghinaan. Argumen seharusnya dilawan dengan argumen. Data dijawab dengan data. Bukan dengan label.

Jangan Menunggu “Mrucut”
Jakob Oetama mempunyai kosa kata Jawa yang menarik untuk menggambarkan keadaan yang sudah tidak dapat lagi ditahan: mrucut. Dalam percakapan harian di Lantai 6, Jakob selalu berpesan, “Tolong jaga negeri ini ini jangan sampai mrucut.” Mrucut berasal dari bahasa Jawa penuh nuansa. Saya mencoba menafsirkan: jangan sampai pecah.
Sesuatu yang terus ditekan akhirnya lepas dari genggaman. Saya teringat kata itu ketika membaca apa yang terjadi di India. Tidak ada yang mungkin membayangkan sebuah kata “kecoa” akan melahirkan gerakan anak muda berskala nasional. Tetapi “kecoa” hanyalah pemantik. Bahan bakarnya sudah tersedia: frustrasi terhadap pendidikan, kebocoran soal ujian, pengangguran, ketidakpastian masa depan, dan perasaan tidak didengar serasa perasaan dihina.

Di Indonesia, kita tentu tidak perlu menunggu sampai keresahan mrucut. Dan jangan pula berharap Indonesia harus mengikuti India. Setiap masyarakat mempunyai konteksnya sendiri. Tetapi pelajarannya penting. Jangan merendahkan keresahan. Jangan mengejek kritik hanya karena ia tertulis di kaus. Jangan menganggap gerundelan tidak berbahaya hanya karena berlangsung di warung kopi. Dan terutama, jangan membalas kritik dengan penghinaan baru. Kekuasaan yang sehat justru harus mempunyai kemampuan membaca tanda-tanda kecil.

Ketika semua tak mau berkata-kata maka yang muncul adalah kata:…. terserah!*