Kisah Pengupas Bawang dan Krisis Ketulusan

PIDATO Presiden Prabowo Subianto tentang Susanah,  seorang pengupas bawang, menjadi viral. Presiden bercerita tentang seorang perempuan yang bekerja mengupas bawang dengan upah Rp700.000 per kilogram. Seketika ruang digital bergemuruh.
Publik bertanya. Bagaimana mungkin? Harga bawang sendiri hanya sekitar Rp30.000 per kilogram. Jika ongkos mengupasnya mencapai Rp700.000, tentu ada sesuatu yang tidak masuk akal.

Di media sosial, berbagai komentar bermunculan. Sebagian menertawakan. Sebagian mengejek. Sebagian lagi mulai menghitung-hitung logikanya. Di era digital, setiap pidato kini memiliki "penonton kedua": para clipper yang dengan telaten mengumpulkan potongan-potongan pidato pejabat publik untuk kemudian menyebarkannya dalam hitungan menit.
Tetapi sesungguhnya persoalannya bukan pada para clipper.

Persoalannya adalah: apa yang sebenarnya terjadi?

Saya menduga Presiden hanya salah mengucapkan angka. Sangat mungkin yang dimaksud adalah Rp700 per kilogram, bukan Rp700.000. Slide presentasi yang menyertai pidato pun diduga menunjukkan angka tersebut. Jika dugaan itu benar, maka sesungguhnya persoalannya sederhana.
Presiden salah ucap. Dan itu sangat manusiawi. Tidak ada manusia yang steril dari kekeliruan. Apalagi berbicara di depan publik dalam waktu lama. Masalahnya justru muncul ketika kesalahan itu dibiarkan menggantung tanpa penjelasan.

Di sinilah komunikasi publik diuji. Tidak sulit sebenarnya memeriksa fakta.

Susanah hadir dalam acara di DPR.Ia bukan tokoh anonim. Ia adalah penerima Manfaat Program Keluarga Harapan.  Ia dapat diwawancarai. Wartawan dapat menanyakan secara langsung berapa sebenarnya upah mengupas bawang yang ia terima.
Jawabannya bisa diperoleh dalam hitungan menit. Tetapi mengapa klarifikasi itu tidak segera muncul? Saya tidak tahu.

Barangkali wartawan menganggap persoalan itu terlalu sepele. Barangkali ada pertimbangan lain.Misalnya, khawatir distigma sebagai londo ireng. Namun dalam jurnalisme, tidak ada fakta yang terlalu kecil ketika fakta itu telah menjadi perdebatan publik.

Prinsip cover both sides justru lahir untuk situasi seperti ini. Menguji. Memverifikasi. Mengonfirmasi. Bukan sekadar mengutip.
Yang lebih mengherankan adalah sikap lembaga komunikasi pemerintah. Bukankah salah satu fungsi komunikasi publik adalah menjelaskan ketika muncul kesalahpahaman? Jika memang Presiden keliru mengucapkan angka, mengapa tidak segera dijelaskan?

Kalimatnya sederhana saja. "Yang dimaksud Presiden adalah Rp700 per kilogram."
Selesai. Masalah berakhir. Tidak ada yang dirugikan.Justru sebaliknya, publik akan melihat pemerintah memiliki keberanian mengakui kekeliruan. Sayangnya, yang terjadi justru sebaliknya. Keheningan. Dan dalam ruang yang kosong itu, spekulasi tumbuh lebih cepat daripada penjelasan. Jika tidak dijelaskan malah beban bagi Susanah. Wajahnya sudah terlanjut popular di media sosial.

Saya teringat ucapan Jakob Oetama bertahun-tahun lalu. "Kita berkomunikasi dalam masyarakat yang tidak tulus."

Kalimat itu semakin terasa relevan hari ini. Ketika kepercayaan publik sedang menurun, setiap kekeliruan kecil akan diperbesar. Setiap salah ucap akan dianggap sebagai kebohongan.

Setiap diam akan ditafsirkan sebagai upaya menutup-nutupi. Masalahnya bukan semata-mata angka Rp700 atau Rp700.000. Masalahnya adalah defisit kepercayaan.

Dalam ilmu komunikasi politik, fenomena ini dikenal sebagai credibility gap. Istilah yang pertama kali populer pada era Perang Vietnam itu menggambarkan jurang antara apa yang dikatakan pemerintah dan apa yang dipercaya publik. Ketika jurang itu melebar, setiap penjelasan resmi akan diterima dengan keraguan. Bahkan fakta yang benar pun dapat dipersoalkan karena sumbernya tidak lagi dipercaya.

Itulah sebabnya komunikasi publik tidak cukup hanya benar.

Ia juga harus kredibel. Padahal, mengakui kesalahan bukanlah kelemahan. Justru itulah ciri pemerintahan yang percaya diri. Di banyak negara demokrasi, pejabat yang keliru mengutip data akan segera mengoreksinya. Juru bicara pemerintah mengeluarkan klarifikasi. Media memuat koreksi. Persoalan selesai. Kenapa Bakom juga tak.menjelaskan apa yang terjadi.

Tidak ada drama. Karena yang dipertaruhkan bukan ego seorang pemimpin. Yang dipertaruhkan adalah kepercayaan publik. Sebaliknya, ketika kesalahan kecil dibiarkan tanpa penjelasan, pemerintah sedang membayar harga yang jauh lebih mahal.
Bukan karena angka itu. Tetapi karena publik mulai bertanya: jika yang sederhana saja tidak diklarifikasi, bagaimana dengan persoalan yang lebih besar?

Pelajaran dari kisah pengupas bawang sesungguhnya bukan tentang bawang.
Ia adalah pelajaran tentang komunikasi. Tentang pentingnya membangun budaya yang jujur terhadap fakta. Tentang keberanian mengakui kekeliruan. Tentang kesediaan mendengar kritik tanpa merasa direndahkan. Dan tentang pentingnya media menjalankan fungsi verifikasi, bukan sekadar menjadi pengeras suara.

Bangsa ini tidak membutuhkan pemimpin yang selalu benar.

Bangsa ini membutuhkan pemimpin yang berani berkata, "Saya keliru." Karena kesalahan yang diakui akan berhenti menjadi kesalahan. Sebaliknya, kesalahan yang dibiarkan akan berubah menjadi krisis kepercayaan. Dalam masyarakat yang kepercayaannya mulai menipis, ketulusan bukan lagi sekadar kebajikan. nIa adalah modal politik yang paling mahal.*