Merayakan Kemerdekaan

AGUSTUS  2026 memasuki pekan kedua. Inilah pekan ketika perhatian publik akan diarahkan pada perayaan kemerdekaan 17 Agustus 1945—saat Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, 81 tahun lalu.

Bendera merah putih mulai memenuhi jalan, perkantoran, kampung, dan ruang publik. Istana mulai dipercantik. Upacara akan digelar. Pidato akan disampaikan. Lagu kebangsaan akan dinyanyikan. Kemerdekaan kembali dirayakan. Namun, proklamasi semestinya tidak berhenti sebagai seremoni tahunan. Ia adalah kesempatan untuk mengajukan pertanyaan yang lebih mendasar: setelah 81 tahun merdeka, republik macam apa yang sedang kita bangun?

Hati ini terasa sendu mendengar sejumlah wartawan harus berhenti bekerja karena industri media tidak mampu lagi bertahan. Hati begitu trenyuh mendengar cerita bagaimana pelaku usaha menjerit karena sepinya usaha. PHK menjadi momok menakutkan. Air mata menetes mendengar kisah orang kecil harus bertahan hidup di tengah lesunya perekonomian. Suasana itu jelas tidak tertangkap bagi kelompok super kaya. Air mata menetes saat gempa kembali terjadi di Nusa Tenggara Timur.

Namun suasana hati mendadak bangga dan ceria mendengar pidato Presiden Prabowo Subianto dalam sidang Paripurna DPR bahwa seorang pengupas bawang di Bogor bisa mendapatkan upah Rp 700.000 per kilogram. Sejauh ini belum ada media mengupas bagaimana sebenarnya duduk soal pengupas bawang mendaparkan upah Rp 700.000 per kilogram. Apakah data itu salah? Apakah komunikasinya tidak cukup menjelaskan apa yang dimaksud? Padahal sosok yang dimaksud Presiden ada di DPR? Apakah susah mewawancarai sosok pengupas bawang sebagai bagian dari cek dan ricek?

Pertanyaan itu terasa relevan ketika politik Indonesia sedang bergerak dinamis. Kekuasaan semakin terkonsolidasi. Sementara kekuatan penyeimbang belum sepenuhnya menemukan bentuknya. Pada saat yang sama, persoalan ekonomi kelas menengah dan bawah terus menjadi percakapan sehari-hari.

Di luar negara, kegairahan memperingati kemerdekaan juga muncul dari masyarakat sipil. Gerakan Nurani Bangsa (GNB) menggelar pertemuan. Forum Intelektual Antar Disiplin bergerak menyampaikan gagasannya. Ada pula Konferensi Republik. Ada juga Kabinet Bayangan. Kelompok ini akan menjadi kelompok penyeimbang ketika negara menjadi satu suara. Namun kelompok ini mulai dihambat. Mungkin inilah sisi lain perayaan kemerdekaan: negara berbicara mengenai republik dari panggung resmi, sementara masyarakat sipil membicarakan republik dari ruang-ruang warga.

Pekan menjelang 17 Agustus bisa menjadi pekan yang tidak sepi.

Isu hukum pekan ini berpotensi tetap terfokus pada perkara yang melibatkan Febrie Adriansyah. Ironinya terasa kuat. Febrie pernah menjabat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, posisi strategis dalam pemberantasan korupsi di Kejaksaan Agung. Kini ia sendiri berhadapan dengan proses hukum dalam dugaan perkara korupsi.
Febrie memilih melawan. Ia mengajukan permohonan praperadilan untuk menguji keabsahan penetapan dirinya sebagai tersangka. Perkara ini tidak lagi semata-mata menyangkut seseorang bernama Febrie Adriansyah. Ia berpotensi berkembang menjadi pertarungan kredibilitas antarinstitusi penegak hukum.

Praperadilan akan menguji apakah prosedur hukum dalam penetapan tersangka telah dilakukan secara sah. Namun secara politik-hukum, publik juga akan membaca sesuatu yang lebih besar: apakah proses ini murni penegakan hukum atau terdapat pertarungan kepentingan di baliknya?

Di sinilah kredibilitas institusi dipertaruhkan. Negara hukum bukan hanya membutuhkan penegak hukum yang kuat. Ia membutuhkan proses hukum yang dapat dipercaya. Putusan pengadilan nantinya akan menjadi salah satu titik penting untuk membaca perkara tersebut.

Polisi pun melakukan eks-humanisasi Sutrimo, pegawai Febrie Adriansyah. Kematiannya dianggap tidak wajar. Mulutnya berbusa. Apakah ada kaitan antara kematian Sutrimo dengan kasus Febrie Adriansyah. Belum ada yang memastikan. Tapi akal sehat bisa saja menggiring ke arah itu. Meski itu menjadi domain penegak hukum. 

Selamat merayakan kemerdekaan…