Esai

Prof Dr Soebroto : Energi yang tak Pernah Habis

SW60Plus.com, 15 Agustus 2026, 15:47 WIB
Suryopratomo
Suryopratomo
· 16x dilihat

SUATU hari pada 2013 rekan dosen Universitas Indonesia Sonny Harry Budiutomo Harmadi menelepon. Pesannya satu, Prof Soebroto ingin bertemu saya. Prof Soebroto mengajak bertemu di Bimasena, Hotel Dharmawangsa.
        Diminta bertemu Prof Soebroto sudah merupakan sebuah kehormatan besar bagi saya. Siapa tidak mengenal sosok Prof Soebroto yang merupakan salah seorang ahli ekonomi besar Indonesia. Ia pernah menjabat sebagai Menteri Pertambangan dan Energi di era Orde Baru dan putra terbaik Indonesia yang pernah dipercaya menjadi Sekretaris Jenderal Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC).
         Saat bertemu, Prof Soebroto menyampaikan pemikirannya mengenai “energi” yang jauh lebih besar dibutuhkan Indonesia ke depan daripada sekadar  energi dari minyak, gas, maupun hasıl tambang. Energi yang Prof Soebroto maksudkan adalah sumber daya manusia Indonesia yang harus mampu menyongsong tantangan yang lebih besar dan membawa Indonesia menuju masa keemasannya.
         Kita semua pantas khawatir dengan tingkat rata-rata pendidikan bangsa Indonesia sampai saat ini. Ketika sekarang Indonesia sedang bergegas menjalankan kebijakan industri, kebijakan hilirisasi, persoalan yang banyak dihadapi perusahaan adalah ketersediaan tenaga terampil. Jumlah tenaga terampil yang tersedia untuk menjalankan industri sangat terbatas.
         Kalau kita melihat demografi pendidikan yang ada, pantas jika kita perlu bergegas untuk mengejarnya. Bayangkan, menurut data per Juni 2022, jumlah sarjana S2 dan S3 yang kita miliki tidak sampai 0,5 persen atau kurang dari 1 juta orang. Jumlah sarjana S1 kurang dari 5 persen atau hanya sekitar 12 juta orang. 
         İni baru berbicara masalah jumlah, belum bidang keahlian. Sebab, data lain menunjukkan, Indonesia lebih banyak memiliki sarjana ilmu sosial dibandingkan sarjana teknik.
          Bagaimana dengan  jumlah orang yang akan menjadi operator industri? Lulusan D3 jumlahnya 1,28 persen atau sekitar 3,5 juta orang. Sementara lulusan D1 dan D2 jumlahnya hanya 0,41 persen atau sekitar 1,1 juta orang.

Keberpihakan
         Prof Soebroto berpandangan, untuk mempersiapkan jumlah manusia berkualitas Indonesia masa depan dibutuhkan adanya keberpihakan. Negara dan kelompok masyarakat yang mendapatkan privileged harus mau mengulurkan tangan untuk menarik ke atas kelompok masyarakat yang belum beruntung.
         Untuk itu Prof Soebroto turun gunung untuk mendirikan sekolah bagi kelompok masyarakat yang orangtuanya tidak mampu. Sekolah itu didirikan di daerah Tangerang Selatan di perbatasan antara Bintaro dan Serpong.
        Ketika berbicara soal pendidikan, energi Prof Soebroto seperti tidak ada habisnya. Prof Soebroto sangat bersemangat dan tidak seperti pribadi yang sudah lanjut usia. Bahkan ketika itu digagas untuk dilakukan brainstorming mencari jalan terobosan untuk meningkatkan rata-rata pendidikan manusia Indonesia.
         Beberapa pekan kemudian, pertemuan dilakukan di Bimasena dan Prof Soebroto menjadi tuan rumahnya. Prof Soebroto  bukan hanya sekadar menjadi tuan rumah yang menyediakan tempat dan menyambut para tetamu, tetapi menjadi moderator dalam curah pemikiran itu.
         Melihat cara Prof Soebroto memimpin diskusi sangat mengagumkan. Ia bukan hanya memberi kesempatan kepada semua orang untuk mengeluarkan pemikiran yang dimiliki, tetapi juga mengarahkannya.
         Prof Soebroto sangat sabar untuk mendengarkan pendapat orang lain. Kemudian secara cermat ditarik intisarinya untuk dikemas menjadi sebuah pertanyaan yang memancing guna ditanggapi oleh pembicara berikutnya. 
         Diskusi mengenai pendidikan yang perlu dilakukan Indonesia mulai pagi hingga makan siang itu, tanpa terasa cepat berakhir. Semua peserta pulang dengan perasaan puas karena mendapatkan santapan pemikiran yang memperkaya wawasan.
         Satu yang tidak terlaksana, seri diskusi pendidikan itu seharusnya dibawa ke panggung besar dalam program televisi. Kita membutuhkan curah pendapat yang bisa melibatkan lebih banyak orang agar sistem pendidikan tidak hanya sekadar menjadi peluang bisnis. Tanpa ada keberpihakan kepada kelompok masyarakat yang kurang beruntung, maka Indonesia tidak pernah akan memiliki jumlah manusia terdidik yang bisa membawa bangsa ini  naik kelas.
          
Model Singapura
         Semua negara yang mampu menjadi negara industri dan keluar dari middle income trap memulai upayanya dari pembangunan manusianya. Singapura, negara kota yang menjadi tetangga Indonesia, mampu naik kelas dari “third to first” dalam jangka masa 50 tahun karena serius membenahi kualitas sumber daya manusianya.
          Menteri Negara Kementerian Perdagangan dan Industri Singapura Alvin Tan saat berpidato pada “Manufacturing Day Summit 2024”, dengan bangga mengatakan, “Singapura merupakan powerhouse industri manufaktur di kawasan.” Ukurannya, kontribusi industri manufaktur terhadap produk domestik bruto Singapura mencapai 20 persen.
         Semua itu dicapai melalui proses yang panjang. Singapura membangun industri manufaktur sejak 1972. Konsistensi dalam menjalankan kebijakan merupakan satu kunci sukses pembangunan industri di negara tersebut. Termasuk dalam bidang pendidikan yang berorientasi kepada penyediaan talents untuk mendukung pengembangan industri manufaktur.
         Chief Executive Officer Hewlett-Packard, Enrique Lores ketika ditanya mengapa perusahaan peralatan komputer itu memilih Singapura sebagai basis produksi lebih darı 40 tahun, menyampaikan tiga  alasan. Pertama,  Singapura merupakan hub yang strategis untuk masuk pasar di kawasan.
         Kedua, Singapura memberikan kemudahan berusaha kepada setiap perusahaan yang mau menanamkan di negara itu. Ketiga, mudahnya untuk mendapatkan talents yang dibutuhkan. Kalau pun bukan dari Singapura, tenaga kerja dari luar tidak keberatan untuk ditempatkan di Singapura.
          Saat berbicara di World Economic Forum 2024 di Davos, Swiss, Presiden Singapura Tharman Shanmugaratnam menyampaikan pemikiran perlunya kebijakan pembangunan industri yang ditopang oleh kebijakan pembangunan sosial pada skala industri. Dalam hal ini penting digariskan pendekatan sistematik dalam mempersiapkan sumber daya manusia dan itu dilakukan melalui pendidikan yang berkualitas tinggi bagi seluruh rakyat (education for all).
           Semua itu diperlukan karena pada akhirnya pembangunan industri harus ditopang oleh sumber daya manusia yang mempunyai kapasitas dan keterampilan. Tahapan itu tidak bisa dicapai seketika, tetapi harus melalui pematangan keterampilan yang berlangsung konstan.
          Bahkan sekarang ini dengan perubahan yang begitu cepat, maka sistem pendidikan harus juga mampu merespons secara cepat. Sebab, kıta ketahui bahwa teknologi berkembang sangat  pesat dengan kehadiran artificial intelligence, belum lagi masalah digitalisasi, juga green energy yang menuntut penguasaan keterampilan yang lebih berbeda lagi.

Jangka panjang
          Perjalanan yang ditempuh  Singapura untuk menjadi negara industri dan keluar dari middle income trap bisa dijadikan referensi. Terutama bagaimana mensinkronkan sistem pendidikan dengan pembangunan industri. Pelaku industri tidak hanya sekadar menjadi pengguna, tetapi terlibat aktif memberi masukan mengenai silabus pendidikan yang perlu dijalankan.
          Terutama untuk politeknik, pengusaha di Singapura bahkan duduk sebagai anggota wali amanat. Beberapa perusahaan menyumbangkan teknologi yang dipergunakan di perusahaan mereka untuk juga dipakai oleh peserta didik.
          Tidak usah heran apabila anak-anak muda Singapura sekarang ini lebih banyak memilih masuk ke jalur politeknik daripada mengikuti junior college untuk masuk perguruan tinggi. Tahun 2023 tercatat sekitar 21.100 anak muda Singapura memilih mengikuti pendidikan tiga tahun di politeknik.
          Dengan keterampilan khusus yang didapat di bangku politeknik, mereka bisa langsung bekerja di perusahaan yang sesuai bidang keahlian yang mereka inginkan. Pihak perusahaan pun tidak harus repot untuk mendidik kembali para lulusan politeknik, karena mereka sudah terbiasa menjalankan peralatan itu di bangku pendidikan.
         Dengan terbatasnya jumlah tenaga terampil di bidang industri, tidak usah heran apabila Indonesia belum menjadi tujuan utama industri dari industri-industri besar dunia. Ketika pemerintah ingin membangun industri nikel yang akan menjadi penopang industri baterai mobil misalnya, maka banyak tenaga kerja yang didatangkan dari China. Selain karena konsep pembangunan industrinya menggunakan turn-key, memang tidak cukup tersedia tenaga yang bisa disediakan di dalam negeri.
          Kita pantas merasa lebih prihatin dengan pembangunan smelter dari program hilirisasi tersebut. Semua barang modal yang dipakai praktis harus diimpor dari luar negeri. Proyek pembangunan smelter PT Freeport Indonesia yang akan segera diresmikan misalnya, baik barang modal maupun kontraktornya adalah perusahaan Jepang.
          Hampir semua barang modal industri yang ada di Indonesia harus dibeli atau didatangkan dari luar negeri karena kita tidak memiliki banyak ahli metalurgi di dalam negeri. Industri permesinan yang ada di Indonesia masih banyak yang baru mampu menghasilkan industri dasar, belum mampu membangun untuk kebutuhan industri tinggi seperti industri smelter, petrokimia, dan juga pembangkit listrik.

Jangan berhenti
         Pada 2011 ada kebijakan baik yang ditempuh pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Pemerintah menyisihkan anggarannya untuk dikelola Lembaga Pengelola Dana Pendidikan agar bisa mengirimkan anak-anak Indonesia melanjutkan pendidikan pascasarjana di luar negeri.
         Sekarang ini anggaran yang dikumpulkan sudah mencapai Rp 140 triliun atau hampir 10 miliar dollar AS. Kalau biaya pendidikan untuk satu mahasiswa di luar negeri mencapai 100.000 dollar AS, maka akan ada 100 ribu mahasiswa pascasarjana yang bisa dihasilkan.
          Memang dibandingkan dengan China, jumlah mahasiswa yang bisa kita kirimkan ke luar negeri tertinggal jauh jumlahnya. China dalam 10 tahun sejak 2010 hingga 2020, mengirimkan lebih dari 5 juta mahasiswanya untuk menempuh pendidikan di luar negeri. Tidak usah heran apabila lompatan pembangunan industri yang China lakukan menjadi eksponensial peningkatan.
           Oleh karena itu kita mengharapkan rencana penghentian sementara penyisihan anggaran pendidikan melalui LPDP tidak dilakukan. Indonesia bahkan harus meningkatkan anggaran pendidikannya karena kita ingin membangun industri dan menjadi negara industri. Kalau kita tidak  bisa memanfaatkan dengan baik dana LPDP tersebut berarti ada konsep penyaluran beasiswanya yang harus diperbaiki.
          Pengiriman mahasiswa belajar ke luar negeri justru harus dipercepat dan lebih difokuskan untuk bidang engineering. Secara sengaja kita harus berani menetapkan, 80 persen mahasiswa yang  mendapatkan beasiswa LPDP harus mengambil bidang engineering dan sisanya baru untuk ilmu-ilmu sosial.
          Program hilirisasi yang sudah dicanangkan pemerintah tidak akan berhasil apabila tidak ditopang tenaga ahli dan tenaga lapangan yang terampil. Kita juga harus bisa melakukan lompatan yang luar biasa untuk membuat anak-anak Indonesia menguasai teknologi dan  menghasilkan barang-barang modal berteknologi tinggi.
           Kita harus menyadari bahwa tidak pernah ada yang namanya alih teknologi. Semua negara tidak pernah akan mau membagi pengetahuannya darı teknologi yang mereka sudah kuasai. Kita harus, merebut, mengembangkan, dan menguasai teknologi yang kita buat sendiri.
          Berbagai insiden ledakan smelter yang berulangkali terjadi di industri nikel di Morowali belakangan ini merupakan peringatan bahwa kita membutuhkan sumber daya yang lebih mumpuni. Semakin tinggi industri yang dikembangkan semakin rumit dan tinggi risikonya. Untuk itu dibutuhkan tenaga-tenaga yang terampil, yang disiplin dalam bekerja, dan memahami cara bekerja pada industri berteknologi tinggi.
          Membiarkan industri hilirisasi dijalankan oleh tenaga yang tidak memahami cara kerja industri akan membahayakan keselamatan warga. Kıta tentu tidak ingin lebih banyak korban berjatuhan karena kita mampu menyiapkan tenaga kerja terampil yang dibutuhkan.
           Perjalanan kita untuk menjadi negara industri masihlah panjang. Singapura bisa menjadi negara industri maju karena 41,6 persen warganya pendidikannya sudah sarjana ke atas. Semua negara yang maju industrinya, minimal jumlah pendidikan sarjana warganya di atas 25 persen. Butuh waktu untuk mengangkat pendidikan sarjana warga Indonesia dari sekarang 5 persen menjadi di atas 25 persen.
           Pemikiran yang ditinggalkan Prof Soebroto tentang perlunya kita mempersiapkan “energi” untuk membawa bangsa Indonesia mencapai mimpi besarnya sangatlah relevan. Sebab, sumber daya alam yang melimpah hanya akan menjadi “kutukan” bagi bangsa yang tidak sungguh-sungguh mempersiapkan pendidikan warga bangsanya. Hanya di tangan orang-orang terdidik yang terampil, sumber daya alam itu akan menjadi “berkah” bagi bangsa itu.

Bagikan:

Komentar

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!

Tulis Komentar

0 / 2000