Terbiasa untuk Bertahan Hidup

BANK Indonesia pekan ini mengumumkan jumlah Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada triwulan II-2026 mencapai 453,4 miliar dollar AS, tumbuh 4,4 persen secara tahunan. Rasio ULN terhadap PDB berada di level 30,6 persen. Angka itu memang belum menunjukkan bahwa Indonesia sedang berada di ambang krisis, namun kecenderungan terus menambah pinjaman baru menimbulkan kekhawatiran banyak pihak.

Perhatian kita bukan pada seberapa besar utang hari ini, melainkan untuk apa utang itu digunakan dan mengapa utang baru terus dibutuhkan.

Utang untuk membangun jalan, pelabuhan, jaringan listrik, sekolah, rumah sakit, industri, atau infrastruktur yang meningkatkan produktivitas memiliki cerita yang berbeda. Ada harapan bahwa investasi tersebut akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja, penerimaan pajak, devisa, dan pada akhirnya kemampuan membayar utang.

Tetapi bagaimana kalau utang semakin banyak digunakan untuk menutup defisit anggaran yang membesar? Di sinilah kita mulai memasuki wilayah yang lebih sensitif.
Secara sederhana, ketika belanja negara lebih besar daripada penerimaan, muncullah defisit. Defisit membutuhkan pembiayaan. Salah satu sumber pembiayaan adalah utang.

Tidak ada yang aneh dalam mekanisme itu. Negara memang hampir selalu memiliki defisit dan melakukan refinancing utang yang jatuh tempo. Masalah muncul ketika defisit menjadi terlalu besar dan terlalu lama, sementara penerimaan negara tidak cukup kuat untuk mengejarnya.

Pada titik itu, utang bukan lagi sekadar alat untuk mempercepat pembangunan. Utang mulai menjadi alat untuk mempertahankan agar mesin pemerintahan tetap berjalan.
Berutang untuk membangun mesin pertumbuhan tentu masuk akal. Berutang agar mesin yang ada tidak mati juga bisa diperlukan dalam keadaan tertentu. Tetapi kalau mesin tersebut setiap tahun kekurangan bahan bakar dan solusinya selalu mencari pinjaman baru, mungkin masalahnya bukan lagi pada harga bahan bakarnya.
Mungkin mesinnya yang perlu diperbaiki. Di sinilah istilah “gali lubang tutup lubang” mulai relevan sebagai peringatan.

Tentu tidak berarti Indonesia sudah berada dalam kondisi seperti itu. Terlalu berlebihan jika langsung menyimpulkan bahwa Indonesia sedang menuju krisis utang. Rasio ULN terhadap PDB masih terkendali dan pemerintah masih mempunyai kapasitas pembiayaan.

Tetapi risiko tidak harus menunggu sampai menjadi krisis untuk dibicarakan. Justru kebijakan ekonomi yang sehat adalah mencegah persoalan sebelum berubah menjadi krisis.

Defisit yang semakin besar berarti kebutuhan pembiayaan semakin besar. Utang yang semakin besar berarti beban bunga semakin besar. Bunga yang semakin besar berarti ruang fiskal semakin sempit. Ketika ruang fiskal menyempit, pemerintah memiliki lebih sedikit uang untuk membiayai program produktif.

Defisit penerimaan
Lalu, apa yang terjadi? Utang kembali diperlukan. Di sinilah lingkaran itu bisa terbentuk.
Defisit melahirkan utang. Utang melahirkan bunga. Bunga mempersempit ruang fiskal. Ruang fiskal yang sempit membutuhkan utang baru. Kalau lingkaran ini terus berlangsung tanpa koreksi, istilah “gali lubang tutup lubang” tidak lagi sekadar sindiran.

Persoalannya menjadi semakin serius ketika sebagian pembiayaan tersebut menopang belanja yang tidak menghasilkan kapasitas ekonomi baru.

Belanja rutin negara tentu diperlukan. Pemerintah harus membayar guru, tenaga kesehatan, aparat, menjalankan pelayanan publik, memberikan perlindungan sosial, dan membiayai berbagai kewajiban negara. Tidak mungkin semuanya dipotong atas nama efisiensi.

Namun pemerintah harus jujur kepada dirinya sendiri: berapa banyak belanja yang benar-benar menghasilkan manfaat jangka panjang, dan berapa banyak yang hanya mempertahankan pola pengeluaran yang sudah ada?

Setiap program tidak boleh otomatis memperoleh anggaran hanya karena sudah ada sejak tahun sebelumnya. Setiap program harus membuktikan manfaatnya. Jika berhasil, diperbesar. Jika kurang efektif, diperbaiki. Jika tidak menghasilkan manfaat yang sepadan dengan biayanya, dihentikan.
Sebab anggaran negara bukan uang yang jatuh dari langit. Setiap rupiah yang dibelanjakan hari ini pada akhirnya berasal dari pajak rakyat, penerimaan negara, atau utang yang harus dibayar kembali.

Program Makan Bergizi Gratis, misalnya, memiliki tujuan sosial yang sangat baik. Tetapi karena anggarannya besar, pemerintah harus mampu membuktikan hasilnya. Demikian pula Koperasi Desa Merah Putih. Membentuk koperasi tentu bukan pekerjaan paling sulit. Yang sulit adalah membuatnya hidup, memiliki pasar, menghasilkan keuntungan, dikelola profesional, dan mampu bertahan tanpa terus-menerus menunggu suntikan modal negara.

Jangan sampai negara sibuk membangun lembaga, tetapi lupa membangun bisnisnya. Jangan sampai papan nama berdiri tegak, tetapi kegiatan usahanya berjalan miring.

Kebiasaan yang berbahaya
Di sisi lain, pemerintah tidak boleh menjadikan utang sebagai pengganti reformasi penerimaan negara.
Jika basis pajak sempit, kepatuhan rendah, kebocoran masih terjadi, dan pengelolaan sumber daya ekonomi belum optimal, lalu kekurangan penerimaan ditutup dengan utang, masalah sesungguhnya tidak pernah diselesaikan.

Apalagi ketika beban bunga terus meningkat. Setiap rupiah yang digunakan untuk membayar bunga adalah rupiah yang tidak dapat digunakan untuk membangun sekolah, memperbaiki rumah sakit, memperkuat industri, meningkatkan produktivitas petani, atau menciptakan lapangan kerja.
Karena itu, pemerintah tidak cukup hanya mengatakan bahwa rasio utang terhadap PDB masih aman. Yang harus dijawab adalah: apakah kemampuan negara menghasilkan penerimaan tumbuh lebih cepat daripada kewajiban yang harus dibayar?

Jangan-jangan negara mulai terbiasa hidup dengan utang. Dan kebiasaan seperti itu sangat berbahaya. Sebab pada awalnya utang terasa seperti solusi. Ketika penerimaan kurang, utang menutup kekurangan. Ketika belanja meningkat, utang kembali menjadi jawaban. Ketika utang jatuh tempo, utang baru diterbitkan.
Semua berjalan lancar. Sampai suatu hari ruang untuk berutang tidak lagi seluas sebelumnya.

Apakah Negara tidak boleh berutang? Tentu saja boleh karena itu dilakukan hamper semua Negara. Namun ada prinsip yang semestinya diperhatikan: Utang boleh bertambah. Tetapi produktivitas, penerimaan negara, lapangan kerja, ekspor, dan kemampuan membayar harus tumbuh lebih cepat.

Kalau tidak, kita sedang menukar masa depan dengan kenyamanan hari ini. Bisa diartikan pula, kita sedang membiayai kenyamanan hari ini dengan uang milik generasi yang belum lahir. *