28 Tahun Reformasi Dua Elite Membaca Negeri

Awal Mei 2026, pemikir kebhinekaan Sukidi Mulyadi mengirim potongan video. Video pendek itu berisi pidato Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Universitas Bhayangkara Surabaya saat pengukuhan guru besar Dossy Iskandar. Video itu diberi judul: “Intelektual Benteng Terakhir Harapan Indonesia.”

Paloh mengajak bangsa ini untuk jujur pada diri sendiri. Tidak dipenuhi kepura-puraan. Tidak munafik. “Bangsa ini sedang menangis. Siapa yang akan mengkoreksi negeri ini,” Paloh beretorika. “Siapa yang bisa mengoreksi negeri ini? Partai politik? Jangan berharap. DPR? Jangan berharap. Lembaga peradilan? Apalagi. TNI, Polri? Sama saja.”

Yang tersisa, demikian harapan Paloh, adalah intelektual sebagai benteng terakhir. Namun gagasan Paloh soal pentingnya intelektual bisa saja dihadapkan  dengan Tom Nichols dalam “Death of Expertise”. Nichols mengangkat satu kegelisahan: Mengapa dalam masyarakat modern, pendapat awam sering dianggap setara dengan pengetahuan ahli? Ia menyebut fenomena ini sebagai “death of expertise”, matinya otoritas kepakaran.

Pada sisi lain, Paloh memang benar. DPR tengah mengalami disfungsi. “Hidup di DPR seperti hidup dalam goa,” ujar Benny Harman, anggota DPR Fraksi Partai Demokrat dari daerah pemilihan Nusatenggara Timur I dalam obrolan Ruang Tamu BacktoBDM. Pandangan serupa juga disampaikan TB Hasanuddin (Fraksi PDIP, Jawa Barat IX) dan Ahmad Doli Kurnia (FPG, Sumatera Utara III). Baik Hasanuddin, Doli maupun Benny, merasakan bagaimana ruang bagi anggota DPR untuk bersuara, terasa begitu sempit.

Dua Cara Membaca Indonesia

Di waktu yang hampir bersamaan, Presiden Prabowo Subianto berpidato di Cilacap. Presiden menanggapi narasi “Indonesia Gelap”. Presiden berkata, “mereka yang melihat Indonesia gelap, matanya buram”. Dan jika ada yang ingin pergi, dipersilakan “kabur ke Yaman.”

Dua pidato. Dua kesempatan berbeda. Tidak saling tekait. Publik bisa membaca sebagai dua cara membaca Indonesia. Yang satu mengajak jujur melihat luka-luka bangsa. Yang lain menolak cara pandang yang dianggap pesimistis. Keduanya tidak perlu dipertentangkan. Namun menarik diperbandingkan. Publik bisa membaca elite pun tidak satu suara dalam memahami kondisi bangsa.

Publik mungkin ingin mendengar pidato atau refleksi dari Megawati Soekarnoputri, Zulkifli Hasan, Muhaimin Iskandar, Bahlil Lahadalia, Agus Harimurti Yudhoyono, sebagai ketua umum partai politik. Bagaimana pandangan mereka terhadap negeri setelah gerakan reformasi tahun 1998 sukses memaksa Presiden Soeharto mundur dari jabatannya. Apakah era reformasi telah berakhir? Dan kita memasuki era baru yang ditandai dengan mundurnya demokrasi (Levitsky dan Ziblatt), competitive authoritarian (Levitsky dan Lucan Way) atau totalitarianism (Wiliam Liddle).

Mei adalah bulan tepat untuk melakukan introspeksi diri untuk melihat perjalanan negeri. Membaca Indonesia memang selalu berada di antara dua kutub: gelas setengah penuh atau gelas setengah kosong. Optimisme atau pesimisme. Persepsi soal negeri kadang selalu dilihat dalam posisi politik: di mana mereka berada? Namun di antara keduanya, ada satu hal yang lebih penting: kejujuran berbasis data.

Kita bisa membaca posisi Indonesia, dalam indeks demokrasi Freedom House atau Economist Intelligence Unit demokrasi Indonesia dimasukkan dalam katagori cacat, indeks persepsi korupsi Transparency International dengan skor 34/100 dan berada dalam peringkat 109, indeks rule of law dalam peringkat 68 dari 142 negara versi World Justice Project, indeks kebebasan pers dalam katagori “problematik” berada di peringkat 108-111 versi Reporters Without Borders. Banyak indeks lain yang bisa mengukur di mana bangsa ini berada. Masalahnya bukan ketersediaan data. Masalahnya adalah kemauan untuk membaca dan mengakuinya. Kita bisa lihat bagaimana performa nilai rupiah terhadap dollar dibandingkan mata uang lainnya.

Apakah Kita Jujur?

Pertanyaan kita sebagai bangsa adalah apakah kita masih mau jujur melihat diri sendiri? Itulah yang paling tidak disuarakan Surya Paloh. Kejujuran menjadi barang langka. Keteladanan menjadi hilang. Sebuah bangsa tidak runtuh karena kritik. Bangsa runtuh karena menolak bercermin?

Jika benar intelektual adalah benteng terakhir, kita tidak boleh berhenti pada retorika. Jangan juga menjadikan kampus sebagai pabrik intelektual sehingga cara pandangnya menjadi simplistis. Program pendidikan yang tak laku di lapangan kerja akan ditutup.

Beberapa langkah bisa dimulai. Kembalikan ruang kejujuran publik. Jika pemerintah mengklaim telah bisa mengurangi jumlah kemiskinan ekstrim, perlu juga dijelaskan apa ukuran “kemiskinan ekstrim”. Apakah data kemiskinan menggunakan ukuran BPS atau Bank Dunia. Kritik juga jangan dipersempit menjadi ancaman untuk ditertibkan, apalagi disiram air keras, atau malah disuruh pergi. Kritik harus dibaca sebagai mekanisme koreksi justru ketika DPR, ormas mengalami disfungsi akut.

Rasanya di bulan Mei, elite bangsa perlu kembali membuka Tap MPR tentang Etika Kehidupan Berbangsa dan Bernegara tahun 2001. Tap MPR harus ditempatkan sebagai “kontrak sosial bangsa” sebagai respon atas luluh lantaknya negeri  saat Gerakan Reformasi 1998 menerjang. Bangsa ini telah mengidentifikasi penyakit bangsanya. Namun, tak ada keinginan untuk memperbaikinya. Berbicara soal etika bukanlah hal aneh. Bangsa ini tengah mengalami krisis etika dan moralitas yang akut.

Nepotisme, konflik kepentingan, dan penyalahgunaan kewenangan harus dilihat sebagai pelanggaran moral, bukan sekadar kesalahan administrati belaka. Intelektualitas harus kembali ditempatkan dalam proporsinya. Kampus bukan hanya tempat produksi ijazah. Ia harus menjadi ruang nurani bangsa. Meritokrasi harus jadi acuan rekrutmen pejabat publik. Bukan kakistokrasi. Birokrasi harus kaya fungsi. Bukan kaya struktur. Bangsa ini membutuhkan Frankfurt School Indonesia. Misalnya, Bulaksumur School, Ganesha School, Airlangga School, dan Depok School yang bisa memperkaya pemikiran intelektual mengenai negeri ini…

Barangkali benar, negeri ini sedang menangis. Tetapi tangisan itu tidak selalu terdengar keras. Ia hadir dalam peristiwa kecil yang kita anggap biasa. Dalam kelelahan publik. Dalam keheningan kritik. Dalam rasa sumpek yang sulit dijelaskan. Pertanyaannya: apakah kita masih mau mendengarnya? Karena jika kita mulai terbiasa mengabaikan tangisan, kita bukan hanya kehilangan empati tapi kekaburan akan masa depan bangsa. Dan sejarah selalu mencatat: bangsa yang kehilangan kepekaan, perlahan kehilangan dirinya sendiri. *