28 Tahun Reformasi – “Mak Jedor, Dorr”

Hari Selasa 6 Mei 2025, Sindhunata menulis di Harian Kompas. Judulnya: “Mak Jedor, Dorr.” Sindhunata merekam satu kata penting: sing penting madhang atau yang penting makan. Itulah refleksi Sindhunata atas situasi uwong cilik yang hidup bergulat dengan kekurangan dan kemiskinan. Terasa berat kehidupan di bawah…

Dalam kesempatan berbeda, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengatakan, "Kemiskinan ekstrem berhasil turun dari 1,26 persen pada Maret 2024 menjadi 0,78 persen pada September 2025. Sekitar 0,48 persen penduduk miskin ekstrem telah naik kelas. Boleh dong tepuk tangan. Sehingga penduduk miskin ekstrem kita menjadi berjumlah 2,2 juta orang dari sebelumnya 3,56 juta orang," kata Muhaimin, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Garis kemiskinan memang tergantung pada mistar yang dipakai. Mistar Bank Dunia berbeda dengan mistar Badan Pusat Statistik. Jumlah orang miskin di Indonesia tahun 2024 menurut Bank Dunia hampir mencapai 171 juta. Versi Badan Pusat Statistik (BPS) pasti berbeda karena diukur dengan mistar yang berbeda.

Mereka hidup dalam struktur sosial yang tidak adil. Di jalan di Kota Jakarta, sering didapati ibu-ibu yang membawa anaknya di atas gerobak menelusuri jalanan ibu kota dengan gerobak. Berkelok-kelok di lorong jalan yang sudah sempit dijubeli -mobil biasa dan mewah. Ada juga mobil pejabat bersirine bersliweran meminta “keistimewaan” jalanan karena mereka berplatnomor orang penting.

Pemikir sosial Fachry Ali dalam obrolan di siniar saya menyebut percakapan di media “terlalu artifisial.” Ketika badai PHK menerjang, sebagian dari kita masih bersoal isu remeh temeh. Ketika orang kesulitan madhang, pamer kemewahan masih bisa dilihat di media sosial para selebritis. Dalam berbagai percakapan dengan sejumlah orang terekam ada suasana hati yang sulit dijelaskan. Ada kegamangan. Ada kecemasan. Tapi juga ada harapan. Kita sedang hidup dalam masa yang tak lagi bisa dipetakan dengan logika biasa. Demokrasi sedang berjalan, tapi seperti kehilangan arah. Media tetap bicara, tapi makin sedikit yang mendengarkan. Jurnalisme masih ada, tapi banyak yang tersingkir diam-diam.

Multatuli Project mengkririk situasi pers dengan tulisan Dead Press Society.

Sejumlah jurnalis kehilangan pekerjaan. Media menghadapi tekanan bisnis dan tekanan politik. Intervensi negara ke dalam ruang redaksi makin dalam. Suara jurnalisme digantikan oleh suarasintetik, suara yang disusun oleh algoritma dan ditayangkan demi keterjangkauan, bukan demi kebenaran. Apa jadinya demokrasi tanpa jurnalisme? “Saya tak membayangkan negeri ini tanpa media yang berupaya menawarkan gagasan,” ujar Fachry Ali, doktor dari Monash University, Australia, dalam obrolan ruang tamu BacktoBDM.

Masalah bangsa begitu banyak. Salah satu yang mencemaskan adalah laporan Celios bertajuk, Republik Oligarki. Ketimpangan ekonomi yang sangat menganga. Kesenjangan kekayaan yang demikian lebar. Kondisi itu sungguh mencemaskan. Situasi ini jika tak terkelola dengan baik bisa mengarah pada benturan peradaban dalam artian kelas dalam kerangka Huntington.

Saya teringat pada kata yang kerap diucapkan Jakob Oetama. “Mrucut”. “Jangan sampai bangsa ini mrucut, terpecah tak terarah,” ucap Jakob dalam beberapa kali kesempatan. Gejala “mrucut” ditandai keterlepasannya sesuatu yang semula kuat. Hari ini, kita menyaksikan banyak yang renggang: antarwarga, antarumat, bahkan antara suara dan hati nurani. “Mrucut” adalah ancaman yang datang pelan, tapi sangat nyata.

Situasi kebangsaan terasa “tintrim”. Tintrim bukan tentram. Tintrim bukan tenang. Tapi juga bukan gaduh. Sunyi... tapi mengandung kegelisahan. Itulah yang dirasakan kini. Media sosial riuh, tapi ruang berpikir sunyi. Berita mengalir, tapi makna semakin mengering. Demokrasi tetap berjalan, tapi kepercayaan menipis. Wartawan dan karyawan media di-PHK adalah salah satu tandanya. Ruang redaksi menyempit. Dewan redaksi digantikan oleh panel metrik dan orang-orang pilihan. Dan suara yang tadinya jernih, perlahan dikepung oleh gema yang disintesis untuk menjual narasi, bukan menyuarakan kebenaran.

Dalam satu obrolan di Omah Petroek, Karang Kletak di kaki Gunung Merapi, Sindhunata menyebut istilah “danyang” sebagai roh yang menjaga suatu tempat. Tapi konteks diksi “danyang” pada waktu adalah adalah untuk jurnalisme. Jurnalisme harus menjaga dan merawat “danyang”. “Danyang” bukan dalam pengertian mistik, tapi dalam makna batin yang paling dalam. “Danyang” adalah nilai yang menggerakkan. Yang membuat suatu bangsa tetap berjiwa. Ia selalu mengatakan, jangan sampai “danyang” oncat atau mencelat.

Hari ini, saya bertanya: Apakah bangsa ini masih dijaga oleh danyangnya? Apakah jurnalisme kita masih dijalankan oleh nilai, atau sekadar algoritma? Jika “danyang” itu pergi, yang tersisa hanyalah kekuasaan yang gaduh, institusi kosong tanpa nilai dan masyarakat tanpa arah.

Kita tak ingin bangsa ini “mrucut” sebagaimana dikhawatirkan Jakob. Kita sedang hidup dalam suasana tintrim. Tapi kita masih bisa menemukan “danyang” — nilai yang tak bisa diprogram, tak bisa dijual dan tak bisa dimanipulasi sebagaimana dikatakan Sindhunata. Jika frase “sing penting madhang” didengar dan ditanggapi, kita tak perlu khawatir dengan mak jedor-jedor. Biarlah jedor-jedor itu tetaplah menjadi suara ban pecah bukan jedor yang lain, seperti yang pernah terjadi di bulan Mei 1998….saat gelombang unjuk rasa menumbangkan Soeharto….saat saya masih meliput gerakan Reformasi Mei di jalanan Jakarta.*