Buang Duit ala Sekolah Rakyat

DI samping proyek Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih sebenarnya ada mega-proyek lain Presiden Prabowo Subianto yang juga menghabiskan banyak uang: Sekolah Rakyat.

Pemerintahan Prabowo tengah membangun 180 Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia. Gagasan dasarnya: ini sekolah khusus untuk orang miskin, dari SD hingga SMA, dengan sistem boarding. Sekolah ini ada di bawah Kementerian Sosial, bukan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. 

Proyek ini menelan biaya sekitar Rp 25 triliun dan Rp 20 triliun darinya merupakan infrastruktur fisik.

Proyek ini potensial mangkrak (tidak sustainable), tidak tepat guna dan buang-buang uang. 

Pertama, karena alih-alih menyempurnakan sistem pendidikan yang ada, termasuk soal rekutmen dan penggajian, pemerintah membuat sistem pendidikan baru di bawah Kementerian Sosial yang belum tentu bertahan lama.

Kedua, pemerintah sendiri selama ini sudah menerapkan konsep "wajib belajar 12 tahun". Konsep ini meniscayakan penyelenggaraan pendidikan SD sampai SMA gratis/cuma-cuma bagi semua anak, tidak peduli kaya atau miskin.

Siswa miskin memang tidak cukup hanya diberi fasilitas sekolah gratis. Orangtua masih harus mengeluarkan ongkos transport, biaya buku dan seragam. Banyak anak miskin tidak sekolah karena orangtua tak bisa memenuhi kebutuhan itu.

Membantu orang miskin adalah perbuatan mulia dan bagi pemerintah itu adalah kewajiban. 

Tapi, bukankah pemerintah cukup memberi subsidi atau beasiswa buat anak-anak miskin tanpa harus membuat sistem pendidikan yang terpisah? 

Pemerintah juga bisa mengurangi kebutuhan orangtua membeli buku baru setiap awal tahun ajaran dengan membuat kurikulum yang stabil, tak berubah-ubah. Atau melarang seragam di sekolah, sehingga tidak ada kebutuhan siswa miskin membeli pakaian baru. 

Dan pemerintah juga bisa mengoreksi aturan/kebijakan yang cenderung diskriminatif siswa miskin, serta mendorong sistem pendidikan yang inklusif dan toleran.

Di samping Sekolah Rakyat, Pemerintah Prabowo juga sedang mengembangkan Sekolah Terintegrasi dan Sekolah Unggulan Garuda. Semua dengan sistem yang terpisah-pisah dan cenderung mempromosikan segregasi sosial ketimbang inklusi.

Sekali lagi, membantu orang miskin itu mulia. Tapi, apakah proyek Sekolah Rakyat ini tidak berlebihan?

Rata-rata anggaran membangun tiap Sekolah Rakyat ini sekitar Rp 200 miliar. 

Sekolah Rakyat di Kabupaten Wonosobo, kota saya, bahkan lebih mahal, karena merupakan yang terbesar di Jawa Tengah. Menelan biaya Rp 230 miliar dan menempati areal seluas 5 hektar, hampir sama luasnya dengan Kampus Universitas Satya Wacana di Salatiga.

Biaya operasional Sekolah Rakyat Rp 4 juta per siswa per bulan. Lebih mewah bahkan dari biaya mahasiswa per bulan. Tempo hari sempat terungkap ada anggaran membeli sepatu Rp 750.000 per siswa Sekolah Rakyat yang memicu kontroversi luas.

Apakah proyek Sekolah Rakyat ini tidak berlebihan? Dan pertanyaan lebih penting: apakah program ini akan sustainable di tengah ruang fiskal pemerintah yang sangat sempit?

Juni lalu Menteri Sosial Saifullah Yusuf sendiri mengaku kurang anggaran. Dia minta DPR menyetujui tambahan anggaran sebesar Rp 22 triliun agar Sekolah Rakyat bisa lancar terselenggara.* (Farid Gaban)