Dirombak Lagi…

Ada dua dugaan dalam bentuk pertanyaan dan harapan di masyarakat, mengapa kok Presiden Prabowo Subianto untuk ke lima kalinya mengadakan reshuffle kabinet. Yang pertama, pertanyaan apa urgensinya perombakan lagi? Yang kedua, karena empat dari lima pergeseran kali ini menyangkut lembaga yang terkait dengan komunikasi kepresidenan, ada harapan agaknya Presiden makin memahami bahwa komunikasi, baik ke luar maupun ke dalam,  masih merupakan masalah dalam pemerintahannya.

Pertanda sebelumnya muncul ketika publik menonton tayangan tatap-muka Presiden dengan beberapa tokoh media di layar televisi bulan lalu. Ketika itu, ada kekhawatiran bahwa Presiden kurang mendapat informasi yang berakibat munculnya berbagai langkah dan kebijakan Pemerintah yang rada di luar nalar sehat. Dari diskusi itu terkesan bahwa komunikasi antara Presiden dengan pembantunya tidak lancar-lancar amat. Tidak semua informasi diterima Presiden secara cepat dan utuh.

Dalam berbagai isu, publik kerap mendapat informasi yang tidak sepenuhnya selaras. Pernyataan antar pejabat bisa berbeda penekanan bahkan memunculkan tafsir yang berlainan. Ada kebijakan yang diumumkan sebelum penjelasannya utuh. Lalu direvisi dalam waktu singkat. Ada pula respons terhadap isu sensitif yang datang terlambat sehingga ruang publik keburu dipenuhi spekulasi dan hoaks.

Kita ingat ketika bencana alam melanda beberapa daerah di Sumatera tahun lalu, tindakan penanganan tidak segera dilakukan karena menunggu Presiden yang saat itu berada di luar negeri. Presiden pun tidak well informed soal banyaknya murid yang terkontaminasi rangsum Makan Bergizi Gratis (MBG) sehingga mengeluarkan statement yang meremehkan kejadian itu.  Dalam soal jumlah sapi yang dipotong setiap hari untuk menerapkan proyek MBG pun tampaknya Presiden kecolongan.

Masalahnya bukan semata pada kebijakan, melainkan pada cara menyampaikannya. Kordinasi lemah. Ada Menko dan Menteri yang ngomong seenaknya mengenai produksi pangan, energi dan juga soal pendidikan.  Ada pula pemberitaan yang memporakporandakan ekonomi desa ketika 58 persen dana desa   harus dialokasikan untuk mendukung  Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Kepala awam makin pusing  ketika  ada berita 105.000 unit mobil pikap hasil impor dari India yang, konon untuk menghemat anggaran, sudah nongkrong di pelabuhan  (Kompas, 25 Maret 2026).

Yang paling telak adalah ketika tak lama sesudah Presiden mengumumkan tuntasnya penanganan korban bencana di Sumatera, muncul video seorang ibu dari Aceh Tamiang yang membantah hal itu.  Kampungnya masih berantakan, listrik belum menyala dan si Ibu  masih mondok di pengungsian. Hal itu membuat pusing kepala kita yang ikut mengamati. Apalagi buat masyarakat umum yang keinginannya cuma hidup cukup dan damai.

Dalam situasi seperti ini dibutuhkan fakta dan informasi yang jujur, teruji dan terpercaya. Bertolak dari situ, kesepakatan publik dapat dibangun dan diperdebatkan lanjut dengan tujuan  lebih mencerdaskan semua. Informasi seperti ini menuntut proses pengumpulan dan pengolahan data yang transparan dan terlembaga. Masyarakat tidak hanya membutuhkan informasi tetapi juga pemahaman tentang alasan dan dampak kebijakan.

Saat dunia memasuki masa turbulensi geopolitik yang makin berat, kita butuh negara yang berakal sehat dan tidak terombang-ambing oleh informasi yang centang-perenang. Itulah  bentuk dan praktik pengelolaan informasi belakangan ini yang menjadi keprihatinan kita.

Mudah-mudahan reshuffle kali ini merupakan momentum perbaikan sistem.   Dari posisi yang dirombak, ada empat melibatkan kerja komunikasi, apapun titelnya: Kantor Staf Presiden (KSP), Badan Komunikasi (Bakom), atau Penasihat Khusus. Perombakan ini tentunya bukan hanya bertujuan memperbaiki komunikasi mereka di sekitar badan-badan itu saja,  tapi juga komunikasi pemerintah, melalui  menteri, dengan publik. Bagaimanapun  jurnalisme masih dibutuhkan dunia terutama saat dilanda krisis dan masyarakatnya terbelah. Di sini jurnalisme berpeluang membantu publik membangun kesepakatan dan menghindarkan ledakan konflik.

Demokrasi mestinya jadi ruang diskusi tempat warga saling menyampaikan pendapat dan memancing visi masa depan secara kolektif. Banyak kalangan dalam masyarakat berharap bisa meneruskan informasi  yang mereka ketahui kepada Presiden melalui pembantu-pembantunya yang sudah beberapa kali direvisi itu.