Ekonomi Tumbuh Tinggi, Siapa Menikmati?

Kabar baik selalu datang dengan cara elegan.  Lewat angka. Lewat lembaga resmi. Isinya, pada kuartal I (Januari-Maret) 2026 pertumbuhan ekonomi nasional setinggi 5,61%. Angka yang belum pernah dicapai dalam 12 tahun terakhir.
Hasil pencatatan Badan Pusat Statistik (BPS) membenarkan prediksi beberapa pejabat  tinggi pemerintah seperti Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Angkanya rapi. Grafiknya menanjak. Narasinya optimistis. Sulit untuk tidak merasa bangga—meskipun kadang kita perlu bertanya pelan-pelan: apakah kehidupan kita ikut tumbuh?
Menkeu Purbaya menyambut angka itu dengan semangat tinggi. Ia meyakini optimalisasi kebijakan strategis pemerintah mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi lagi, yang diharapkan mencapai 6% tahun ini
Purbaya juga menyatakan kinerja pertumbuhan ekonomi itu menunjukkan Indonesia keluar dari jebakan pertumbuhan 5 persen. “Kita masih bisa tumbuh sesuai dengan target 5,61 persen. Dan dibandingkan triwulan IV tahun lalu, pertumbuhannya lebih cepat dari 5,39 persen ke 5,61 persen. Ini menunjukkan kita bisa terlepas dari ‘kutukan’ pertumbuhan 5 persen,” ujar Purbaya.
Akhirnya, setelah sekian lama hidup berdampingan dengan angka sekitar 5% kini kita naik kelas. Begitu kira-kira. Apalagi kalau tahun ini bisa mencapai 6%.
Terlepas dari kualitas hasil pencatatan BPS, angka itu sah dan valid. Toh selama ini ketika pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo angkanya tidak berkutat dari sekitar 5%, bahkan lebih rendah, juga hasil pencatatan BPS. Bukan rekayasa, mudah-mudahan.
Namun ada yang pertanyaan yang menggelitik. Mengapa sekarang bisa lebih tinggi ketimbang masa Jokowi? Padahal Jokowi membangun berpuluh proyek infrastruktur besar? Pada masa itu tidak terjadi perang besar AS melawan Iran? Padahal tidak terjadi krisis energi yang berimbas ke Indonesia?
Asumsi awal mengenai hal ini bisa ditelusuri dari orientasi pembangunan yang dilakukan pemerintahan Prabowo Subianto dua tahun akhir. Terlepas dari pro kontra yang mengikutinya, pemerintah membangun program yang berorientasi ke bawah. Lihat saja proyek Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat (SR) Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), pembangunan Kampung Nelayan, Cek Kesehatan Gratis (CKG) dan semacamnya.
Ini beda dengan Jokowi yang mendahulukan proyek infrastruktur besar seperti jalan-jalan tol, Ibukota Nusantara (IKN), Bandar Udara, kereta api cepat dan semacamnya. Proyek  infrastruktur besar besar tersebut umumnya ditangani oleh BUMN. Sayangnya, sangat sedikit mengikutsertakan kontraktor lokal dan pemasok kecil.
Kadin Indonesia pernah mengkritisi masalah ini. Sebab, sesuai aturan, BUMN hanya boleh menggarap untuk proyek yang nilainya di atas Rp 100 miliar. "Sekarang ada BUMN ngerjakan proyek Rp 30 miliar saya temukan kemarin, ini ada kontrak BUMN saya tanya nilainya berapa? Rp 30 sekian miliar," kata Wakil Ketua Komite Tetap Pengembangan SDM Infrastruktur, Kadin Indonesia Bidang Konstruksi dan Infrastruktur, Dandung Sri Harninto (Liputan6, Kamis (14/11/2019).
Kenyataan ini dinilai menghancurkan perusahaan swasta. "Dari data Gapensi jumlah perusahaan kecil drop hampir 50 persen selama 4 tahun terakhir. Seharusnya ketika kita membangun harus jalan bareng tapi ternyata BUMN semakin gendut dan teman-teman swasta tidak.  Ini harus diperbaiki," katanya.
Ilustrasi tersebut menjelaskan bahwa tidak selalu dinamika pembangunan memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional. Terhadap pertumbuhan ekonomi? Kalau banyak pengusaha kecil mati dampaknya juga negative terhadap pendapatan masyarakat.
Asal tahu saja, untuk kasus Indonesia, konsumsi masyatakat itu berkontribusi sekitar 55% terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Jadi kalau daya beli masyarakat tidak meningkat maka sumbangannya ke pertumbuhan akan kecil.

Siapa menikmati
Strategi pembangunan yang tidak memperbesar “pengaruh menetes ke bawah (trickle down effects)” hanya akan memanjakan lapisan menengah ke atas. Kalau tidak menetes ke bawah maka daya beli masyarakat tidak terdongkrak dan kontribusinya pada pertumbuhan juga rendah. Bila diinginkan pertumbuhan melaju tinggi, orientasi pembangunan  harus diarahkan pada upaya meningkatkan daya beli masyarakat, terutama menengah bawah yang merupakan lapisan terbesar rakyat kita.
Lihatlah masa awal pemerintahan Presiden Soeharto. Kabinetnya menggenjot berbagai fasilitas untuk mendongkrak kalangan menengah ke bawah melalui pemberian Kredit Candak Kulak (KCK), Kredit Investasi Kecil (KIK), Bimas dan Inmas di sektor pertanian, membangun pusat-pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), SD Inpres, dan bebbagai macam program lainnya.
Lihat saja, pada periode awal pemerintahannya pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 8%, bahkan pernah mencapai 10%. Lapisan terbawah masyarakat bisa bertahap merasakan perbaikan ekonomi, sekaligus mengurangi kesenjangan yang sudah sangat lebar.
Tidaklah tabu untuk belajar dari strategi Soeharto itu, Cobalah para perancang pembangunan juga memperhatikan kaum marjinal, pekerja informal, pelaku usaha kecil, atau buruh. Mereka ini  seringkali tidak terhubung langsung dengan sumber pertumbuhan. Bahkan ketika ekonomi tumbuh, pendapatan mereka bisa tetap stagnan, sementara biaya hidup terus naik. Di titik ini, pertumbuhan menjadi sesuatu yang “terjadi di atas”, bukan sesuatu yang benar-benar “dirasakan di bawah”.
Jika dalam jangka panjang sebagian masyarakat tetap tidak merasakan perubahan signifikan, wajar jika muncul pertanyaan: apakah pertumbuhan tersebut benar-benar bekerja untuk semua? Muncul pula pertanyaan yang menohok; sebenarnya siapa yang menikmati pertumbuhan ini?
Jawaban resminya biasanya indah dan menenangkan: semua orang. Karena ketika ekonomi tumbuh, efeknya akan “menetes ke bawah”. Istilah ini terdengar seperti hukum alam yang tidak perlu dibuktikan lagi. Namun di dunia nyata, ada juga kelompok yang tidak terlalu merasakan “tetesan” tersebut. Mereka yang selalu merasa risau menyaksikan harga-harga barang merayap naik.
Ini bukan pandangan skeptis. Pertumbuhan ekonomi tetaplah menjadi kabar baik yang sah. Ia menunjukkan bahwa sesuatu sedang bergerak. Hanya saja, pertanyaan “bergerak ke mana, dan siapa yang ikut terbawa”.
Mungkin jawabannya memang tidak perlu terlalu dipikirkan sekarang. Kita bisa menyimpannya untuk kuartal berikutnya, bahkan tahun berikutnya, ketika angka baru datang, dan optimisme perlu diperbarui lagi. Sepanjang orientasi pembangunannya tepat dan melancarkan “pengaruh menetes ke bawah” maka bisa diharapkan pertumbuhan ekonomi bisa dirasakan oleh rakyat. Mungkin tidak seketika. Perlu waktu, ya tidak apa.*