Kekayaan Negara, Kepentingan Siapa

PASAR modal Indonesia sedang menghadapi ujian serius. Setelah penyedia indeks global MSCI mengumumkan kemungkinan penurunan klasifikasi Indonesia dari pasar berkembang menjadi pasar standalone, masalah transparansi kepemilikan saham dan dugaan manipulasi perdagangan kembali menjadi sorotan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pun menjatuhkan sanksi administratif bagi sejumlah anggota bursa terkait perkara perdagangan saham.

Di tengah situasi itu, muncul berita tentang kepemilikan saham Pandu Sjahrir, Chief Investment Officer Danantara, secara tak langsung di PT Supra Sekuritas Indonesia. Perusahaan ini termasuk di antara anggota bursa yang dikenai sanksi administratif oleh OJK. Pandu telah menyatakan kepemilikannya bersifat pasif dan tak berkaitan dengan operasional maupun keputusan perusahaan. Dia juga menegaskan dukungannya terhadap penegakan aturan pasar modal.

Memang, belum ada dasar untuk menyimpulkan kepemilikan itu membuat Pandu bertanggung jawab atas pelanggaran perusahaan. Tapi berita tersebut tetap menyisakan pertanyaan krusial tentang pengungkapan kepentingan dan standar akuntabilitas yang semestinya berlaku bagi pejabat yang mengelola kekayaan negara.

Pertanyaan itu menjadi kian relevan ketika, pada saat hampir bersamaan, Danantara mengajukan penawaran untuk membeli saham Bursa Efek Indonesia (BEI). Langkah ini dilakukan di tengah proses demutualisasi bursa, yakni perubahan dari organisasi yang dimiliki dan dikendalikan anggotanya menjadi perusahaan yang kepemilikannya ada di tangan pemegang saham. Pemerintah menyebut perubahan ini merupakan bagian dari upaya memperbaiki tata kelola pasar modal.

Dua perkembangan tersebut mungkin tak berhubungan langsung. Meski demikian, keduanya menghadapkan kita pada satu persoalan yang sama: tata kelola kekuasaan ekonomi. Siapa yang memperoleh kewenangan mengelola aset dan institusi strategis? Kepentingan apa yang harus mereka layani? Dan bagaimana publik dapat memastikan bahwa kekayaan dari sumber daya negara benar-benar dikelola untuk kepentingan bersama?

Dengan mandat dan kewenangan ekonomi yang terus meluas, Danantara perlu diuji dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Sejauh ini, berbagai perkembangan justru belum memberi alasan kuat untuk yakin bahwa kekayaan negara dikelola dengan transparansi, akuntabilitas, dan orientasi yang sungguh-sungguh berpihak pada kepentingan publik. Untuk apa sebenarnya Danantara dibentuk, dan kepentingan siapa yang dilayaninya?

Jika mengikuti kronologinya, Danantara merupakan salah satu instrumen utama dari visi pembangunan Presiden Prabowo Subianto: negara harus memegang kendali atas arah dan laju kemajuan ekonomi, dengan model pembangunan Cina yang kerap dijadikan rujukan. Dalam kerangka berpikir ini, Danantara berperan mengonsolidasikan kekuatan ekonomi negara dan menggerakkan investasi.

Masalahnya, kendali negara atas perekonomian tidak otomatis berarti kepentingan rakyat menjadi prioritas. Jika tujuan pembangunan adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Danantara semestinya menjadi instrumen untuk mencapai tujuan itu. Tapi, sejauh ini, cara lembaga ini dibentuk, mandat yang dijalankan, dan pilihan-pilihan investasinya justru belum menunjukkan bahwa kesejahteraan publik menjadi orientasi utamanya.

Karena itu, persoalan Danantara bukan hanya terletak pada bagaimana lembaga ini dikelola, melainkan juga pada logika ekonomi-politik yang melahirkan dan mendasari keberadaannya.

Danantara sesungguhnya berdiri di atas landasan hukum yang disiapkan tergesa-gesa. Pembentukannya juga tak bisa dilepaskan dari keputusan Prabowo untuk mengetatkan anggaran hampir di semua kementerian dan lembaga sejak awal pemerintahannya. Kebijakan yang dibungkus dengan istilah efisiensi itu pada praktiknya menjadi bagian dari perubahan prioritas fiskal: belanja dan peran negara dalam berbagai layanan publik, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga jaminan sosial, ditekan. Sementara itu, sumber daya yang dihimpun melalui pengetatan justru dialihkan antara lain untuk membangun instrumen investasi negara.

Gambaran paling jelas terlihat pada tahun anggaran 2025. Dari sekitar Rp 500 triliun dana hasil penghematan anggaran, sekitar Rp 300 triliun dialokasikan sebagai modal awal Danantara. Ini belum termasuk sekitar Rp 100 triliun dividen badan usaha milik negara (BUMN) kala itu yang tak lagi disetorkan ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak, melainkan menjadi bagian dari sumber daya yang dikelola dalam skema baru tersebut.

Dengan kata lain, ketika belanja publik mengalami pengetatan, negara sekaligus mengonsolidasikan sumber daya dalam sebuah lembaga investasi yang kewenangan dan orientasi pengelolaannya perlu dipertanyakan.

Dalam hal itulah ironi kebijakan ekonomi pemerintahan Prabowo terlihat. Negara mengklaim perlu menjalankan efisiensi karena keterbatasan anggaran, tapi pengetatan itu tidak diterapkan secara setara. Belanja untuk layanan publik harus dipangkas, sementara negara tetap menyediakan instrumen untuk mengonsolidasikan modal, menopang perusahaan, dan menangani persoalan pembiayaan proyek-proyek strategis. Publik diminta menanggung konsekuensi penghematan, sementara perusahaan dan proyek besar tetap bisa mengandalkan dukungan negara.

Beban pengetatan itu tak berhenti pada kementerian dan lembaga di pusat. Pemangkasan transfer ke daerah sekitar Rp 50,6 triliun pada 2025 ikut mempersempit ruang fiskal pemerintah daerah untuk membiayai layanan dasar, pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur. Dampaknya berlanjut pada tahun berikutnya: anggaran transfer ke daerah dan dana desa tercatat turun sekitar 20 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sebanyak 529 dari 546 pemerintah daerah menerima alokasi yang lebih rendah.

Ketika sumber pendapatan daerah menyusut, pilihan yang tersedia menjadi semakin terbatas: mengurangi program, menunda pembangunan, atau mencari tambahan penerimaan sendiri. Satu kalurahan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, misalnya, sampai harus memotong honor kader kesehatan, dari Rp 75 ribu menjadi Rp 50 ribu. Pada akhirnya, masyarakatlah yang berhadapan dengan layanan yang semakin terbatas dan kebutuhan yang tak selalu terpenuhi.

Di balik konsolidasi kekayaan negara melalui Danantara, pertanyaan mendasar ini tetap berlaku: siapa yang mengendalikan kekayaan publik dan untuk kepentingan siapa ia dikelola?

Sebaliknya, ketika perusahaan dan proyek strategis terbelit persoalan keuangan, negara tetap memiliki instrumen untuk memberikan dukungan dalam skala besar. Melalui Danantara, misalnya, Garuda Indonesia memperoleh fasilitas pinjaman pemegang saham hingga Rp 6,65 triliun untuk mendukung kebutuhan perawatan pesawat dan operasional perusahaan. Danantara juga terlibat dalam penyusunan skema restrukturisasi utang proyek kereta cepat Whoosh, agar beban proyek tak mengganggu kinerja keuangan PT KAI.

Tentu, penyelamatan atau restrukturisasi BUMN tak otomatis keliru; ada kepentingan publik yang menjadi pertaruhan di dalamnya. Tapi kontrasnya tetap perlu dipersoalkan: mengapa ruang fiskal untuk memenuhi kebutuhan fondasi sosial bagi masyarakat harus dipersempit, sementara negara tetap dapat mengerahkan sumber daya besar untuk menopang perusahaan dan proyek berskala raksasa?

Namun, masalahnya bukan hanya ketimpangan prioritas anggaran. Di baliknya berlangsung perubahan yang lebih mendasar dalam cara negara mengelola kekayaan publik. Aset dan kepentingan ekonomi negara yang sebelumnya tersebar di berbagai BUMN kini dikonsolidasikan melalui Danantara dalam satu struktur pengelolaan investasi. Dengan kewenangan yang semakin luas, lembaga ini bukan hanya mengelola aset, tapi juga memperoleh posisi strategis dalam menentukan ke mana modal negara diarahkan, sektor apa yang diprioritaskan, dan perusahaan atau proyek mana yang memperoleh dukungan.

Maka, bisa dikatakan bahwa negara tidak sedang menarik diri dari perekonomian. Sebaliknya, negara sedang membangun cara baru untuk mengendalikan dan mengerahkan modal melalui mekanisme yang semakin menyerupai pengelolaan korporasi.

Di sinilah berlangsung apa yang bisa disebut sebagai korporatisasi kekayaan publik. Kekayaan yang secara formal tetap dimiliki negara semakin dikelola dengan logika korporasi: mengejar imbal hasil, memperbesar nilai aset, dan memperluas investasi. Logika itu tidak dengan sendirinya keliru. Tapi, ketika ukuran keberhasilan pengelolaan kekayaan negara kian bertumpu pada kinerja investasi dan keuntungan finansial, kepentingan publik berisiko ditempatkan sebagai tujuan sekunder. Padahal, kekayaan negara semestinya juga diukur dari kemampuannya memperkuat layanan publik, menciptakan pekerjaan layak, mengurangi ketimpangan, dan memulihkan kerusakan ekologis.

Dengan demikian, Danantara menandai konsolidasi bentuk kapitalisme negara yang semakin tersentralisasi. Negara tidak menarik diri dari perekonomian, melainkan memperbesar perannya sebagai pemilik, investor, dan pengarah akumulasi modal.

Masalahnya, pemusatan kekuatan ekonomi itu tak serta-merta memperkuat kendali publik atas perekonomian. Tanpa transparansi, pengawasan demokratis, dan kejelasan orientasi sosial-ekologis, yang menguat justru kewenangan segelintir pengambil keputusan untuk menentukan penggunaan kekayaan bersama. Negara bertambah kuat sebagai aktor ekonomi, tapi belum tentu semakin bertanggung jawab kepada masyarakat.

Persoalan lain terletak pada pilihan investasinya. Kalau salah satu tujuan Danantara adalah memperkuat kembali industri manufaktur nasional, orientasi investasinya semestinya diarahkan pada pembangunan fondasi produksi yang selama ini melemah. Membendung deindustrialisasi dini tak cukup dengan membangun proyek-proyek besar atau menanamkan modal pada sektor yang menjanjikan laba finansial. Indonesia justru membutuhkan investasi jangka panjang pada industri hulu yang memasok bahan baku, komponen, dan barang setengah jadi bagi berbagai sektor manufaktur. Tanpa fondasi produksi semacam itu, industri hilir akan terus bergantung pada impor, sementara investasi baru belum tentu memperdalam struktur industri nasional.

Artinya, ukuran keberhasilan Danantara tak boleh berhenti pada besarnya nilai investasi, pertumbuhan aset, atau imbal hasil finansial. Yang lebih penting adalah apakah investasi itu memperkuat keterkaitan antarsektor produksi, meningkatkan kapasitas teknologi dan kemampuan industri nasional, menciptakan pekerjaan layak, serta mengurangi ketergantungan pada impor. Semua itu juga harus dicapai tanpa memperbesar kerusakan ekologis. Jika tidak, Danantara berisiko hanya memperbesar nilai modal tanpa sungguh-sungguh membangun kembali kemampuan ekonomi Indonesia untuk menghasilkan barang dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Sampai di sini tampak jelas bahwa persoalan Danantara bukan saja apakah lembaga ini mampu menghasilkan keuntungan atau dikelola secara profesional. Yang lebih mendasar adalah bagaimana kekayaan negara digunakan, siapa yang menentukan arah penggunaannya, dan siapa yang memperoleh manfaat dari keputusan-keputusan itu. Tanpa transparansi, pengawasan demokratis, dan mandat yang jelas, konsolidasi aset negara justru berisiko memperbesar kekuasaan ekonomi tanpa memperluas kemakmuran bersama.

Kekayaan negara semestinya tak hanya dinilai dari pertumbuhan nilai aset dan imbal hasil investasi. Ukuran keberhasilannya pun harus mencakup kemampuan memperkuat industri nasional, menciptakan pekerjaan layak, mengurangi ketimpangan, menjamin layanan publik, dan memulihkan daya dukung lingkungan. Dengan kata lain, investasi negara harus memperbesar kemampuan masyarakat untuk hidup sejahtera, bukan sekadar memperbesar akumulasi modal.

Danantara, karena itu, perlu dinilai bukan hanya dari seberapa besar kekayaan yang berhasil dihimpun, melainkan juga dari seberapa jauh kekayaan itu tetap berada dalam kendali publik dan diabdikan bagi kepentingan bersama. Negara yang kuat secara ekonomi, bagaimanapun, belum tentu membuat rakyatnya berdaulat. Kekuatan negara baru berarti jika kekayaan yang dikelolanya sungguh-sungguh menjadi milik bersama dalam manfaat, pengawasan, dan arah penggunaannya.

(*)