Kepercayaan Diri Pemerintah Dan Ketidakpercayaan Publik

Pernyataan beberapa pejabat senior di bidang ekonomi belakangan ini memperlihatkan kepercayaan diri mereka atas kondisi ekonomi yang dinilai stabil dan tahan guncangan. Mereka bahkan percaya perekonomian akan tumbuh cukup tinggi pada kuartal pertama (Januari-Maret) tahun ini, sekaligus membantah keraguan sebagian pengamat ekonomi.

Coba perhatikan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Ia memprediksi ekonomi Indonesia tumbuh mencapai 5,5 persen pada kuartal I tahun 2026. “Walaupun masih menunggu rilis dari BPS (Badan Pusat Statistik), namun beberapa kali dari kami memprediksi pertumbuhan di kuartal I secara fundamental cukup baik, dan angkanya lebih besar/sama dengan 5,5 persen,” kata Airlangga dalam konferensi pers di kantornya, Kamis (23/4/2026) lalu.

Publik juga mencatat penjelasan Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa yang menyatakan Dana Moneter Internasional (IMF) memuji Indonesia sebagai salah satu titik cerah atau bright spot dalam perekonomian global. “IMF memuji Indonesia sebagai salah satu bright spot dalam perekonomian global karena fundamental ekonominya yang kuat,” kata Purbaya dalam keterangan resmi.

Menurut Purbaya, IMF mengapresiasi kebijakan yang kredibel serta berrbagai kebijakan lain yang dilakukan Indonesia dalam menjaga stabilitas perekonomian. 
Jangan lewatkan penegasan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo Ketika menjelaskan hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) Rabu lalu. BI meyakini nilai tukar rupiah akan bergerak stabil dan cenderung menguat, didukung oleh fundamental ekonomi Indonesia, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inflasi yang rendah, serta imbal hasil aset keuangan domestik yang menarik.

“Kami tegaskan bahwa nilai tukar rupiah sekarang ini telah undervalued dibandingkan dengan fundamental,” katanya.

Perry menyampaikan, bank sentral terus berupaya mempertahankan stabilitas nilai tukar rupiah dengan meningkatkan intensitas intervensi, baik transaksi Non-Deliverable Forward (NDF) di pasar luar negeri maupun transaksi spot dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) di pasar domestik. “Kami terus melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah. Cadangan devisa kami 148,2 miliar dolar, masih lebih dari cukup untuk memastikan stabilisasi nilai tukar rupiah,” kata dia.

Jadi, menurut ketiga petinggi itu, perekonomian nasional akan baik-baik saja. Tidak perlu ragu apalagi khawatir perekonomian akan guncang dan kehidupan masyarakat menjadi lebih sulit. Masalah ketidakseimbangan fiskal, kemerosotan nilai tukar rupiah dan harga  barang yang merambat naik akan bisa diatasi melalui kebijakan makro yang terpadu.

Apalagi saat ini sudah dibentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Program Pemerintah untuk mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi. Maka, mestinya, penanganan program pemerintah akan lebih melaju lagi untuk mencapai sasaran yang diinginkan.

Fundamental kuat 
Pernyataan ketiga petinggi ekonomi tersebut diatas sepintas sangat mirip dengan penegasan yang disampaikan para Menteri bidang Ekuin saat menghadapi sengatan kejatuhan mata uang Baht Thailand pada 1997 yang mulai merambat ke beberapa negara Asia, termasuk Indonesia.

Tidak bisa dipungkiri secara makro kondisi perekonomian Indonesia ketika itu cukup kuat dengan pertumbuhan mencapai sekitar 7 persen, inflasi relatif terkendali, arus modal asing mengalir deras, pembangunan infrastruktur dan industri berjalan cepat.

Data itu yang menjadi pegangan Menko Ekuin Saleh Afiff, Menteri Keuanagan Mar’ie Muhammad dan Gubernur BI Soedradjad  Djiwandono. Ketiganya percaya diri Indonesia akan aman dari krisis. 
Kata-kata “fundamental ekonomi kita kuat” berkali-kali didengungkan para petinggi itu untuk memberi kepercayaan kepada publik agar tetap tenang, tidak usah panik karena sengatan krisis Baht Thailand tak akan memukul Indonesia. Pernyataan bahwa “fundamental ekonomi kita kuat” menjadi salah satu narasi resmi pemerintah saat itu, khususnya pada Juli–Agustus 1997 ketika gejolak nilai tukar mulai terjadi di Asia Tenggara.

Pernyataan tersebut dimaksudkan untuk menenangkan pasar dan menjaga kepercayaan investor, agar tidak terjadi kepanikan dan penarikan modal besar-besaran. Namun di balik pernyataan bagus tersebut ternyata tersimpan berbagai kerawanan yang dibiarkan.

Kecepatan pembangunan ekonomi saat itu ternyata memendam sejumlah kerentanan. Antara lain, utang luar negeri swasta sangat besar terutama jangka pendek, banyak perusahaan tidak melakukan lindung nilai (hedging) terhadap risiko kurs, kelemahan pengawasan perbankan, suburnya praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, ketergantungan pada aliran modal asing jangka pendek serta defisit transaksi berjalan yang cukup signifikan.

Cerita selanjutnya sudah diketahui semua. Dalam tempo pendek kurs rupiah merosot  dari kisaran Rp 2.300-Rp 2.500 per dollar AS pada Juli 1997 terus melemah menjadi Rp 8.000 pada awal Mei 1998, bahkan sempat menyentuh Rp 17.000 pada pertengahan bulan menjelang kejatuhan Presiden Soeharto.

Pada periode pendek itu bank besar-kecil bertumbangan, Perusahaan swasta dan BUMN ambruk, jutaan pekerja menganggur dan harga barang melambung tinggi. Tak tampak lagi kondisi “fundamental ekonomi” yang digembar-gemborkan kuat dan stabil.  
Krisis ekonomi telah meluluhlantakkan pencapaian gemilang pemerintahan Orde Baru karena sikap terlalu percaya diri.

Indikator makro yang bagus telah meninbobokkan semua pihak sehingga mengabaikan sikap kehati-hatian dan peningkatan pengawasan. Ah, semua akan baik-baik  saja. Indonesia adalah Macan Asia yang disegani. Semua kritik dianggap angin lalu, dipandang berasal dari kelompok sakit hati, oposan dan kaum marjinal.

Faktanya, indikator makro yang bagus tak mampu menolong rakyat dari krisis. Pemerintah tidak lagi mampu membendung kekhawatiran masyarakat. Apalagi, di luar pencapaian ekonomi sebelumnya telah berkembang ketidakpercayaan rakyat terhadap sistem politik yang cenderung otoriter, monolitik, penuh kekangan, pemasungan atas kebebasan berekspresi dan banyak aspek lainnya.  

Dalam kondisi sulit, semua faktor itu berkelindan dalam keresahan sosial yang didasari ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintah. Maka keadaan berkembang makin tidak terkendali, terus memburuk dan berujung pada kejatuhan rezim Orde Baru.

Reaksi spontan

Apakah saat ini ketidakpercayaan publik muncul dan berkembang? Dalam kondisi yang serba terbuka seperti saat ini reaksi publik terhadap kebijakan tertentu pemerintah sudah langsung terlihat. Mereka bisa mengekspresikannya di berbagai platform media social. Selain itu banyak survei dilakukan untuk mengukur sejauh mana persepsi publik terhadap kebijakan tertentu.

Salah satu contoh, kebijakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyedot anggaran ratusan triliun ternyata tidak memberikan kepuasan yang tinggi. Survei terakhir yang dilakukan Poltracking Indonesia, mencatat program tersebut paling popular dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, namun tingkat kepuasan public tidak terlalu tinggi.

“Kita mendalami program prioritas MBG. Dari data ini, 88 persen publik tahu tentang program yang sangat populer dan fenomenal ini. Hanya saja yang puas terhadap program ini adalah 55 persen,” ujar Peneliti Utama Poltracking Indonesia, Masduri Amrawi, Jumat (17/4/2026).

Bisa jadi kasus yang terjadi selama ini terkait MBG, seperti keracunan massal, makanan basi dan berbagai kasus lainnya, mempengaruhi persepsi publik terhadap program tersebut. Padahal program ini paling diandalkan Presiden, yang dinilainya strategis dalam meningkatkan gizi siswa sekolah.

Program lain yang juga menjadi andalam adalah pembentukan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di puluhan ribu  desa. Tujuannya bagus, untuk menggerakkan ekonomi desa, memutus matarantai distribusi dan meningkatkan kesejahteraan warga. Namun pembentukannya melawan fithrah koperasi karena dilakukan secara top-down sehingga perkembangannya tidak seperti diharapkan.

Belum ada survei mengenai tingkat kepuasan terhadap Kopdes MP, namun publik justru dikejutkan oleh kebijakan impor 105.000 truk dan pikap buatan India untuk keperluan kopdes tersebut. Selain dilakukan diam-diam, impor kendaraan itu berlawanan dengan kebijakan Presiden Prabowo yang mengutamakan hilirisasi dan peningkatan produksi dalam negeri.

Contoh itu begitu telanjang diketahui publik. Ini yang mungkin membedakannya  dengan periode sebelum krisis moneter tahun 1997 dulu, yang kondisinya serba tertutup. Seperti bendungan besar yang ketika jebol menghancurkan semuanya. Sekarang semua serba terbuka sehingga reaksi ketidakpuasan lebih spontan.

Reaksi publik kini bisa dilihat antara lain dalam perkembangan pasar modal dan pasar uang. Indeks saham bisa bergerak cepat naik turun, yang antara lain dipengaruhi persepsi pasar terhadap berbagai factor internal dan eksternal. Demikian pula dengan kurs rupiah, yang pekan lalu sempat menyentuh Rp 17.304 per US$1, nilai terendah sejak reformasi. 
Apakah kondisi itu menggambarkan ketidakpercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah? Tentu saja perlu telaah mendalam, Namun jelas terlihat adanya kesenjangan (gap) antara kepercyaan diri pemerintah mengenai kondisi perekonomian yang dinilaik stabil dan kuat, sementara di lain pihak reaksi publik memperlihatkan arah yang berbeda.