Membangun "Rumah Bersama" dalam Algoritma Kebangsaan

Pengantar Redaks: Langkah Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Mohamad Qodari mengajak pengelola “homeless media” bermitra  dengan pemerintah  memicu kontroversi. Sejumlah “homeless media” membantah bermitra dengan Bakom.  Redaksi SW60Plus.com menurunkan mantan wartawan RRI Eko Wahyuanto dan mengundang wartawan senior lain untuk ikut urun rembug terhadap fenomena ini.

Di era konvergensi media, kekayaan paling berharga adalah otoritas informasi. Ruang redaksi formal dengan segala aturan kini berubah menjadi ekosistem baru berbasis digital. Negara, sadar betul bahwa relasi tak lagi dibangun di ruang yang dikendalikan oleh sistem, tetapi tata kelola media telah pindah rumah ke halaman algoritma. Karena itu pemerintah mencoba hadir bersama mereka, para pengelola media baru. Melalui Badan Komunikasi Pemerintah - Bakom RI, negara ingin hadir bersama entitas informasi raksasa yang hidup di platform sosial tanpa badan hukum mapan, sebagai bentuk realisme menciptakan kedaulatan informasi demi keamanan dan kenyamanan bersama.

Jika negara tidak hadir bisa jadi ada "ceruk hampa"  dalam ruang informasi justru bisa diisi dengan isu tidak produktif. Rumah baru yang akan dihuni media-media, menjadi tempat berkumpul mereka, maka negara sesungguhnya tidak ingin menjauhkan diri dari ruang riuh tersebut.

Mengisi Ruang Kosong

Selama puluhan tahun, komunikasi pemerintah berjalan satu arah, formal, cenderung kaku dan membosankan. Rilis resmi, konferensi pers, atau bahkan liputan khusus, menjadi semakin usang, bahkan mati. Munculnya media tanpa "rumah" fisik, dalam wujud akun-akun digital, kanal komunitas, dan platform informasi populer, terbukti lebih hidup mengisi ekosistem media sosial, yang selama ini teridentifikasi sebagai ‘ruang kosong”..

Mereka tidak punya kantor tapi pengikut mereka mencapai puluhan hingga ratusan juta. Mereka bicara dengan bahasa rakyat, menggunakan meme sebagai argumen, dan potongan video pendek sebagai bukti autentik. Tetapi mampu meraih algoritma tinggi.

Kehadirannya terbukti mengisi “ruang kosong” yang tidak ditempati oleh media mainstream dan juga tidak dirawat oleh model komunikasi pemerintah. Tetapi ruang kosong itu kali ini diisi bersama dengan kehadiran negara melalui Badan Komunikasi Pemerintah- Bakom RI.

Selama ini berbagai pandangan seringkali melihat mereka dengan sebelah mata. Dicap sebagai media "liar", "tidak terverifikasi", atau sekadar penyebar rumor. Padahal, bagi publik media-media inilah paling relevan. Saat terjadi gejolak harga pangan atau perubahan kebijakan pajak, misalnya, masyarakat tidak perlu menunggu siaran TV atau media mainstream lain. Tetapi cukup mengakses TikTok, menyisir utas di X, atau menyimak potongan video di grup WhatsApp.

Langkah Bakom RI di bawah Muhamad Qodari dengan menarik mereka ke dalam "New Media Forum" mengisyaratkan bahwa kedaulatan informasi kini berada di tangan para pemain digital. Maka tepat jika negara hadir bersama mereka.

Merangkul “Homeless” Media

Keputusan Bakom RI merangkul media baru bukan eksperimen buta. Krisis otoritas informasi telah menjadi isu global. Clay Shirky. Pakar efek sosial media dari New York University ini, dalam bukunya Here Comes Everybody, menekankan, media bukan lagi sebuah institusi eksklusif, melainkan sebuah kapabilitas baru. Ketika hambatan infrastruktur dan biaya tinggi runtuh, semua orang adalah media.

Di mana negara tidak bisa lagi memonopoli kebenaran. Satu-satunya cara bagi negara untuk dapat mengisi ruang bersama dengan ikut dalam kolaborasi informasi sekaligus menjadi mesin penyeimbang. Senada dengan Clay, Direktur Reuters Institute for the Study of Journalism Rasmus Kleis Nielsen menyodorkan konsep Distributed Discovery. Masyarakat modern tidak lagi aktif "mencari" berita; berita lah yang "menemukan" mereka melalui algoritma platform pihak ketiga.

Jika pemerintah hanya berhenti di media konvensional, resonansi dari pesan mereka tidak akan pernah "menemukan" rakyatnya. Merangkul homeless media, cara memastikan kebijakan negara masuk dalam arus distribusi algoritma yang dikuasai oleh pemain-pemain lokal digital tersebut.

Di tengah banjir informasi, peran negara memberikan akses yang sama bagi semua jenis media. Dengan menggandeng media baru, Bakom berupaya mengubah kebisingan digital, menjadi pabrikasi narasi kredibel dengan jangkauan (reach) luas. Tujuannya jelas: memenangkan kebenaran di tengah karut marut hoaks.

"Smart Nation"

Singapura telah memulai inisiatif menggandeng media homeless dalam Smart Nation. Kementerian Komunikasi dan Informasi (MCI) Singapura tidak lagi bersikap arogan terhadap kreator konten dan media baru. Mereka secara aktif berkolaborasi dengan platform seperti SGAG, media berbasis humor dan meme untuk menjelaskan isu-isu sensitif seperti pajak (GST), kebijakan perumahan, hingga protokol kesehatan.

Pemerintah Singapura nampaknya paham bahwa penjelasan teknis dari seorang menteri tidak akan seefektif video satir yang lucu namun akurat dari media baru. Hasilnya, terbukti  literasi kebijakan publik sangat tinggi karena informasi dikemas sesuai dengan selera audiens digital.

Demikianlah standar yang ingin dicapai Bakom RI, bagaimana membangun konstruksi komunikasi, tidak hanya sekedar sampai, tapi juga dipahami. Transformasi media homeless media menjadi New Media tidak boleh hanya urusan ganti baju atau pemberian stempel resmi. Media baru juga harus tanggung jawab editorial tidak semata mengejar algoritma.

Sebab mereka bisa menghancurkan reputasi seseorang dalam sekali unggahan tanpa ada mekanisme kurasi dan verifikasi. Di sinilah kehadiran Bakom menjadi strategis namun tentu sekaligus sensitif. Negara dapat mendorong media baru untuk mengadopsi disiplin jurnalisme mainstream, seperti proses verifikasi, keberimbangan (cover both sides), dan kejelasan penanggung jawab.

 Jangan sampai media baru menjadi sekedar menjadi "corong informasi" namun kering makna. Publik tentu berharap, kehadiran mereka bukan sekedar mengisi “ruang kosong” yang ditinggalkan media mainstream. Tetapi sekaligus menjadi penyeimbang dengan kemampuan mengedukasi dan mencerahkan publik dan tetapi kritis.

Risiko Akuntabilitas

Tantangan terbesarnya bagaimana berperang melawan hoax dan disinformasi, tanpa mengabaikan logika algoritma. Dalam dunia digital, yang viral seringkali dianggap paling benar. Sebuah paradoks berbahaya yang harus diwaspadai. Bakom tentu punya pekerjaan rumah berat, memastikan kolaborasi ini tidak menurunkan kualitas informasi menjadi sekadar "keriuhan engagement". Sebab bagaimanapun rakyat butuh edukasi substansial, bukan hiburan yang melenakan.  Media baru harus belajar tentang kedalaman materi dari jurnalisme klasik, ke jurnalisme modern.

Rumah baru ini tidak boleh dibangun di atas tujuan popularitas yang mudah goyah. Tetapi di atas fondasi kepercayaan (trust). Ingat alamat media baru ini tidak dapat di tracing melalui Google. Karena itu kepercayaan dan akurasi konten menjadi hal penting.

Merangkul homeless media menjadi langkah realistis. Dunia sudah lama pindah ke ruang digital, dimana kebenaran tidak lagi didominasi oleh satu ekosistem informasi. Jika Bakom berhasil membuat media-media baru memiliki tanggung jawab etis tanpa mematikan kreativitas dan independensi mereka, maka Indonesia akan memiliki benteng kedaulatan informasi tangguh.

Komunikasi publik di masa depan bukan lagi soal siapa yang paling keras berteriak di depan mikrofon, siapa yang paling mampu memenangkan kepercayaan di ruang digital paling pribadi. Sementara kepercayaan tidak bisa dipaksakan melalui regulasi, melainkan harus dimenangkan melalui keterbukaan, kejujuran, kecepatan, dan hal-hal relevan di layar ponsel rakyat.