Menjaga Bobot Sabda Refleksi Etika Berbicara Dari Falsafah Nusantara hingga Max Weber

SABTU pagi 26 September 2026, saya membuka salah satu kiriman video klip di WAG SW60Plus. Video ini  berisi pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan bahwa dirinya “paling hormat sama pakar “. Video itu muncul beberapa hari setelah riuhnya media sosial mengomentari cuplikan pidato Presiden yang mencerminkan pendapatnya mengenai kalangan pakar. 

Dalam tradisi kepemimpinan Nusantara diakui adanya filosofi bahwa lisan seorang pemimpin bukanlah sekadar instrumen komunikasi pribadi. Lisan adalah pemegang kemudi arah bangsa sekaligus cermin dari komitmen moral dan wibawa kepemimpinan. Ketika seorang kepala negara berbicara, setiap artikulasi kata bertransformasi menjadi titah yang memiliki dampak sosiologis luas. Oleh karena itu, kemampuan mengasah dan memelihara lisan   menjadi syarat paling mendasar bagi keberlangsungan kepemimpinan yang teduh, inklusif, dan berwibawa.

Dalam perjalanan kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, dinamika retorika publik kerap mencuri perhatian. Dan di era komunikasi gambar dan tulisan di media sosial, ungkapan dapat menjadi viral dan menjadi perbincangan sangat luas. Algoritma ikut berperan dalam hal menjadikan viral.   
Dinamika ini menarik untuk ditelaah bukan dalam kerangka kritik destruktif, apalagi menjelek-jelekkan, melainkan sebagai bahan refleksi, baik dari sisi kebudayaan dan etika berbicara dengan menyeimbangkan nilai-nilai kearifan Nusantara dan pendapat pakar dari dunia barat pada lanskap  dinamika demokrasi modern.

Ajaran tentang pentingnya integritas lisan penguasa mengakar kuat dalam falsafah masyarakat  Indonesia. Pada falsafah kepemimimpinan Jawa, terdapat prinsip bagi pemimpin yaitu Sabdo Pandito Ratu, tan keno wola wali. Makna falsafah ini adalah bahwa ucapan seorang pemimpin (Ratu) atau figur yang dihormati (Pendito) bersifat sakral, berbobot, dan mengikat. Tan Keno Wola-Wali artinya tidak boleh berubah-ubah. Falsafah ini sejalan dengan ungkapan bahwa Ratu iku idu geni yaitu liur yang keluar ibarat api.

Seorang sahabat saya pernah mengatakan bahwa pada masyarakat Bugis-Makassar ada prinsip Taro Ada Taro Gau (Satu Kata Satu Perbuatan). Bagi masyarakat Bugis, lisan pemimpin terikat langsung dengan Siri’ (harga diri dan martabat).  Pemimpin yang inkonsisten dalam ucapannya dinilai kehilangan siri' dan kewibawaan moral di hadapan rakyatnya.

Saya juga teringat pada salah seorang sahabat saya yaitu Darius Umari yang terkenal sebagai penulis naskah sandiwara radio bersambung, Butir Butir Pasir di Laut. Almarhum senior saya yang berasal dari Sumatera Barat itu , sering  mengemukakan tradisi Minangkabau dan falsafah yang penting untuk kehidupan. Agak berbeda dengan basis saya yang dari Jawa, ada  perspektif korektif yang sangat egaliter melalui prinsip Kemanakan Baraja ka Mamak, Mamak Baraja ka Mufakat dan Didaulatkan ku Mufakat. Dalam kebudayaan Minang, lisan pemimpin bukanlah titah tunggal yang bersifat top-down. "Panghulu didahulukan salangkah, ditinggikan sarantiang" menegaskan bahwa keputusan seorang pemimpin harus lahir dari musyawarah (kato mufakat). Jika seorang pemimpin melontarkan ucapan yang emosional atau terburu-buru tanpa dialektika, ucapan tersebut dianggap melangkahi tradisi mufakat dan dapat merusak pertautan sosial.

Melalui kacamata Nusantara ini, ingin saya katakan bahwa kritik tajam yang terlontar secara impulsif dapat melukai rasa hormat kolektif terhadap basis keilmuan, meregangkan tradisi mufakat, dan menciderai martabat lisan kepemimpinan. 

Jika kebudayaan Nusantara menekankan integritas lisan dari sudut pandang  kewajiban moral, maka dari dunia barat ada referensi perihal ini. Sosiolog Jerman Max Weber menawarkan kerangka rasional melalui pandangannya tentang etika politik modern. Jika kita buka referensi, maka dalam karya klasiknya, Politics as a Vocation, Weber membedakan antara Ethics of Ultimate Ends (Etika Keyakinan Murni) dan Ethics of Responsibility (Etika Tanggung Jawab) Weber mengemukakan perihal dialektika wacana.

Bagi Weber, seorang kepala negara yang beroperasi dalam Ethics of Responsibility wajib mengkalkulasi konsekuensi dari setiap tindakan dan ucapannya. Lisan seorang pemimpin  bukan lagi milik pribadi, melainkan bagian dari tindakan politik yang membawa dampak dalam masyarakat.

Ketika seorang Kepala Negara atau pemimpin mengekspresikan kekecewaannya terhadap pakar,  di panggung politik, tindakan meralat atau menegaskan kembali rasa hormat kepada pakar di panggung formal, dapat dibaca sebagai bentuk Ethics of Responsibility yaitu sebuah kesadaran untuk memitigasi dampak dari ucapan sebelumnya.  

Namun, Weber juga mengingatkan bahwa ketidakkonsistenan retoris yang terlalu sering berulang akan merusak kepercayaan publik (public trust). Dalam Ethics of Responsibility, menjaga konsistensi dan penataan lisan sejak awal justru merupakan bentuk efisiensi politik terbaik untuk mencegah kegaduhan politik yang tidak perlu.  

Di sinilah panggung pewayangan Jawa memberikan cermin moral yang sangat mendalam melalui kisah gugurnya Resi Durna dalam Baratayuda. 

Prabu Puntadewa (Yudhistira), raja Amarta yang oleh para Dalang disebut bergelar Janma Ratu, dikenal sebagai manusia suci yang tak pernah berbohong dan mengucapkan kata kata buruk dan kasar.  Karena kesucian lisan dan jiwanya, kereta perang Puntadewa dikisahkan selalu terbang mengambang beberapa senti di atas tanah. Mangkana ingkang winursito, demikian yang diceritakan ki Dalang.

Namun, ketika desakan strategi perang memaksa Puntadewa melontarkan kebohongan bersyarat atas permintaan Kresna  dengan mengucapkan "Aswatama mati." dengan keras lalu menyamarkan kata "gajah" dengan pelan akibatnya sungguh fatal. Untuk melumpuhkan Resi Durna yang sakti yang sedang menjadi panglima Hastina dalam perang Bharatayudha, Kresna menyuruh Bima membunuh Gajah yang bernama Aswatama yang namanya sama dengan putra Resi Durna. 

Kepada para prajurit Kresna meminta meneriakkan bahwa Aswatama mati. Kresna juga meminta hal yang sama kepada Prabu Puntadewa. 

Meskipun Resi Durna gugur dan Pandawa menang, seketika itu pula roda kereta perang Puntadewa anjlok dan menyentuh tanah bumi. Sifat Sabda Pandita Ratu tan kena wola-wali dalam dirinya resmi tercederai, dan Puntadewa harus menanggung penurunan derajat moral akibat kompromi lisan tersebut. Padahal Puntadewa hanya sekali saja berbohong sebagai strategi perang.

Kisah Puntadewa dapat menjadi refleksi atau peringatan abadi bagi siapa pun yang memegang tampuk kekuasaan. Mengubah-ubah kata demi diplomasi atau reaksi sesaat mungkin bisa menyelesaikan masalah jangka pendek, namun ada harga mahal yang dibayar,  berupa menurunnya derajat kepercayaan dan tergerusnya wibawa spiritual kepemimpinan.(mkb)