Menjaga Lidah Sang Raja

DARI tanah Jawa ada pitutur: “Ajining dhiri dumunung ana ing lathi”. Harga diri seseorang terletak pada lidahnya. Jika rakyat biasa harus menjaga lidahnya, bagaimana dengan seorang presiden? Presiden sebagai kepala negara bukan hanya bicara untuk dirinya. Ia bicara dengan membawa nama 280 juta jiwa. Membawa bendera Merah Putih. Membawa sejarah yang akan dibaca anak cucu. Maka presiden harus menjaga lidahnya dengan lebih baik lagi. 

Dulu para raja mewariskan keris dan mahkota sebagai pusaka. Hari ini, pusaka seorang presiden adalah mikrofon. Sekali berbicara suaranya akan menggema dari Sabang sampai Merauke. Direkam sejarah. Disiarkan digital oleh teknologi. Sayangnya, saat ini tidak semua yang memegang mikrofon paham pakem. Ada yang menggunakannya untuk melucu tanpa arah, ada yang untuk ngeyel dan menyalahkan, ada pula yang banyak salah data.

Dalam hal menjaga lidah, ada tutur tambahan: “Guru sejati iku ana ing lathi”. Guru sejati ada di lidah. Karena dari sanalah watak seseorang terbaca. Sekarang coba kita lihat forum formal seperti Pidato Kenegaraan 17 Agustus, Sidang Tahunan MPR yang baru saja lewat, yang hebohnya masih terasa sampai saat ini. Forum itu adalah paseban agung atau rapat besar. Bukan panggung stand-up. Di sana yang hadir bukan hanya menteri dan duta besar, tapi juga sejarah dan masa depan. Maka pertanyaannya sederhana: bolehkah seorang kepala negara berkata kasa? Bolehkah bercanda berlebihan? Bolehkah banyak salah? Mari kita tanya pada dunia wayang dan kitab warisan para leluhur.

Dalam pewayangan, Pandawa tidak menang karena teriak paling keras. Arjuna menang karena panahnya tepat sasaran, kalimatnya teduh. Saat perang Bharatayuda pecah, Krishna tidak maju dengan umpatan. Ia memberi Bhagawad Gita, renungan rohani, di tengah medan laga. Bahasanya tenang, tapi mengguncang jiwa. Bandingkan dengan Duryudana. Lidahnya tajam, sombong, suka mengejek. Kerajaannya besar, tapi runtuh karena kata-katanya sendiri yang membakar perpecahan.

Seorang presiden di mimbar kenegaraan posisinya harus seperti Krishna memberi wejangan. Bukan Duryudana yang mencaci. Boleh bercanda? Boleh saja. Punakawan Semar pun melucu. Tapi lucunya Semar nglipur lan nguwongke. Ia menertawakan kebodohan penguasa, bukan menertawakan rakyat agar penguasa tertawa. Humor kenegaraan harus seperti itu.

Berpihak ke rakyat.
Boleh tegas? Wajib hukumnya. Tapi tegasnya seperti Gatotkaca, bukan tegasnya Buto Cakil. Gatotkaca berteriak demi membela kebenaran. Buto Cakil mengaum karena lapar dan marah. Bagaimana dengan kata kasar dan ngeyel? Itu bahasa pasar. Di pasar kita boleh adu mulut. Tapi di paseban, di hadapan rakyat dan dunia, kata kasar sama dengan menelanjangi wibawa negara sendiri. Sekali lidah presiden mengeluarkan kata yang tidak pantas, maka bukan hanya dirinya yang telanjang. Kita semua ikut telanjang di mata dunia. Maka tidak tepatlah jika Presiden Prabowo sampai menyebut kata “rasain” untuk mengumpat rakyat yang seandainya tak mau befalih ke motor listrik.

Sejarah mencatat, pemimpin besar selalu menjaga bahasanya seperti menjaga mahkota. Sri Sultan Hamengku Buwono IX, misalnya. Beliau jarang meninggikan suara. Saat memberi amanat, bahasanya krama inggil. Isinya sederhana: “Gaweyo negoro iki dadi gemah ripah loh jinawi”. Bekerjalah agar negeri ini subur makmur. Tidak ada menyalahkan. Tidak ada menunjuk. Hanya mengajak. Rakyat Yogya mencintainya bukan karena takut, tapi karena segan.

Dalam Serat Wedhatama, Kanjeng Pangeran Mangkunegara IV bersabda: “Nulisa aksara, kang dadi guru. Tuladha kang bagus”. Tulislah dan ucapkanlah kata yang bisa jadi guru. Beri contoh yang bagus.

Bung Karno, presiden pertama negeri ini, adalah Sang Orator. Pidatonya berapi-api. Tapi api itu menghangatkan, bukan membakar. “Beri aku 1000 orang tua, akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, akan kuguncang dunia”. Ini kata-kata Bung Karno yang sering dikutip hingga sekarang. Bung Karno memaki imperialis, tapi tidak pernah memaki rakyatnya di podium negara. Beliau marah pada penjajah, tapi memeluk bangsanya dengan kata lembut.

Pidato kenegaraan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah “aksara yang dibacakan”. Ia harusnya bisa jadi guru bagi menteri, gubernur, sampai anak SD di pelosok. Pidato yang harus bisa menjelaskan kepada rakyat bagaimana kondisi bangsa per hari ini, dan apa yang harus kita perbuat agar lebih baik. Seperti dalang membuka dengan jejer. “Rakyatku, ini kondisi kita hari ini. Ada susah, ada senang”.

Lalu, presiden harus jujur mengungkap data. Apa yang kurang dan apa yang sudah dicapai. Tak harus selalu memuji hasil kerja. Jujur pada data, jangan banyak salah. Karena salah data di pidato kenegaraan sama dengan salah kompas di tengah laut. Menyebutkan seorang ibu rumah tangga dengan kerja mengupas bawang dengan upah Rp 700.000 per kg adalah kesalahan fatal. 

Siapa pun jua sepanjang bernama manusia, pasti pernah salah, baik salah baca, salah ucap, atau salah lihat. Tapi jangan biarkan kesalahan itu berlarut-larut, harus segera dikoreksi. Yang terjadi dalam kasus ini, pembiaran dilakukan sehingga kasus sepele itu menjadi bahan olok-olok berbilang jam dan hari. Dan akhir cerita justru terungkap bukan cuma kesalahan baca dan data, tetapi juga penipuan. Ibu rumah tangga itu ternyata bukan buruh pengupas bawang. Maka tegakah kita jika presiden diolok-olok berkepanjangan?

Prabowo juga menyapa bocah kecil usia 10 tahun. Seperti lupa bahwa forum itu adalah pidato kenegaraan, naluri bercanda presiden muncul. Anak itu dinasehati untuk tidak berpacaran dulu sampai 10 tahun mendatang. Pertanyaannya, sepenting apa menyebut soal pacaran di forum lima tahunan majelis tinggi lembaga negara ini?

Sudah berkali-kali Prabowo salah dalam mengungkapkan data.  Bisa jadi karena bersemangatnya dalam berpidato sehingga kesalahan itu nampaknya manusiawi. Namun jika koreksi tak dilakukan apalagi tak ada permintaan maaf sebagai pertanda tanpa unsur kesengajaan, maka sabda pandita ratu (ucapan raja selalu benar) akan tergerus. Bisa jadi kepercayaan orang akan hilang. Lantas siapa yang percaya Prabowo akan membangun ribuan puskesmas, ambulance udara dan seterusnya?

Berbicara kasar juga beberapa kali diucapkan Prabowo. Kata ndasmu, dableg, bajingxx, pernah terlontar dalam pidato resmi. Juga menyebut para aktivis termasuk wartawan sebagai londo ireng. Masih bisa dimaklumi jika itu tergolong pidato santai. Tapi di forum terhormat pidato kenegaraan menyebut rasain, sangat tidak mendidik. Artinya presiden tidak mempertimbangkan konsep para leluhur masa lalu yang harus melihat desa, kala, patra (tempat, waktu, dan suasana). Yang lebih utama lagi adalah pidato kenegaraan bukan tempat curhat tetapi memberikan wejangan kepada rakyat yang bersifat ngemong, mengayomi.

Dulu raja-raja Nusantara punya pusaka: keris, tombak, kujang. Yang diletakkan dengan simbol tertentu sesuai keadaan di mana pusaka itu sedang dipakai. Keris kalau salah cabut bisa melukai diri sendiri. Sekarang pusaka seorang presiden adalah mikrofon. Salah menggunakannya maka hancurlah tatanan masyarakat ini. Mari kita bersama-sama ikut menjaga mikrofon Sang Raja agar lidah beliau tidak beraroma busuk. Rahayu Indonesia.*