Menyikapi Drama Angka-Angka di Kwartal Pertama 2026

Beberapa pekan terakhir ini ruang publik digelontor angka-angka dan data yang mengusik nurani kita untuk mengajukan pertanyaan. Kehidupan yang dinamis dan tetap sehat dalam menjaga kewarasan, supaya pikiran tidak beku, sepatutnya dilandasi sejumlah pertanyaan – dimulai dari yang sangat mendasar: kenapa dan untuk apa kita tetap hidup. Hidup mustahil hanya menggantungkan diri pada kesimpulan-kesimpulan, dari mana pun sumbernya.

Dalam konteks ekonomi hari ini, ketika angka-angka tampil secara dramatis di pelbagai media, kita sepantasnya mempertanyakan kesimpulan-kesimpulan tersebut: apakah itu bersumber dari institusi pemerintah atau lembaga nonpemerintah dan nonprofit yang dianggap kritis terhadap beleid pemerintah.

“Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I-2026 tercatat sebesar 5,61% Year on Year,” kata Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti dalam konferensi pers Selasa (5/5/2026).

Angka BPS ini kemudian dinarasikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai kabar baik tentang pertumbuhan PDB yang menggembirakan.

Menurut BPS, capaian ini tertinggi untuk periode triwulan pertama dalam 13 tahun terakhir. Secara nominal, PDB atas dasar harga berlaku (ADHB) mencapai Rp 6.187,2 triliun. Meningkat 5,61% dibandingkan dengan kuartal pertama 2025. Ini melampaui tren pertumbuhan triwulan I dalam satu dekade terakhir, yang sebelumnya cenderung berada di kisaran 5%.

Di sisi lain, CELIOS (Center of Economic and Law Studies) melalui konferensi pers menyampaikan hasil risetnya tentang Ketimpangan Ekonomi di Indonesia 2024: Republik Oligarki (21/4/2026). Dalam laporan hasil penelitiannya, CELIOS mencatat harta 50 orang terkaya di Indonesia setara dengan total kekayaan sekitar 55 juta penduduk. Kekayaan menumpuk di segelintir orang. “Ketimpangan ini bukan sekadar lebar, tapi sudah ekstrem. Pertumbuhan ekonomi tidak lagi mencerminkan kesejahteraan bersama, melainkan mempercepat akumulasi kekayaan pada segelintir elit,” kata Direktur Kebijakan Publik CELIOS Media Wahyudi Akbar kepada para wartawan.

Di mata publik, data CELIOS tersebut bisa diartikan sebagai penyangkalan terhadap angka-angka BPS terkait ketimpangan di Indonesia atau gini ratio pada 2025, yaitu 0,363, yang lebih rendah dari periode sebelumnya, sebesar 0,375. “Gini rasio mencapai 0,363, turun 0,012 poin,” kata Kepala BPS Amalia dalam konferensi pers, Kamis (5/2/2026).

Pertanyaan yang lazim bermunculan, utamanya: kenapa ekonomi tumbuh signifikan, tapi kesenjangan melebar? Ekonomi tumbuh 5,61%, namun belakangan kok banyak PHK? Apa arti pertumbuhan ekonomi jika tidak memberikan pengaruh positif bagi masyarakat luas? Di tengah pertumbuhan itu, kenapa kelas menengah makin terancam termiskinkan – minimal stagnan?

Perlu diingat, kedua pihak, CELIOS dan BPS, menghasilkan angka yang tidak sama karena yang diukur memang berbeda. Masing-masing mengolah data dari lapisan dinamika ekonomi yang tidak sama. CELIOS pada laporan tersebut berfokus pada lapisan sosial teratas dan kekayaannya. BPS mengukur seluruh lapisan, dilihat dari pendapatan dan konsumsinya.

Di mata CELIOS, kepemilikan aset makin terkonsentrasi, kekuatan ekonomi makin terpusat, dan mobilitas sosial untuk naik menjadi lebih sulit. Fokus pada konsentrasi kekayaan; mengukur puncak distribusi. Soal kepemilikan saham, aset tambang, dan kapital besar. Ini adalah indikator struktur kekuasaan ekonomi.

BPS juga menyampaikan data yang benar bahwa kemiskinan turun, konsumsi membaik, dan ketimpangan pendapatan sedikit menurun, sejak 2021. Dalam laporan ini, BPS fokus pada ketimpangan pendapatan, yang diukur lewat Gini ratio, konsumsi rumah tangga. Ini adalah indikator kesejahteraan relatif masyarakat.

Narasinya kurang lebih begini: Indonesia dalam periode tertentu berhasil menurunkan ketimpangan pendapatan dalam jangka pendek, namun dalam waktu yang sama perlu diwaspadai peningkatan konsentrasi kekayaan yang berpotensi membatasi mobilitas ekonomi.

Hal fundamental yang juga perlu kita cermati dan kita pertanyakan ulang adalah peningkatan PDB 5,61%, yang oleh para pejabat publik dibanggakan sebagai capaian di atas pertumbuhan rata-rata negara-negara anggota G20 dan menjadikan menteri ekonomi merasa paling pinter (beberapa kali diungkapkan di depan media).

Pertanyaannya, pertumbuhan PDB tersebut didorong oleh aktivitas sektor apa saja? BPS dan Menteri Ekonomi mengatakan penyebabnya adalah tingkat konsumsi masyarakat, utamanya pada hari besar keagamaan (Idul Fitri) dan peningkatan mobilitas publik.

Kepala BPS menyatakan konsumsi rumah tangga menjadi sumber pertumbuhan tertinggi, yaitu mencapai 2,94 persen. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga pun berkontribusi terhadap PDB mencapai 54,36 persen.

Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani menyebutkan, investasi memberi kontribusi besar terhadap pertumbuhan kuartal I 2026. Perannya mencapai sekitar 32 persen dari total pertumbuhan 5,61 persen secara tahunan. Kontribusi ini melampaui tren sebelumnya yang berada di kisaran 28 hingga 29 persen. Ia menjelaskan, kontribusi investasi setara sekitar 1,8 poin persentase dari total pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan 5,61% memang memperlihatkan ekonomi Indonesia masih berada dalam jalur ekspansi yang sehat. Dalam konteks global yang tengah dilanda ketidakpastian, angka ini tergolong meyakinkan.

Untuk mengingat kembali, rumus menghitung PDB yang berlaku di hampir semua negara di dunia adalah: Y = C + I + G + (X – M). Penjelasannya: Y = total output ekonomi / pendapatan nasional / PDB; C = Consumption (konsumsi rumah tangga); I = Investment (investasi); G = Government Spending (belanja pemerintah); X = Exports (ekspor); M = Imports (impor).

Pertanyaan yang patut kita ajukan: Apa benar komponen yang mendorong pertumbuhan porsi persisnya seperti itu? Kenapa para pejabat publik tidak terbuka dan bernyali mengatakan, pertumbuhan kali ini porsi terbesar ditopang oleh penggelontoran dana dari pemerintah (government spending – gaji pegawai, pengadaan barang dan jasa, infrastruktur sampai MBG) sebesar 21,81 %?

Pendekatan pemerintah ini tidak ada yang menyalahkan, namun dapat menimbulkan pertanyaan lanjutan.

Sampai kapan bisa bertahan dengan cara ini dalam meningkatkan PDB? Pemerintah sedang menyelamatkan ekonomi atau swasta yang melemah?

Jika belanja pemerintah ini berlangsung kelamaan, atau ekonomi bergerak banyak tergantung pada APBN, dan belanja pemerintah (sebagiannya utang) tersebut tidak berhasil memberikan manfaat bagi tumbuhnya investasi dan peningkatan ekspor, maka perlu dipertanyakan lagi: Sampai kapan pemerintah sanggup bertahan?

Jika pertumbuhan banyak ditopang pemerintah (belanja negara), dalam jangka pendek ekonomi tampak stabil. Namun, jangka menengah swasta bisa tidak tumbuh kuat. Jangka panjang? Fiskal terbebani dan pertumbuhan rentan.

Perlu juga diingat, PDB tidak otomatis mengukur kesejahteraan, tidak mengurus ketimpangan, bisa tidak peduli pada kualitas lingkungan, tidak menyadari pentingnya kebahagiaan, tidak mempertimbangkan kualitas demokrasi, mungkin juga tidak berpikir telah terjadi konsentrasi kekayaan (penguasaan modal dan kegiatan ekonomi yang ekstraktif) pada segelintir oligarki.

Oleh karena itu, negara-negara yang siap menjadi lebih beradab, ukuran keberhasilannya tidak hanya bersandar pada pertumbuhan PDB. Ekonomi suatu negara bukan sekadar angka output, tapi di dalamnya ada ukuran kesejahteraan manusia.

Makanya, negara bertanggung jawab untuk mengukur indikator keberhasilannya, selain PDB, juga melalui Gini ratio, HDI/IPM (Human Development Index), produktivitas, green GDP, median income, daya beli riil, sustainability.

Indonesia sudah mengadopsi pendekatan ini. Tapi kurang dikomunikasikan – atau para pejabat publiknya lebih senang menepuk dada hanya melalui PDB?

Padahal PDB selalu layak dipertanyakan ulang. Katakanlah dua atau tiga negara lain yang angka PDB-nya sama, kualitasnya bisa berbeda, tergantung pada watak dan struktur ekonominya. Suatu negara ekonominya didukung oleh inovasi dan industri, sementara negara lainnya bergantung pada utang dan belanja negara.

Maka, pertumbuhan 5,61% tersebut tidaklah perlu didramatisir atau diglorifikasi, tetapi sebaliknya juga jangan dikritik kelewatan – hanya perlu kita cermati, supaya tidak terjadi misleading. Tantangan ekonomi masih banyak, termasuk di antaranya adalah bagaimana akses kepemilikan modal untuk menciptakan kekayaan diperluas agar tidak terpusat pada oligarki. Tanpa koreksi struktural, dalam jangka panjang pertumbuhan ekonomi berisiko tidak inklusif.