Pancasila, Kalau Rantai Itu Putus….

SETIAP tanggal 1 Juni biasanya kita akan menghadiri upacara peringatan hari lahirnya Pancasila. Teks Pancasila dibacakan, urutannya dirapal kembali. Lalu kita nyanyi Garuda Pancasila. Begitulah kita memuliakan Pancasila yang sudah disepakati .bersama sebagai dasar negara, pandangan hidup, ideologi, dan pemersatu bangsa. Kalau menoleh ke banyak negara yang tersobek-sobek atas dasar identitas agama dan sering juga suku, kita pantas bersyukur. Indonesia yang terdiri dari ratusan komunitas etnik, budaya dan agama memiliki falsafah pemersatu.

Tapi, tunggu dulu. Hanya beberapa hari yang lalu atau mungkin dua-tiga hari ke depan, jangan heran bila muncul berita ada bupati tertangkap, menteri menerima komisi, anggota DPR berdebat dengan memaki-maki, polisi terlibat narkoba, orangtua menempeleng guru,  atau dosen menjual nilai. Kita ternyata keteteran dalam hal disiplin, toleransi dan etika sebagai bangsa. Kok, kita makin tak beradab ?

Mari kita kilas-balik sedikit. Di tingkat dasar, hampir semua kita pernah belajar tentang falsafah negara itu lewat pelajaran  Civics,  Kewarganegaraan   maupun mata pelajaran khusus, apapun judulnya. Bahkan sesudah bekerja pun kita pernah dicekoki Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4). Pengalaman ikut penataran mengingatkan kita bahwa materi dengan penjabarannya semua baik untuk dijadikan pedoman bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Lima silanya jelas: ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, keadilan.  Berdasarkan nilai-nilai tersebut idealnya akan terbentuk karakter bangsa Indonesia.

Sejak 1998 kita memasuki era reformasi yang dalam teori punya slogan anti korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sekarang sudah di pertengahan 2026. Gerakan reformasi sudah berumur 28 tahun dan Pancasila sendiri sudah berusia 81 tahun. Tapi pada kenyataan,  amat sulit menemukan implementasinya dalam kehidupan berbangsa. Pancasila tak bertenaga berhadapan dengan KKN yang menggerogoti sendi kultur bangsa. Boleh dibilang nasib Pancasila kian tak menentu, cuma dijadikan etalase politik. Jadi, di mana salahnya sehingga kita dicap bangsa yang munafik  dan termasuk bangsa yang korup di dunia ini?

Saya tidak percaya Pancasila salah. Masalahnya bukan di teks Pancasila itu.  Yang salah adalah cara kita memutus rantainya sejak dini. Kita gagal menyambungkan 12 tahun pendidikan karakter ke kehidupan nyata. Ini bukan hal baru, tapi saya harus mengulang bahwa kuncinya adalah di mata rantai pendidikan. Selama ini kepada saya dan kepada mereka yang kini menjadi pejabat atau pemimpin masyarakat,  Pancasila  diajarkan lewat kebiasaan. Itu berjalan sampai sekarang. Disiplin dipaksa pakai rasa takut, bukan paham. Akibatnya anak tertib karena ada guru piket, bukan karena paham apa itu tertib dan apa itu adil buat semua. Kita bisa bikin anak patuh tapi lupa bikin anak adil.

Di level pendidikan berikutnya, tahap anak-anak mulai makin kritis, jalannya pengajaran tidak menjadi lebih baik. Pemilihan Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS)  dengan debat adalah lab  demokrasi, sila ke-4. Saat itu siswa belajar kalah-menang, berbeda pendapat tapi tidak bermusuhan. Kini kita lihat diskusi sensitif dilarang guru karena “takut ribut”. Begitu juga yang terjadi di banyak grup media sosial orang dewasa.  Mereka yang tak pernah dilatih berdebat, kalau menjadi anggota DPR, pitamnya gampang naik. Maunya berantem…

Di dunia perguruan tinggi, kampus sebenarnya adalah tempat integritas diuji. Tapi kenyataannya, ada praktik titip absen atau cincay dengan dosen.  Hasilnya lahirlah pejabat, pengusaha, pendidik yang pintar dan  lihai, tapi tidak  punya malu. Mereka bisa menghitung anggaran trilyunan tapi masih bisa senyum sambil  dadah-dadah walau  sudah dibalut rompi oranye. Begitu juga guru atau dosen bahkan guru besar, menjadi terbiasa “menjual” ijazah dan gelar akademis.

Tapi kita masih bisa optimistis. Pancasila tidak mati. Yang mati, ya itu..rasa malu kita. Toh masih ada hal yang menyejukkan… Di berbagai pelosok masih ada guru yang berdedikasi mengajar murid-muridnya meski gajinya berbulan-bulan tak dibayar. Warga Pati berani melaporkan adanya dana fiktif. Masih ada masyarakat desa di Papua yang gigih melawan sogokan demi mempertahankan hak tanah adat mereka.

Di hari lahirnya Pancasila ini kita diingatkan bahwa yang salah bukan Pancasila, dari sila pertama sampai ke lima. Masalahnya Pancasila selama itu kepada kita diajarkan sebagai mata pelajaran, bukan cara hidup.

Jangan harap pemimpin di masa depan akan berubah kalau kita tidak mengubah cara mendidik. Pancasila tidak butuh dihafal lebih keras. Pancasila butuh dihidupkan lebih jujur. Bila di sekolah-sekolah gagal, jangan heran kalau di Senayan atau di instansi mana pun mereka curang atau selingkuh. Kalau rantai pendidikan karakter terus putus, maka yang tegak di atasnya akan jadi bangunan bobrok yang cepat roboh. *