Politik Ayam Petelur

ADA suasana aneh yang pelan-pelan menyelimuti negeri ini. Orang masih bekerja. Pasar masih buka. Kafe masih ramai. Penjualan koper di kawasan Citywalk laris. Ada orang memborong  enam koper sekaligus. Ketika ditanya mau pergi kemana, “Ya beli saja. Belum ada rencana pergi.”   

Tetapi di balik semua itu, ada kegelisahan yang tak terjelaskan. Percakapan  kecil berubah menjadi keluhan pelan. Orang mulai bicara dengan nada hati-hati. “Ah udahlah,” dia berkilah. Utang pinjol mencapai Rp 101 triliun per Maret 2026. Pengusaha menunda ekspansi. Kelas menengah mulai menahan belanja. Pertumbuhan ekonomi 5,61 persen dipertanyakan ketika nilai tukar rupiah terperosok ke angka Rp 17.700.  “Apa iya.” 

Potret itu mengekspresikan satu hal: trust yang melorot.

Di tengah situasi itu, pengurus negara terlihat semakin agresif menggunakan kewenangannya. Atas nama Pasal 33 UUD 1945, negara mengambil alih lahan sawit, tambang batubara, dan berbagai sektor strategis lain. Terakhir, pintu ekspor pun mulai dikendalikan negara untuk mencegah berbagai dugaan kecurangan seperti under invoicing.

Di level daerah, gerai minimarket ditutup dengan alasan zonasi. Entah alasan itu murni penataan ruang atau bagian dari upaya memberi ruang kepada entitas usaha tertentu yang dekat dengan kekuasaan. Yang jelas, dampaknya nyata: pengangguran bertambah dan ketidakpastian makin meluas. Negara tampak semakin besar. Namun rasa aman warga justru mengecil.

Dalam percakapan sehari-hari di Jawa, mulai muncul ungkapan: jarno wae—biarkan saja. Atau: sak karepmu—terserah Anda. Kalimat itu terdengar sederhana. Namun sesungguhnya ia adalah gejala sosial. Ia menunjukkan kelelahan kolektif. Orang tidak lagi percaya bahwa suaranya bisa mengubah keadaan. Mereka memilih diam. Bukan karena setuju. Tetapi karena merasa tak ada gunanya melawan.

Martin Seligman dalam  teori learned helplessness mengatakan, individu atau kelompok yang terus-menerus mengalami tekanan tanpa merasa punya kontrol akan masuk pada fase pasrah psikologis. Mereka berhenti bereaksi, bukan karena masalah selesai, tetapi karena merasa tak punya daya mengubah keadaan. Mungkin itulah yang mulai terjadi hari ini.
Publik lelah menghadapi situasi yang serba tak menentu.

Politik Ayam Petelur

Situasi ekonomi hari ini mengingatkan saya pada ayam petelur. Ayam petelur membutuhkan ketenangan. Ia harus merasa aman. Lingkungannya harus stabil. Pakan harus cukup. Suasana kandang harus terjaga. Dalam situasi tenang, ia akan terus bertelur. Produksi berjalan. Siklus ekonomi hidup. Tetapi ketika ayam terus-menerus dikejutkan—lampu berubah mendadak, kandang gaduh, ancaman datang dari berbagai arah—produksi telur menurun. Jika tekanan berlangsung terus, ayam bisa berhenti bertelur sama sekali. Bahkan dalam kondisi ekstrem, ayam bisa mati karena stress atau malah disembelih menjadi ayam potong.  Barangkali analogi itu sedang terjadi pada ekonomi kita. Pengusaha hari ini seperti ayam petelur yang hidup dalam kandang penuh kejutan. Aturan berubah cepat. Kebijakan lahir mendadak.

Pernyataan pejabat sering saling bertabrakan. Pasar bergerak liar. Akibatnya, pelaku usaha memilih satu sikap: wait and see. Tidak ekspansi. Tidak investasi. Tidak mengambil risiko.
Dan juga tidak percaya. Dan ketika ekonomi bergerak dengan rasa takut, pertumbuhan akhirnya hanya menjadi angka statistik tanpa energi sosial.

Negara yang Terlalu Dominan

Dalam teori state capitalism, negara memang bisa memainkan peran besar dalam ekonomi. Namun ketika intervensi negara terlalu dominan tanpa kepastian hukum dan transparansi, yang muncul bukan efisiensi, melainkan kecemasan pasar. Pasar modern hidup bukan hanya dari modal uang, tetapi dari trust—kepercayaan.

Ketika pelaku ekonomi merasa: aturan bisa berubah sewaktu-waktu, izin bisa dicabut mendadak, pasar bisa ditutup tiba-tiba,  atau negara terlalu mudah masuk ke semua sektor, 
maka yang hilang pertama kali adalah keberanian mengambil keputusan. Ekonomi akhirnya berjalan lambat karena seluruh pelaku memilih bertahan hidup, bukan bertumbuh. Francis Fukuyama pernah mengingatkan: kepercayaan sosial adalah modal paling penting dalam pembangunan modern. Tanpa rasa percaya, masyarakat akan bergerak dengan rasa takut.
Dan ekonomi yang digerakkan rasa takut tidak akan pernah sehat.

Yang menarik, kegelisahan itu jarang muncul di media massa arus utama. Narasi publik terasa semakin steril. Kritik mengecil. Keluhan sosial makin sedikit terdengar. Padahal di bawah permukaan, keresahan tumbuh. Noam Chomsky menyebut gejala itu sebagai manufacturing consent—situasi ketika media tidak lagi sepenuhnya menjadi ruang kritik, tetapi perlahan membentuk kepatuhan sosial terhadap narasi dominan. Akibatnya muncul suasana yang dalam bahasa Jawa disebut: sumpeg. Sesak. Tetapi tak tahu harus bicara kepada siapa.

Dalam sebuah di kampus, seorang guru besar membahas buku Why Men Rebel  (1970),  Ted Robert Gurr mengembangkan teori relative deprivation menjelaskan, ledakan sosial sering lahir bukan semata karena kemiskinan, tetapi karena akumulasi rasa frustrasi ketika harapan publik terus bertabrakan dengan kenyataan hidup. Ketika tekanan ekonomi membesar, ruang kritik menyempit, dan rasa ketidakadilan menumpuk tanpa saluran koreksi, masyarakat perlahan masuk ke fase kemarahan laten. Diam bukan berarti tenang. Kadang diam hanyalah jeda sebelum ledakan.

Jalan Keluar

Situasi ini sebenarnya belum terlambat diperbaiki. Yang dibutuhkan bukan sekadar pidato optimistis, tetapi kepastian. Mengikuti “arahan” agar kritik disertai solusi, ada tawaran yang mungkin bisa dipertimbangkan. Pertama, pemerintah perlu mengurangi kebijakan yang mengejutkan pasar tanpa transisi yang jelas. Ekonomi membutuhkan prediktabilitas. Anggaran tak perlu dikesampingkan dulu.
Kedua, penegakan Pasal 33 UUD 1945 harus dibedakan secara tegas dari praktik ekspansi negara yang berlebihan. Negara menguasai cabang produksi penting bukan berarti negara harus mengendalikan semua hal. Penerapan pasal 33 harus diimbangi dengan pasal 1 ayat 3, Indonesia adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan.
Ketiga, ruang kritik harus dibuka kembali. Ketika publik bisa bicara, tekanan sosial akan tersalurkan secara sehat.
Keempat, pemerintah perlu membangun ulang rasa percaya antara negara dan pelaku usaha dan masyarakat sipil.  Karena modal terbesar ekonomi bukan hanya APBN, tetapi keyakinan bahwa masa depan masih bisa diprediksi.
Bangsa ini sesungguhnya tidak kekurangan sumber daya. Yang mulai menipis adalah rasa tenang. Dan ekonomi, seperti ayam petelur, membutuhkan ketenangan untuk terus menghasilkan kehidupan. Jika kandang terus diguncang, jangan heran bila telur makin sedikit.Dan ketika rasa takut lebih besar daripada harapan, yang berhenti bukan hanya investasi—tetapi juga kepercayaan pada masa depan.*