Sengkuni, Kekuasaan dan Komunikasi Publik

Para penyuka dan pemerhati wayang purwa, baik wayang kulit maupun wayang wong, tentu tidak asing dengan sosok Sengkuni. Dalam kisah Mahabharata yang menjadi asal muasal lakon wayang, ia dikenal dengan nama Shakuni. Sebagai penyuka sekaligus pelaku dalam pagelaran wayang kulit, saya tertarik menuliskan catatan perihal Sengkuni dalam perspektif kekuasaan dan komunikasi publik.

“ Rep sidem data pitono, nenggih negari pundita ingkang ke eka adi dasa parwa “, kalimat ini digunakan dalang untuk membuka adegan awal atau jejer dari pementasan wayang. Dalam struktur dramatik pewayangan, setiap lakon biasanya diawali dengan jejer, yakni adegan pembuka yang menggambarkan situasi kerajaan. Pada bagian ini, penonton diajak memasuki dan mendengarkan wacana yang berlangsung dalam paseban, yaitu forum resmi di dalam istana tempat raja dan para elit membicarakan urusan kepemerintahan merumuskan kebijakan. Dalam konteks Kerajaan Hastina misalnya, paseban menjadi pusat dari segala keputusan politik. Di dalam ruang inilah Sengkuni memainkan peran yang tidak sederhana. Ia adalah Patih, orang kepercayaan utama Duryudana, Raja Hastina. Sengkuni dapat dipastikan tokoh yang selalu hadir dalam setiap pembicaraan penting kerajaan. Namun, yang membuatnya menonjol bukan hanya kedekatannya dengan raja, melainkan fungsinya sebagai pemberi masukkan dan juru bicara kekuasaan.

Saya mencoba menarasikan kedudukan Sengkuni melalui beberapa peran penting. Ia adalah Patih yang memiliki akses langsung ke pusat pengambilan keputusan. Ia hadir aktif dalam paseban, memberikan masukan atau bisikan bisikan pada ruang tertutup tempat strategi dan kebijakan dirumuskan. Ia juga bertindak sebagai satu satunya penyampai resmi keputusan raja kepada para Kurawa dan adipati dalam forum luar atau yang disebut sebagai atau paseban jawi. Pertemuan di luar ruang dalam istana. Dalam posisi ini, ia menjadi penghubung antara ruang elite dan ruang diseminasi kebijakan. Ia adalah satu satunya yang memegang amanah menjadi juru bicara kerajaan. Menariknya, Adipati Karna orang penting yang hadir dalam pertemuan internal dan dekat dengan Duryudana, tidak menjalankan fungsi komunikasi ini.

Sengkuni bukan sekadar penyampai keputusan, tetapi juga pengelola makna dari keputusan tersebut. Ia menentukan bagaimana sebuah kebijakan dipahami, diterima, dan dilaksanakan. Dengan kepiawaiannya dan suaranya yang kedengaran melo, Sengkuni mampu menutupi konflik yang terjadi di dalam, dan menyamarkan kepentingan, atau mengarahkan persepsi sesuai kehendak kekuasaan.

Jika refleksi ini dibawa ke dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, maka boleh jadi dalam pengelolaan kenegaraan peran Sengkuni menjadi sangat relevan. Budayawan atau pengamat kebudayaan sering melukiskan bahwa wayang itu merupakan wewayangan atau bayangan kehidupan.

Clifford Geertz dalam The Religion of Java (1960) memandang kebudayaan Jawa sebagai sistem simbol yang mencerminkan struktur sosial dan dinamika kekuasaan, di mana wayang berfungsi sebagai “teks budaya” yang merepresentasikan realitas kehidupan. Sindhunata melalui karyanya Anak Bajang Menggiring Angin menampilkan tokoh wayang sebagai representasi manusia yang kompleks, penuh konflik batin, serta terlibat dalam pergulatan moral dan kekuasaan. Hal ini menunjukkan bahwa wayang dapat dibaca sebagai cermin kehidupan manusia yang tidak sederhana. Dengan demikian, wayang bukan sekadar cerita , melainkan dapat menjadi cermin kehidupan masyarakat dan kenegaraan. Jika demikian halnya, dapat menjadi bahan diskusi, apakah model komunikasi kebijaksaan ala Patih Sengkuni baik untuk dilaksanakan?

Jawabannya bisa iya, bisa juga tidak dengan menimbang model kenegaraan yang digunakan. Yang pasti sesuai cerita wayang, para dalang, melukiskan Hastina sebagai negara yang Tata Tentrem Kerta Raharja. Perlu dicatat Duryudana mempunyai 99 saudara yang sesumgguhnya yang dapat rawan persengketaan. Namun Duryudana memberikan 99 saudaranya, kedudukan dan jabatan di negara Hastina yang luas. Serta ia pun menjadikan Sengkuni sebagai the only mouthpiece of the government. Namun, di tengah gambaran “tata tentrem kerta raharja” yang dilukiskan dalam kisah Hastina, terselip pertanyaan yang lebih dalam yakni apakah ketenteraman itu lahir dari keterbukaan dan keadilan, atau justru dari kepiawaian mengelola kata dan menata persepsi? Di sinilah sosok Sengkuni menjadi relevan untuk direnungkan, bukan sekadar sebagai tokoh cerita, tetapi sebagai simbol dari kekuatan komunikasi dalam kekuasaan.

Wayang, sebagaimana dikatakan para pakar, adalah cermin kehidupan. Jika demikian, maka pertanyaan yang layak kita ajukan bukan lagi apakah Sengkuni itu ada atau tidak dalam sistem kenegaraan kita, melainkan sejauh mana kita menyadari keberadaannya dalam praktik komunikasi publik. Apakah kita sekadar menjadi pendengar yang menerima, ataukah menjadi warga yang mampu menimbang, memahami, dan bahkan mengkritisi setiap narasi yang disampaikan? *