Student List Serbia: Ketika Gerakan Mahasiswa Menjadi Kekuatan Parlemen

KEMENANGAN Student List dalam pemilihan parlemen Serbia pada 25 Oktober 2026 memperlihatkan kemungkinan baru dalam demokrasi: gerakan sosial yang lahir dari kemarahan publik dapat menjelma menjadi kekuatan representasi politik tanpa harus terlebih dahulu membangun partai konvensional dengan pemimpin tunggal dan struktur hierarkis. 

Berdasarkan hasil sementara resmi Komisi Pemilihan Umum Serbia pada 26 Oktober, daftar ini meraih 52,71 persen suara dan diproyeksikan memperoleh 140 dari 250 kursi parlemen. Angka tersebut masih merupakan hasil sementara, tetapi cukup untuk menunjukkan besarnya dukungan yang berhasil dihimpun gerakan ini.

Yang membuat peristiwa ini menarik bukan semata-mata kekalahan kekuatan politik yang telah lama berkuasa. Lebih penting lagi, Student List memperlihatkan bagaimana warga yang kecewa terhadap partai-partai mapan berusaha membangun jalur alternatif untuk masuk ke dalam lembaga demokrasi. Mereka tidak berhenti di jalanan, demonstrasi, atau tuntutan moral kepada pemerintah. Mereka membawa tuntutan itu ke kotak suara.

Gerakan ini bermula dari tragedi runtuhnya kanopi stasiun kereta di Novi Sad pada November 2024 yang menewaskan 16 orang. Bencana tersebut memicu kemarahan publik dan tuntutan pertanggungjawaban, terutama terkait dugaan korupsi, transparansi proyek publik, dan lemahnya pengawasan institusi. 

Gelombang protes mahasiswa kemudian berkembang menjadi gerakan yang lebih luas, dengan tuntutan supremasi hukum dan pembenahan lembaga negara.

Dari sinilah Student List memperoleh makna politiknya: sebuah tragedi yang semula menuntut pertanggungjawaban atas kegagalan institusi akhirnya berkembang menjadi gerakan untuk mengubah cara kekuasaan dijalankan.

Bukan Partai Konvensional, Tetapi Bukan Pula Sekadar Gerakan Protes

Perbedaan utama Student List dengan partai politik konvensional terletak pada cara mereka mengorganisasi diri dan menentukan calon wakil rakyat.

Partai konvensional umumnya memiliki kepengurusan tetap, ketua atau pimpinan, keanggotaan, ideologi atau platform kebijakan, serta mekanisme internal untuk memilih kandidat. Struktur ini memungkinkan partai menyusun program pemerintahan, membangun koalisi, dan menjaga disiplin politik para anggotanya.

Student List mengambil pendekatan berbeda. Gerakan mahasiswa Serbia mengandalkan plenum, yakni forum atau majelis yang memungkinkan peserta membahas persoalan dan mengambil keputusan secara kolektif. 

Forum-forum mahasiswa berperan dalam proses seleksi calon, dengan perhatian khusus pada rekam jejak dan ketiadaan keterlibatan politik tingkat tinggi sebelumnya. Daftar kandidatnya mencakup akademisi, dokter, aktivis, seniman, dan profesional, bukan hanya mahasiswa yang memimpin demonstrasi.

Dengan demikian, istilah Student List sedikit menyesatkan jika dipahami sebagai daftar yang seluruh calonnya mahasiswa. Mahasiswa merupakan penggerak utama dan sumber legitimasi gerakan, tetapi mereka tidak harus menjadi orang yang menduduki kursi parlemen.

Ada alasan mengapa model ini menarik bagi masyarakat yang kehilangan kepercayaan terhadap partai. Gerakan tersebut berusaha menghindari kesan bahwa perjuangan antikorupsi hanya menjadi kendaraan bagi ambisi seorang tokoh atau elite politik lama. Tidak adanya pemimpin tunggal juga membantu mempertahankan karakter kolektifnya.

Namun, model ini memiliki kelemahan. Tanpa kepemimpinan yang jelas, siapa yang berwenang mengambil keputusan ketika para anggota berbeda pendapat? Bagaimana menentukan calon perdana menteri, menyusun kabinet, dan menetapkan kebijakan ekonomi atau luar negeri? Mekanisme yang efektif untuk mengorganisasi demonstrasi belum tentu efektif untuk menjalankan pemerintahan.

Inilah paradoks Student List: struktur kolektif dapat menjadi sumber legitimasi, tetapi juga berpotensi menjadi sumber kesulitan ketika gerakan harus mengambil keputusan yang mengikat seluruh negara.

Bagaimana Gerakan Semacam Ini Bekerja dalam Demokrasi?

Dalam sistem demokrasi parlementer Serbia, rakyat memilih anggota parlemen melalui daftar kandidat. Daftar itu tidak harus diajukan oleh partai politik; hukum pemilu Serbia juga mengakui daftar yang diajukan oleh kelompok warga. Artinya, secara hukum, pintu menuju parlemen tidak hanya tersedia bagi organisasi partai yang sudah mapan.

Mekanisme ini penting karena demokrasi perwakilan tidak mensyaratkan bahwa setiap aspirasi masyarakat harus terlebih dahulu diterjemahkan menjadi partai permanen. Gerakan sosial dapat membentuk daftar kandidat, mengikuti pemilu, dan memperoleh mandat apabila memenuhi persyaratan hukum serta memperoleh dukungan pemilih.

Setelah terpilih, para wakil rakyat harus bekerja melalui institusi formal: membahas undang-undang, mengawasi pemerintah, menyusun anggaran, dan mempertanggungjawabkan keputusan kepada publik. Mandat mereka berasal dari pemilih, bukan semata-mata dari forum mahasiswa yang menyeleksi kandidat.

Di sinilah ujian sesungguhnya dimulai. Student List harus mengubah tuntutan yang relatif mudah disepakati—pemberantasan korupsi, supremasi hukum, dan pembenahan institusi—menjadi kebijakan yang konkret. 

Mereka juga perlu menentukan sikap terhadap persoalan yang lebih memecah belah, seperti hubungan Serbia dengan Uni Eropa dan Rusia serta persoalan Kosovo. Sejumlah pengamat telah menyoroti bahwa belum jelasnya kepemimpinan dan pengalaman pemerintahan merupakan tantangan besar bagi gerakan ini.

Kemenangan elektoral, dengan demikian, belum otomatis menjamin keberhasilan reformasi. Mengalahkan kekuatan politik yang mapan merupakan satu hal; membenahi birokrasi, menegakkan hukum secara konsisten, dan menjaga kesatuan koalisi merupakan pekerjaan yang berbeda.

Apakah Ini Tren Baru dalam Politik Dunia?

Fenomena gerakan sosial yang masuk ke parlemen sebenarnya bukan hal baru. Yang menarik dari Serbia adalah kombinasi antara mobilisasi mahasiswa, seleksi kandidat secara kolektif, penolakan terhadap kepemimpinan personal, dan kemenangan elektoral dalam skala nasional.

Di Polandia, gerakan buruh Solidarność (Solidaritas) pada 1980-an berkembang menjadi kekuatan oposisi yang menantang rezim komunis. Dalam pemilihan 1989, Komite Warga Solidaritas meraih hampir seluruh kursi yang diperebutkan secara bebas di Sejm dan 99 dari 100 kursi Senat. 

Gerakan masyarakat itu kemudian berperan dalam transisi menuju pemerintahan demokratis. Namun, Solidaritas berakar pada gerakan buruh dan perjuangan melawan komunisme, sehingga konteksnya berbeda dari gerakan mahasiswa Serbia.

Contoh lain datang dari Cile. Gelombang demonstrasi mahasiswa pada 2011–2012 melahirkan generasi baru aktivis yang masuk parlemen, termasuk Gabriel Boric. Sejumlah kelompok yang tumbuh dari gerakan tersebut kemudian membentuk organisasi politik dan berkontribusi pada lahirnya koalisi Frente Amplio. 

Boric akhirnya terpilih menjadi presiden pada 2021 dan mulai menjabat pada 2022. Berbeda dengan Student List, gerakan Cile kemudian lebih jelas bergerak menuju pembentukan organisasi politik formal.

Kedua contoh tersebut menunjukkan bahwa gerakan sosial dapat memperbarui sistem politik ketika partai-partai lama kehilangan kemampuan mewakili aspirasi masyarakat. Namun, tidak semua gerakan harus berakhir dengan mendirikan partai baru. Serbia memperlihatkan kemungkinan bahwa gerakan dapat menggunakan daftar kandidat sebagai kendaraan elektoral, setidaknya untuk tahap awal.

Karena itu, Student List lebih tepat dipahami sebagai bagian dari kecenderungan politik yang lebih luas, bukan bukti bahwa era partai politik telah berakhir. Di berbagai negara, masyarakat mencari cara baru untuk menyalurkan aspirasi ketika mereka merasa partai konvensional terlalu elitis, terlalu berorientasi pada kekuasaan, atau tidak lagi responsif terhadap persoalan publik.

Tantangan Setelah kemenangan

Ada bahaya jika keberhasilan Student List dianggap sebagai bukti bahwa politik tanpa pemimpin dan tanpa struktur partai selalu lebih demokratis. Organisasi yang tidak memiliki hierarki formal pun dapat menghadapi persoalan transparansi, dominasi kelompok tertentu, atau kesulitan meminta pertanggungjawaban pengambil keputusan.

Sebaliknya, partai konvensional tidak selalu buruk. Struktur dan disiplin organisasi dapat membantu menghasilkan kebijakan yang konsisten serta memungkinkan pemilih mengevaluasi rekam jejak partai pada pemilu berikutnya. Persoalannya bukan memilih antara gerakan dan partai, melainkan bagaimana memastikan keduanya bekerja secara demokratis dan akuntabel.

Keberhasilan Student List pada akhirnya bergantung pada kemampuannya mempertahankan partisipasi warga sekaligus membangun kapasitas pemerintahan. 

Jika gerakan ini berhasil memperkuat independensi lembaga hukum, meningkatkan transparansi, dan membuka ruang partisipasi publik, modelnya dapat menjadi inspirasi bagi gerakan masyarakat di negara lain. Jika gagal mengatasi perbedaan internal atau terjebak dalam perebutan pengaruh, dukungan besar yang diperoleh di jalanan dan kotak suara bisa cepat memudar.

Pelajaran terpenting dari Serbia bukan bahwa mahasiswa dapat menggantikan partai politik, melainkan bahwa tidak ada partai yang memiliki monopoli atas representasi demokratis. Ketika saluran politik yang ada kehilangan kepercayaan publik, warga dapat membangun jalur alternatif untuk memasuki parlemen.

Demokrasi tidak hanya membutuhkan pemilu yang kompetitif, tetapi juga lembaga yang dapat dipercaya, wakil rakyat yang bertanggung jawab, dan mekanisme yang memungkinkan masyarakat mengoreksi kekuasaan. 

Student List kini menghadapi tugas membuktikan bahwa energi gerakan sosial dapat diubah menjadi pemerintahan yang efektif tanpa kehilangan prinsip-prinsip yang melahirkannya. #

Jakarta, 28 Oktober 2026