Vivere Pericoloso, Kita Sedang Menyerempet Bahaya

Sejarah sering seperti mengulangi jejaknya. Tidak persis sama. Ia muncul dalam bentuk yang berbeda, dengan tokoh berbeda, tetapi membawa aroma yang mirip. Indonesia tampaknya sedang memasuki fase seperti itu.
Sekitar 60 tahun lalu Presiden Sukarno berdiri di depan rakyat dan menyuarakan Vivere Pericoloso — hidup dalam bahaya. Saat itu Indonesia memang berada dalam pusaran konflik geopolitik, perang ideologi, krisis ekonomi, dan pertarungan kepentingan global. Bung Karno percaya negara harus berdiri tegak, melawan dominasi asing, dan mengambil alih kendali ekonomi nasional.
Pada era itu pemerintah menasionalisasi perusahaan Belanda yang selama itu menguasai jalur perdagangan, pelayaran, perkebunan, hingga distribusi barang. Perusahaan Belanda --Borsumij Wehry (Borneo Sumatra Maatschappij), Internatio Handel Maatschappij, Jacobson van den Berg, Geo. Wehry & Co., KPM (Koninklijke Paketvaart Maatschappij), NHM (Nederlandsche Handel-Maatschappij), dan lainnya-- pelan-pelan digantikan oleh perusahaan negara seperti Pantja Niaga, Dharma Niaga, dan beberapa badan usaha nasional lain.
Semangatnya mulia: kedaulatan ekonomi. Tetapi sejarah menunjukkan, mengambil alih aset ternyata jauh lebih mudah dibanding mengelola ekonomi modern secara efisien. Sejarah mencatat kondisi perekonomian nasional memburuk dengan dampak negatif yang meluas.
Kontrol negara
Hari ini, nuansa yang mirip mulai terasa kembali. Pemerintahan Prabowo Subianto mendorong penguatan kontrol negara atas tata kelola ekspor sumber daya alam, terutama sawit dan batu bara. Negara ingin memastikan devisa tidak bocor, praktik transfer pricing ditekan, dan hasil kekayaan alam lebih banyak dinikmati di dalam negeri.
Bagi publik, gagasan ini mulia dan sulit ditolak. Memang terlalu lama rakyat hanya menjadi penonton di negeri yang kaya sumber daya. Negara punya alasan kuat untuk memperbaiki tata kelola ekspor yang selama ini kerap penuh celah. Segala kebijakan itu diabdikan untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan rakyat.
Namun sejarah mengajarkan satu hal penting: nasionalisme ekonomi selalu memiliki dua wajah. Di satu sisi bisa menjadi alat membangun kedaulatan. Tetapi di sisi lain, ia juga bisa berubah menjadi birokrasi ekonomi yang kaku, mahal, dan penuh rente bila tidak dikelola hati-hati.
Inilah titik kritis yang kini mulai menjadi perhatian kita bersama. 
Masalah terbesar bukan pada niat negara memperkuat pengawasan sumber daya alam. Persoalannya adalah bagaimana cara negara melakukan dan mengelolanya.  Ketika negara mulai terlalu masuk ke jalur perdagangan, terlalu banyak mengatur arus ekspor, atau terlalu dominan menentukan mekanisme bisnis, maka risiko inefisiensi mulai muncul.
Ekonomi modern bergerak sangat cepat. Pasar komoditas global berubah setiap hari. Keputusan bisnis membutuhkan fleksibilitas, kepastian hukum, dan kecepatan. Bila semuanya harus melewati birokrasi yang panjang, maka biaya ekonomi akan naik. Investor mulai ragu. Eksportir mulai mencari celah lain. Dan pasar akan bereaksi diam-diam.
Rente
Para pendukung kebijakan Presiden Prabowo bisa mengatakan Indonesia hari ini jauh lebih matang. Indonesia tidak akan mengulangi kejatuhan ekonomi seperti tahun 60-an. Kini sistem keuangan jauh lebih kuat. Pengusaha nasional jauh lebih besar. Pemerintah juga tidak sedang melakukan nasionalisasi total ala waktu itu. 
Tetapi pola pikir bahwa negara harus semakin dominan dalam perdagangan strategis mulai terlihat kembali. Dan di sinilah pertanyaan penting muncul:
apakah negara memiliki kapasitas institusi yang cukup kuat untuk mengelola kontrol sebesar itu?
Masalahnya bukan bukan terletak pada besar kecilnya peran negara. Pengalaman menunjukkan bahwa negara juga bisa gagal ketika kontrol ekonomi berubah menjadi ladang birokrasi, rente, dan kepentingan politik.
Kedaulatan ekonomi memang penting. Tetapi ekonomi modern tidak bisa dijalankan hanya dengan semangat patriotisme. Ia membutuhkan efisiensi, transparansi, profesionalisme, dan kepercayaan pasar. Jika tidak, maka nasionalisme ekonomi bisa berubah menjadi jebakan yang justru melemahkan ekonomi nasional itu sendiri.
Ekonomi global hari ini menuntut efisiensi, kepastian hukum, fleksibilitas bisnis, dan kecepatan pengambilan keputusan. Ketika negara mulai terlalu masuk ke mekanisme perdagangan, risiko birokratisasi ekonomi mulai meningkat.
Jangan ulangi kesalahan 
Indonesia kini sedang berdiri di persimpangan yang sensitif. Jika penguatan tata kelola SDA dilakukan secara profesional, transparan, dan efisien, maka Indonesia memang berpeluang memperkuat kedaulatan ekonomi sekaligus menjaga pertumbuhan.
Tetapi bila arah kebijakan berubah menjadi sentralisasi berlebihan, birokrasi yang kaku, dan dominasi politik terhadap perdagangan, maka Indonesia berisiko mengulang sebagian pelajaran pahit masa lalu.
Kita tentu tidak ingin mengulang kesalahan. Ada satu pelajaran penting dari masa lalu: Menjadi negara kuat bukan hanya soal berani mengambil alih kendali, tetapi juga soal kemampuan mengelolanya dengan bijak.
Indonesia sedang berada di persimpangan penting. Keputusan ekonomi beberapa tahun ke depan akan menentukan apakah nasionalisme SDA benar-benar menjadi jalan menuju kemandirian ekonomi atau justru berubah menjadi babak baru birokratisasi ekonomi.
Dan seperti yang pernah diingatkan sejarah, tantangan terbesar sebuah negara bukan hanya menghadapi tekanan asing. Tetapi bagaimana mengelola kekuatannya sendiri agar tidak berubah menjadi beban bagi masa depannya. *