Wartawan adalah Politisi Tanpa Tanggung Jawab

Judul di atas terasa provokatif. Judul itu diambil dari pendapat Perdana Menteri (PM)  Singapura Lew Kuan Yew dan dikutip  Suryopratomo dalam buku terbarunya: “Panggil Aku Tommy.” Tommy – demikian Suryopratomo dipanggil-- adalah Duta Besar Indonesia di Singapura 2020-2025. Tommy meniti karier sebagai wartawan di Harian Kompas dan menjadi Pemimpin Redaksi di Kompas dan kemudian melanjutkan kariernya di Metro TV dan ditunjuk sebagai Duta Besar di Singapura.

Pendiri Serikat Wartawan Senior Indonesia (SWSI) ini meluncurkan buku untuk kedua kalinya di toko buku Kinokinuya, Jakarta, Sabtu 9 Mei 2026.  Sejumlah tokoh lintas profesi hadir seperti Menteri Bappenas Rahmad Pambudy, Sekjen Kementerian Luar Negeri Denny Abdi, Duta Besar Roem Kono, mantan Menteri ESDM Ignasius Jonan, mantan Menteri BUMN Rini Soemarno, dan mantan Menteri Perdagangan Marie Pangestu dan mantan Menteri Perindustrian Saleh Husin. Ada juga Kepala BNPT Komjen Edi Hartono dan Ketua OJK Frederica Widyasari Dewi serta Handaka Santosa.

Wartawan adalah politisi tanggung jawab adalah  pendapat  menarik.  Dalam bukunya, Tommy mengutip Lee mengatakan, wartawan selalu menulis tapi tak punya tanggung jawab melaksanakannya. Sedang pejabat publik tak bisa hanya berucap tapi juga harus bisa melaksanakannya. Pada tahap ini ada kebijakan bisa diuji apakah sebuah kebijakan feasible dan doable.

Kutipan itu masuk akal. Ada division of labour antara wartawan dan pejabat publik. Wartawan memang punya tugas menulis dan melakukan kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah. Pejabat memang punya tugas  melaksanakan gagasannya. Meski banyak juga kini pejabat yang sama dengan wartawan, berpidato, menulis di berbagai platform, namun hanya berhenti pada pidato dan tidak melaksanakannya,  Situasi ini mengingatkan kita pada realitas  bahwa campaigning dan governing memang berbeda.

Secara global kehidupan pers memang tengah menghadapi masa sulit. Laporan World Press Freedom Index 2025 menunjukkan memburuknya kebebasan pers di tingkat global. Mayoritas pers global mengalami situasi sulit. Hal serupa juga di negeri ini. Skor Press Freedom Index Indonesia adalah  44,13 dalam situasi sulit dan berada pada peringkat 127 dari 180 negara. Anjlok 16 poin dalam setahun.

Dalam situasi pers yang telah kehilangan independensi seakan membenarkan  thesis besar Noam Chomsky: Manufacturing Consent. Secara sederhana, konsep ini menjelaskan bahwa media massa dalam sistem kapitalisme modern sering tidak sepenuhnya netral, melainkan ikut membentuk persetujuan publik (consent) terhadap kepentingan elite politik dan ekonomi.


Tommy memang tidak menjelaskan relasi wartawan dan posisinya sebagai duta besar yang mewakili negara. Dalam teori peran sosial, setiap posisi membawa ekspektasi  berbeda. Jati diri seorang wartawan adalah mengawasi kekuasaan. Adapun diplomat mewakili kekuasaan. Perubahan itu bukan sekadar perubahan jabatan, tetapi perubahan sudut pandang. Di sinilah, peran sosial itu diuji.

Buku “Panggil Saya Tommy”  adalah bukti kelulusan Tommy mengayuh di antara dua polar. Polar kewartawanan dan polar kediplomasian.  Buku ini bukanlah memoar tapi petite memori.  “Petite memori” selama lima tahun penugasan sebagai Duta Besar di Singapura.   Ia lebih menyerupai catatan perjalanan, ringan, bertutur, dengan gaya jurnalistik yang mengalir. Ada peristiwa penting, terutama dalam masa pandemi Covid-19, ketika hubungan antarnegara diuji oleh keterbatasan mobilitas dan ketidakpastian ekonomi. 

Buku ini bisa mengecewakan jika publik berharap Tommy membocorkan semua informasi yang dimilikinya. Buku itu jsutru kering dari informasi mengenai perjumpaan dengan para pemimpin dunia usaha, dinamika percakapan di balik pintu tertutup, atau detail-detail yang memberi warna pada hubungan bilateral. Namun Tommy memilih menahan diri.

Diplomasi memang hidup dalam dua dunia: transparansi dan kerahasiaan. Seorang diplomat bekerja atas nama negara, bukan atas nama dirinya. Tidak semua pengalaman dapat diubah menjadi cerita publik. Ada etika, ada protokol, ada ruang kepercayaan yang tidak boleh dilanggar. Namun langkah menerbitkan “petite memori” tetap menarik. Ia menjadi bentuk akuntabilitas yang sederhana. Bukan laporan formal kementerian yang kaku, tetapi penjelasan dalam bahasa manusia. Dalam tradisi demokrasi, akuntabilitas bukan hanya soal angka dan laporan resmi. Ia juga soal narasi. Publik berhak tahu bagaimana amanah dijalankan—meski tidak semua detail bisa dibuka.

Tommy adalah salah seorang wartawan yang ditunjuk sebagai Duta Besar. Sebelumnya, sudah ada  Meidyatama Suryodiningrat yang masih bertugas di Rumania, Trias Kuncahyono (Tahta Suci). Ada juga sebelumnya August Parengkuan (Roma),  Djaffar Assegaf (Vietnam), Sagam Siagian (Australia), Adam Malik yang kemudian menjadi Menlu dan Wapres, serta Susanto Pudjomartono (Rusia). *