Bicara Reformasi, Masih Relevankah ?

MASIH relevankah kalau kita bicara tentang reformasi saat ini ?

Reformasi adalah ikhtiar untuk memastikan bahwa negara tidak lagi dimiliki segelintir orang tetapi dikendalikan oleh sistem hukum dan pranata demokrasi. Ketika reformasi dicanangkan tahun 1998,  muncul berbagai agenda yang  harus dikerjakan. Kalau kita masih ingat ada amandemen UUD 1945, penghapusan dwi fungsi ABRI, pemberantasan korupsi, kolusi, dan nespotisme (KKN), penegakan supremasi hukum, ekonomi daerah, demokratisasi dan entah apalagi..

Kenapa muncul pertanyaan di atas ?

Tampaknya pemerintah sekarang tak mau lagi mendengarkan. Ibarat cerita tentang Ikarus, dalam mitologi Yunani Kuno, yang terpesona oleh kebebasan dan kebehasilan sehingga lupa diri. Ada istilah yang dikenal yaitu hubris. Saya baru tahu istilah itu dari sebuah artikel di Harian Kompas  (Darwis Darmawan, Kompas 25 Juni 2026) yang antara lain mengutip buku The Hubris Syndrome, karya mantan PM Inggris David Owen.

Hubris adalah sindrom yang berkembang ketika penguasa tidak lagi membutuhkan evaluasi, masukan apalagi koreksi.  Munculnya  kesombongan yang membuat seseorang tidak mau mendengarkan masukan atau peringatan.  Menurut Owen, keberhasilan politik kadang melahirkan ilusi: pemimpin lebih unggul daripada data, pengalaman, atau pandangan yang berbeda. Nah, beberapa bulan terakhir ini gejala tersebut agaknya hadir di ruang publik kita.

Berbagai tanggapan, komen maupun kritik muncul dari berbagai kalangan masyarakat terhadap berbagai “kelakuan” pemerintah. Sementara pemerintah asyik dengan berbagai rencana yang terasa seolah merupakan “ide sesaat”.

Sedikit pengingat untuk retrospeksi… Pada awalnya, lahir program KDMP (Koperasi Desa Merah Putih) yang diawali dengan latihan dasar militer (latsarmil) para calon manajer pengelolanya. Yang terjadi latsarmil kemudian memakan korban jiwa. Begitu juga dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang  tujuannya mulia tapi efektifitasnya diragukan. Timbul perdebatan. Sampai kini  program itu telah memakan korban pula.

Masalah yang saya pikir paling utama adalah pendidikan. Kenyataannya pendidikan nasional sedang menghadapi kendala yang sama yaitu keterbatasan anggaran di tengah tuntutan akses dan kualitas yang semakin tinggi. Kini anggaran pendidikan yang meningkat justru dipotong. Bayangkan, anggaran yang diamanatkan oleh konstitusi untuk penyelenggaraan pendidikan justru disusutkan untuk keperluan lain.

Ada desakan agar presiden menghentikan pemborosan anggaran negara untuk program-program  prioritas yang dinilai tidak tepat. Ada ekonom yang mengingatkan tekanan pada nilai rupih, ada akademisi mempertanyakan rencana sekolah gratis, ada pejabat di daerah yang menjerit kekurangan duit. Kalau pemerintah cukup arif, sebenarnya semua itu adalah upaya pengingat agar kita berhati-hati.

Korupsi begitu pula. Lagi-lagi saya pikir, inilah masalah utama lainnya dari negara kita. Memang banyak korupsi yang terbongkar. Tapi, sementara oknumnya yang, katanya  mau dikejar sampai ke Antartika, tak jelas juntrungannya, saya mulai pasrah. Begitu juga dengan reformasi ABRI. Kini justru sudah terbalik-balik ketika anggota militer aktif  bahkan boleh menduduki jabatan sipil. Ketika hasil kerja  Tim Percepatan Reformasi Polri yang saya tunggu-tunggu  ternyata layu sebelum berkembang,  saya pun pasrah…srah…

Apalagi ada masalah dengan DPR. Mengapa DPR makin jauh dari rakyat? Saya heran. Kok, wakil rakyat diam saja, malah ikut bertepuk tangan. Yang terjadi, suara-suara kritis dianggap penentang, termasuk demonstrasi mahasiswa yang dipandang sebagai gangguan stabilitas. Para pakar malah dapat julukan goblok. Di sini muncul gejala hubris.

Kalau sudah begini, kita – rakyat, masih layakkah untuk bicara soal reformasi ? Saya  ikut mendukung reformasi sejak awal istilah itu dikenal di negara kita. Ikut demo turun ke jalan di tahun 1966 , begitu juga di tahun 1998. Kini? Saya terlalu tua untuk turun ke jalan lagi…

Tangerang Selatan, 25 September 29026