Gandamana, Purbaya, dan Pelajaran tentang Jabatan

DI bali kmegahnya ucapan selamat dan riuhnya tepuk tangan pelantikan, sebuah kursi jabatan menyimpan ironi yang sama. Ia tak pernah benar-benar dimiliki oleh siapa pun. Ketika seseorang mendapatkannya, kewenangannya bertambah, dan ia memasuki ruangan yang sebelumnya hanya diperuntukkan bagi orang-orang tertentu. 

Namun, ketika masa itu usai, suasananya mendadak berubah. Komentar bersahutan yaitu ada yang menyayangkannya, ada pula yang mensyukurinya. Yang pasti, kursi yang kemarin diduduki seseorang, hari ini telah ditempati orang lain. Meja tetap berada di tempatnya, ruangan tak bergeser, stempel tetap tersedia, dan surat keputusan tetap berjalan. Yang berubah hanyalah figur yang duduk di balik meja itu. Di situlah kita menyadari bahwa jabatan sejatinya hanyalah titipan sementara. 

Dinamika pergantian jabatan, sebagaiman ramai diperbincangkan dalam riak politik dan pemerintahan, mengingatkan kita pada kisah klasik dalam tradisi pewayangan Jawa tentang pergantian Patih atau Menteri Utama di Kerajaan Hastinapura pada era Prabu Pandu Dewanata kisah Patih Gandamana.  

Dalam pewayangan Jawa, Gandamana dikenal sebagai patih Hastina pada masa Prabu Pandu Dewanata, sebelum era Pandawa dan Kurawa. Ia digambarkan sebagai sosok yang gagah perkasa, berani, dan memiliki loyalitas tanpa cela kepada kerajaan.

Dalam sebuah lakon, Gandamana mendapat tugas dari Prabu Pandu untuk menjalankan misi ke Kerajaan Pringgandani. Namun di tengah perjalanan tugas tersebut, muncul intrik politik yang dimainkan oleh Haryo Suman. Haryo Suman merancang konspirasi hingga Gandamana tersingkir dari kedudukannya. Gandamana dijebak ke dalam luweng  (sumur yang dalam) dan difitnah telah berkhianat berpihak kepada musuh.

Kepada Prabu Pandu Dewanata, Haryo Suman menyampaikan laporan manipulatif yang menggiring narasi bahwa Gandamana tak lagi setia kepada Hastina. Tanpa melakukan klarifikasi mendalam, Prabu Pandu mengambil keputusan sepihak. Kedudukan patih pun mendadak dicopot dan diserahkan kepada Haryo Suman.  

Kisah Gandamana tentu sebuah lakon pewayangan, bukan catatan sejarah modern. Namun, wayang tidak meminta kita mempercayai peristiwanya sebagai fakta empiris, melainkan mengajak kita memetik makna filosofisnya. 

Pelajaran mendasar dari lakon ini adalah bahwa sebuah keputusan besar seorang pemimpin sangat ditentukan oleh kualitas informasi yang diterimanya. 

Seorang pemimpin tidak bisa menyaksikan sendiri semua peristiwa. Ia tidak hadir di setiap sudut ruangan. Ia sangat bergantung pada laporan bawahannya. Di sinilah letak krusialnya kejujuran informasi. Laporan yang utuh akan melahirkan keputusan yang adil, sedangkan informasi yang dipelintir dapat berujung pada bencana ketidakadilan.

Kisah ini sekaligus memberi cermin bagi Prabu Pandu. Seorang pemimpin memang memiliki kewenangan penuh untuk mengangkat dan memberhentikan pejabat. 
Namun, kewenangan itu menuntut tanggung jawab moral. Pemimpin tidak boleh sekadar berlindung di balik kalimat, "Sesuai laporan yang saya terima."  Pemimpin yang bijaksana seharusnya melangkah lebih jauh dan bertanya, "Apakah laporan ini benar dan obyektif?"

Dalam tata kelola organisasi modern, prinsip ini diterjemahkan melalui mekanisme verifikasi, klarifikasi (due process), serta asas audi et alteram partem—memberikan kesempatan bagi pihak yang tertuduh untuk menjelaskan. Pemimpin yang bijak tidak hanya mendengar suara yang paling dekat di lingkarannya, tetapi juga mau mendengar suara-suara yang tak terdengar. 

Lakon Gandamana tidak berhenti pada kekalahannya. Berkat bantuan Bima (Werkudara), Gandamana berhasil keluar dari sumur jebakan dan kembali ke Hastina. Ia mendapati jabatannya telah beralih ke Haryo Suman, dan istrinya telah merenggang nyawa demi mempertahankan kehormatan dari keserakahan Haryo Suman. Gandamana meluapkan kemarahannya dengan menghajar Haryo Suman hingga menderita luka berat dan cacat rupa—sosok yang kelak dikenal sebagai Sengkuni. 

Tentu kita tidak bisa menyamakan secara mentah antara karakter pewayangan dan figur di dunia nyata. Kontekstualisasi ini bukan untuk membandingkan personalitas Gandamana dengan sosok pejabat publik masa kini seperti Purbaya. Titik temunya terletak pada konteks keterkejutan atas pergantian yang terjadi secara mendadak. 

Di panggung wayang, penderitaan dan kebenaran dipertontonkan secara gamblang oleh Dalang. Penonton dapat secara jernih menilai mana keputusan yang adil dan mana intrik yang licik. Namun dalam dunia politik dan pemerintahan nyata, alasan di balik sebuah penggantian pejabat sering kali tidak dapat dijelaskan secara benderang ke publik. Satu hal yang pasti dan sah secara hukum adalah keberadaan hak prerogatif Presiden. 

Oleh karena itu, kita tidak perlu sibuk mencari drama atau spekulasi di balik keputusan yang secara resmi berada dalam koridor hukum kewenangan Kepala Negara.  Pada akhirnya, sebuah kursi menteri atau patih tidak pernah benar-benar berganti; meja dan bangunannya tetap sama. Yang berganti hanyalah siapa yang memangkunya. 

Oleh sebab itu, ukuran keberhasilan seseorang dalam mengemban jabatan tidak diukur dari seberapa lama ia menduduki kursi tersebut. Yang jauh lebih penting adalah : “Apa yang telah ia kerjakan selama berada di sana? , Bagaimana ia mengambil keputusan demi kemaslahatan?  Dan bagaimana ia meninggalkan jabatan tersebut? “

Kita tidak perlu menjadikan pergantian jabatan sebagai tolok ukur harga diri seseorang. Seorang pejabat tidak serta-merta menjadi manusia yang lebih mulia hanya karena memiliki jabatan, dan ia tidak menjadi manusia yang lebih rendah hanya karena masa jabatannya telah berakhir. Jabatan adalah sampul, sedangkan integritas dan rekam jejak adalah isi yang sesungguhnya.

Yang penting  adalah bahwa setiap keputusan pergantian pejabat pemerintah, termasuk Menteri, selalu didasarkan pada keputusan yang tepat, tidak ibarat Prabu Pandu Dewanata, yang mengganti Gandamana dengan Harya Suman, tersebab masukkan sepihak dari Sengkuni.  ( MKB )