Gibran, Sudahlah…

PERJALANAN politik Gibran Rakabuming Raka menghadapi ujian berat. Bayang-bayang pemakzulan kini membayangi kursinya sebagai wakil presiden. Sebanyak 120 anggota DPR lintas fraksi menyatakan keinginan menggunakan hak menyatakan pendapat. Petisi mereka disampaikan kepada pimpinan DPR, yang diwakili Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurijal.

Gibran adalah wakil presiden termuda dalam sejarah Indonesia. Usianya 39 tahun. Namun, jalan menuju jabatan itu sejak awal dibayangi kontroversi perubahan syarat pencalonan melalui putusan Mahkamah Konstitusi. Berpasangan dengan Prabowo Subianto, ia memenangi Pemilihan Presiden 2024 dengan perolehan sekitar 58 persen suara, mengalahkan pasangan Anies Baswedan–Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo–Mahfud MD.

Kemenangan itu tidak dapat dilepaskan dari dukungan Presiden Joko Widodo. Sejumlah analis menilai dukungan Jokowi menjadi faktor penting bagi kemenangan Prabowo–Gibran. Dugaan penggunaan sumber daya negara dan pengerahan aparat untuk kepentingan elektoral juga membayangi proses tersebut.

Kini, Gibran menghadapi persoalan legitimasi. Ia telah mengungkapkan niat untuk mundur. Menurut penuturannya, Presiden Prabowo—yang ia sebut sebagai orangtuanya sendiri—menyarankan agar ia terus berjuang melalui Pengadilan Tata Usaha Negara dan peninjauan kembali. Namun, keterangan tersebut dibantah pihak Istana.

Perbedaan keterangan itu menambah ketidakpastian. Sementara itu, langkah 120 anggota DPR menunjukkan bahwa persoalan Gibran telah berkembang menjadi tekanan politik di parlemen.

Apa yang dapat dibaca dari rangkaian peristiwa tersebut?
Legitimasi politik Gibran sedang terkikis. Dukungan terhadap penggunaan hak menyatakan pendapat memang belum berarti pemakzulan akan terjadi. Masih ada proses konstitusional yang panjang, melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR. Hasil akhirnya pun belum dapat dipastikan.
Namun, persoalannya bukan semata-mata apakah Gibran masih dapat mempertahankan jabatan. Pertanyaan yang lebih mendasar ialah apakah ia masih memiliki kepercayaan politik yang cukup untuk menjalankan tanggung jawab sebagai wakil presiden.

David Beetham, dalam The Legitimation of Power (1991), menjelaskan bahwa legitimasi kekuasaan bertumpu pada kesesuaian dengan aturan, pembenaran berdasarkan nilai yang diterima bersama, dan persetujuan dari mereka yang diperintah. Dengan demikian, keabsahan prosedur perlu ditopang oleh penerimaan masyarakat terhadap dasar dan pelaksanaan kekuasaan.

Kerangka ini membantu membaca persoalan Gibran. Kontroversi jalan pencalonannya menyisakan pertanyaan etis, sementara tekanan di DPR menguji dukungan terhadap kepemimpinannya. Sikap 120 anggota DPR tentu belum dapat dianggap mewakili penolakan seluruh rakyat. Namun, langkah tersebut menjadi sinyal bahwa kepercayaan terhadapnya sedang dipersoalkan secara terbuka.

Mempertahankan jabatan karena itu perlu disertai kemampuan memulihkan kepercayaan. Ketika energi pemerintahan semakin tersita untuk mempertahankan kedudukan, kepentingan bangsa patut menjadi pertimbangan utama. Karena itu, lebih bijak jika Gibran mempertimbangkan untuk menyatakan berhenti sebagai wakil presiden. Langkah tersebut dapat membuka jalan penyelesaian secara konstitusional sekaligus mengurangi ketegangan politik. Kesediaan melepaskan jabatan dapat menjadi bentuk tanggung jawab ketika kemampuan menjalankan mandat semakin dibatasi oleh krisis kepercayaan.

Masalah bangsa ini terlalu berat untuk dibiarkan menunggu. Tekanan fiskal membutuhkan penanganan segera. Pemerintah memerlukan perhatian penuh untuk menjaga perekonomian dan melindungi masyarakat. Jangan sampai tekanan fiskal berkembang menjadi krisis sosial, lalu memperdalam krisis politik.
Apabila Gibran menyatakan berhenti, pengisian jabatan wakil presiden dapat ditempuh melalui mekanisme konstitusional: Presiden mengusulkan dua calon untuk dipilih oleh MPR. Jalan ini membuka kesempatan bagi pemerintahan untuk memulihkan kepastian politik dan memusatkan perhatian pada persoalan rakyat.

Gibran, Anda masih muda. Masih terbuka kesempatan untuk belajar, membangun kepercayaan, dan menempuh perjalanan politik berikutnya. Mengakhiri jabatan hari ini tidak harus berarti menutup seluruh masa depan politik. Presiden Prabowo pernah terlempar dalam panggung politik pada tahun 1998, namun bisa bangkit dan menjadi Presiden pada tahun 2024.

Ada saatnya keteguhan ditunjukkan dengan bertahan. Ada pula saatnya kebijaksanaan diperlihatkan dengan kesediaan melepaskan jabatan.

Gibran, sudahlah. Pertimbangkan untuk berhenti demi kepentingan yang lebih besar.