Menempa Besi Selagi Panas vs “Much Ado About Nothing” Pembelokan Narasi Kasus Penyadapan (2 dari 3 tulisan)

Siapa Memegang Rekaman?

Persoalan yang lebih mendesak justru menyangkut hasil penyadapan itu sendiri, terutama kemungkinan bahwa informasi sensitif masih berada di luar penguasaan aparat yang berwenang. Pengamat intelijen Ridlwan Habib mengingatkan adanya pendekatan MICE dalam dunia intelijen, yakni money, ideology, coercion, dan ego, untuk menjelaskan berbagai motif yang dapat mendorong seseorang melakukan atau memanfaatkan operasi intelijen. 

Dari keempatnya, kemungkinan coercion patut mendapat perhatian khusus karena berkaitan dengan penggunaan informasi untuk memaksa atau menyandera seseorang melalui ancaman. Hasil penyadapan tidak selalu dikumpulkan untuk segera digunakan, melainkan dapat disimpan sebagai alat untuk menekan, yang baru dikeluarkan ketika keadaan dianggap sudah tepat.

Ridlwan mempertanyakan apakah LSP sendiri merupakan pengguna akhir informasi yang diduga dikumpulkan, atau ada pihak lain yang memperoleh manfaatnya. Pertanyaan itu menyentuh inti persoalan karena penyidikan tidak cukup berhenti pada siapa yang memasukkan nomor telepon ke dalam sistem, tetapi harus menelusuri siapa yang memerintahkan, menerima laporan, menyimpan hasilnya, dan mungkin memanfaatkan informasi tersebut. Rekaman percakapan pribadi, hubungan bisnis, atau komunikasi politik dapat memiliki nilai yang jauh lebih besar daripada biaya operasi penyadapan itu sendiri. Apabila informasi sensitif sudah berpindah tangan, penahanan para tersangka belum tentu mengakhiri kemungkinan penyalahgunaannya.

Karena itu, pengamanan barang bukti harus mencakup seluruh kemungkinan salinan rekaman, lokasi penyimpanan, dan pihak-pihak yang pernah memperoleh akses. Penyidik perlu memastikan apakah perintah penghapusan data di bulan Oktober itu benar-benar menghilangkan berkas, atau justru menyisakan salinan yang kini berada di tempat lain. Pertanyaan tersebut tidak mengandaikan bahwa rekaman pasti telah digunakan untuk pemerasan politik, tetapi risikonya terlalu serius untuk diabaikan. Semakin sensitif informasi yang dikumpulkan, semakin besar pula kepentingan negara untuk memastikan bahwa tidak ada pihak yang dapat menggunakannya sebagai alat tekanan.

Momentum yang Hilang dan Pembalikan Narasi
Di hari Minggu, 8 November, Prabowo bertemu 10 mantan Kapolri di kediamannya di Hambalang, Bogor, lima hari setelah pengumuman penetapan tersangka dalam kasus penyadapan ilegal. Pertemuan itu tentu memiliki arti penting karena para mantan pimpinan Polri memahami jaringan internal, hubungan komando, dan dinamika kelembagaan yang mungkin tidak seluruhnya terlihat dari luar institusi. Namun, waktu pelaksanaannya mengundang pertanyaan, terutama setelah pemerintah sendiri mengemukakan kemungkinan adanya unsur makar yang dapat mengancam keselamatan kepala negara. Jika ancamannya memang sedemikian serius, mengapa konsolidasi dengan para mantan pimpinan Polri baru terlihat pada hari kelima?

Memang belum diketahui apakah sebelumnya Prabowo telah melakukan konsultasi atau mengambil langkah lain secara tertutup, sehingga tidak tepat menyimpulkan bahwa pemerintah sama sekali tidak bergerak. Namun, pertemuan Hambalang juga belum memberikan gambaran elas mengenai langkah konkret untuk mengamankan hasil penyadapan, menelusuri kemungkinan jaringan di luar para tersangka, atau mencegah kebocoran informasi sensitif. Konsolidasi dengan para mantan Kapolri tentu berguna, namun tak dapat menggantikan penyidikan yang efektif dan tindakan pengamanan yang cepat. Apalagi dalam perkara yang diduga melibatkan aparat berpengaruh dengan akses terhadap jaringan dan informasi yang luas.

Di tengah perkembangan penyidikan yang terkesan melambat itu, mulai muncul pula situasi yang berpotensi membalikkan narasi dan persepsi publik mengenai perkara ini. Semula perhatian tertuju pada dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo oleh mantan Kapolri LSP dan sejumlah perwira tinggi lainnya, termasuk kemungkinan adanya pihak lain yang memerintahkan atau memanfaatkan hasilnya. Namun, perdebatan perlahan bergeser ke persoalan yang berbeda: bagaimana jika pengungkapan perkara justru membahayakan Prabowo sendiri, karena rekaman hasil penyadapan mungkin menyimpan berbagai informasi sensitif yang tidak diinginkan terbuka? Pergeseran tersebut menarik dicermati karena dapat mengubah cara masyarakat memandang siapa yang sesungguhnya menjadi korban, siapa yang harus dimintai pertanggungjawaban, dan siapa yang memperoleh keuntungan dari kelanjutan atau penghentian perkara.

Gejala itu antara lain terlihat dalam percakapan Don Bosco Selamun di acara podcast yang diasuhnya, dengan psikolog forensik Reza Indragiri Amriel. Reza mengemukakan kekhawatiran bahwa pengembangan perkara dari penyadapan ilegal menjadi makar dapat membuka informasi sangat sensitif, termasuk percakapan mengenai keamanan negara, negosiasi politik, hubungan pejabat dengan pengusaha, bahkan persoalan pribadi para tokoh berpengaruh. Kekhawatiran tersebut tentu dapat dipahami karena tidak seorang pun menghendaki rahasia negara atau informasi pribadi diumbar tanpa kendali. Namun, argumentasi itu juga mengundang pertanyaan: mengapa risiko terbukanya rekaman melalui proses hukum justru lebih ditonjolkan daripada kemungkinan bahwa informasi yang sama masih berada dalam penguasaan pihak yang diduga memperolehnya secara ilegal?

Kedua risiko tersebut sebenarnya berbeda dan tak seharusnya dipertentangkan. Kemungkinan terbukanya informasi sensitif dalam persidangan harus diatasi melalui mekanisme pembuktian dan perlindungan informasi yang sah, tanpa harus menyebarluaskan seluruh isi rekaman kepada publik. Sebaliknya, apabila hasil penyadapan masih berada di tangan pihak yang tidak berwenang, informasi tersebut berpotensi digunakan untuk menekan, memeras, atau menyandera orang-orang yang menjadi sasarannya. Bukankah kemungkinan terakhir ini justru memberikan alasan lebih kuat untuk mempercepat pengamanan barang bukti dan menelusuri seluruh pihak yang pernah menerima atau menyimpan rekaman?

Penggunaan pasal makar juga tidak otomatis mengharuskan seluruh rekaman diperdengarkan secara terbuka, sebab pengadilan tetap harus memeriksa bukti yang relevan, memastikan keasliannya, serta memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk menguji konteks dan keutuhannya. Pemeriksaan barang bukti dalam proses hukum berbeda dari penyebarluasan seluruh isinya kepada masyarakat, sehingga kekhawatiran terhadap kebocoran informasi tidak dengan sendirinya menjadi alasan untuk membatasi penelusuran perkara. Bahkan, semakin sensitif informasi yang mungkin terkandung dalam rekaman, semakin mendesak pula kebutuhan negara untuk memastikan bahwa seluruh salinannya telah diamankan. Persoalannya bukan memilih antara menegakkan hukum dan melindungi rahasia negara, melainkan bagaimana menjalankan keduanya secara bersamaan.

Potensi pembalikan narasi menjadi semakin menarik ketika Reza juga mengingatkan kemungkinan weaponization of law, yakni penggunaan instrumen hukum untuk melumpuhkan lawan politik, terutama apabila penyidikan dikaitkan dengan jaringan yang secara politik disebut Geng Solo”, merujuk pada Jokowi dan lingkaran terdekatnya. Peringatan terhadap politisasi hukum tentu penting, tetapi harus dibedakan dari anggapan bahwa penindakan terhadap tokoh yang dekat dengan penguasa lama dengan sendirinya merupakan tindakan politik. Kedekatan LSP dengan Jokowi memang merupakan bagian dari sejarah kariernya, mulai dari jabatan Kapolresta Surakarta, ajudan Presiden, hingga pengangkatannya sebagai Kapolri pada Januari 2021. Namun, hubungan profesional dan personal yang panjang tersebut tak bisa dijadikan bukti keterlibatan Jokowi dalam dugaan penyadapan, sebagaimana juga tidak dapat dijadikan alasan untuk membatasi pemeriksaan terhadap siapa pun apabila penyidik menemukan bukti yang relevan.

Di sinilah kemungkinan pembalikan narasi itu memperoleh bentuk yang lebih konkret. LSP, yang semula menjadi pusat perhatian karena statusnya sebagai tersangka dalam dugaan penyadapan terhadap Presiden, bisa jadi kelak akan digambarkan sebagai “korban” pertarungan kekuasaan, bahkan sebagai tokoh yang sengaja disingkirkan karena mengetahui terlalu banyak rahasia. Sebaliknya, Prabowo yang justru disebut sebagai salah satu sasaran penyadapan dapat diposisikan sebagai penguasa yang menggunakan aparat penegak hukum untuk membungkam lawan politik atau menutupi informasi yang tidak ingin diketahui publik. Jika persepsi demikian terus berkembang, bukan mustahil posisi hero dan villain akhirnya bertukar tempat, bahkan sebelum pengadilan menentukan siapa yang bersalah dan siapa yang tidak.

Pembalikan tersebut tidak harus berlangsung melalui operasi komunikasi politik yang terencana, apalagi sampai melibatkan seluruh pihak yang menyampaikan kekhawatiran atau kritik terhadap penanganan perkara. Cukup dengan terus mempertanyakan motif pemerintah, membesar-besarkan kemungkinan terbukanya rahasia negara, dan mengulang dugaan politisasi hukum, perhatian publik dapat bergeser dari substansi penyadapan menuju kecurigaan terhadap pihak yang sedang menanganinya. 

Semakin lama perkembangan penyidikan terlihat tidak meyakinkan, semakin luas pula ruang bagi berbagai tafsir untuk memperoleh tempat dan membentuk persepsi masyarakat. Pemerintah dengan demikian menghadapi dua tantangan sekaligus, yakni mengungkap dugaan kejahatan dan mencegah agar perkara tersebut tidak berubah menjadi senjata politik yang justru merugikan pihak yang semula menjadi sasarannya. (BERSAMBUNG)