Menempa Besi Selagi Panas vs “Much Ado About Nothing” Pembelokan Narasi Kasus Penyadapan (3-Habis)

Menebar Ketakutan
Dalam suasana seperti ini, pernyataan Gema Goeyardi, yang dikenal melalui akun Master Gema, perlu mendapatkan perhatian. Dalam video yang kembali beredar tanggal 9–10 November, Gema menyarankan agar Gibran Rakabuming Raka tidak semata-mata mengandalkan dukungan partai politik atau parlemen, melainkan membangun kekuatan people power. Dia membayangkan jutaan orang turun ke jalan untuk membela dan mempertahankan Gibran, bahkan menggunakan ungkapan bahwa siapa pun yang hendak menjatuhkannya harus terlebih dahulu “melangkahi mayat kami”. Retorika tersebut segera memperoleh perhatian karena menggambarkan kemungkinan pertarungan politik yang melampaui perdebatan di parlemen dan ruang pengadilan.

Pernyataan tersebut sebenarnya berasal dari wawancara tanggal 11 September 2026, jauh sebelum perkara penyadapan mencuat. Di tanggal 9 November, Gema menjelaskan bahwa ucapannya telah dipelintir dan tidak dimaksudkan sebagai ajakan melakukan kekerasan atau pengerahan massa, melainkan gambaran mengenai dukungan rakyat yang mungkin diperoleh Gibran apabila mampu menunjukkan kinerja dan memperoleh kepercayaan masyarakat. Klarifikasi itu penting dicatat agar pernyataannya tidak dilepaskan dari konteks semula. Namun, ungkapan mengenai jutaan orang turun ke jalan dan melangkahi mayat tetap merupakan retorika yang sangat keras, terutama apabila dikaitkan dengan kemungkinan pemakzulan yang seharusnya ditempuh melalui mekanisme konstitusional.

Gema juga mengemukakan klaim lain yang tak kalah menggemparkan yang beredar tanggal 9 November, dimana dia mengaku memperoleh informasi A1 mengenai dugaan konspirasi untuk menjatuhkan Prabowo. Dia menyebut uang muka sebesar Rp 25 triliun dan anggaran keseluruhan yang mencapai Rp 50–60 triliun, bahkan mengklaim adanya tokoh yang telah disiapkan untuk menggantikan Presiden. Tuduhan sebesar itu tentu memerlukan bukti yang sepadan, terutama mengenai pihak-pihak yang terlibat, asal-usul dana, dan cara informasi tersebut diperoleh. Tanpa penjelasan yang dapat diperiksa, angka-angka fantastis tersebut lebih mudah menimbulkan kegemparan daripada membantu masyarakat memahami persoalan.

Menariknya, dalam waktu berdekatan Gema mengangkat dua kemungkinan ancaman terhadap pucuk pimpinan negara, yakni upaya menjatuhkan Gibran dan dugaan konspirasi berbiaya puluhan triliun rupiah untuk menggulingkan Prabowo. Kedua pernyataan tersebut tidak dengan sendirinya bertentangan, karena membela Gibran tentu tidak berarti ingin menjatuhkan Prabowo, sebagaimana menentang penggulingan Prabowo tidak berarti menolak pembelaan terhadap Gibran. Namun, justru karena keduanya menyangkut Presiden dan Wakil Presiden dalam pemerintahan yang sama, muncul pertanyaan mengenai hubungan antara dua ancaman yang digambarkan Gema tersebut. Apakah dia sedang berbicara tentang dua gerakan berbeda, atau menganggap keduanya merupakan bagian dari satu pertarungan politik yang lebih besar, sejauh ini belum dijelaskan dengan bukti yang dapat diperiksa.

Di sinilah berbagai narasi yang semula berbeda dapat bertemu dalam akibat politiknya. Kekhawatiran mengenai terbukanya rahasia negara, tuduhan politisasi hukum, klaim konspirasi bernilai fantastis, dan bayangan pengerahan massa sama-sama berpotensi menggeser perhatian dari persoalan yang semestinya diperiksa berdasarkan bukti. Masyarakat akhirnya disibukkan dengan pertanyaan siapa yang hendak menjatuhkan siapa, sementara pertanyaan mengenai siapa yang memerintahkan, menjalankan, dan memanfaatkan operasi penyadapan justru tersisih. Tidak ada dasar untuk menyimpulkan bahwa semua narasi tersebut merupakan bagian dari strategi terkoordinasi, tetapi ketika beredar dalam suasana politik yang panas, akibatnya dapat saling memperkuat tanpa harus berasal dari sumber yang sama.

”Tiji Tibeh” dan “Layang-layang Robek”
Ada kemungkinan lain yang patut diperhitungkan apabila perkara ini berkembang menjadi pertarungan terbuka antarkelompok kekuasaan. Dalam ungkapan Jawa dikenal ”tiji tibeh”, kependekan dari ”mati siji, mati kabeh”, yang secara harfiah berarti mati satu, mati semua. Dalam politik, ungkapan tersebut menggambarkan sikap pihak yang merasa terancam dan memilih menyeret orang lain agar tidak menanggung kehancuran sendirian. Logika semacam itu dapat muncul ketika seseorang merasa tidak lagi memiliki jalan untuk menyelamatkan kedudukannya dan memilih menimbulkan kerugian sebesar-besarnya kepada pihak lain.

Saya teringat pula pengalaman masa kecil ketika sedang berebut layang-layang putus. Begitu layang-layang melayang turun, mereka berlarian mengejarnya, sebagian membawa galah panjang untuk menjolok tali atau rangkanya. Namun, ada kalanya seseorang yang merasa tak mungkin mendapatkannya justru memilih merobek layang-layang itu dengan galah, agar orang lain pun tidak dapat memilikinya. Dalam pertarungan kekuasaan, sikap serupa dapat muncul ketika pihak yang merasa akan kehilangan segalanya memilih merusak keadaan daripada membiarkan lawannya menikmati kemenangan.

Bagaimana jika informasi hasil penyadapan digunakan dengan logika semacam itu? Pertanyaan tersebut bukan tuduhan bahwa LSP atau pihak tertentu telah melakukannya, melainkan kemungkinan yang patut diperhitungkan apabila benar terdapat rekaman sensitif yang belum sepenuhnya diamankan. Pihak yang merasa terdesak mungkin saja menjadikan informasi tersebut sebagai alat tawar-menawar atau ancaman politik, terutama apabila isinya dapat menimbulkan kesulitan bagi para pemegang kekuasaan. Di sinilah relevansi peringatan Ridlwan mengenai coercion menjadi semakin jelas, karena informasi yang semula dikumpulkan melalui penyadapan dapat berubah menjadi instrumen untuk menekan pihak lain.

Dalam teori permainan atau game theory, keadaan ketika pihak-pihak yang berhadapan sama-sama mampu menimbulkan kerugian besar dapat mendorong kompromi. Masing-masing memilih menahan diri karena konfrontasi terbuka berisiko merugikan semuanya, sehingga penyelesaian remis dianggap lebih menguntungkan.

Namun, keseimbangan itu rapuh apabila salah satu pihak merasa sudah pasti kalah dan tidak lagi memiliki insentif untuk menahan diri. Dalam keadaan demikian, logika tiji tibeh dapat mengubah pertarungan dari upaya meraih kemenangan menjadi usaha memastikan pihak lain ikut menanggung kekalahan.

Reza dan Don Bosco juga menyinggung kemungkinan terbukanya kotak Pandora, metafora dari mitologi Yunani mengenai wadah yang ketika dibuka melepaskan berbagai malapetaka. Namun, membiarkan kotak tersebut tertutup bukan berarti ancamannya hilang, terutama apabila isinya masih dikuasai pihak yang tidak berwenang. Dalam perkara penyadapan, yang diperlukan bukanlah membuka seluruh rekaman kepada publik, melainkan memastikan negara mengetahui apa yang tersimpan, siapa yang menguasainya, dan bagaimana mencegah penyalahgunaannya. Ketakutan terhadap isi kotak Pandora tidak boleh membuat pemerintah membiarkan orang lain terus memegang kuncinya.

Besi yang Telanjur Dingin
Pada akhirnya, perkara ini merupakan ujian serius bagi Presiden Prabowo Subianto, bukan hanya dalam menjaga keamanan negara, tetapi juga dalam mengendalikan pemerintahan yang dipimpinnya. Perubahan penilaian Menko Yusril, pernyataan keras Mensesneg Prasetyo mengenai kemungkinan makar, serta pertemuan Hambalang memperlihatkan bahwa pemerintah menyadari besarnya persoalan. Namun, kesadaran tersebut harus diikuti langkah yang terukur, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan, bukan sekadar pernyataan yang semakin keras tanpa penjelasan mengenai perkembangan pembuktiannya. Terlebih ketika perkara tersebut melibatkan dugaan penyalahgunaan perangkat negara yang semestinya berada di bawah pengawasan ketat.

Prabowo tentu berkepentingan menjaga stabilitas politik dan kekompakan aparat, tetapi stabilitas yang dibangun melalui kompromi tertutup berbeda dari stabilitas yang lahir dari kepastian hukum. Apabila memang terdapat penyalahgunaan kewenangan, membiarkannya tanpa pertanggungjawaban hanya akan mewariskan persoalan yang sama kepada pemerintahan berikutnya. Sebaliknya, penindakan yang mengabaikan prosedur dan asas praduga tak bersalah juga berisiko memperkuat tuduhan bahwa hukum sedang digunakan sebagai alat pertarungan politik. Karena itu, ketegasan pemerintah harus diukur dari kemampuan mengungkap fakta dan memperbaiki sistem, bukan dari kerasnya tuduhan yang dilontarkan.

Ada risiko lain yang tidak kalah besar ketika pemerintah lamban menjelaskan perkembangan perkara, yakni terbukanya ruang opini publik bagi berbagai tafsir yang belum tentu memiliki dasar faktual. Dalam keadaan demikian, tersangka dapat digambarkan sebagai korban, proses hukum sebagai alat balas dendam, dan Presiden yang disebut sebagai sasaran penyadapan justru sebagai pihak yang patut dicurigai. Pemerintah mungkin masih mampu mengendalikan jalannya penyidikan, tetapi belum tentu mampu mengendalikan akibat politik dari informasi yang terus beredar. Kehilangan kendali atas barang bukti dan kehilangan kendali atas persepsi publik merupakan dua risiko berbeda yang dapat saling memperburuk.

Kembali pada pepatah di awal tulisan, besi yang semula panas kini berisiko mulai mendingin. Penetapan tersangka telah dilakukan, tetapi pekerjaan yang lebih sulit justru berada di depan, yakni mengungkap jaringan, mengamankan informasi, memperbaiki sistem, dan memastikan perkara tidak berakhir sebagai kompromi di antara para pemegang kekuasaan. 

Masyarakat tidak ikut duduk di meja perundingan para elit, tetapi harus menanggung akibat apabila penyalahgunaan kekuasaan dibiarkan tanpa pertanggungjawaban. Karena itu, pemerintah tidak boleh membiarkan persoalan yang menyangkut keamanan kepala negara berubah menjadi pertarungan narasi yang mengaburkan pokok perkara. Jangan sampai semuanya dimulai dengan semangat strike while the iron is hot, tetapi berakhir sebagai Much Ado About Nothing. (SELESAI)