Menempa Besi Selagi Panas vs “Much Ado About Nothing” Pembelokan Narasi Kasus Penyadapan (Bagian 1 dari 3)

PARA tetua kita memang memiliki kemampuan luar biasa untuk menyarikan pengalaman hidup menjadi petuah sederhana, mudah diingat, tetapi sarat makna. Kita tentu masih mengingat dengan baik salah satu dari pepatah tersebut: “tempalah besi selagi panas”. Kalimat ini mengingatkan pentingnya memanfaatkan kesempatan sebelum momentum berlalu. Nasihat itu berlaku dalam banyak bidang kehidupan, termasuk politik, ketika keterlambatan mengambil keputusan terkadang membawa akibat yang jauh lebih besar daripada keputusan itu sendiri.

Dalam bahasa Inggris dikenal ungkapan ”strike while the iron is hot”, yang berakar pada pekerjaan pandai besi dan telah digunakan dalam sastra Inggris sejak berabad-abad lalu. Geoffrey Chaucer (sekitar 1340–1400), penyair besar yang terkenal melalui ”The Canterbury Tales”, menggunakan metafora tersebut dalam ”Troilus and Criseyde”: “Felte iren hoot, and he bygan to smyte.” Artinya, dia merasakan besi sedang panas dan mulai memukulnya. Chaucer memahami bahwa kesempatan memiliki waktunya sendiri, sebagaimana besi hanya mudah dibentuk ketika suhunya masih tinggi.

Pepatah itu terlintas ketika melintas di benak saya setelah merenungkan perkembangan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo (LSP). Kasus yang pertama kali meledak di tanggal 3 November itu – persis sepekan lalu -- bukan sekadar dugaan pelanggaran prosedur oleh sejumlah perwira polisi, melainkan menyangkut kemungkinan penyalahgunaan perangkat negara untuk mengawasi kepala negara dan berbagai tokoh masyarakat. Di baliknya terdapat pertanyaan yang jauh lebih serius mengenai keamanan informasi, jaringan kekuasaan, dan kemampuan pemerintah menghadapi ancaman yang mungkin berasal dari dalam institusinya sendiri. Apalagi jika hasil penyadapan ternyata masih berada dalam penguasaan pihak-pihak yang tidak berwenang.

Genderang Ditabuh Terlalu Cepat

Seperti yang telah kita ketahui, di hari Selasa pekan lalu itu, Bareskrim Polri mengumumkan penetapan tiga tersangka, yakni LSP, Irjen Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Eko Hadi Santoso terkait dalam kasus penyadapan yang diduga berlangsung sepanjang 2025–2026 dengan memasukkan nomor sasaran ke dalam Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa verifikasi dan prosedur yang diwajibkan. Sasaran penyadapan disebut mencakup Presiden, pejabat negara, tokoh politik, kalangan media, organisasi masyarakat, LSM, dan pengusaha. Di  Oktober 2026, para tersangka juga diduga memerintahkan penghapusan berkas hasil penyadapan, sebelum perkara tersebut dilaporkan kepada polisi tanggal 30 Oktober.

Bareskrim disebut telah memeriksa 10 saksi dan tiga ahli, serta menyita sebelas telepon genggam, satu iPad, dan empat flashdisk. Ketiga tersangka kemudian ditahan, sementara Irjen Slamet Uliandi yang semula berstatus saksi belakangan juga ditetapkan sebagai tersangka. Rangkaian informasi tersebut, apabila terbukti, memperlihatkan perkara yang jauh lebih serius daripada pelanggaran administratif biasa. Perangkat yang seharusnya digunakan secara terbatas untuk kepentingan penegakan hukum diduga telah dimanfaatkan untuk mengawasi orang-orang yang tidak sedang menjadi sasaran penyidikan, termasuk Presiden sendiri.

Namun, sejak hari pertama, respons pemerintah justru memperlihatkan ketidakselarasan yang lumayan mengundang rasa heran. Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra semula dijadwalkan memberikan keterangan pers di hari Selasa, 3 November, pukul 17.00 WIB di Trinity Tower, Jakarta, tetapi keterangannya baru disampaikan malam hari, setelah berlangsungnya konferensi pers Bareskrim. Urutan tersebut menimbulkan kesan bahwa Yusril menunggu penjelasan resmi kepolisian terlebih dahulu, meskipun alasan penundaan dan waktu persis dimulainya konferensi pers masih perlu dipastikan. Sikap menunggu penyidik sebenarnya dapat dipahami, tetapi perkembangan berikutnya justru menimbulkan pertanyaan baru.

Dalam keterangannya malam itu, Yusril menyatakan bahwa penyidikan belum menemukan indikasi makar, karena perkara masih berkaitan dengan penyadapan ilegal, akses tanpa hak, dan penghapusan data elektronik. Namun, keesokan harinya Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengemukakan penilaian lebih keras, bahwa tindakan para tersangka berpotensi mengarah pada makar karena membahayakan kepentingan negara dan keselamatan kepala negara. Pada hari yang sama, Yusril yang sedang berada di Banda Aceh juga dilaporkan mengubah penilaiannya dengan menyebut adanya bukti awal yang mengarah pada kemungkinan makar. Perubahan tersebut berlangsung kurang dari 24 jam setelah pernyataannya di Jakarta.

Tentu bukan mustahil penyidik menemukan bukti baru dalam waktu sesingkat itu, sehingga konstruksi hukum perkara pun berkembang. Namun, apabila itu yang terjadi, maka pemerintah semestinya menjelaskan perkembangan penting apa yang menyebabkan perubahan penilaian tersebut, terutama karena tuduhan makar membawa konsekuensi hukum dan politik yang jauh lebih serius daripada penyadapan ilegal. Pertanyaan lain yang tak kalah relevan ialah apakah Yusril memperoleh informasi baru dari penyidik, atau sekadar menyesuaikan pernyataannya dengan penilaian yang lebih dahulu disampaikan Istana. Urutan konferensi pers saja tidak cukup untuk menjawabnya, tetapi perubahan sikap seorang pejabat dengan pengalaman panjang dalam hukum tata negara tentu patut dicermati.

Persoalan menjadi semakin menarik ketika Kepala BIN Muhammad Herindra juga mengemukakan kemungkinan adanya unsur makar. Pemerintah tampak begitu cepat menaikkan bobot politik perkara, padahal penyadapan ilegal dan makar memiliki unsur pembuktian yang berbeda secara mendasar. Penyadapan tanpa hak dapat diperiksa melalui tindakan, prosedur, perangkat, dan data elektronik yang digunakan, sedangkan makar memerlukan pembuktian tujuan serta perbuatan yang memenuhi unsur pidana menurut hukum. Penyadapan terhadap Presiden, betapa pun seriusnya, tidak dengan sendirinya membuktikan adanya rencana menggulingkan Presiden.

Dari Palu Pandai Besi ke Shakespeare

Yang lebih mengherankan, setelah pengumuman besar tersebut, perkembangan penyidikan tidak segera terlihat sepadan dengan kegentingan yang digambarkan semula. Memang tidak semua tindakan penyidik harus diumumkan, terlebih dalam perkara yang melibatkan informasi sensitif dan kemungkinan ancaman terhadap keamanan negara. Namun, kerahasiaan penyidikan berbeda dari ketidakjelasan arah penanganan, sementara pemerintah sendiri telah membangkitkan perhatian publik melalui pernyataan mengenai kemungkinan makar. Wajar apabila masyarakat kemudian mengharapkan penjelasan yang lebih meyakinkan mengenai langkah-langkah yang sedang ditempuh, tanpa harus menuntut dibukanya seluruh rincian penyidikan.

Keadaan itu mengingatkan kita pada ”Much Ado About Nothing”, satu sandiwara komedi gubahan sastrawan Inggris klasik, William Shakespeare, yang ditulis menjelang akhir abad ke-16. Judulnya secara bebas dapat dimaknai sebagai kegaduhan besar yang ternyata tak sebanding dengan persoalan atau hasil akhirnya, sementara lakonnya menggambarkan bagaimana kabar menyesatkan, kesalahpahaman, dan permainan persepsi dapat memicu konflik. Tentu dugaan penyadapan terhadap Presiden bukan perkara kecil, apalagi jika melibatkan penyalahgunaan perangkat negara oleh aparat yang memiliki kewenangan besar. Justru karena keseriusannya, muncul kesenjangan yang mencolok ketika pengumuman awal begitu dramatis, tetapi perkembangan berikutnya belum tampak sama meyakinkannya.

Ini sangat berbeda dibandingkan dengan pengalaman sejumlah negara yang juga pernah menghadapi persoalan penyalahgunaan perangkat keamanan dan intelijen, meskipun dengan latar belakang politik serta sistem hukum yang berbeda. 

Di tahun 2014, Turki mengalami konflik besar ketika pemerintahan Recep Tayyip Erdoğan menuding unsur kepolisian dan kejaksaan terlibat dalam penyadapan terhadap pejabat tinggi negara. Perkara itu berlangsung di tengah perseteruan Erdoğan dengan jaringan tokoh oposisi Fethullah Gülen, yang oleh pemerintah Turki dianggap berusaha menggunakan aparat untuk melemahkan kekuasaan. Respons pemerintah berlangsung supercepat melalui mutasi, pencopotan, dan penindakan terhadap lebih dari 100 aparat yang diduga terlibat, meskipun langkah tersebut juga menuai kritik karena dinilai sebagian kalangan mengancam independensi penegak hukum. Pengalaman Turki memperlihatkan pentingnya kecepatan menghadapi ancaman yang dianggap berasal dari dalam perangkat negara, sekaligus juga mengingatkan bahaya penggunaan kekuasaan secara berlebihan. 

Spanyol memberikan contoh berbeda ketika pada Mei 2022 pemerintah Perdana Menteri Pedro Sánchez memberhentikan Paz Esteban, Direktur badan intelijen CNI, setelah skandal penggunaan perangkat lunak penyadapan Pegasus mengguncang negara tersebut. Kontroversi itu melibatkan dugaan pengawasan terhadap puluhan tokoh gerakan kemerdekaan Catalonia, sementara telepon Sánchez dan sejumlah pejabat pemerintah juga diketahui menjadi sasaran peretasan. 

Di Yunani, skandal penyadapan yang mencuat pada tahun yang sama dengan di Spanyol, berujung pada pengunduran diri Kepala Badan Intelijen Nasional Panagiotis Kontoleon dan seorang pejabat senior di kantor Perdana Menteri Kyriakos Mitsotakis. 

Perkembangan yang lebih mutakhir datang dari Tiongkok, ketika pada akhir Oktober 2026 Partai Komunis dilaporkan mengukuhkan pemecatan 33 anggota penuh dan calon anggota Komite Sentral, termasuk 16 jenderal senior. Pembersihan besar-besaran di bawah Xi Jinping itu bahkan menjangkau Jenderal Zhang Youxia, mantan Wakil Ketua Komisi Militer Pusat yang selama bertahun-tahun dikenal sebagai salah seorang tokoh militer paling dekat dengan Xi. Pengumuman tersebut muncul hanya beberapa hari sebelum perkara LSP mencuat di Jakarta, sehingga kedekatan waktunya menarik untuk diperhatikan. 

Namun, tak ada bukti bahwa Prabowo mengambil inspirasi dari langkah Xi, terlebih lagi kita tahu bahwa mekanisme disiplin Partai Komunis Tiongkok tidak dapat disamakan dengan proses penegakan hukum dalam sistem demokrasi Indonesia. Xi memegang kewenangan sangat besar sebagai pemimpin partai sekaligus Ketua Komisi Militer Pusat, sedangkan Prabowo bekerja dalam sistem konstitusional yang berbeda, dengan kewenangan penyidikan, penuntutan, dan peradilan yang harus dihormati. 

Korea Selatan menawarkan pelajaran lain, terutama mengenai pembenahan institusi setelah kegagalan pemberlakuan darurat militer oleh Presiden Yoon Suk Yeol pada 3 Desember 2024. Sejumlah perwira tinggi kemudian ditindak karena diduga menggunakan perangkat militer dan intelijen untuk mendukung operasi tersebut, termasuk empat komandan senior yang dicopot pada Januari 2025. Penindakan meluas ke Komando Kontraintelijen Pertahanan, disertai rencana restrukturisasi organisasi intelijen militer dan pengalihan sejumlah fungsinya. Perkara Korea Selatan memang bukan kasus penyadapan yang identik dengan Indonesia, tetapi memperlihatkan pentingnya memeriksa bukan hanya orang yang diduga menyalahgunakan kewenangan, melainkan juga struktur kelembagaan yang memungkinkan penyalahgunaan itu terjadi.

Indonesia tentu tidak perlu meniru secara mutlak tindakan yang berpotensi sewenang-wenang, apalagi menjadikan tuduhan terhadap aparat sebagai alasan untuk mengabaikan proses hukum. Namun, kehati-hatian juga tidak boleh berubah menjadi kelambanan yang memberi kesempatan kepada pihak-pihak berkepentingan untuk menghilangkan bukti atau menyusun perlawanan. Menempa besi selagi panas memerlukan ketepatan pukulan, bukan sekadar kekuatan tangan.

Dalam konteks Indonesia, pertanyaan mengenai LIMS menjadi sangat penting karena sistem tersebut semestinya memiliki prosedur verifikasi dan pengawasan yang ketat. Bagaimana nomor telepon Presiden dan berbagai tokoh masyarakat dapat dimasukkan sebagai sasaran tanpa dasar penyidikan yang sah, siapa yang berwenang menyetujuinya, dan mengapa dugaan penyalahgunaan yang disebut berlangsung sejak 2025 baru terungkap setelah muncul perintah penghapusan data pada Oktober 2026? Pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak cukup dijawab melalui penetapan tersangka terhadap sejumlah petinggi kepolisian. Penindakan terhadap individu harus berjalan bersamaan dengan pemeriksaan kelembagaan, sebab mengganti orang tanpa memperbaiki sistem hanya akan membuka peluang terulangnya penyalahgunaan serupa. (BERSAMBUNG)