Mengapa Presiden Indonesia Terlihat Sangat Kuat, tetapi Selalu Harus Berkompromi?

SEJAK Reformasi 1998, Indonesia sering dipuji sebagai salah satu kisah sukses demokrasi di dunia berkembang. Pergantian kekuasaan berlangsung damai, presiden dipilih secara langsung, ekonomi relatif stabil, dan tidak terjadi kudeta militer seperti yang pernah menghantui banyak negara berkembang. Di mata dunia, Indonesia bahkan dianggap sebagai contoh bahwa sistem presidensial dapat berjalan baik di negara yang sangat plural.

Namun di balik stabilitas itu, muncul pertanyaan yang menarik. Mengapa hampir semua presiden Indonesia selalu membangun koalisi yang sangat besar, bahkan merangkul hampir seluruh partai politik? Mengapa oposisi di Indonesia cenderung lemah? Dan mengapa presiden yang tampak begitu kuat justru sering terlihat harus mengakomodasi begitu banyak kepentingan?

Pertanyaan-pertanyaan itulah yang menjadi inti buku “The Coalitions Presidents Make: Presidential Power and Its Limits in Democratic Indonesia,” karya ilmuwan politik Australia, Marcus Mietzner, yang diterbitkan Cornell University Press pada 2023. 

Buku ini bukan sekadar membahas bagaimana seorang presiden memimpin negara, tetapi menjelaskan mekanisme kekuasaan yang bekerja di balik layar politik Indonesia pasca-Reformasi.

Demokrasi yang Stabil, tetapi Tidak Sepenuhnya Liberal

Buku ini berangkat dari sebuah paradoks. Sejak pemilihan presiden langsung dimulai pada 2004, Indonesia justru berkembang menjadi salah satu sistem presidensial paling stabil di dunia. 

Dalam dua dekade, Indonesia hanya memiliki dua presiden hasil pemilu langsung sebelum memasuki era pemerintahan berikutnya, sebuah stabilitas yang jarang ditemui di banyak negara berkembang. Namun, pada saat yang sama, berbagai indikator menunjukkan kualitas demokrasi Indonesia mengalami kemunduran secara bertahap sejak awal 2010-an. 

Bagi Mietzner, kedua fenomena tersebut bukanlah kebetulan. Justru stabilitas politik dan kemunduran kualitas demokrasi lahir dari akar yang sama, yaitu cara presiden membangun dan memelihara koalisi kekuasaan.

Koalisi Tidak Hanya Dibangun di DPR

Selama ini teori mengenai pemerintahan presidensial umumnya menjelaskan bahwa seorang presiden membangun koalisi melalui partai-partai politik di parlemen. Akan tetapi, menurut Mietzner, Indonesia jauh lebih kompleks daripada itu.

Presiden Indonesia memang membutuhkan dukungan partai politik. Namun, itu saja tidak cukup. Dalam praktiknya, presiden juga harus membangun hubungan dengan militer, kepolisian, birokrasi, pemerintah daerah, kelompok oligarki bisnis, hingga organisasi-organisasi Islam besar. 

Semua aktor tersebut memiliki pengaruh nyata terhadap stabilitas pemerintahan dan karena itu menjadi bagian dari apa yang disebut Mietzner sebagai “coalitional presidentialism” atau presidensialisme berbasis koalisi yang diperluas.

Dengan kata lain, seorang presiden Indonesia tidak hanya "bernegosiasi" dengan DPR. Ia harus menjaga keseimbangan kepentingan dari begitu banyak pusat kekuasaan sekaligus.

Presiden yang Kuat Ternyata Memiliki Banyak Keterbatasan

Judul buku ini sebenarnya sudah memberikan petunjuk penting: “Presidential Power and Its Limits.” Mietzner menunjukkan bahwa meskipun UUD 1945 memberikan kewenangan besar kepada presiden, kekuasaan tersebut tidak pernah benar-benar absolut. Agar pemerintahannya stabil, presiden harus terus membangun kompromi politik.

Itulah sebabnya kabinet Indonesia hampir selalu diisi oleh banyak partai. Itulah sebabnya jabatan strategis sering kali menjadi bagian dari proses negosiasi politik. Dan itulah sebabnya kebijakan pemerintah sering kali merupakan hasil kompromi panjang, bukan semata-mata kehendak presiden.

Paradoksnya, semakin luas koalisi yang dibangun, semakin stabil pemerintahan berjalan. Namun di sisi lain, semakin sulit pula presiden mengambil keputusan yang bertentangan dengan kepentingan para mitra koalisinya. 

Sebagian besar pembahasan buku ini menggunakan pengalaman dua presiden yang memimpin Indonesia setelah sistem pemilihan langsung diberlakukan, yakni Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo (Jokowi).

Keduanya memulai pemerintahan dengan dukungan politik yang relatif terbatas, tetapi pada akhirnya berhasil membangun koalisi besar yang mencakup hampir seluruh kekuatan politik nasional. 

Keduanya juga mampu mempertahankan stabilitas pemerintahan selama dua periode. Namun, menurut Mietzner, keberhasilan itu dibayar dengan meningkatnya politik patronase, melemahnya oposisi, serta menurunnya kualitas demokrasi liberal. 

Oligarki, Militer, dan Organisasi Islam

Salah satu kekuatan terbesar buku ini adalah keberanian penulis memperluas definisi koalisi politik. Selama ini pembaca sering menganggap bahwa politik hanya berlangsung di parlemen. Mietzner menunjukkan bahwa dalam konteks Indonesia, kekuasaan jauh lebih tersebar.

Militer tetap memiliki pengaruh penting. Polisi berkembang menjadi institusi politik yang sangat kuat. Birokrasi menjadi mesin implementasi kebijakan sekaligus arena distribusi kekuasaan. Pemerintah daerah memiliki posisi strategis setelah desentralisasi.

Kelompok oligarki menguasai sumber daya ekonomi. Sementara organisasi-organisasi Islam besar memiliki legitimasi sosial yang tidak dimiliki negara.

Semua aktor tersebut menjadi bagian dari "koalisi presiden", meskipun tidak semuanya duduk di kabinet atau memiliki kursi di DPR. 

Di sinilah buku ini menjadi sangat menarik. Mietzner tidak mengatakan bahwa sistem Indonesia gagal. Sebaliknya, ia mengakui bahwa strategi membangun koalisi luas telah membuat Indonesia relatif stabil dibandingkan banyak negara demokrasi baru.

Namun stabilitas tersebut memiliki konsekuensi. Semakin sedikit oposisi yang efektif, semakin kecil pula mekanisme pengawasan terhadap pemerintah.

Semakin banyak kepentingan yang harus diakomodasi, semakin besar peluang berkembangnya patronase politik. Dan semakin luas koalisi kekuasaan, semakin sulit muncul kompetisi politik yang benar-benar sehat.

Karena itu, menurut buku ini, keberhasilan Indonesia menjaga stabilitas justru dapat berjalan beriringan dengan penurunan kualitas demokrasi. 

Relevan untuk Memahami Politik Indonesia Hari Ini

Kelebihan terbesar buku ini adalah kemampuannya menjelaskan fenomena-fenomena politik yang sering membingungkan publik. Mengapa hampir semua partai ingin bergabung dengan pemerintah? Mengapa oposisi sering kali mengecil setelah pemilu? Mengapa kabinet hampir selalu menjadi kabinet koalisi besar?

Mengapa hubungan presiden dengan militer, polisi, pengusaha, pemerintah daerah, dan organisasi kemasyarakatan sama pentingnya dengan hubungan presiden dengan DPR?

Semua pertanyaan itu dijawab secara sistematis melalui penelitian komparatif yang memadukan teori politik dengan pengalaman empiris Indonesia.

Sebagai karya akademik, buku ini memang tidak ditulis dengan gaya populer. Pembahasannya dipenuhi konsep-konsep ilmu politik, teori presidensialisme, dan analisis kelembagaan yang menuntut perhatian pembaca. Namun justru karena kedalaman analisis itulah buku ini menjadi salah satu referensi paling penting mengenai politik Indonesia kontemporer.

Pada akhirnya, “The Coalitions Presidents Make” menyampaikan satu pesan yang sederhana tetapi mendalam: dalam demokrasi Indonesia, kekuatan seorang presiden tidak hanya ditentukan oleh kewenangan konstitusional, melainkan oleh kemampuannya merawat koalisi yang sangat luas dan beragam. Stabilitas pemerintahan memang dapat tercapai melalui strategi tersebut, tetapi selalu ada harga yang harus dibayar. 

Buku Marcus Mietzner mengajak pembaca memahami bahwa politik Indonesia bukan semata-mata soal siapa yang memegang kekuasaan, melainkan tentang bagaimana kekuasaan itu terus dinegosiasikan di antara partai politik, lembaga negara, kelompok ekonomi, organisasi masyarakat, dan berbagai aktor lain yang membentuk wajah demokrasi Indonesia pasca-Reformasi. 

Bagi siapa pun yang ingin memahami mengapa sistem politik Indonesia tampak stabil sekaligus penuh kompromi, buku ini merupakan bacaan yang sangat bernilai.