Menjaga Hubungan Indonesia-Singapura: Dari Asap, Pasokan Gas, dan Tekanan Pasar Modal

“Choose your neighbors before you build your house”—pilihlah tetanggamu sebelum engkau membangun rumahmu. Ungkapan Inggris kuno ini, adalah nasihat  bijak bagi seorang individu. Namun dalam realitasnya, bahkan seorang manusia pun tak selalu beruntung bisa memilih siapa yang akan tinggal di sebelah rumahnya. 

Bagi sebuah negara, situasinya jauh lebih mutlak karena  negara tetangga bukanlah sebuah pilihan, melainkan takdir geografis yang harus dihadapi. Dan celakanya, hubungan antarnegara tetangga sering kali tidak selamanya akur.

Kenyataan inilah yang membingkai dinamika hubungan Indonesia dan Singapura. Di atas kertas, keduanya adalah mitra strategis yang saling membutuhkan dalam perdagangan, investasi, dan stabilitas kawasan. Namun di balik meja perundingan, hubungan bilateral ini nyaris tak pernah sepenuhnya sepi dari gesekan: mulai dari bayang-bayang sejarah, isu lingkungan, keran energi, hingga panasnya bursa saham.

Jejak sensitivitas itu salah satunya berakar dari Oktober 1968, tatkala dua anggota KKO AL (kini Marinir), Usman Janatin dan Harun Said, dieksekusi mati di Singapura akibat pengeboman MacDonald House pada masa Konfrontasi 1965. 

Bagi Indonesia, keduanya adalah pahlawan nasional. Sebaliknya, bagi Singapura, mereka adalah pelaku pengeboman yang merenggut nyawa warga sipil. Perbedaan kacamata ini sempat mencair ketika PM Lee Kuan Yew menaburkan bunga di Makam Pahlawan Kalibata pada 1973. Namun, sengatan sejarah itu kerap kambuh seperti saat penamaan KRI Usman Harun pada 2014 lalu yang sempat memicu protes keras Singapura. 

Sejarah memang tak bisa dihapus, tetapi diplomasi hadir bukan untuk menyeragamkan ingatan, melainkan mengelolanya agar tak menjadi bara sekam.

Ujian terhadap hubungan kedua negara pun terus berlanjut ke ranah lingkungan dan energi. 

Isu klasik kebakaran hutan dan lahan  kembali mencuat ketika Badan Lingkungan Hidup Singapura melayangkan peringatan terkait potensi sebaran asap. Di satu sisi, Singapura berkepentingan melindungi kesehatan warganya. Di sisi lain, Indonesia menegaskan bahwa penegakan hukum dan kedaulatan sepenuhnya ada di tangan kita. Indonesia menegaskan bahwa claim atau  tuntutan   didasarkan pada bukti yang valid, bukan sekadar dugaan.  

Ketegangan mendadak merembet ke sektor finansial ketika MSCI membuka konsultasi untuk mengubah status pasar saham Indonesia dari emerging market ke standalone market dengan menyoroti transparansi kepemilikan saham. Pernyataan tegas Presiden Prabowo Subianto bahwa Indonesia tak gentar menghadapi tekanan ini langsung memantik spekulasi panas. Mantan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menduga ada tangan-tangan raksasa investasi Singapura (GIC dan Temasek) di balik layar untuk mendiskon harga saham lokal. Namun, pandangan ini langsung dibantah keras oleh mantan Dubes RI untuk AS, Dino Patti Djalal, serta pihak GIC dan Temasek sendiri.

Di titik ini, kita harus jernih memilah: dugaan tetaplah dugaan, bukan fakta. Alih-alih sibuk mencari kambing hitam eksternal, momentum ini justru menjadi alarm keras untuk membenahi transparansi dan tata kelola pasar modal kita dari dalam. Kedaulatan ekonomi hari ini bukan lagi soal siapa yang paling kencang bersuara menolak tekanan luar, melainkan kemampuan kita merapikan sistem di rumah sendiri agar transparan, kredibel, dan dipercaya investor.

Belum reda urusan langit, keran energi ikut diuji tatkala Indonesia mengurangi pasokan gas alam ke Singapura demi mengamankan listrik dalam negeri. Singapura merespons secara pragmatis dengan menyatakan bahwa kendati  cadangan aman, tapi komitmen kontrak komersial tetap ditagih. Diplomasi energi menuntut keseimbangan yang presisi antara kebutuhan domestik dan kredibilitas bisnis. *


Hubungan Indonesia–Singapura membuktikan bahwa kedekatan geografis tidak pernah otomatis menghapus perbedaan kepentingan. Kedua negara memang dapat bekerja sama erat dalam perdagangan dan investasi, tetapi selalu ada titik-titik gesek yang menuntut kehati-hatian tingkat tinggi. Dari luka sejarah masa lalu, sebaran kabut asap, pasokan gas, hingga riuhnya pasar modal, semuanya mengajarkan bahwa ketegasan nasional harus selalu berjalan seiring dengan perhitungan yang matang.

Indonesia tentu tidak perlu bersikap lunak ketika kepentingan kedaulatannya dipertaruhkan. Namun, ketegasan akan jauh lebih bermakna apabila didukung oleh bukti, objektivitas, dan langkah-langkah yang paling membawa maslahat bagi rakyat. 

Ukuran keberhasilan diplomasi bukanlah tentang siapa yang paling keras berbicara atau siapa yang paling cepat membalas, melainkan bagaimana masalah terselesaikan, kepentingan terjaga, dan kawasan tetap stabil.

Sebab, untuk mencapai perdamaian yang langgeng, segala bentuk kecurigaan dan ketidakpercayaan harus disingkirkan. Seperti yang pernah diingatkan oleh Presiden Amerika Serikat Franklin D. Roosevelt dalam pidato pelantikannya pada 20 Januari 1945:


"We can gain no lasting peace if we approach it with suspicion and mistrust—or with fear. We can gain it only if we proceed with the understanding and confidence and courage which flow from conviction."

"Kita tidak akan memperoleh perdamaian yang langgeng jika menghadapinya dengan kecurigaan, ketidakpercayaan, atau ketakutan. Perdamaian hanya dapat diraih melalui pengertian, kepercayaan diri, dan keberanian yang berlandaskan keyakinan....****