Merdeka, Wiji Thukul Belum Pulang

MINGGU 16 Agustus 2026. Sehari sebelum Republik Indonesia merayakan 81 tahun kemerdekaannya, saya datang ke Ruang Tamu dan Teras Makarya di Gramedia Matraman, Jakarta. Makarya menawarkan konsep menarik. Toko buku dipertemukan dengan budaya kafe dan ruang publik. Orang bisa membaca, berdiskusi, duduk lesehan, sambil menikmati kopi. Literasi dibuat lebih cair. Buku tidak hanya tersusun di rak, tetapi dipercakapkan.

Minggu sore itu, percakapan membawa kami pada seorang penyair yang keberadaannya tidak diketahui hingga hari ini. Wiji Thukul. Di Makarya digelar pameran arsip Wiji Thukul. Ada puisi, dokumen, surat, dan berbagai jejak kehidupan penyair asal Solo itu. Arsip tersebut dikumpulkan Wahyu Susilo, adik Wiji Thukul, dari berbagai sumber, termasuk dari Belanda.

Wahyu mengatakan sebagian arsip kakaknya tidak pernah kembali setelah disita polisi di Solo. Bukan hanya arsip, Wiji Thukul-nya pun tak pernah kembali. Surat polisi mengenai penyitaan barang milik Thukul ikut dipamerkan. Nama pejabat yang melakukan penyitaan masih dapat dibaca.

Arsip mempunyai ingatan. Kekuasaan boleh berganti. Pejabat datang dan pergi. Tetapi selembar surat bisa bertahan lebih lama daripada mereka yang pernah menandatanganinya.
Pertemuan Terakhir
Makarya dulu masih bernama Gramedia memiliki arti lain bagi Wahyu Susilo. Di kawasan Gramedia Matraman inilah, menurut cerita Wahyu, ia terakhir kali bertemu kakaknya sekitar 1997. Setelah itu, Thukul menghilang. Wiji Thukul terakhir tampil terbuka pada 22 Juli 1996. Ia membacakan puisi “Peringatan” dalam deklarasi Partai Rakyat Demokratik di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jalan Diponegoro, Jakarta.

Lima hari kemudian terjadi penyerbuan kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro, peristiwa yang kemudian dikenal sebagai 27 Juli 1996. Orde Baru menuding PRD berada di balik kerusuhan. Aktivis diburu. Thukul menjadi salah satu target. Ia dituduh melakukan tindakan subversif. Kemudian ia hilang. Hampir tiga dekade berlalu. Jika Wiji Thukul telah meninggal, keluarganya tidak tahu di mana makamnya. Jika ia masih hidup, tidak ada yang mengetahui keberadaannya.

Inilah kekejaman khas penghilangan paksa. Kekerasannya tidak selesai ketika seseorang dihilangkan. Ia terus hidup dalam ketidakpastian keluarga yang ditinggalkan. Keluarga bahkan tidak diberi hak paling elementer untuk mengetahui: di mana orang yang mereka cintai?

Sepatu Tentara di Jidat
Sore itu, pemikir kebinekaan Sukidi Mulyadi menyampaikan orasi kebudayaan berjudul “Merdeka dari Fasisme.” Sukidi mengaku terkejut dengan cara Wiji Thukul memahami fasisme. Thukul tidak menjelaskannya dengan teori politik yang rumit. Ia merumuskannya melalui pengalaman manusia yang sangat konkret. “Kamu tidak akan mengerti arti fasisme sebelum sepatu tentara menempel di jidat.”

Kalimat itu keras. Namun bagi Thukul, fasisme bukanlah konsep di ruang kuliah. Ia adalah pengalaman. Ia adalah rasa takut. Ia adalah intimidasi. Ia adalah kekuasaan yang dapat masuk ke kehidupan pribadi seseorang dan menentukan apakah ia boleh berbicara atau harus diam. Thukul akhirnya mengalami sendiri kekerasan kekuasaan yang pernah ditulisnya.

Dalam orasinya, Sukidi menguraikan sejumlah karakter fasisme yang menurutnya perlu diwaspadai. Yang pertama adalah militerisme: ketika pendekatan dan institusi militer semakin masuk ke wilayah kehidupan sipil.

Kedua, tirani kekuasaan: lembaga legislatif dan yudikatif kehilangan kemampuan menjadi penyeimbang karena kekuasaan terkonsentrasi pada seseorang atau sekelompok kecil orang.

Ketiga, propaganda. Narasi dikendalikan. Informasi digunakan bukan semata-mata untuk menjelaskan kenyataan, tetapi untuk membentuk kenyataan yang dikehendaki kekuasaan.

Keempat, politik pembelahan. Dunia dibagi menjadi “kami” dan “mereka”. Yang mendukung dianggap patriot. Yang mengkritik dengan mudah dicurigai sebagai lawan.

Dari sana muncul karakter berikutnya: anti-intelektualisme.
Orang yang berpikir kritis mengganggu karena mereka bertanya. Mereka memeriksa data. Mereka memverifikasi klaim. Mereka membandingkan ucapan dengan kenyataan.
Anti-intelektualisme kemudian berjalan beriringan dengan kultus individu.
Pemimpin tidak lagi sekadar dihormati. Ia dipuji, dipuja, bahkan ditempatkan seolah-olah tidak boleh salah. “Kultus individu mewujud dalam perilaku memuji, memuja, dan menjilat kekuasaan,” kata Sukidi.

Lalu datang apa yang disebutnya teknofasisme.
Teknologi, media sosial, dan algoritma dapat menjadi instrumen kekuasaan. Kritik tidak harus lagi dibungkam dengan melarang surat kabar. Ia bisa ditenggelamkan oleh pasukan digital, diserang secara massal, atau dikalahkan oleh banjir informasi.

Dan akhirnya: politik pascakebenaran. Kebenaran faktual kehilangan kedudukannya. Kekuasaan menciptakan realitas tandingan. Sesuatu dianggap benar bukan karena dapat diverifikasi, tetapi karena terus-menerus diulang.

Beberapa ilmuwan politik memberikan label berbeda terhadap negeri.Pemikir kebangsaan Sukidi menyebut negeri ini bergerak dari otoritarianisme  pada satu waktu menuju kini menjadi Fasisme. Mantan aktivis PRD yang menjadi imam yesuit Romo Stefanus Hendrianto SJ menyebut demokratik-konstitusional. V-Dem menyebut negeri ini sebagai otokrasi elektoral. Ada juga yang menyebut competitive authoritarian. Namun penyelenggara negara selalu menyebut, “Negara demokrasi”.

Terlepas label apa yang mau dilekatkan, sejumlah pertanyaan perlu dijawab? Apakah kekuasaan semakin terkonsentrasi? Apakah lembaga pengimbang masih berfungsi? Apakah militerisasi wilayah sipil meluas? Apakah pers masih bebas mengawasi? Apakah kritik diperlakukan sebagai bagian dari demokrasi atau sebagai permusuhan? Apakah fakta masih menjadi dasar percakapan publik? Pertanyaan-pertanyaan itulah yang lebih penting. Jika jawabannya iya: mungkin kita sudah hidup dalam era fasisme dalam Batasan yang disebut Sukidi.
Saya meninggalkan Makarya ketika sore semakin tua.

Satu kalimat Thukul terus mengikuti: “Kamu tidak akan mengerti arti fasisme sebelum sepatu tentara menempel di jidat.” Lalu muncul pertanyaan yang tidak nyaman menjelang 81 tahun Indonesia merdeka: Sudah sejauh mana kita memastikan rakyat diperlakukan adil?

Sejumlah teman Thukul telah menjadi pejabat. Ada Budiman Sudjatmiko, Ketua Umum PRD, telah menjadi Kepada Badan Pengentasan Kemiskinan. Ada Mugianto korban penculikan yang menjadi Wamen HAM. Ada Nezar Patria yang menjadi Wamen Komunikasi Digital. Pemerintah juga punya Menteri HAM Natalius Pigai. Entahlah apakah teman seperjuangan Thukul masih punya ingatan terhadap sejumlah rekan mereka yang masih hilang sampai sekarang, meski negeri sudah merdeka….