Multi Wajah Indonesia

SENIN 17 Agustus 2026, hampir semua stasiun televisi menyiarkan secara langsung Peringatan Detik-detik Proklamasi di Istana. Pola itu sudah berjalan bertahun-tahun. Istana begitu megah. Warna-warni merah putih tampak begitu dominan.
Menarik membaca  berbagai komentar di berbagai kanal Youtube yang melakukan live streaming. Boleh jadi itulah ekspresi sebagian warga  Indonesia. Tidak sepenuh bahagia. Tidak sepenuhnya bisa bergembira di hari kemerdekaan.
Sejumlah intelektual memilih merayakan kemerdekaan di Kendeng, Jepara, Jawa Tengah. Upaya digelar di Bukit Selo Montro, Desa Kedumulyo, Kecamatan Sukolio, Pati.  “Jumlahnya sekitar 150 orang dari Aceh sampai Papua,” ujar Bhima Yudistira, Menteri Keuangan Kabinet Bayangan.
Upacara rakyat yang dipimpin Gunretno, dihadiri warga dan petani sekitar pegunungan Kendeng yang selama 20 tahun lebih mempertahankan lingkungan dari penambangan batuan karst.
Selain warga, juga bergabung perwakilan Kabinet Bayangan, Bhima Yudhistira (Menteri Keuangan dan Tata Kelola Anggaran), Media Askar (Menteri Perekonomian), Nabiyla Risfa Izzati (Menteri Sosial dan Layanan Dasar), dan Isnawati Hidayah (Menteri Pertanian dan Kedaulatan Pangan). “Kehadiran kami untuk menjadi bagian dari simpul-simpul gerakan rakyat agar saling terhubung”, ujar Media Askar mewakili Kabinet Bayangan. 
Sementara dari Konferensi Republik, hadir Yanuar Nugroho serta sejumlah akademisi yang tergabung dalam Forum Intelektual Antar Disiplin (FIAD) juga menjadi peserta upacara, seperti Zainal Arifin Muchtar dan Bivitri Susanti. Menurut Bivitri Susanti, “Di tengah situasi negara yang sangat menyulitkan warga, seluruh kelompok harus bersatu dalam setiap perjuangan warga”. Yanuar Nugroho pun menegaskan, “Terlibat dalam upaya warga memaknai kemerdekaan sebagai keberanian untuk membayangkan dan mewujudkan masa depannya sendiri”. 
Selain itu, penulis buku Reset Indonesia, Dandhy Laksono hadir mewakili Koperasi Indonesia Baru serta Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang, juga Pengurus Masjid Nurul Asri turut hadir untuk memberikan dukungan. 
Upacara ini digelar sebagai simbol penting gerakan rakyat yang mengharapkan perubahan dan perbaikan bagi Indonesia setelah 81 tahun merdeka. “Upacara ini ada untuk mewujudkan Pancasila tidak sekedar text”, jelas Gunretno. “Perlu untuk mengilhami bagaimana cara rakyat melihat kemerdekaan, bukan hanya cara negara melihat kemerdekaan”, tambah Zainal Arifin Mochtar. 
Pati adalah salah satu titik di mana warga bersatu mengupayakan kedaulatan rakyat yang sebenar-benarnya, karena pemerintah sesungguhnya adalah pengelola, penerima mandat rakyat, bukan penguasa yang bisa bertindak tanpa kehendak rakyat. 
Berbagai wajah
Menjelang peringatan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, saya menyaksikan dua wajah Indonesia. Wajah pertama hadir tanpa kemewahan. Wajah kedua hadir dengan seluruh kemegahan negara. Yang satu berbicara tentang kegelisahan.Yang lain berbicara tentang keberhasilan. Keduanya sama-sama Indonesia. Namun terasa seperti hidup di dua dunia yang berbeda.
Rabu sore, 12 Agustus 2026, ada  peringatan 124 tahun kelahiran Bung Hatta di makamnya di Tanah Kusir, Jakarta. Acara berlangsung sederhana. Tidak ada panggung megah. Tidak ada dekorasi berlebihan. Sebagian keluarga para pendiri bangsa hadir. Ada keluarga Bung Karno, Bung Hatta, Sutan Sjahrir, hingga keluarga WR Supratman. Selain berziarah, ada diskusi tentang makna Proklamasi dan arah republik hari ini.
Kursi VVIP telah disiapkan untuk seorang menteri. Namun kursi itu tetap kosong. Barangkali kesederhanaan memang lebih dekat dengan Hatta daripada protokoler kekuasaan. Hatta pernah menjadi Wakil Presiden. Ia ikut memproklamasikan republik ini. Tetapi bahkan untuk membeli sepatu Bally yang diidamkannya, ia tidak pernah sanggup. Kesederhanaan bukan citra yang dibangun. Ia adalah jalan hidup yang dijalani.
Pada hari lain, di Wisma Pemuda di kompleks Gereja Katedral Jakarta. Di sana, para sesepuh bangsa dan tokoh lintas agama berkumpul dalam Gerakan Nurani Bangsa (GNB). Emil Salim. Franz Magnis-Suseno. Ignatius Kardinal Suharyo. Sinta Nuriyah Wahid. Karlina Supelli. Dan banyak tokoh lain yang selama puluhan tahun menjaga akal sehat republik. Mereka menyampaikan Delapan Pesan Kemerdekaan. Isinya bukan pujian terhadap kekuasaan. Melainkan kegelisahan terhadap perjalanan bangsa. Kardinal Suharyo bahkan menggunakan istilah yang sangat kuat: “Pertobatan nasional.” Sebuah bangsa, katanya, membutuhkan keberanian untuk mengakui kesalahan sebelum memperbaiki dirinya sendiri.
Keesokan harinya, Kamis, giliran Forum Intelektual Antar-Disiplin (FIAD) mengeluarkan Manifesto Pemikiran Indonesia Kini dan Esok. Pemandangan itu mengharukan. Guru-guru besar yang biasanya menghabiskan waktu di ruang kuliah dan perpustakaan, sebagian berjalan dengan tongkat, berdiri di Teater Kecil Taman Ismail Marzuki untuk menyampaikan kegelisahan mereka tentang demokrasi, negara hukum, dan masa depan Indonesia. Mereka tidak berhenti pada kritik. Awalnya mereka akan menggelar di universitas. Tapi tidak diberi izin oleh otoritas kampus.

Mereka menyiapkan policy brief. Mereka menawarkan jalan keluar. Seusai acara, sebagian dari mereka bergabung dengan Aksi Kamisan di depan Istana Negara. Di sana berdiri Sumarsih, ibu dari Wawan, mahasiswa yang tewas dalam Tragedi Semanggi II. Sudah puluhan tahun ia berdiri setiap Kamis. Menunggu keadilan yang belum juga datang. Empat peristiwa itu memperlihatkan satu hal. Ada kegelisahan yang nyata di masyarakat. Ada nurani yang terus berbicara ketika institusi formal terasa semakin sunyi.
Lalu saya menyaksikan potret yang lain. Sidang Tahunan MPR. Ketua MPR. Ketua DPD. Ketua DPR. Presiden Republik Indonesia. Semua menyampaikan pidato. Semua berbicara tentang capaian. Tentang keberhasilan. Tentang optimisme.Tentang masa depan.
Proyek Makan Bergizi Gratis dipuji sebagai keberhasilan besar. Ekonomi disebut berada pada jalur yang benar. Pembangunan digambarkan berjalan sesuai rencana. Tetapi saya sulit menemukan refleksi mengenai kegelisahan yang saya dengar sehari sebelumnya. Bancakan korupsi di proyek MBG. Berantas korupsi sembari korupsi serta mengkorupsi hasil korupsi.
Hampir tidak ada pembicaraan mengenai korban pelanggaran HAM yang belum memperoleh keadilan. Berbicara soal derita Bu Sumarsih yang tiap Kamis berteriak di depan Istana. Namun tidak ada uang mendengar. Saya tidak tahu apakah Natalius Pigai, Menteri HAM pernag mengajaknya dialog atau Wapres Gibran Rakabuming Raka mengundang Sumarsih untuk mencari keadilan. Tidak ada refleksi mendalam tentang kemunduran kualitas demokrasi. Tidak terdengar kegelisahan mengenai krisis integritas lembaga penegak hukum. Tidak ada pengakuan bahwa korupsi telah memasuki jantung lembaga-lembaga yang semestinya menjaga moralitas negara. Yang terdengar lebih banyak adalah keberhasilan. Yang hilang justru kerendahan hati untuk mengakui kekurangan.
Di sinilah saya teringat pada teori “democratic disconnect” yang dikembangkan Pippa Norris. Norris menjelaskan bahwa demokrasi memasuki masa berbahaya ketika persepsi elite dan pengalaman warga bergerak pada arah yang berbeda. Elite merasa negara berjalan baik.Sementara masyarakat mengalami kegelisahan yang semakin besar. Bukan karena demokrasi berhenti bekerja. Tetapi karena kedua belah pihak tidak lagi berbicara dalam bahasa pengalaman yang sama. Satu membaca laporan. Yang lain menjalani kehidupan. Ketika jurang persepsi itu semakin lebar, kepercayaan publik perlahan terkikis.
Barangkali itulah yang sedang kita saksikan. Di satu sisi ada Indonesia yang hidup dalam ruang protokoler, pidato, dan laporan keberhasilan. Di sisi lain ada Indonesia yang hidup dalam ruang-ruang kecil: makam Bung Hatta, Wisma Pemuda Katedral, Teater Kecil TIM, dan trotoar depan Istana. Di ruang-ruang sederhana itulah saya mendengar kegelisahan tentang demokrasi, hukum, korupsi, lingkungan, kemiskinan, hingga etika penyelenggara negara. Ironisnya, suara-suara itu tidak banyak memperoleh ruang dalam siaran televisi nasional. Padahal justru di sanalah republik sedang bercermin.
Apakah kedua Indonesia itu harus terus berjalan sendiri-sendiri? Saya kira tidak. Justru menjelang Hari Kemerdekaan, keduanya perlu dipertemukan. Pemerintah tidak boleh alergi terhadap suara moral. Masyarakat sipil juga tidak cukup hanya menyampaikan keprihatinan. Keduanya harus memasuki ruang dialog yang jujur. Karena demokrasi tidak dibangun oleh tepuk tangan. Demokrasi dibangun oleh kesediaan mendengar.
Kemerdekaan tidak hanya diukur dari megahnya upacara. Tidak pula dari panjangnya pidato kenegaraan. Kemerdekaan juga diukur dari keberanian sebuah bangsa mendengar suara yang tidak nyaman. Bangsa yang besar bukan bangsa yang merasa selalu benar. Melainkan bangsa yang masih memiliki keberanian untuk mengoreksi dirinya sendiri. Menjelang 81 tahun Indonesia merdeka, saya melihat dua potret republik.
Satu penuh optimisme. Satu penuh kegelisahan. Tugas kita bukan memilih salah satunya melainkan menjembatani keduanya. Sebab republik hanya akan tumbuh apabila kekuasaan bersedia mendengar nurani, dan nurani tetap bersedia berbicara kepada kekuasaan.
Gerakan moral tumbuh di berbagai tempat? Tapi apakah itu semua akan mengubah keadaan. Salah seorang pemikir menyampikan tanggapan itu kepada saya. Ia mempertanyakan apakah sebuah pemerintahan otoriteris dan cenderung fasis masih bisa dilawan dengan kekuatan moral? Seorang guru besar berteriak di atas balkon Teater Kecil bagaimana mentransformasikan kesadaran dan kegelisahan intelektual menjadi gerakan perubahan….
Kegelisahan Kendeng, kebahagiaan Jakarta, derita di Nusatenggara Timur….
Selamat merayakan kemerdekaan…