Pekan Penting Pramono

PEKAN ini agaknya akan menjadi salah satu pekan terpenting dalam perjalanan kepemimpinan Pramono Anung sebagai Gubernur Jakarta, sejauh ini. Dalam selang waktu yang singkat, dia memperoleh dua momen krusial yang datang dari dua arah berbeda. Momen pertama berupa pengakuan terbuka dari Presiden Prabowo Subianto terhadap kinerjanya memimpin Jakarta. Momen kedua datang dari New York, tempat dia kini tengah datang bertandang memenuhi undangan Wali Kota Zohran Mamdani, sekaligus untuk bertemu dan bertukar gagasan secara bilateral dengan sang wali kota yang dalam beberapa waktu belakangan ini menjadi bahan pembicaraan dunia.

Seperti yang telah ramai diberitakan, peristiwa pertama terjadi pada hari Rabu (16/9), ketika Prabowo meresmikan LRT Jakarta rute Kelapa Gading–Manggarai. Di hadapan Pramono dan Rano Karno selaku Wakil Gubernur Jakarta, serta para undangan lainnya, Prabowo bukan hanya mengucapkan selamat atas beroperasinya jalur baru tersebut, melainkan melontarkan pujian dan pengakuan bahwa Pramono adalah sosok gubernur yang hebat.
Dia juga mengingatkan bahwa Pramono dan Rano -- yang diajukan dan didukung PDI-P saat bertarung memperebutkan posisi gubernur dua tahun lalu dan menang -- memang bukan berasal dari Gerindra, partai yang dipimpin Prabowo. Namun, dia meminta agar keberhasilan Pramono-Rano bisa menjadi sumber inspirasi bagi para kepala daerah dari partai-partai lain untuk juga menorehkan keberhasilan dalam memimpin daerah mereka masing-masing.

Perlu dicatat bahwa jaringan LRT hingga Manggarai ini telah dirintis bertahun-tahun sebelum Pramono menjabat. Namun, penyelesaian akhir dan pengoperasiannya berhasil dituntaskan di bawah pemerintahannya, sekaligus menjadi bagian dari upaya lebih lanjut mengintegrasikan transportasi publik Jakarta. Dalam kerangka itulah pujian Prabowo berpijak pada realitas kerja yang konkret, yang tak dapat dinafikan.
Pramono sendiri cukup cermat untuk tidak membesar-besarkan momen tersebut. Ketika ditanya wartawan keesokan harinya, dia menanggapi dengan tenang, sebagaimana kebiasaannya selama ini: “Kalau dipuji, itu nanti biar publiklah yang menilai.”

Belum lagi gema pujian Prabowo tersebut mereda, keesokan harinya, Kamis (17/9), Pramono telah berlepas menuju New York untuk memenuhi undangan Mamdani menghadiri forum Urban 20 (U20) Mayors Summit 2026. Rangkaian U20 tahun ini berlangsung bersamaan dengan pembukaan Sidang Majelis Umum PBB. 
Saya sempat melihat surat undangan Mamdani yang ditujukan kepada Pramono. Surat bertanggal 27 Juli 2026 itu beredar di grup WA kecil/terbatas alumni ITB angkatan 1982, dimana saya dan Pramono sama-sama menjadi anggota. Menarik melihat cara Mamdani menjelaskan mengapa para pemimpin kota perlu berkumpul. Di berbagai benua, tulisnya, warga pada dasarnya menginginkan hal-hal mendasar yang sama: rumah yang mampu mereka bayar, kesempatan membangun kehidupan yang bermartabat dan aman, komunitas tempat mereka merasa menjadi bagian di dalamnya, serta masa depan yang layak bagi anak-anak mereka. Harapan itu bersifat universal, tetapi justru di kota-kota itulah harapan tersebut bisa diwujudkan; atau sebaliknya, gagal diwujudkan. Karena itu, menurut Mamdani, para pemimpin kota mempunyai tanggung jawab untuk membuktikan bahwa pemerintah memang mampu bekerja mewujudkan hal-ihwal yang menjadi impian dan dambaan warganya.

Selama tiga hari pertemuan tersebut para peserta akan membahas krisis perumahan, perubahan iklim, mobilitas manusia dan kesempatan ekonomi, kemudian merumuskan U20 2026 Communiqué (Pernyataan Bersama). Karena pertemuan ini diadakan bertepatan dengan pembukaan Sidang Majelis Umum PBB, Mamdani menyebutkan bahwa pertemuan itu juga sebagai kesempatan untuk memperkuat kemitraan para pemimpin kota sekaligus berinteraksi dengan pemerintah nasional, organisasi internasional, kalangan filantropi, akademisi, dan masyarakat sipil. Dengan demikian, U20 hendak menempatkan kota sebagai salah satu aktor yang ikut menawarkan jawaban terhadap persoalan global.

Jakarta memang sudah lama menjadi bagian dari U20. Lawatan sang Gubernur ke sana adalah bagian dari diplomasi antarkota yang lumrah. Kendati demikian, ada daya tarik tersendiri yang membuat pertemuan kali ini layak dicermati yaitu karena nama sang pengundang. Dalam periode hampir setahun terakhir Zohran Mamdani muncul sebagai fenomena baru di jagad politik Amerika, bahkan kini mendapatkan sorotan di tingkat global.

Dia memenangkan perebutan kursi Wali Kota New York bukan lewat slogan ideologis yang mengawang di menara gading, melainkan benar-benar menapak di bumi dengan memberikan tonjokan langsung pada sederet persoalan paling mendasar dalam kehidupan keseharian warganya: mahalnya perumahan, persoalan transportasi, beban biaya hidup, hingga layanan pengasuhan anak. Begitu melangkah masuk ke City Hall, ukuran keberhasilan terhadap dirinya bukan lagi retorika kampanye -- yang disampaikan dengan cara sangat memikat; menurut pengamatan saya, komunikasi publik Mamdani merupakan salah satu yang terbaik di antara para pemimpin dunia dewasa ini -- melainkan proses perencanaan dan eksekusi janji-janji tersebut. Di dunia nyata, semua itu tentu berhadapan dengan berbagai kendala yang tak ringan, mulai dari urusan anggaran, rantai birokrasi, tekanan parlemen tingkat kota, hingga peliknya kompromi politik.

Di sela-sela acara U20, Pramono dijadwalkan melangsungkan pertemuan bilateral dengan Mamdani pada hari Minggu, 20 September. Menurut informasi yang disebarkan oleh pemerintah Jakarta, keduanya akan membicarakan peluang kerja sama langsung Jakarta-New York dalam sejumlah bidang yang lebih spesifik, yang mencakup transportasi publik dan udara bersih, pengelolaan air dan ketahanan pesisir, pengelolaan sampah, serta keterjangkauan harga pangan. Arahnya bukan sekadar bertukar pengalaman, melainkan mengupayakan lahirnya program2 konkret yang bermanfaat bagi warga kedua kota.

Dalam konteks inilah terjadi persinggungan antara Mamdani dan Pramono yang membuat pertemuan mereka terasa amat relevan. Keduanya memang dipisahkan oleh rentang generasi -- usia mereka terpaut jauh, hampir tiga dasawarsa; Pramono kini berusia 63 tahun, sedangkan Mamdani 34), perjalanan politik, serta sistem pemerintahan yang melatari kerja-kerja mereka. Namun, ada benang merah yang nyata. Sebagaimana Mamdani, Pramono memenangi kontestasi menuju Balai Kota Jakarta dengan menawarkan janji-janji yang menyentuh langsung urusan warga: perbaikan layanan angkutan umum, subsidi pendidikan, pembebasan ijazah yang tertahan, penataan ruang terbuka, hingga efisiensi berbagai pelayanan dasar. Urusan-urusan ini mungkin tidak terdengar heroik, tetapi justru di situlah warga merasakan hadir atau absennya seorang pemimpin. Sebagian dari janji itu telah mulai dieksekusi sesuai konteks mereka masing-masing sementara sebagian lainnya masih menanti pembuktian hingga ujung masa jabatan.

Pertemuan kedua pemimpin daerah ini tentu bukan sekadar temu ramah biasa. Keduanya akan duduk berhadapan dan bertukar gagasan, sementara masing-masing sedang menjalani ujian yang sama: membuktikan bahwa retorika kampanye tidak berhenti di bilik suara, melainkan benar-benar dapat diwujudkan di tingkat operasional, seperti yang disebutkan secara tepat oleh Mamdani dalam surat undangannya: “prove that government can deliver.”

Pramono bahkan memiliki peluang membawa pulang sesuatu yang langsung berhubungan dengan pekerjaan rumah Jakarta. Menurut hemat saya, bobot kunjungannya ke New York ini sebaiknya tidak semata2 diletakkan pada konteks “diundang oleh Mamdani”. Undangan tersebut memang mempunyai nilai simbolik karena datang dari seorang wali kota yang popularitasnya sedang menanjak. Namun, signifikansi yang lebih nyata adalah bahwa Pramono sedang membawa kepemimpinannya di Jakarta ke ruang pergaulan kota2 dunia, sambil menimba pengetahuan dan pengalaman serta membangun jejaring dan kerja sama yang dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan persoalan Jakarta sendiri. Jika pujian Prabowo beberapa hari sebelumnya merupakan pengakuan terhadap apa yang telah dikerjakannya di dalam negeri, lawatan ke New York memberinya kesempatan memperluas referensi dan jejaring bagi sederet masalah Jakarta yang masih harus dia bereskan.

Di luar itu, perlu juga dicatat kontras menarik terkait cakrawala karir politik kedua pemimpin ini. Mamdani lahir di Kampala, Uganda, dan memperoleh kewarganegaraan Amerika Serikat melalui naturalisasi. Konstitusi AS mensyaratkan seorang Presiden merupakan warga negara sejak lahir (natural born citizen). Karena itu, setinggi apa pun pencapaian politik Mamdani kelak, jalan menuju Gedung Putih untuk merebut kursi kepresidenan secara konstitusional tertutup baginya.
Di sisi lain, Pramono tak memiliki hambatan konstitusional semacam itu. Tentu terlalu spekulatif untuk memastikan bahkan meramalkan apakah dia kelak akan melangkah ke pencalonan presiden. Namun, dari sisi persyaratan konstitusional tersebut, tak ada hambatan serupa yang menghadangnya. Kontras ini menghadirkan keunikan tersendiri: dua kepala daerah yang sama-sama sedang membangun rekam jejak di bidang pemerintahan, tetapi menghadapi cakrawala politik yang berbeda.
Menarik untuk membayangkan horison yang membentang di hadapan Pramono. Sebagaimana yang kita ketahui, sepanjang perjalanan karirnya, hampir tiga dasawarsa Pramono selalu berada di lingkaran kekuasaan – sebagai Sekjen PDI-P, Wakil Ketua DPR, hingga hampir satu dekade mengemban amanah sebagai Sekretaris Kabinet di bawah Presiden Jokowi. Namun, seluruh peran itu dijalaninya sebagai supporting system yaitu figur penting yang bekerja di balik layar, menjalin kompromi dengan beragam pihak, dan menjembatani kepentingan para elit. Pramono memang merupakan nama yang dihormati di kalangan kekuasaan, tetapi bukan pemegang mandat eksekutif yang namanya dipertaruhkan secara langsung di hadapan publik.
Jakarta mengubah lanskap tersebut secara radikal. Untuk pertama kalinya Pramono memegang kemudi eksekutif otonom, di mana keberhasilan maupun kegagalan tata kelola kota langsung dilekatkan pada namanya. Ketika layanan publik dibenahi atau janji-janji kampanyenya ditepati, kredit politik akan disematkan langsung ke pundaknya. Sebaliknya, ketika banjir tetap melanda atau sampah menggunung tak terproses atau kemacetan semakin tak terurai membelit setiap sudut Jakarta, maka dia pula yang pertama kali akan dimintai pertanggungjawaban oleh warganya.

Dua peristiwa yang dilakoni Pramono pekan ini layak dibaca sebagai dua “skor” penting dalam perjalanan politiknya. Skor pertama hadir di kancah domestik, skor kedua datang dari panggung internasional. Apakah akumulasi pencapaian tersebut kelak akan membawa Pramono ke jenjang politik yang lebih tinggi, terlampau awal untuk diterka. Jauh lebih penting untuk mengingat bahwa dua “skor” yang dibukukannya pekan ini -- sebagaimana skor-skor yang dicatatkan sebelum ini, maupun yang akan ditorehkannya di hari2 mendatang -- pada akhirnya harus dikembalikan kepada ukuran yang lebih mendasar. Pujian seorang Presiden dapat berlalu seiring dinamika politik. Begitu pula gema kehadirannya di New York bisa menyurut bersama waktu. Namun, yang akan bertahan dan sulit terhapus adalah jejak tentang warga Jakarta yang nantinya diharapkan benar-benar merasakan kehidupan yang lebih baik di bawah kepemimpinannya. Jika Pramono berhasil melakukannya, itulah bukti nyata dari  “government can deliver”; bahwa pemerintah yang dipimpinnya memang mampu bekerja dan mewujudkan apa yang pernah dia janjikan kepada warganya.