Pers Penyebar Api Proklamasi#307

LELAKI itu memandang lampu minyak yang berkedip. Di tangannya ada tumpukan kertas, beberapa botol tinta, dan sebuah mesin cetak tangan yang dibeli dengan utang. Ia mungkin Tirto Adhi Soerjo, atau mungkin salah satu dari sekian banyak pemuda yang gelisah lantaran satu hal: menghadirkan sebuah bangsa yang belum ada namanya.

Begitulah, sebelum fajar 1945 pecah, kemerdekaan hanyalah sebuah kata yang asing. Bisikan yang bersembunyi di balik malam yang pekat. Di masa ketika tubuh bangsa ini masih dibayangi kuasa kolonial, pers lahir bukan dari kemegahan ruang redaksi. Melainkan dari sunyinya kamar sempit tempat lampu minyak berkedip pasrah.

Pers bermula dari jemari yang gemetar namun teguh. Dari kaum muda yang menekan tuts mesin ketik tua. Lalu melahirkan huruf demi huruf yang perlahan menjelma menjadi gugusan kesadaran. Pers di masa sebelum kemerdekaan adalah sikap menolak tunduk. Sebuah ikhtiar tanpa pamrih untuk mengeja nama sebuah bangsa yang bahkan belum punya peta.

Melalui lembaran surat kabar seperti Medan Prijaji yang digerakkan Tirto Adhi Soerjo, atau tulisan tajam para bumiputera di berbagai buletin pergerakan, pers menjadi tempat tatkala rasa sakit mulai menemukan bahasanya. Orang-orang yang selama berabad-abad dipaksa menunduk, tibat-tiba punya kesadaran yang menghentak. Sadar bahwa penderitaan mereka bukanlah garis takdir, tapi ketidakadilan yang bisa digugat. 

Sejarah mencatat, kemerdekaan Indonesia tak dimulai dengan letusan senapan. Tapi diawali dengan huruf-huruf yang dicetak dengan tinta murah di atas kertas yang lekas menguning. Mereka tak sekadar menyampaikan kabar. Tapi karya jurnalisme kala itu adalah undangan untuk bermimpi bersama. Sebuah jembatan tak terlihat yang menghubungkan kesepian satu jiwa dengan jiwa lainnya di seberang pulau.

Pers sebelum kemerdekaan adalah sebuah eksperimen radikal tentang eksistensi. Sebelum orang-orang mengenal batas geopolitik bernama Hindia Belanda yang hendak runtuh, mereka terlebih dahulu mengenal penderitaan yang sama. Terjalin kalimat menggugah yang dieja lewat obrolan di warung kopi, di trem, dan di sudut pasar.

Masa-masa itu dilukiskan sastrawan dan novelis terkemuka Pramoedya Ananta Toer (1925-2006), dalam tetraloginya sebagai "zaman moderen."  Wujud fajar terindah ketika rakyat kebanyakan mulai menyadari bahwa dunia tak lagi digerakkan oleh titah para raja atau dongeng purba. Melainkan dihidupkan oleh kekuatan huruf yang digandakan. 

Kata-kata bertindak seperti jembatan sekaligus jurang. Pada masa itu, pers adalah jembatan yang rapuh namun berani. Surat kabar seperti Medan Prijaji bukan sekadar perusahaan yang mengejar laba, tapi sebuah maklumat kemanusiaan. Ia menyatakan bahwa ada sebuah subjek hukum baru yang sedang lahir: bumiputera yang bisa membaca, menggugat, dan tak lagi menerima kutukan kolonial sebagai takdir absolut.

Sejarah kata-kata selalu diikuti bayang-bayang sensor. Sejak awal, penguasa—Gubernur Jenderal Batavia atau Residen di pedalaman—memiliki ketakutan purba terhadap teks. Mereka tahu bahwa selembar kertas yang memuat kebenaran lebih berbahaya ketimbang sepasukan infanteri. Maka lahirlah Persbreidel-Ordonnantie, peraturan pengekangan atau pemberangusan pers yang diterbitkan oleh pemerintah kolonial di masa Gubernur Jenderal B.C.de Jonge pada 7 September 1931. Aturan ini dibuat untuk membungkam pergerakan nasional dan suara kritis pribumi di surat kabar atau majalah yang dianggap mengganggu ketertiban umum. 

Ada kepedihan yang mendalam di setiap baris kalimat yang lolos dari sensor ketat pemerintah kolonial. Para jurnalis masa itu tahu benar bahwa sebuah metafora yang salah atau kritik yang terlalu telanjang bisa gawat. Bukan mustahil berujung pada pengasingan di tanah pembuangan yang jauh dan sunyi. 
Namun, ketakutan selalu kalah oleh kerinduan akan martabat. Di bawah bayang-bayang hukum kolonial yang angkuh, surat kabar bertindak sebagai cermin retak yang mencoba menyatukan kembali wajah sebuah bangsa yang terpecah-belah. Para pahlawan kuli tinta ini terus bergerak dan menerjang zonder mengkalkulasi resiko perjuangan. 

Sebelum senjata angkat bicara di medan laga, pena-pena jurnalisme pra-kemerdekaan telah terlebih dulu merebut ruang paling krusial dalam sejarah. Ruang di dalam kepala dan hati manusia yang mulai berani mencintai kebebasan. Dan hebatnya, pers pada masa itu bukanlah industri, melainkan perpanjangan detak jantung revolusi.
Wartawan di era perjuangan yang tak sekadar melaporkan peristiwa. Mereka turut mempertaruhkan leher. Kata-kata di ujung pena menjadi peluru penangkis lupa. Di sinilah pers menanam akarnya yang paling dalam sampai kini. Bahwa pers dilahirkan bukan untuk menyenangkan kekuasaan. Tapi untuk merawat ingatan kolektif sebuah bangsa yang merdeka.

Mari kita kenang Mas Marco Kartodikromo. Dalam sejarah pers kita, ia adalah sosok yang barangkali paling merepresentasikan watak pers yang "binal" dan tak kenal kompromi. Baginya, jurnalisme bukan teknik menulis yang santun untuk menyenangkan para priayi dan opsir Belanda. Menulis adalah sebuah tindak pembangkangan sipil. 

Ketika ia keluar masuk penjara karena tulisan-tulisannya di Doenia Bergerak, Marco menunjukkan bahwa penjara yang sebenarnya bukanlah dinding jeruji besi di Semarang atau Weltevreden. Penjara sejati baginya berupa ketundukan pada bahasa penguasa. Ia memilih merdeka dalam kata-kata, meskipun tubuhnya harus terkekang.

Di sini kita melihat sepotong paradoks sejarah: pers tumbuh justru ketika ia ditekan—bahkan justeru tekanan ini memurnikan motivasi. Ketika Republik memasuki masa revolusi fisik setelah Agustus 1945, situasinya menjadi lebih dramatis dan berdarah. Tinta di ruang redaksi bercampur dengan bau mesiu di jalanan. 

Ketika Sukarno dan Hatta membacakan teks proklamasi di Pegangsaan Timur, niscaya takkan pernah menjadi kenyataan historis bagi dunia luar tanpa jari-jari kurus para telegrafis dan wartawan muda yang menyebarkannya menembus blokade musuh. Kedaulatan Rakyat di Yogyakarta, Merdeka di Jakarta, juga koran-koran lainnya di pelbagai kota, bekerja di bawah bayang-bayang bayonet Inggris dan Belanda. 

Wartawan masa itu adalah sejenis makluk hibrida yang aneh. Mereka memegang pena di tangan kanan dan granat atau mungkin juga kelewang di tangan kiri. Bagi mereka, kemerdekaan bukan sekadar hilangnya bendera triwarna Belanda dari tiang tertinggi di gedung-gedung gubernur. Kemerdekaan adalah hak sepenuhnya untuk merumuskan diri sendiri. Hak untuk mendefinisikan siapa "kita."

Pers di era revolusi adalah ruang publik yang luar biasa hidup. Tempat perdebatan tentang bentuk negara. Perdebatan tentang kebudayaan nasional, Marxisme, Islamisme, dan Liberalisme. Semuanya berlangsung dengan intensitas luar biasa. Teks menjadi medan pertempuran gagasan yang jujur. Taruhannya bukan sekadar eksistensi korporasi, melainkan masa depan eksperimen sosial bernama Indonesia.

Di Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, dan Medan, surat kabar seperti Merdeka, Kedaulatan Rakyat, hingga kantor berita Antara menjadi corong yang menyebarkan api proklamasi ke pelosok-pelosok kampung. Rakyat berkumpul di bawah lampu minyak, mendengarkan seseorang membacakan lembaran berita dengan suara bergetar. Membaca koran pada masa revolusi adalah sebuah ritus politik untuk menegaskan identitas baru: bahwa mereka bukan lagi kawula jajahan, namun warga republik yang berdaulat.

Sejarah mencatat ketika para wartawan masa itu merangkap menjadi pejuang. Mereka tak hanya duduk di belakang meja redaksi, tapi juga memanggul senjata. Atau menyelundupkan pamflet di tengah kepungan patroli musuh. Tinta yang dicetak di atas kertas koran itu sering kali harus ditebus dengan nyawa. Apalagi tentara Sekutu dan NICA memandang mesin cetak sama berbahayanya dengan senapan laras panjang. 

Ketika ibu kota harus mengungsi ke Yogyakarta, pers ikut pula bermigrasi. Hal ini menegaskan bahwa di mana pun Republik berada, suara kebebasan tak boleh senyap. Kalimat yang dipilih para pers pejuang dalam tajuk rencana tidak dirancang untuk membuai atau mencari aman. Tapi untuk membakar perlawanan dan merawat keyakinan bahwa kemerdekaan bukanlah sebuah ilusi. 

Pers di era revolusi pada akhirnya meletakkan sebuah batu yang kokoh bagi jurnalisme Indonesia. Bahwa pers lahir bukan dari kemapanan modal atau restu penguasa. Melainkan dari komitmen suci untuk membela kemanusiaan dan kemerdekaan berekspresi serta menyatakan pendapat yang terus-menerus harus diperjuangkan.*