Warisan Gobel, Kembalikan Politik Luhur

SELASA 18 Agustus 2026 adalah peringatan empat puluh hari Rachmat Gobel. Pengusaha merangkap politisi Partai Nasdem ini berpulang 16 Juli 2926. Selama tujuh hari tahlilan di rumah Rachmat Gobel di kawanan Tebet, terus dijubeli warga, termasuk politisi dan rekan bisnis.
Saya beberapa kali bertemu dengan Rachmat Gobel. Terakhir bertemu di Restoran Plataran bersama Kepala Kwarnas Pramuka Komjen (Pol/Purn) Budi Waseso menjelang hari Pramuka tahun lalu. Keduanya membahas jambore Pramuka di Gorontalo. Pramuka – organisasi kepanduan— tampak kehilangan pamor. Hampir tak ada pemberitaan soal Pramuka. Gobel memancing bagaimana agar Pramuka bisa kembali relevan dengan situasi yang terus berubah.
Saya mencoba memahami Gobel dari buku Teknokrasi yang ditulis Nasihin Masha, mantan Peminpin Redaksi Republika, yang menjadi staf khusus Gobel. Saya pun mengundang Nasihin untuk ngobrol di Ruang Tamu BacktoBDM.  Dalam bukunya Nasihin menulis obsesi Gobel untuk menjadikan politik ke jati dirinya, sebuah kontrak sosial antara rakyat dan para wakilnya. Sebuah perjanjian luhur antara rakyat dan para wakilnya. Kontrak sosial rakyat dan elite ini yang saat ini tercederai. Ada jarak antara rakyat dan para wakilnya. Situasi ini terbaca oleh Ketua DPR Puan Maharani. “DPR dan rakyat tak semestinya tidak dipertentangkan,” kata Puan dalam pidato di DPR, 14 Agustus 2026.
Diskoneksi. Itu satu kata kunci politik Indonesia saat ini. MPR, DPR, DPD seakan menjadi cabang dari kekuasaan eksekutif. Dalam bahasa Nancy Bermeo inilah executive aggrandizement atau penggelembungan kekuasaan eksekutif. Nancy Bermeo (2016) dalam  "On Democratic Backsliding." Journal of Democracy, menyebut: executive aggrandizement adalah proses bertahap ketika eksekutif (presiden atau perdana menteri) memperluas kekuasaannya dengan cara-cara yang tampak legal atau konstitusional, tetapi secara perlahan melemahkan mekanisme checks and balances, lembaga pengawas, dan oposisi.
Sukidi dalam orasi kebudayaan, “Merdeka dari Fasisme” menyebut kepemimpinan tiran dengan menyatukan kekuasaan dalam genggaman segelintir orang adalah salah satu dari cisi Fasisme. 
Nasihin menangkap salah satu penyebab terjadi keterputusan antara elite dan rakyat adalah politik transaksional atau politik uang. Bahkan Gobel pernah mengatakan, mengapa harga manusia lebih murah dari seekor kambing.
Nasihin mengungkapkan betapa Gobel sangat anti terhadap politik uang atau money politics. Anti politik uang itu bukan hanya diyakini dalam bentuk prinsip, namun juga dalam praktik di lapangan. Di dapilnya, Gorontalo, “serangan fajar” dikenal dengan istilah mea-mea (merah-merah atau warna uang Rp100.000) dan biu-biu (biru-biru atau warna uang Rp50.000).
Ketika Gobel mencalonkan diri menjadi anggota DPR, di malam sebelum hari pencoblosan, ia menyampaikan pada seluruh tim kampanye agar mereka pulang dan beristirahat, tidak ada uang yang perlu mereka sebar di waktu subuh. “Kalian tenang saja silakan pulang tidur dengan nyenyak. saya tidak akan melakukan itu dan kalau memang saya tidak dipilih ya sudah berarti bukan takdir saya,” kata Nasihin meniru apa yang disampaikan Rachmat Gobel.
Gobel meyakini, money politics adalah hal yang sangat tidak elok untuk dilakukan. Pertama, melanggar hukum, bertentangan dengan aturan perundang-undangan. Kedua, merendahkan martabat dan harga diri manusia yang pada dasarnya mulia. Ketiga, tidak sepadan antara nilai uang yang diberikan dengan harga suara atau kepercayaan masyarakat yang didapatkan.
“Katakanlah Anda dapat Rp500.000— padahal enggak ada kan yang namanya amplop Rp500.000, ada yang 100, ada yang 50, ada yang berapa. Katakan Rp.500.000 itu dibagi 5 tahun (satu) periode. Berarti per tahun Rp100.000. Bagi hari, 365 hari. (Hasilnya) Per hari 1 liter beras pun kata beliau itu enggak dapat. Sekarang saya tanya harga kambing berapa? Oh, sekian juta, sekian ini. Jadi mengapa Anda lebih murah daripada kambing?” Nasihin masih menirukan ucapan Gobel.
Lagi pula, hak politik setiap warga negara telah dijamin oleh konstitusi. Lalu, atas dasar apa kandidat politik harus membayar untuk mendapat suara dan rakyat menjual suaranya demi mendapat sedikit rupiah?
Setelah obrolan saya di Youtube dengan Nasihin tersiar, salah seorang mantan pimpinan partai politik asal Gorontalo menghubungi saya dan memberikan perspektif lain soal politik uang di Gorontalo.
Politik uang adalah masalah besar dari sistem kepartaian di negeri ini. Realitas itu kian didorong dengan korporatisme politik dan industrialisasi politik. Partai politik telah berubah menjadi korporasi politik, dimana politisi adalah pekerja-pekerja politik. Bahkan dalam perspektif Katz dan Mair, partai politik telah berubah menjadi partai kartel yang hanya memikirkan bagaimana partai mendapat akses terhadap sumber daya negara. Akibatnya adalah diskoneksi antara DPR dan rakyatnya.
Mengembalikan politik pada jatinya dirinya sebagaimana diimpikan Gobel membutuhkan energi besar untuk mengubah sistem kepartaian di Indonesia. Keinginan Puan Maharani agar DPR dan rakyat tak dipertentangan membutuhkan revolusi dalam tubuh DPR agar anggota DPR otonom dan mandiri dalam menyuarakan kehendak rakyat, bukan terjebak pada oligarki kepartaian atau cenderung menunggu arah angin poliitk daru penguasa DPR.*