Acara Resepsi, Dari Suharto ke Prabowo

PADA zaman Orde Baru saya pernah dengar cerita bahwa Presiden Soeharto menolak menghadiri acara resepsi pernikahan yang dihadiri Anggota Petisi 50. Masa itu banyak pejabat yang masih bekerja untuk Soeharto tapi juga dekat dengan tokoh tokoh Petisi 50.

Pihak pengundang yang ketakutan segera menghapus daftar anggota Petisi 50 dalam acara keluarganya. Ada keluarga yang punya hajat sowan kepada Jendral Hoegeng dan Ali Sadikin - dua tokoh kondang petisi 50 -  untuk minta maaf karena  tidak mengundang mereka. 

Ada yang mengatur jam kunjungan. Misalnya Soeharto datang pada resepsi pagi, para anggota petisi 50 datang malam hari. Atau sebaliknya.

Yang juga saya saksikan sendiri selaku wartawan peliput, Kak Seto Mulyadi harus menghapus daftar anak anak TK cucu cucu dari keluarga Petisi 50 dalam acara di Taman Mini pada acara yang dihadiri Ibu Tien Soeharto. 

Dengan gemetar Kak Seto curhat, "Anak anak TK itu salah apa, Mas? Bagaimana saya harus menyampaikan kepada orangtuanya? Kepada kakeknya? "

Di zaman Orde Baru, setelah reformasi, saya saksikan sendiri, seorang Gubernur mengamuk hebat karena dalam satu acara diatur duduk bersebelahan dengan mantan Cagub pesaingnya. "Masak saya didudukkan sebelahan sama dia?" Teriaknya dengan emosi tinggi pada penyelenggara. 

Senior saya yang jurnalis selaku Ketua Panitia tak menyangka bahwa gubenur terpilih itu masih mendendam pada rivalnya. Padahal dia yang menang.

Bukan rahasia lagi ada mantan presiden yang enggan ketemu mantan presiden yang lain dalam suatu acara, baik resmi atau tidak resmi. Tanpa menyebut nama pun Anda sudah tahu karena itu terjadi 10 tahun terakhir ini .

Dari pengalaman-pengalaman itu saya belajar satu hal: pejabat VVIP dan lingkaran protokolnya bukan orang yang pasif dalam menentukan siapa yang duduk di sebelahnya, siapa yang mendampinginya, dan siapa saja yang hadir dalam sebuah acara.

Ada begitu banyak cara untuk menghindari seseorang tanpa harus membuat penolakan itu menjadi berita.

Karena itu, saya sulit menerima kesimpulan bahwa Prabowo menghindari Jokowi atau menjauhi Jokowi karena terbebani oleh politik Jokowi. Bukankah dalam berbagai momentum yang justru sangat simbolis — termasuk peringatan kemerdekaan —Prabowo berada diapit Jokowi dan Gibran? Mereka juga hadir bersama dalam momentum sakral lainnya.

Tentu saja, duduk bersama tidak otomatis berarti selalu sejalan secara politik. Politik terlalu kompleks untuk dibaca sesederhana itu. Tetapi sejarah mengajarkan saya bahwa enggan bertemu, menolak didudukkan bersama, atau sengaja mengatur jarak justru sering menjadi bahasa politik yang lebih jelas daripada seribu pernyataan.

Maka ketika kebersamaan itu terus-menerus diperlihatkan dalam ruang publik, saya lebih memilih membaca fakta yang terlihat daripada mengikuti rumor yang dikarang bebas oleh pengamat sambil lalu. *