Bangsa Terlalu Sibuk Politik…

ADA satu kutipan menarik dari Prof Elwin Tobing. Elwin adalah profesor ekonomi dari Cafornia State University Fullerton. Ia tinggal di Amerika Serikat.  Sudah 31 tahun lalu ia tinggal di sana. Saat berada di Jakarta,  saya mengundang Elwin untuk ngobrol di podcast saya: Ruang Tamu BacktoBDM. Demikian kutipannya:
“…kita menaruh tujuan ke langit, but kita enggak lihat kita di mana. Ini teori saya, kita juga tidak aware tujuan kita itu sebetulnya sulitnya seperti apa, jadi kita seperti terombang-ambing di atas jargon. Wah, kita Indonesia emas nih. As if like easy to get there but actually it’s a lot of hard work and a lot of revolution yang harus dilakukan untuk itu,”
Pemimpin negeri ini  telah lama menarasikan Indonesia akan menuju masa keemasan di tahun 2045. Mereka menyebutnya sebagai Indonesia Emas 2045. Namun, realita di lapangan masih menunjukkan banyak hal yang jauh bertolakbelakang dengan keemasan yang dijanjikan itu. Padahal, menuju 2045 kita hanya memiliki sisa waktu 19 tahun saja.
Jika kita berbicara soal kemakmuran rakyat, rakyat kita masih banyak yang hidup di bawah garis kemiskinan, terlilit utang online, terlibat judi. Soal pendidikan, hanya segelintir kecil dari masyarakat  yang mengenyam bangku pendidikan tinggi. Sisanya, masih banyak yang hanya tamat pendidikan dasar. Belum lagi soal korupsi, kolusi dan nepotisme, kerusakan lingkungan, ketimpangan ekonomi, banyak orang masih sulit membayangkan Indonesia Emas yang diperkenalkan oleh pemerintah.
Mimpi Indonesia Emas
Soal Indonesia Emas, bagi Elwin,  adalah tujuan besar yang diciptakan tanpa kita melihat di mana posisi kita berada. “Kita taruh tujuan yang kita tidak bisa bandingkan dengan sekarang, seperti kita menaruh tujuan ke langit, but kita enggak lihat kita di mana. Ini teori saya, kita juga tidak awaretujuan kita itu sebetulnya sulitnya seperti apa, jadi kita seperti terombang-ambing di atas jargon. Wah, kita Indonesia emas nih. As if like easy to get there but actually it’s a lot of hard work and a lot of revolution yang harus dilakukan untuk itu.”
Lebih jauh, di Indonesia berlaku pemahaman, jika target sudah ditetapkan seolah-olah solusi sudah ditemukan. Padahal, bagi Elwin kita masih amat jauh dari titik menemukan solusi bagi persoalan dalam negeri. Target yang ditetapkan saja bisa dikatakan tidak realistis, mengingat kondisi Indonesia yang masih memerlukan banyak perhatian dan perbaikan di banyak bidang.
“(Targetnya) Tidak realistis. Dan kita seperti menganggap bahwa adanya target seperti sudah menjawab situasi,” kata dia.
Padahal, antara realita dan target itu terdapat banyak pekerjaan rumah dan tantangan yang harus diselesaikan. Ingin menjadi negara maju, negara bertaraf global, namun tidak melakukan hal-hal yang mendukung untuk menjadikan negaranya seperti apa yang dicita-citakan. Kita bisa menentukan titik awal dan akhirnya, namun melupakan apa yang ada di bagian tengahnya.
Kembali pada target yang dinilai tidak realistis, Elwin coba mengomparasikan skor PISA antara Indonesia dengan Korea Selatan, negara yang sama-sama merdeka pada Agustus 1945. Skor PISA merupakan asesmen global untuk mengukur literasi membaca, matematika, dan sains siswa berusia 15 tahun. Skor ini menunjukkan  seberapa baik siswa mampu menerapkan pengetahuan untuk memecahkan masalah di kehidupan nyata.
Skor PISA Indonesia di tahun 2022 adalah 1.108, menempatkan Indonesia di posisi ke 69 dari total 80 negara yang ikut dalam pemeringkatan. Sementara Korea Selatan, negara yang memiliki waktu start kurang lebih sama dengan Indonesia, skor PISA-nya sebesar 1.570 dan berada di peringkat 5, di bawah Singapura, China, Taiwan, dan Jepang.
“Anak-anak kita umur 15 tahun 80 persen masih kapasitas minimum. Jadi kalau skor 1 sampai 6, 80 persen kita masih di bawah 2, kurang dari 1 persen di atas 3. Korea Selatan di atas 3 itu sudah 24-25 persen. 2045 (pemerintah Indonesia) mengatakan PISA kita akan melampaui Korea sekarang,” jelas  Elwin.
Baginya, target itu terlalu muluk dan cenderung tidak masuk akal. Secara poin, Indonesia dan Korea Selatan terpaut 462 poin. Padahal, untuk meningkatkan poin itu dibutuhkan sistem dan kualitas pendidikan yang jauh lebih baik.
China memerlukan waktu satu generasi untuk meningkatkan kualitas pendidikannya, itupun dilakukan dengan cara yang serius. Indonesia? “Kalau seperti sekarang berjalan apa adanya ya, 100 tahun juga enggak tercapai. So we put the target so high dan kita tidak melakukan konsolidasi dan mobilisasi sumber daya bagaimana mencapai itu,” sebut  Elwin.
Kita pandai memasang target, membuat jargon, tapi kita tidak bisa menentukan di mana posisi kita sekarang, apa permasalahan yang dihadapi, dan apa saja yang harus dilakukan untuk memperbaikinya, apa yang kita perlukan.
Hal Fundamental Tak Terselesaikan
Bagi Elwin, Indonesia tidak menyelesaikan hal-hal fundamental yang seharusnya sudah diselesaikan. Salah satunya soal menentukan dasar ekonomi kita. Dulu, Presiden Soeharto bertekad akan menjadikan Indonesia sebagai negara industri berbasis pertanian yang tangguh. Pertanian yang tangguh itu benar-benar dibangun, Indonesia bisa swasembada beras. Pelan-pelan, industri mulai dikembangkan.
Rezim Orde Baru serius merencanakan dan mengeksekusi rencana itu, terlepas dari sempurna atau tidak eksekusi di lapangan. Misalnya mereka menyusun Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) dan pembangunan jangka panjang 25 tahun. Soeharto juga selalu menekankan pembangunan ekonomi sosial dalam pidato-pidatonya.
Sayangnya, di akhir 1990-an Indonesia turut terdampak krisis moneter saat aspek industri belum selesai terbangun dengan tangguh. Pasca krisis, kita tidak ada perbaikan signifikan. Skor PISA 2000 dan 2022 sama, KKN masih ada, dan seterusnya.
“Jadi kita belum recover dari suasana 99-98. Belum recover mentally, belum recover secara konseptual Indonesia mau ke mana, tetapi ada ombak yang besar ini, kekuasaan dibungkus democracy, politics, dan segala macam,” ujar penulis buku Indonsian Dream itu.
Para elite negara kini sibuk dengan urusan elektoral, urusan politik lima  tahunan. Mereka tak lagi memikirkan soal arah perjalanan bangsa secara serius. Demokrasi hanya dijadikan bungkus, pemanis, bukan produk utama yang mereka usahakan. Misalnya pemilu, proses pemungutan suara mungkin benar mencerminkan demokrasi, pemilu masih rutin digelar 5 tahun sekali. Rakyat berhak menentukan sendiri siapa yang akan menjadi pemimpinnya. Namun bukan itu yang menjadi arena utama kerja para politisi hari ini. Mereka akan sibuk melakukan berbagai cara yang cenderung menyimpang, demi memenangkan pemilu yang ada. Kita tidak bisa menyangkal lazimnya praktik politik uang, represi, pengerahan aparat, atau penggiringan opini yang dikerjakan demi mendapatkan suara rakyat.
“Makanya kita agak lelah ini setiap lima tahun we talk about kekuasaan. Kita bicara politik, demokrasi kekuasaan. Lupa ini yang the main thing bagaimana membangun Indonesia sosio-ekonominya,” ujar  Elwin. *