Debasement

ABE Shinzō adalah salah satu pemimpin paling berpengaruh dalam sejarah modern Jepang. Ia menjadi perdana menteri terlama, melahirkan strategi ekonomi Abenomics, dan mendorong revisi konstitusi pasifis Jepang.

Abe tidak dikenal sebagai politikus yang gemar menghamburkan cacian. Namun, ia kerap menyudutkan lawan melalui insinuasi bahwa mereka tidak patriotik, menyebarkan informasi palsu, atau mengancam stabilitas negara.
Bahasanya rapi. Nadanya tenang.
Tetapi martabat lawannya pelan-pelan dikurangi.

Nakahara (2023) menyebut gaya ini sebagai well-mannered debasement: perendahan yang dilakukan dengan tata krama. Tidak terdengar seperti penghinaan, tetapi bekerja seperti penghinaan.
Inilah kecanggihan bahasa politik. Seseorang tidak perlu berkata, “Anda bodoh,” untuk membuat orang lain terlihat bodoh.

Ia cukup berkata, “Mungkin beliau belum memahami persoalannya secara utuh.” Kalimatnya sopan, tetapi pesannya sampai: pendapat orang itu tidak layak untuk dipertimbangkan.

Para peneliti menyebut cara seperti ini sebagai debasement language. Bentuknya tidak selalu berupa makian. Kadang hanya sindiran, humor, pelabelan, atau insinuasi yang pelan-pelan mengurangi martabat lawan (Feldman, 2023).

Jair Bolsonaro dari Brasil memilih cara yang lebih terang-terangan. Dalam berbagai siaran langsung, ia menggunakan hinaan dan bahasa ofensif terhadap lawan politik, aktivis, serta kelompok sosial tertentu. Anehnya, kekasaran itu justru dianggap sebagian pendukungnya sebagai bukti kejujuran. Logikanya sederhana: kalau bahasanya kasar, berarti orangnya jujur. Padahal, orang bisa kasar sekaligus berbohong. Ketidaksantunan bukan sertifikat kejujuran.

Rodrigo Duterte di Filipina menggunakan paternalistic cussing, yaitu cacian yang dibungkus dengan citra seorang bapak yang keras karena peduli. Kemarahannya kemudian dibaca sebagai ketegasan, kredibilitas, dan keberpihakan kepada rakyat.

Orang tidak selalu direndahkan dengan makian. Kadang-kadang, ia direndahkan dengan kalimat sopan yang diucapkan dari jabatan sangat tinggi.

Nama tokohnya berbeda. Gaya bahasanya berbeda.
Namun, rumusnya sama: kecilkan martabat orangnya agar kita tidak perlu menjawab gagasan mereka.

Indonesia tentu tidak kebal terhadap kecenderungan tersebut. Salah satu contohnya terlihat dalam pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa ketika menanggapi demonstrasi:

“Itu kan suara sebagian kecil rakyat kita. Kenapa mungkin sebagian ngerasa keganggu, hidupnya masih kurang, ya? Once saya ciptakan pertumbuhan ekonomi 6%–7%, itu akan hilang dengan otomatis. Mereka akan sibuk cari kerja dan makan enak dibandingkan mendemo.”

Sekilas, kalimat itu dapat dibaca sebagai optimisme terhadap pertumbuhan ekonomi. Jika ekonomi tumbuh, lapangan kerja meningkat dan ketidakpuasan masyarakat berkurang.

Namun, bahasa tidak hanya membawa apa yang dikatakan. Bahasa juga membawa pandangan terhadap orang yang dibicarakan.
Pertama, frasa “suara sebagian kecil rakyat” mengecilkan arti kelompok demonstran. Padahal, demokrasi tidak mensyaratkan bahwa sebuah keluhan harus disampaikan oleh jutaan orang sebelum layak didengar.

Kebakaran tetap harus dipadamkan meskipun baru terjadi di satu rumah. Kita tidak perlu menunggu sampai satu kampung terbakar untuk menganggapnya sebagai masalah.

Kedua, ungkapan “hidupnya masih kurang” mereduksi ketidakpuasan politik menjadi persoalan pribadi. Orang dianggap turun ke jalan bukan karena melihat ketidakadilan atau menolak kebijakan, melainkan karena hidupnya belum cukup nyaman.
Ketiga, anggapan bahwa demonstrasi akan hilang setelah pertumbuhan mencapai 6–7 persen menempatkan manusia sebagai makhluk yang hanya digerakkan oleh urusan perut. Beri pekerjaan dan makanan enak, lalu kritik akan selesai.

Padahal, tidak semua orang turun ke jalan karena belum makan enak. Ada yang turun karena haknya dilanggar, kebijakan dianggap tidak adil, atau suaranya tidak menemukan ruang dalam proses pengambilan keputusan.
Di sinilah debasement bekerja secara licin. Demonstrasi tidak dilarang, tetapi maknanya berkurang.

Pengunjuk rasa tidak dibungkam secara langsung. Mereka hanya digambarkan sebagai sekelompok kecil orang yang akan berhenti berisik setelah hidup mereka menjadi lebih nyaman.

Retorika semacam ini mendelegitimasi protes, memperdalam polarisasi, dan menyuburkan demokrasi transaksional. Seolah-olah rakyat akan berhenti menuntut transparansi, keadilan, dan akuntabilitas selama mereka memiliki pekerjaan dan bisa makan lebih enak.

Purbaya kini memiliki utang retoris. Ia harus membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi 6–7 persen benar-benar dapat diwujudkan dan dinikmati secara luas.
Namun, jika angka itu tercapai, masih ada satu pertanyaan yang harus dijawab: apakah demonstrasi benar-benar hilang karena rakyat lebih sejahtera, atau tetap ada karena manusia tidak hanya membutuhkan pekerjaan dan makanan?
Sebab, manusia juga membutuhkan keadilan, penghormatan, dan hak untuk didengarkan.
Boleh jadi, rakyat turun ke jalan bukan karena belum makan enak.
Melainkan karena terlalu lama dianggap tidak memiliki sesuatu yang penting untuk dikatakan..

RUJUKAN 
Feldman, O. (Ed.). (2023). Debasing political rhetoric: Dissing opponents, journalists, and minorities in populist leadership communication. Springer. https://doi.org/10.1007/978-981-99-0894-3