Di atas Garis Kemiskinan, di Bawah Garis Kecemasan

SUATU hari di atas mobil sewaan daring.
Saya ngobrol dengan pengemudinya. Itulah cara saya menangkap denyut kehidupan pengemudi mobil daring. Saya senang mengobrol dengan pengemudi. Mereka sering menjadi jendela kecil untuk membaca keadaan negeri.

Dalam perjalanan menghadiri pembukaan Rumah Makan Bu Ageng milik keluarga Butet Kartaredjasa di Cempaka Putih, pengemudi yang saya tumpangi ternyata berasal dari Serang, Banten. Pelat mobilnya masih berawalan huruf A.

“Di Serang sudah susah, Pak,” katanya pelan. “Saya ke Jakarta mengejar cicilan mobil.” Setiap bulan ia harus membayar sekitar Rp2,5 juta. Jika tetap beroperasi di Serang, penghasilannya tidak cukup. Maka ia memilih “ngalong” di Jakarta.

Tidur di SPBU. Kadang di stasiun. Menunggu order berikutnya. Mobil lain berjejer. Bukan sedang antre penumpang. Tetapi sedang menghemat bensin. Kalau terus berputar, penghasilan habis di jalan. Order semakin sedikit. Pengemudi semakin banyak. Potongan aplikasi tetap besar.

Saya juga mendengar keluhan serupa dari sopir taksi. “Kapan keadaan seperti ini selesai, Pak?” Pertanyaan itu sederhana. Tetapi saya tidak punya jawaban.
Pekan yang sama, Badan Pusat Statistik mengumumkan kabar yang menggembirakan. Jumlah penduduk miskin kembali menurun. Pada Maret 2026, penduduk miskin di perkotaan berkurang sekitar 350 ribu orang dibandingkan September 2025. Di desa juga turun sekitar 80 ribu orang.

Secara statistik, arah kebijakannya tampak benar. Namun statistik sering tidak mampu menangkap kegelisahan. BPS mendefinisikan seseorang miskin apabila pengeluarannya berada di bawah Rp669.235 per kapita per bulan. Untuk keluarga beranggotakan empat orang, garis kemiskinan itu sekitar Rp2,68 juta per bulan.

Artinya, keluarga yang pengeluarannya sedikit di atas angka tersebut tidak lagi dikategorikan miskin. Padahal mereka masih harus membayar kontrakan, cicilan, sekolah anak, ongkos transportasi, biaya kesehatan, dan menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok. Secara statistik mereka tidak miskin. Tetapi kehidupan mereka tetap rapuh.
Amartya Sen mengingatkan bahwa kemiskinan bukan sekadar kekurangan pendapatan. Kemiskinan adalah ketiadaan kapabilitas—ketidakmampuan seseorang menjalani kehidupan yang ia anggap layak.
Kelompok seperti sopir daring itu sebagai precariat. Mereka bekerja. Mereka menghasilkan pendapatan. Namun hidup tanpa kepastian. Hari ini ada order. Besok belum tentu. Hari ini bisa membayar cicilan. Bulan depan belum tentu. Mereka tidak miskin menurut statistik. Tetapi hidup dalam ketidakpastian setiap hari. Barangkali inilah wajah baru kemiskinan Indonesia. Bukan semata kemiskinan absolut. Melainkan kerentanan ekonomi.

Masalah Indonesia hari ini juga bukan hanya kemiskinan. Yang semakin terasa adalah kesenjangan. Data CELIOS menunjukkan kekayaan 50 orang terkaya di Indonesia setara dengan kekayaan sekitar 55 juta penduduk. Tanpa perubahan kebijakan, pada 2050 kekayaan 50 orang itu diperkirakan setara dengan kekayaan 111 juta warga Indonesia.

Jurang itu semakin lebar. Pertumbuhan ekonomi tetap penting. Tetapi pertumbuhan yang tidak diikuti pemerataan hanya memperbesar rasa ketidakadilan.
Tidak mengherankan apabila survei Ipsos menunjukkan Generasi Z justru menjadi kelompok yang paling cemas terhadap masa depan Indonesia. Yang paling mereka takutkan bukan perang. Bukan perubahan iklim. Melainkan korupsi, pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan. Empat dari lima kecemasan terbesar mereka adalah persoalan ekonomi. Artinya, yang sedang dipertaruhkan bukan hanya angka pertumbuhan. Melainkan rasa aman untuk menyusun masa depan.

Saya membayangkan keadaan ini seperti jerami yang mengering. Sekilas tampak tenang. Tetapi mudah sekali terbakar. Di satu sisi masyarakat menyaksikan praktik korupsi yang seolah tidak pernah berhenti. Jaksa pemberantas korupsi terseret perkara. Pegawai KPK terlibat pemerasan. Program Makan Bergizi Gratis pun tidak luput dari dugaan penyimpangan. Di sisi lain, mereka yang menyampaikan kritik justru diberi cap sebagai antek asing atau londo ireng. Padahal demokrasi membutuhkan ruang untuk mendengar suara mereka yang sedang gelisah.

Saatnya introspeksi diri....tak perlu banyak berpidato yang hanya menimbulkan luka sesama anak bangsa...
Barangkali itulah wajah baru Indonesia. Negeri yang semakin banyak dihuni orang-orang yang hidup dalam ketidakpastian dan kecemasan. Dan ketika rasa rentan itu bertemu dengan ketidakadilan, korupsi, serta ruang kritik yang semakin sempit, sejarah mengajarkan bahwa yang tumbuh bukan hanya kemiskinan.
Tetapi juga kemarahan sosial.