Juru Bicara Di Kursi Panas: Pelajaran dari Katie dan Syahganda

Hanya lima hari. Itulah waktu yang dimiliki Katie Zacharia untuk membuktikan kemampuannya sebagai juru bicara Gedung Putih, sebelum harus meninggalkan jabatan yang baru saja dipercayakan Presiden Donald Trump kepadanya.

Katie diumumkan sebagai pengganti Karoline Leavitt pada 9 Oktober 2026. Dia mulai bertugas Senin, 12 Oktober, dan sehari kemudian tampil dalam konferensi pers pertamanya di James S. Brady Press Briefing Room, Gedung Putih. Ruangan yang selama puluhan tahun menjadi panggung paling bergengsi sekaligus menegangkan dalam komunikasi politik Amerika Serikat itu ternyata tidak memberikan sambutan ramah bagi sang pendatang baru.

Penampilannya dinilai kurang meyakinkan. Katie terlihat gugup, beberapa kali kesulitan menjawab, dan hanya melayani tiga pertanyaan dalam konferensi pers yang berlangsung sekitar 14 menit.

Situasi yang membelitnya bertambah rumit ketika muncul persoalan kredensial profesionalnya. Trump sebelumnya memperkenalkannya sebagai pengacara, tetapi terungkap bahwa Katie tidak memiliki izin praktek hukum di Amerika Serikat dan belum lulus ujian profesi pengacara.

Jumat, 16 Oktober, Katie harus menerima kenyataan pahit itu: kehilangan jabatan. Trump mengaku telah menyarankan Katie mempertimbangkan kembali pekerjaannya. Sejumlah media melaporkan, penampilan perdana Katie dan persoalan kredensial profesionalnya memicu keputusan Trump untuk memberhentikannya. Katie pun mencatatkan rekor sebagai salah satu pemegang masa jabatan tersingkat dalam sejarah juru bicara Gedung Putih.

Kisah Katie menarik karena memperlihatkan betapa beratnya tanggung jawab seseorang yang dipercaya berbicara atas nama presiden. Loyalitas politik, kedekatan pribadi, dan kemampuan tampil percaya diri ternyata tidak cukup. Seorang juru bicara juga harus menguasai substansi, memiliki kepekaan politik, serta memahami konsekuensi dari setiap pernyataan yang disampaikannya.

Seorang presiden boleh memiliki visi besar dan kebijakan baik. Namun, komunikasi yang tidak tepat dapat mengaburkan pesan, bahkan menciptakan persoalan baru yang tak perlu terjadi.

Aktivis Masuk Istana

Peristiwa di Washington itu bisa disandingkan dan dibandingkan dengan perkembangan di Jakarta. Tokohnya adalah Syahganda Nainggolan (selanjutnya disingkat SN), yang tanggal 2 Oktober lalu dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom).

Tentu, kasus Katie dan SN memiliki perbedaan di sejumlah aspek. Namun, keduanya mengundang pertanyaan serupa: seberapa besar pengaruh kualitas seorang juru bicara terhadap kredibilitas presiden yang diwakilinya?

Saya mengenal SN sejak masa kuliah di ITB, lebih dari empat dasawarsa silam. Dia masuk tahun 1984, dua tahun setelah saya. Karena itu, saya memahami dia bukan orang asing dengan perdebatan politik, termasuk yang keras sekalipun. Pengalamannya sebagai aktivis dan pengamat politik memperkokoh karakternya yang terus terang, berani menyampaikan pendapat, dan tidak memusingkan basa-basi sehingga tak perlu membungkus kritik dengan bahasa diplomatis.

Karakter semacam itu tentu menjadi aset penting untuk memberikan sumbangsih dalam kehidupan demokrasi. Keberanian menyampaikan kritik merupakan kualitas yang dibutuhkan untuk mengimbangi kekuasaan. Namun, ketika seseorang memasuki pemerintahan, terlebih dipercaya menjadi salah satu wajah komunikasi presiden, tuntutan terhadap dirinya berubah secara mendasar. Dia tak lagi bebas berbicara sebagai individu. Setiap pernyataannya dapat dipersepsikan sebagai representasi sikap pemerintah, sekalipun bisa jadi tidak selalu demikian maksudnya.

Peralihan dari aktivis menjadi pejabat negara bukan perkara sederhana karena menuntut perubahan cara berpikir, bukan hanya perubahan jabatan. Seorang aktivis dimungkinkan menggunakan retorika tajam guna menggugah perdebatan. Di sisi lain, komunikator pemerintah dituntut mampu membangun pengertian, menjaga ketepatan informasi, dan memperhitungkan dampak politik maupun diplomatik dari setiap kata yang diucapkannya di ruang publik.

SN langsung dihadapkan pada jalan terjal dan berbatu sejak awal jabatannya. Dalam waktu kurang dari tiga pekan sejak pelantikannya, SN sudah menghadapi beberapa ujian yang memperlihatkan betapa tak mudahnya menjalani perubahan peran tersebut.

Algoritma Ataukah Isi Pesan?

Di hari pelantikannya, 2 Oktober, SN menyampaikan gagasan yang cukup menarik. Dia mengatakan Bakom akan mempelajari perkembangan algoritma dan kecerdasan buatan (_artificial intelligence_/AI), yang menurutnya dapat memengaruhi hubungan komunikasi antara presiden dan masyarakat.

SN merujuk pada pemikiran Yuval Noah Harari, sejarawan dan pemikir asal Israel yang dalam periode sekitar satu dasawarsa terakhir dikenal luas melalui karya-karyanya seperti _"Sapiens"; _"Homo Deus"_; dan _"Nexus"_. Menurut SN, tantangan komunikasi pemerintahan saat ini berkaitan dengan algoritma dan AI, sehingga Bakom perlu mempertimbangkan pembentukan tim khusus untuk mempelajarinya.

Namun, ada satu hal yang mengusik saya dari penjelasannya. SN mengatakan pemikiran Presiden Prabowo selama ini banyak mengalami distorsi akibat perkembangan AI dan teknologi digital. Bahkan, menurutnya, bagian yang paling sulit ditangkap masyarakat bukanlah program pemerintah, melainkan pemikiran presiden yang disebutnya sudah tepat karena sesuai amanat konstitusi. Dengan alasan seperti ini, Bakom akan membentuk tim khusus untuk mempelajari bagaimana algoritma dapat menciptakan jarak antara pemikiran presiden dan pemahaman masyarakat.

Saya tak mempertanyakan pentingnya memahami algoritma, terlebih perkembangan AI memang semakin besar pengaruhnya terhadap pembentukan opini publik. Rujukan SN kepada Harari juga relevan. Namun, saya agak tak sepakat dengan kesan bahwa persoalan komunikasi Prabowo terutama disebabkan oleh distorsi teknologi. Seolah-olah pesan dari presiden sudah cukup jelas dan tepat, tetapi mengalami gangguan dalam perjalanannya menuju masyarakat.

Banyak kalangan menilai bahwa persoalan yang lebih mendasar justru terletak pada gaya dan substansi komunikasi Prabowo sendiri. Dia memiliki gaya berbicara yang khas: bersemangat, ekspresif, sering panjang dan repetitif, serta sesekali bernada konfrontatif. Gaya seperti itu mungkin efektif membangkitkan semangat pendukungnya dalam forum politik. Namun, komunikasi seorang kepala negara menghadapi khalayak yang jauh lebih luas dan beragam. Apa yang efektif sebagai pidato politik belum tentu sama efektifnya untuk menjelaskan kebijakan pemerintahan, menjawab keresahan masyarakat, atau membangun kepercayaan publik.

Lebih jauh lagi, persoalannya bukan semata-mata bagaimana suatu pesan disampaikan, melainkan apa yang terkandung di dalamnya. Apakah argumentasinya cukup kokoh? Apakah pernyataannya didukung fakta dan data yang memadai? Apakah terdapat konsistensi antara satu pernyataan dan pernyataan berikutnya, serta antara apa yang dikatakan dengan kebijakan yang dijalankan?

Dalam teori komunikasi klasik Claude Shannon dan Warren Weaver, gangguan (_noise_) memang dapat menghambat penyampaian pesan. Namun, gangguan pada saluran komunikasi tak boleh dicampuradukkan dengan kelemahan pesan itu sendiri. Algoritma berpeluang memperbesar, memotong, atau membingkai ulang suatu pernyataan. Namun, apabila sejak awal pesan tersebut kurang jelas, argumentasinya lemah, atau nadanya tak sesuai situasi, maka upaya memperbaiki algoritma tak akan menyelesaikan persoalan mendasarnya.

Karena itu, saya berharap SN tidak hanya mengarahkan perhatian Bakom pada upaya memastikan pemikiran Prabowo sampai kepada masyarakat tanpa distorsi. Tugas yang lebih penting, dan mungkin lebih sulit, adalah membantu presiden memastikan pemikirannya sejak awal dikomunikasikan secara jernih, terukur, konsisten, dan meyakinkan.

Ini membutuhkan lebih dari sekadar kecanggihan teknologi. Diperlukan keberanian intelektual untuk memberikan masukan kepada presiden, termasuk ketika gaya penyampaian atau substansi pernyataannya sendiri perlu diperbaiki. Bagi seorang juru bicara, kemampuan memberikan masukan seperti itulah bentuk loyalitas yang paling berharga.

Ujian Konsistensi

Ujian berikutnya datang dari rekam jejak pernyataan SN sendiri, yakni mengenai Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sebelum masuk pemerintahan, SN dikenal cukup keras mengkritik Gibran. Dalam kanal podcast Refly Harun pada pertengahan September 2026, dia menyatakan sudah saatnya Gibran diganti sebagai wakil presiden. SN mempertanyakan kewibawaan dan kelayakan Gibran, termasuk mengaitkannya dengan kontroversi persyaratan pendidikan yang menjadi persoalan hukum dan politik. Dia juga berpendapat wakil presiden semestinya mampu membantu presiden menangani berbagai urusan pemerintahan secara substantif.

Pernyataan serupa kembali muncul dalam kanal podcast Bambang Widjojanto yang ditayangkan tanggal 25 September. Dalam kesempatan itu, SN membicarakan kemungkinan Mahkamah Konstitusi mendiskualifikasi Gibran, bahkan menyatakan akan menggunduli kepala dan berangkat umrah apabila kemungkinan tersebut benar-benar terjadi.

Namun, hanya berselang beberapa hari kemudian, SN dilantik menjadi Kepala Bakom dalam pemerintahan Prabowo-Gibran. Ketika rekaman pernyataan lamanya kembali beredar, SN memberikan klarifikasi di tanggal 6 Oktober. Dia menegaskan pendapat tersebut disampaikan ketika dirinya masih berada di luar pemerintahan. Setelah menjadi pejabat, katanya, dia harus mengikuti kebijakan presiden dan wakil presiden. 

Penjelasan itu dapat dipahami. Dalam sistem pemerintahan, seorang pejabat berkewajiban menjalankan kebijakan pimpinan dan menjaga kesatuan sikap kelembagaan. Tidak realistis mengharapkan seorang pembantu presiden terus-menerus mempertentangkan pendapat pribadinya dengan kebijakan resmi pemerintah.

Namun, ada persoalan yang tetap menarik direnungkan. Sampai di mana perubahan posisi kelembagaan dapat membenarkan perubahan sikap politik yang sebelumnya disampaikan dengan sangat tegas? Tentu seseorang berhak mengubah pendapat atau pendiriannya. Bahkan, kemampuan merevisi pandangan berdasarkan informasi dan tanggung jawab baru merupakan tanda kedewasaan intelektual. Namun, perubahan itu akan lebih mudah dipahami publik apabila disertai penjelasan alasan substantifnya, bukan semata-mata karena telah berada di dalam pemerintahan.

Persoalan Gibran kembali muncul ketika Rocky Gerung, yang kini menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden, menyarankan agar Gibran mengundurkan diri. Pernyataan Rocky disampaikan dalam acara podcast Akbar Faizal Uncensored yang ditayangkan pertama kali di tanggal 8 Oktober.

Setelah kemunculan Rocky itu, SN kemudian menghubunginya. Menurut pemberitaan, dia menyampaikan bahwa Rocky bersedia tidak mengulangi pernyataan serupa. Peristiwa ini menarik karena hanya beberapa pekan sebelumnya SN sendiri menyampaikan pandangan tak jauh berbeda mengenai kelayakan Gibran sebagai wakil presiden. Memang, posisi keduanya sekarang tidak sama persis. Namun, persoalannya bukan semata-mata mengenai perbedaan jabatan, melainkan bagaimana pemerintah memperlakukan kritik dari dalam lingkar kekuasaan.

Seorang juru bicara tentu boleh memberikan klarifikasi, menjelaskan posisi pemerintah, atau mengingatkan pembantu presiden lain mengenai pentingnya koordinasi komunikasi. Namun, upaya menjaga disiplin pemerintahan sebaiknya tidak menimbulkan kesan bahwa kritik terhadap pejabat tertentu harus dihentikan.

Bagi SN, persoalan ini semestinya bukan hal asing. Pengalaman panjangnya sebagai aktivis membuatnya memahami bahwa kritik tak harus diterjemahkan sebagai ancaman. Dalam banyak keadaan, kritik justru menjadi mekanisme koreksi yang dibutuhkan pemerintah.

Kisruh Asap ke Singapura

Kontroversi paling serius dari komentar SN terkait dengan persoalan kebakaran hutan dan lahan yang mengirimkan kabut asap ke Singapura dan Malaysia. Tanggal 10 Oktober, SN meminta negara tetangga memahami bahwa kebakaran hutan di Indonesia merupakan fenomena alam di luar kesalahan manusia. Dia kemudian berargumentasi bahwa Indonesia bukan hanya mengirimkan asap, melainkan juga oksigen yang dihasilkan hutan-hutannya.

Sebagian kalangan mungkin memahami semangat di balik pernyataan tersebut. SN ingin mengingatkan bahwa Indonesia memiliki kontribusi ekologis besar bagi kawasan dan tidak seharusnya hanya dipandang sebagai sumber persoalan lingkungan. Namun, dalam konteks krisis asap, argumentasi tersebut kurang tepat. Ketika masyarakat menghadapi pencemaran udara, persoalan utama yang mereka harapkan dijawab adalah bagaimana kebakaran ditanggulangi, siapa yang bertanggung jawab, dan bagaimana kejadian serupa dicegah agar tak terulang. Membicarakan sumbangan oksigen dalam situasi seperti itu berisiko menimbulkan kesan kurang berempati, sekalipun bukan demikian maksud penyampai pesan.

Beberapa hari setelahnya, persisnya 19 Oktober, Senior Minister Singapura, K. Shanmugam, secara terbuka menyatakan kekecewaannya terhadap komentar SN. Dia menegaskan persoalan kabut asap bukan semata-mata fenomena alam, melainkan juga berkaitan dengan perilaku perusahaan yang melanggar aturan demi mengejar keuntungan.

Pemerintah Singapura sendiri sedang menelusuri keterlibatan sejumlah perusahaan yang konsesinya diduga berkaitan dengan sumber kebakaran. Langkah penyelidikan tersebut tak berarti semua perusahaan yang diperiksa pasti bersalah. Namun, langkah itu menunjukkan bahwa tanggung jawab korporasi merupakan aspek penting yang harus diperhatikan.

Hal yang juga menarik, Shanmugam justru memberikan apresiasi kepada Presiden Prabowo atas langkah penanganan kebakaran, termasuk penguatan pencegahan dan kesediaan menerima bantuan internasional. Dia bahkan menyatakan keyakinannya bahwa pandangan SN tidak mewakili sikap pemerintah Indonesia secara keseluruhan.

Pernyataan pejabat Singapura ini menjadi "serangan telak" bagi SN, karena pejabat negara tetangga tersebut telah membuat garis pemisah antara pernyataan Kepala Bakom dan kebijakan presiden yang diwakilinya. Padahal, tugas utama seorang komunikator pemerintah adalah memastikan kebijakan dan pesan presiden dipahami secara tepat, bukan menimbulkan kesan yang kemudian harus diluruskan pihak lain. Jelas SN bermaksud membela Indonesia. Namun, pembelaan yang kurang tepat dapat menghasilkan akibat yang berlawanan dengan tujuan semula.

Pertaruhan Reputasi Presiden

Dalam teori komunikasi krisis, W. Timothy Coombs mengembangkan _Situational Crisis Communication Theory_ (SCCT), yang fondasinya mulai dibangun sejak tahun 1995 dan disempurnakan secara komprehensif di tahun 2007. Teori yang dominan dan dianut secara luas di bidang hubungan masyarakat ini, menjelaskan bahwa strategi komunikasi harus mempertimbangkan persepsi publik mengenai penyebab dan tanggung jawab atas krisis. Ketika suatu peristiwa dipandang dapat dicegah, respons yang terkesan menghindari tanggung jawab berisiko memperburuk reputasi organisasi. Sebaliknya, pengakuan terhadap persoalan, empati kepada korban, dan penjelasan langkah perbaikan dapat membantu mempertahankan kepercayaan publik.

Kerangka ini relevan untuk memahami polemik kabut asap yang menjadi pemberitaan hangat selama beberapa waktu terakhir. Pemerintah Indonesia sebenarnya memiliki kesempatan menunjukkan keseriusan menangani kebakaran, termasuk melalui penegakan hukum terhadap perusahaan yang terbukti melanggar aturan. Namun, pernyataan yang terlalu defensif dapat mengalihkan perhatian publik dari langkah-langkah tersebut.

Dalam konteks pemerintahan, dampak kesalahan komunikasi dapat menjangkau reputasi presiden. Seorang juru bicara merupakan bagian dari sistem representasi politik. Peran utamanya tak sekadar menyampaikan informasi, melainkan membantu membentuk persepsi masyarakat mengenai kompetensi, integritas, dan keseriusan pemerintah. Karena itu, kualitas komunikasi tak dapat dipisahkan dari kualitas kepemimpinan. Presiden yang memilih seorang juru bicara pada dasarnya mempercayakan sebagian reputasi politiknya kepada orang tersebut.

Tentu tak adil menyalahkan Prabowo atas setiap kalimat yang diucapkan SN. Presiden tak mungkin mengendalikan seluruh pernyataan spontan para pembantunya. Namun, tanggung jawab politik seorang pemimpin tidak berhenti pada keputusan mengangkat seseorang. Tanggung jawab itu mencakup kesediaan mengevaluasi dan, apabila diperlukan, mengganti pembantu yang ternyata tidak memenuhi harapan.

Sejauh ini, tak ada dasar empiris yang cukup untuk menyimpulkan bahwa kontroversi dari beberapa pernyataan SN telah menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap Prabowo. Namun, sejumlah pernyataan SN telah menciptakan risiko komunikasi yang sebenarnya dapat dihindari. Apabila persoalan serupa terus berulang, risiko tersebut dapat berkembang menjadi beban politik yang lebih besar.

Tak Cukup Hanya Loyalitas

Tak ada yang meragukan bahwa SN sepenuhnya berniat membantu pemerintahan Prabowo. Pengalaman panjangnya dalam pergerakan dan perdebatan politik dapat menjadi modal berguna untuk memahami aspirasi masyarakat. Namun, jabatan Kepala Bakom menuntut kualitas yang berbeda dari peran yang selama ini dijalaninya. Jabatan ini membutuhkan kemampuan mengelola informasi, memahami substansi kebijakan, membangun koordinasi antarlembaga, dan menjaga kepercayaan publik.

Loyalitas kepada presiden tentu penting, tetapi loyalitas saja tidak cukup. Seorang pembantu yang baik bukan hanya orang yang bersedia membela pimpinannya dalam keadaan apa pun. Dia juga harus memiliki kemampuan mencegah atasannya menghadapi persoalan yang tak perlu terjadi.

Dalam hal komunikasi, kemampuan tersebut mencakup kecermatan memilih kata, penguasaan fakta, kepekaan terhadap situasi, serta kesediaan menahan diri ketika suatu persoalan belum sepenuhnya dipahami. Tak semua kritik harus dibalas, dan tak setiap pertanyaan memerlukan jawaban spontan. Lebih dari itu, tak semua pernyataan yang terdengar membela pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi pemerintah. Ada kalanya, komunikasi paling efektif lahir dari kemampuan mendengarkan, memeriksa informasi, dan menjelaskan persoalan dengan tenang.

SN masih memiliki kesempatan menunjukkan bahwa dia mampu melakukan penyesuaian tersebut. Pengalamannya sebagai aktivis bukan hambatan. Sebaliknya, pengalaman itu dapat menjadi kekuatan apabila dipadukan dengan disiplin komunikasi yang dibutuhkan seorang pejabat negara.

Aset atau Beban

Kisah Katie Zacharia memperlihatkan betapa cepatnya seorang juru bicara kehilangan kepercayaan ketika kualitas penampilannya dinilai tak memenuhi harapan. Tentu SN bisa memiliki garis karir yang sama sekali berbeda dari apa yang dialami Katie. Perbedaan konteks politik, sistem pemerintahan, dan karakter kepemimpinan membuat kedua kasus tidak dapat dibandingkan secara sederhana. Namun, ada pelajaran yang sama-sama relevan: seorang presiden membutuhkan komunikator yang membantu memperkuat kredibilitas pemerintah, bukan justru menciptakan persoalan tambahan.

Kursi Kepala Bakom sendiri tergolong kursi panas dalam pemerintahan Prabowo. Dalam waktu sekitar dua tahun, sudah empat orang silih berganti mendudukinya, termasuk ketika lembaga tersebut masih bernama Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO). Hasan Nasbi, yang diangkat Presiden Jokowi tanggal 19 Agustus 2024 dan dipertahankan Prabowo, sempat mengajukan pengunduran diri pada 21 April 2025, tetapi diminta melanjutkan tugasnya. Dia akhirnya digantikan Angga Raka Prabowo pada 17 September 2025, bersamaan dengan transformasi PCO menjadi Bakom. Angga bertahan sekitar tujuh bulan sebelum digantikan Muhammad Qodari pada 27 April 2026. Nasib Qodari tidak jauh berbeda. Baru sekitar lima bulan menjabat, dia digeser ke posisi Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden, dan SN dilantik menggantikannya pada 2 Oktober 2026. Dalam satu tahun terakhir saja, kursi pimpinan lembaga komunikasi pemerintah ini telah berganti penghuni tiga kali.

Pergantian yang cepat tidak otomatis berarti para pendahulu SN telah gagal. Sebagian merupakan bagian dari penataan organisasi dan pergeseran jabatan. Namun, frekuensinya memperlihatkan besarnya perhatian Prabowo terhadap efektivitas komunikasi pemerintah, sekaligus belum mudahnya menemukan figur dan formula yang paling tepat. Apalagi, ketika mengubah PCO menjadi Bakom pada September 2025, pemerintah menyatakan perubahan tersebut dilakukan berdasarkan evaluasi dan kebutuhan memperbaiki komunikasi.

Karena itu, SN tentu menyadari bahwa kursi yang didudukinya bukanlah tempat yang menjanjikan kenyamanan atau kepastian masa jabatan, melainkan kursi "panas". Kepercayaan presiden harus terus dijaga melalui kinerja, bukan semata-mata loyalitas. Jika para pendahulunya dapat berganti dalam hitungan bulan, bukan mustahil hal serupa terjadi lagi apabila Kepala Bakom justru lebih sering menimbulkan persoalan komunikasi daripada membantu menyelesaikannya.

Tentu kontroversi sepanjang tiga pekan terakhir yang dipicu pernyataan SN tidak semuanya masuk dalam kategori kesalahan. Gagasannya mengenai algoritma, misalnya, layak dikembangkan. Perubahan sikap setelah memasuki pemerintahan juga dapat dipahami sebagai konsekuensi tanggung jawab kelembagaan. Namun, rangkaian peristiwa tersebut memperlihatkan bahwa SN masih menghadapi tantangan menyesuaikan karakter komunikasi politiknya dengan tuntutan jabatan baru.

Dari sudut kepentingan Presiden Prabowo, persoalan ini patut mendapat perhatian. Bakom dibentuk untuk membantu pemerintah menjelaskan kebijakan dan membangun kepercayaan masyarakat. Apabila pimpinannya kerap menjadi pusat kontroversi, efektivitas lembaga tersebut dapat terganggu. Karena itu, apabila kontroversi serupa terus berulang, bukan mustahil posisi SN akan sulit dipertahankan. Bukan karena dia tak loyal, melainkan karena loyalitas yang tak ditopang kecakapan komunikasi dapat menimbulkan biaya politik yang tidak kecil.

Saya menulis catatan ini karena menyadari SN memiliki pengalaman dan kontribusi yang selama ini menjadi aset berharga baginya. Dengan modal tersebut, saya berharap dia dapat menjalankan tanggung jawab barunya dengan lebih cermat. Jabatan Kepala Bakom merupakan kesempatan untuk menunjukkan bahwa seorang aktivis yang terbiasa mengkritik kekuasaan mampu membantu pemerintah membangun komunikasi yang terbuka, rasional, dan dapat dipercaya.

Tantangannya tak ringan. Dia harus menjelaskan kebijakan pemerintah tanpa kehilangan kepekaan terhadap kritik, membela kepentingan negara tanpa mengabaikan fakta, serta menjaga loyalitas kepada presiden tanpa menjadikan komunikasi sebagai pembenaran atas segala sesuatu.

Presiden Prabowo berkepentingan memiliki pembantu yang mampu memperkuat komunikasi pemerintahannya. SN pun memiliki kepentingan membuktikan bahwa kepercayaan tersebut tidak keliru diberikan kepadanya. Masih ada waktu untuk melakukan penyesuaian, meski tentu waktu yang tersedia ada batasnya juga. Pada akhirnya, ukuran keberhasilan seorang juru bicara bukanlah seberapa sering dia tampil membela presiden, seberapa lantang dia menjawab kritik, ataupun seberapa besar perhatian publik yang diraihnya. Ukuran yang lebih penting adalah apakah setelah dia berbicara, kebijakan pemerintah menjadi lebih dipahami, persoalan menjadi lebih terang, dan kepercayaan publik semakin kuat.

Seorang juru bicara semestinya menjadi aset bagi presidennya. Jangan sampai, karena kurang cermat memilih kata dan membaca keadaan, sang juru bicara justru berubah menjadi beban yang harus ditanggung oleh orang yang telah memberinya kepercayaan.*