Esai

Ketika Jokowi Bermain Raja-Rajaan

SW60Plus.com, 03 Agustus 2026, 16:30 WIB
Mpu Jaya Prema
Mpu Jaya Prema
· 454x dilihat

PRESIDEN Indonesia yang paling gemar bermain raja-rajaan adalah Joko Widodo. Di masa dialah hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia acaranya dimeriahkan dengan pakaian adat Nusantara untuk seluruh undangan. Joko Widodo sendiri sebagai presiden mengenakan busana raja. Berganti-ganti busana raja dari berbagai daerah yang dipakainya setiap tahun. Istana Merdeka sebagai puncak kegiatan upacara menjadi meriah dengan pernak-pernik busana adat. Dan itu dinilai oleh tim juri Istana dengan hadiah sepeda.
Apakah kemeriahan itu serasi dengan perayaan yang bersifat sakral sebagai sebuah upacara modern? Tak begitu penting untuk dipersoalkan. Apakah tembakan meriam, menyanyikan lagu kebangsaan, mengheningkan cipta, menaikkan bendera dengan cara-cara modern dan memakai aba-aba miiter, cocok dengan busana adat yang dipakai? Bukan juga persoalan yang perlu dipadankan. Yang dicari adalah keanehan. Menerjemahkan slogan yang seolah kegiatan itu adalah bagian dari menjunjung keluhuran budaya bangsa.
Raja dan sistem kerajaan adalah masa lalu bagi bangsa kita, Indonesia. Kita sudah sepakat bulat bahwa sistem kenegaraan yang kita anut adalah republik. Jauh dari sistem kerajaan yang bersifat monarki. Bukan lagi pemimpin negeri dicari dan diangkat berdasarkan dinasti. Jika pun masih ada bekas-bekas kerajaan yang ditandai dengan masih adanya sebutan keraton, pura atau puri atau nama lainnya, itu adalah warisan masa lalu yang masih dipertahankan secara budaya oleh keluarga besar mereka. Namun tak ada pengakuan formal dari negara. Tak ada wilayah, tak ada aturan khusus. Misalnya, mereka boleh memungut upeti (pajak) dari rakyat. Hanya Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat yang di dalam aturan tata negara republik dijadikan “istimewa” dengan sebutan Daerah Istimewa Yogyakarta. Itu pun “istimewa” terbatas pada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Sultan Ngayogyakarta Hadiningrat. Tidak ada pemilihan kepala daerah setingkat gubernur karena Sultan otomatis menjabat gubernur. Tapi perangkat lainnya tetap mengikuti aturan republik.
Lalu untuk kepentingan apa Joko Widodo alias Jokowi masih gemar bermain raja-rajaan? Sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden, sudah tak bisa lagi campur tangan urusan perayaan 17 Agustus di Istana, namun masih suka dinobatkan sebagai raja. Bulan Juni lalu, Jokowi bersafari untuk kampanye Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ke Lampung. Lalu di sana pemuka masyarakat adat yang masih menyebut dirinya raja memberi gelar “Baginda Pemuka Bangsa” untuk Jokowi. Ia mengenakan pakaian kebesaran raja lalu duduk dengan menginjak kepala kerbau. Entah ini ritual sejatinya untuk penobatan seorang raja di Lampung. Atau memang ada niat mencari simbol untuk “mengejek” PDI Perjuangan, partai yang membesarkan Jokowi di masa lalu. Tak ada penjelasan, apalagi kepala kerbau tentu beda dengan kepala banteng.
Tak puas cuma di Lampung. Baru saja Jokowi bersafari politik lagi ke Kupang, Nusa Tenggara Timur. Di sana dia dinobatkan sebagai “Raja Dari Timur” dengan busana khas adat Timor. Mantan presiden yang mengaku sebagai orang desa ini dan tak ingin kembali ke arena politik (memilih momong cucu di Solo) tersenyum dengan sumringah.
Sebelum menebak apa kepentingan Jokowi dengan bermain raja-rajaan ini (kok tidak malu ya?) apakah dia paham hal-hal kecil bagaimana berprilaku sebagai raja? Tak usah simbol-simbol berat, cukup dari penampilan saja ketika berperan sebagai raja. Busana adat yang dipakai raja penuh dengan simbol. Dari tutup kepala sampai kaos kaki semuanya adalah simbol. Belum lagi warna jubah, warna baju, celana atau kain yang dipakai. Jokowi pada saat perhelatan pemimpin negara industri G 20 di Nusa Dua, Bali, dia mengenakan busana Raja Bali. Lengkap dengan keris kebesaran di punggungnya. Dengan busana Raja Bali itu ternyata Jokowi menyambut tamu-tamu yang datang, para kepala negara anggota G 20.
Ulah Jokowi ini dikecam para budayawan di Bali, bahkan dianggap menghina budaya. Mana ada raja mondar-mandir menyambut tamu dan mempersilakan duduk dan seterusnya. Raja harus selalu duduk dan menanti tamu di kursi kebesaran (singgasana). Bahkan seorang Patih pun tak bisa menyambut tamu undangan. Jokowi juga pernah berbusana Raja Bali melawat ke Singapura dan  disambut dengan kebesaran militer. Pakai hormat senjata secara aturan modern. Mana ada raja berprilaku seperti itu? Alih-alih bermaksud meninggikan budaya luhur bangsa masa lalu, justru yang terjadi sebaliknya. Pelecehan budaya.
Gelar adat memang masih sering diberikan kepada para pemimpin negeri. Gelar itu adalah simbol penghormatan. Arti yang tersirat: "Kami mengakui Anda sebagai bagian dari kami. Anda tamu terhormat yang membawa kebaikan." Konon Indonesia punya 700 suku bernafaskan adat, tapi penghargaan itu bukan disertai simbol sebagai “kepala suku” atau raja setempat. Cuma pengakuan kekerabatan.
Yang juga kontroversial dalam kasus Jokowi bermain raja-rajaan ini adalah narasinya. Jokowi dulu naik pamornya karena citra "wong cilik". Kemeja putih, blusukan, anti kemewahan istana. Itu yang membuat rakyat jatuh cinta: "Akhirnya ada presiden dari rakyat biasa." Nah, sekarang setelah 10 tahun berkuasa, menerima gelar raja bertubi-tubi, lalu anak-anaknya masuk ke politik dinasti. Gibran yang belum cukup umur dipaksakan menjadi wakil presiden dengan mengubah konstitusi. Kaesang, adik Gibran, memimpin partai PSI. Lalu orang pun berkesimpulan, jangan-jangan Jokowi memang benar-benar menerapkan kepemimpinan ala raja-raja masa lalu.
Setidaknya, Jokowi berhalunisasi. Dengan gelar raja ini menarik perhatian masyarakat bahwa sesungguhnya dia memang pantas menjadi raja. Dia memanfaatkan kecendrungan masyarakat melestarikan budaya adat dengan mempermainkan gelar raja itu. Kita boleh bangga dengan budaya adat, tetapi jika itu dimanfaatkan untuk tujuan politik, betapa mundurnya kita sebagai bangsa.  Jangan sampai kita menukar semangat "dari rakyat, oleh rakyat" dengan semangat "titisan raja". Karena pada akhirnya, Indonesia ini bukan kerajaan, yang rajanya berkuasa seumur hidup. Yang ada presiden sebagai pelayan rakyat yang masa jabatannya terbatas. Dan itu jauh lebih terhormat dari pada gelar apa pun. *

Bagikan:

Komentar

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!

Tulis Komentar

0 / 2000