Krisis BBM dengan Narasi Kebohongan

JIKA krisis BBM hanya terjadi di Bali, kita masih bisa percaya alasan jangkar kapal tanker yang macet menjelang memasuki depo penampungan. Alasan itu dipakai Pertamina setelah alasan sebelumnya seperti mobil pengangkut BBM dari depo ke SPBU terhambat karena jalanan macet. Tapi ketika antrean panjang terjadi di 11 provinsi secara bersamaan dalam dua pekan terakhir, maka yang macet bukan hanya jangkar — tapi akal sehat tata kelola energi kita.

Masyarakat Bali sudah cukup sabar mendengar tiga versi alasan dalam tiga hari. Hari pertama, Menteri ESDM bilang stok nasional aman 16 sampai 18 hari. Masyarakat yang panik. Hari kedua, Pertamina bilang ini soal distribusi di laut, ombak yang tinggi. Hari ketiga, Dirut Pertamina Simon Aloysius Mantiri bilang jangkar kapal tanker di Terminal Sanggaran tidak bisa diturunkan. Jadwal bongkar minyak pun molor dari pukul 06.30 menjadi 22.00 WITA.

Alasan terakhir ini pun dianggap tidak masuk akal. Kapal yang tak bisa buang jangkar itu adalah  kapal MT Klasogun. Padahal masih ada kapal pengangkut minyak yang lain dan Bali pun  punya dua terminal, Sanggaran dan Manggis. Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) menilai tidak logis jika satu kapal bisa melumpuhkan seluruh pulau. CERL menduga ketahanan BBM di  darat memang sudah jebol di bawah 7 hari, jauh dari standar 20 sampai 25 hari.

Bagaimana dengan di daerah lain? Lagi-lagi Pertamina memakai alasan dengan pola yang sama, menyalahkan alam. Di Kalimantan Barat, misalnya. Alasan yang dipakai adalah Sungai Kapuas dangkal. Kedangkalan itu membuat tiga kabupaten terdampak, yakni Kabupaten Sintang, Melawi, dan Kapuas Hulu. Pertamina menyebut kapal tugboat hanya mampu sampai Sanggau, tidak bisa lanjut ke Sintang karena Sungai Kapuas surut akibat kemarau. Akibatnya SPBU harus mengambil BBM dengan truk dari Pontianak, butuh waktu berjam-jam dengan volume kecil. Ada benarnya, sungainya memang dangkal. Tapi pertanyaannya bukankah kemarau datang setiap tahun? Mengapa tidak membuat jalur darat permanen dari Tayan?

Di Nusa Tenggara Timur alasannya ombak tinggi yang membuat kapal terlambat dari Balikpapan. Dinas ESDM mengakui keterlambatan 6 juta liter BBM dari kilang Balikpapan ke Terminal Tenau Kupang, sehingga 15 SPBU di Kota Kupang lumpuh dan harus disokong dari Atapupu. Di Belawan, Sumatera Utara, kapal tanker sudah di perairan tapi tidak bisa bongkar karena ombak tinggi akibat Siklon Senyar. Lagi-lagi, alam yang disalahkan.

Di Riau dan Makassar narasi alasannya lebih jujur. Ada mafia minyak. Anggota Komisi VI DPR RI Achmad mengakui ada masalah tata kelola dan kebocoran. Di Pekanbaru, ditemukan penggerebekan gudang BBM ilegal di Tenayan dengan tangki modifikasi 700 liter hingga 1 ton. Di Makassar, Menteri ESDM sendiri menyebut ada pergeseran konsumsi dari nonsubsidi ke subsidi karena disparitas harga yang terlalu lebar, pada akhirnya ada aksi penimbunan. 

Antrean panjang menjelang SPBU betul-betul seperti lagu wajib anak sekolah di masa lalu: Dari Sabang sampai Merauke. Cuma alasannya berbeda-beda sedikit, tapi akarnya satu: pola distribusi berbasis musim yang rapuh. Dan ini tidak pernah diperbaiki padahal selalu berulang. Negara ini seperti tidak punya ketahanan energi, hanya punya ketahanan alasan yang dicari-cari.

Kebijakan energi kita hari ini bertumpu pada tiga pilar yang rapuh. Pertama, sentralisasi pasokan. Kita masih bergantung pada satu kilang Balikpapan untuk menopang NTT, satu terminal Sanggaran untuk seluruh Bali. Tidak ada depo penyangga yang memadai di daerah.

Kedua, subsidi yang tidak tepat sasaran dan memicu panic buying. Pemerintah berencana membatasi Pertalite berbasis desil kesejahteraan mulai September 2026 dan memangkas kuota Pertalite nasional 6,28 persen. Wacana itu, bukannya membuat hemat, justru memicu kepanikan. Semua orang berbondong-bondong mengisi full tank karena takut besok harus beli dengan harga lebih mahal.

Pilar ketiga yang rapuh, pengawasan yang lemah dan membuka ruang mafia. Selisih harga Biosolar dan Dexlite yang tinggi membuat oknum memainkan selang di sejumlah SPBU.

Ombudsman sudah meminta audit total dan pembentukan Satgas Mafia BBM, tapi Pertamina baru bilang "masih dikaji". Akibat terlambatnya melakukan audit inilah daerah seperti Bali menderita dampak terparah. Karena Bali menjadi etalasenya pariwisata Indonesia. Ketika 30 persen ojek online tidak bisa narik karena antre 3 jam, ketika kampus harus daring, pegawai negeri bekerja dari rumah (WFH 15-17 Oktober), dan turis asing melihat antrean motor mengular hingga menutup jalan utama seluruh Bali, yang rusak bukan hanya mesin kendaraan, tapi mesin pariwisata.

Maka hentikan narasi bernada kepasrahan dan kebodohan seperti jangkar rusak, ombak tinggi, dan sungai kering sebagai kambing hitam tahunan. Presiden Prabowo sudah memanggil Menteri ESDM. Yang dibutuhkan bukan rapat lagi, tapi tiga hal: Audit stok riil di setiap fuel terminal, bangun buffer stock minimal 15 hari di setiap pulau, dan bongkar mafia distribusi dengan Satgas independen. Jika tidak, tahun depan ketika air di Sungai Kapuas kembali surut dan ombak kembali tinggi, kita akan mendengar alasan yang sama, untuk krisis yang sama, hanya pejabat yang berbeda. Padahal ada pepatah yang berbunyi “keledai tak akan terperosok di lubang yang sama”. 

Hari-hari ini kita nampaknya masih melihat sejumlah orang yang antre di SPBU. Yang membuat orang tambah marah bukan hanya langkanya BBM, tapi langkanya kejujuran dari PT Pertamina untuk menjelaskan apa sesungguhnya yang terjadi. Seperti ada sesuatu yang disembunyikan.