Media Askar: “This Is So Painful”

Kalimat itu diucapkan perlahan. Tidak dengan kemarahan. Tidak pula dengan nada menantang. “This is so painful.” Saya melihat sorot mata Media Wahyudi Azkar ketika mengucapkan kalimat itu.

Media bukan politisi. Bukan aktivis jalanan. Ia seorang akademisi yang menempuh pendidikan magister dan doktor di University of Manchester, Inggris. Ia mengajar di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dan mendirikan Celios. Bertahun-tahun ia meneliti kebijakan bantuan sosial di berbagai negara. Penelitiannya membawanya memahami bagaimana negara membangun sistem perlindungan sosial yang efektif, bagaimana bantuan sosial gagal, dan mengapa sebuah program yang baik bisa runtuh karena tata kelola yang buruk.

Di hadapan DPR, dalam rapat yang dipimpin Charles Honoris, ia menyampaikan kritik yang keras terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG), program unggulan Presiden Prabowo Subianto. Retorikanya tenang. Datanya kuat. Argumennya runtut. “Silakan Presiden Prabowo cek ke Presiden Lula, Brazil, berapa anggaran untuk program sejenis,” kata Media.

Menurut Media, proyek MBG adalah proyek dengan anggaran terbesar. Namun, potensi korupsinya juga sangat besar karena pengelola dapur adalah mereka yang dekat dengan kekuasaan.

Ia mengaku telah mendatangi berbagai lembaga negara untuk memaparkan hasil penelitiannya. Bukan untuk menjatuhkan pemerintah. Bukan pula untuk membatalkan MBG. Ia hanya ingin memperbaiki. Namun yang ia terima justru kalimat yang melukai: “Kalau tidak suka, silakan pergi ke luar negeri.”

“Itu sangat menyakitkan,” katanya.

Bagi seorang akademisi, kalimat seperti itu bukan sekadar penolakan. Ia adalah penolakan terhadap pengetahuan. Seakan-akan bertahun-tahun penelitian, data, dan pengalaman lapangan menjadi tidak penting hanya karena hasilnya tidak sejalan dengan narasi resmi. Padahal kritik terhadap MBG bukanlah kritik terhadap niat.

Hampir semua orang sepakat bahwa memperbaiki gizi anak Indonesia adalah tujuan yang mulia. Yang dipersoalkan adalah tata kelolanya. Yang dipersoalkan adalah banyak nya konflik kepentingan di balik proyek ini. Dan kekhawatiran itu ternyata bukan tanpa alasan.

Belakangan publik menyaksikan bagaimana program yang dirancang untuk memberi makan anak-anak justru tercoreng oleh dugaan korupsi dan penyalahgunaan anggaran. Program yang seharusnya menjadi kebanggaan bangsa berubah menjadi ladang bancakan bagi sebagian orang yang patut diduga terafiliasi dengan kekuasaan. Persis di sinilah letak pentingnya kritik.

Jürgen Habermas menyebut demokrasi yang sehat sebagai demokrasi deliberatif. Kebijakan publik tidak lahir dari monolog penguasa, melainkan dari dialog antara pemerintah, akademisi, masyarakat sipil, dan warga negara. Kritik bukan ancaman terhadap negara. Kritik adalah mekanisme koreksi agar negara tidak tersesat oleh keyakinannya sendiri.

Ketika ruang dialog digantikan oleh ejekan, oleh makian, atau malah diusir, demokrasi kehilangan salah satu fondasi terpentingnya.

Karl Popper bahkan mengingatkan bahwa kemajuan ilmu pengetahuan hanya mungkin terjadi jika setiap gagasan bersedia diuji dan dikoreksi. Sebuah kebijakan publik semestinya juga demikian. Ia menjadi semakin kuat justru karena berani menerima kritik.

Sejarah menunjukkan, banyak negara gagal bukan karena kekurangan orang pintar. Mereka gagal karena pemimpinnya berhenti mendengar. Mereka dikelilingi oleh tepuk tangan. Tetapi kehilangan orang yang berani berkata, “Ada yang salah.”

Dalam tradisi Jawa ada ungkapan yang sederhana. “Sing gelem ngrungokake bakal luwih suwe kuwasa tinimbang sing mung seneng dipuji.” Pemimpin yang mau mendengar akan bertahan lebih lama daripada pemimpin yang hanya ingin dipuji.

Presiden Prabowo sesungguhnya memiliki kesempatan besar. Presiden bisa mengubah kritik menjadi energi perbaikan.Mengundang para peneliti. Mengajak kampus berdialog. Membuka data. Memperbaiki tata kelola. Karena tidak ada program publik yang lahir dalam keadaan sempurna. Yang membedakan negara demokratis dan negara yang otoriter bukanlah ada atau tidak adanya kritik. Melainkan bagaimana kritik itu diperlakukan.

Media mengatakan hanya tiga lembaga yang bisa menghentikan proyek MBG. Mahkamah Konstitusi (MK) yang perkaranya sedang berjalan, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden Prabowo Subianto sendiri. Tapi jika ketiga lembaga itu tak punya niat untuk menghentikan, kita tinggal berharap pada Tuhan Yang Maha Esa….

Bangsa ini patut bersyukur memilik Media Wahyudi Azkar, memiliki Sukidi Mulyadi, pemikir kebhinekaan yang terus menulis meski ruangan kian dipersempit. Esai Sukidi terakhir, Hantu Fasisme di Tempo beredar luas, memiliki Kardinal Ignatius Suharyo yang menjadi benteng moral negeri ini. Mereka adalah creative minority yang terus bersuara dengan bisunya parlemen….