Mencari Calon Pemimpin Alternatif

DUA tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka diwarnai berbagai kontroversi. Sukidi dalam kolomnya di Tempo menulis, “Presiden  harus bersikap secara presidensial. Ia diharapkan memimpin Indonesia bukan hanya dengan kecakapan politik dalam penyelenggaraan tata kelola negara yang baik dan bersih (statecraft), melainkan juga dengan keluhuran jiwa dalam pembangunan karakter dan moral warganya (soulcraft). 
Dengan merujuk pada tesis Profesor James Hankins di Universitas Harvard dalam Virtue Politics: Soulcraft and Statecraft in Renaissance Italy (2019) bahwa “soulcraft was a precondition of successful statecraft,” maka keteladanan jiwa, moral, dan karakter seorang presiden menjadi prasyarat mutlak bagi keberhasilan penyelenggaraan tata kelola negara Indonesia.
Sayangnya, demikian Sukidi menulis, harapan setiap warga negara kepada kepemimpinan Presiden berakhir dengan protes, kekecewaan, dan kemarahan. Hanya dalam tempo dua tahun ledakan kemarahan publik meningkat pesat dan luas tentang kepemimpinan Presiden yang membawa arah perjalanan bangsa ke jalan yang salah. Akar masalahnya memang terletak pada kepemimpinan presiden yang sebenarnya dan sejujurnya tak mampu bersikap layaknya seorang presiden: unpresidential president.
Dalam tataran faktual, kabinet dirombak delapan kali. Jumlah anggota kabinet membengkak melebih seratus orang. Dalam kementerian kecil ada dua sampai tiga wakil menteri. Sudah ada menko masih ada wakil menko. Jumlah Dewan Pertimbangan Presiden dibengkakkan menjadi 26 orang dibandingkan  biasanya sembilan orang. Padahal sudah ada penasihat khusus dan juga utusan khusus.  Nepotisme dan familiisme terjadi. 
Bancakan dana MBG dan dana bencana sangat mengecewakan hati publik. Dana bencana ditilep untuk membeli saham untuk kepentingan pribadi. Seorang menteri mengumpulkan dana namun ketika dipanggil aparat penegak hukum menunjukkan sikap mengelak. Empati dirasakan menipis. Ekonomi kelas menengah mengalami downgrading. Pasar saham hancur. Rupiah melemah. Hutan terbakar.

Hasil survei
Situasi kebatinan itu kemudian terkonfirmasi dari survei terakhir SMRC pada Oktober 2026. Elektabilitas Prabowo berada pada angka 9,8 persen. Tertinggal jauh dari Dedi Mulyadi  dengan elektabilitas 35,5 persen dan Anies Baswedan 10,3 persen. Meski demikian,  Partai Golkar menyatakan mendukung Prabowo Subianto untuk masa jabatan kedua. Begitu juga dengan Gerindra dan diikuti PAN dan PKB. Namun untuk posisi Wakil Presiden masih jadi teka teki. Realitas politik empirik ini menarik. 
Suasana psikologi politik seperti ini membuat langkah SMRC menjadi penting. Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) dalam pekan ini merilis dua hasil survei dengan pendekatan berbeda. Survei pertama menggali penilaian 200 opinion leader atau pemuka opini mengenai “Kepemimpinan Nasional Demokratik-Transformatif”. Survei kedua memotret opini publik. Keduanya membuka ruang untuk membicarakan kepemimpinan nasional dan kemungkinan munculnya figur alternatif.
Survei terhadap pemuka opini bertumpu pada penilaian responden yang dipandang memiliki pengamatan lebih mendalam mengenai kualitas kepemimpinan dan persoalan bangsa. Mereka berpendidikan tinggi dan cukup mengenal rekam jejak tokoh yang dinilai. Survei pemuka opini  menempatkan kualitas personal sebagai faktor paling penting. Kualitas personal itu mencakup integritas (96 %), kapabilitas (94%), komitmen pada kesejahteraan umum dan demokrasi (94%), mampu memimpin (91%), empati (88%), komitmen pada profesionalisme TNU (84%), Pluralis-Inklusif (82%), politik luar negeri bebas-aktif (71%) dan akseptabilitas (65%).
Konsep kepemimpinan nasional demokratik-transformatif mencakup kualitas personal, komitmen terhadap demokrasi, serta kemampuan memimpin perubahan untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Dengan kerangka tersebut, SMRC menyeleksi 31 tokoh publik untuk dinilai. Mereka bukan hanya politisi dan pejabat pemerintah, melainkan juga intelektual publik.
Dalam penilaian gabungan atas berbagai parameter itu, Mahfud MD memperoleh skor tertinggi, yakni 7,6. Berikutnya, Basuki Tjahaja Purnama, Anies Baswedan, Dedi Mulyadi, Zainal Arifin Mochtar, dan Pramono Anung memperoleh skor 7,0. Sri Mulyani Indrawati mendapat skor 6,9, disusul Ganjar Pranowo dan Retno Marsudi dengan skor 6,8. Usman Hamid, Sherly Tjoanda, Bivitri Susanti, Saldi Isra, dan Feri Amsari masing-masing memperoleh skor 6,7.
Agus Harimurti Yudhoyono memperoleh skor 6,5; Megawati Soekarnoputri 6,4; Sudirman Said dan Sukidi 6,3; Yusril Ihza Mahendra 6,0; serta Ubaidilah Badrun 5,9. Sementara itu, Prabowo Subianto mendapat skor 5,1 dan Gibran Rakabuming Raka 4,4.
Komposisi tersebut menarik karena memperlihatkan bahwa kualitas kepemimpinan yang dihargai pemuka opini tidak selalu berimpit dengan posisi seseorang dalam struktur kekuasaan. Sejumlah intelektual publik dan pegiat masyarakat sipil memperoleh penilaian lebih tinggi daripada tokoh yang menduduki jabatan politik strategis. Jabatan tinggi tidak otomatis menghasilkan penilaian tinggi.
Gambaran berbeda muncul dalam survei opini publik yang dirilis pada Sabtu, 17 Oktober 2026. Dedi Mulyadi menempati posisi teratas dengan 35,5 persen, disusul Anies Baswedan 10,3 persen, Prabowo Subianto 9,8 persen, dan Gibran Rakabuming Raka 8,4 persen.
Angka Prabowo turun dari 34,9 persen pada November 2025 menjadi 9,8 persen pada Oktober 2026. Perubahan ini perlu dibaca dengan memperhatikan kesamaan pertanyaan, metode, dan daftar nama yang digunakan dalam kedua survei tersebut.
Dua survei itu tidak dapat dibandingkan secara langsung. Penilaian pemuka opini atas kualitas kepemimpinan berbeda dari pilihan masyarakat dalam survei publik. Seseorang dapat dinilai memiliki integritas dan komitmen demokrasi yang kuat, tetapi belum tentu memperoleh dukungan elektoral besar. Sebaliknya, dukungan publik yang tinggi belum dengan sendirinya menjelaskan kemampuan seorang tokoh menjaga demokrasi dan menjalankan transformasi.
Namun, keduanya mengajukan pertanyaan yang sama pentingnya: adakah ruang bagi kepemimpinan alternatif?
Demokrasi membutuhkan ruang agar tokoh di luar pusat kekuasaan dapat dikenal, diuji, dan dipertimbangkan. Tantangannya ialah mempertemukan kualitas kepemimpinan dengan kepercayaan publik. Masyarakat membutuhkan pilihan yang dapat dinilai melalui rekam jejak, gagasan, integritas, dan keberanian membatasi kekuasaannya sendiri. Dari sanalah pencarian pemimpin alternatif seharusnya dimulai. 
Pemilu 2024 mengajarkan bahwa menyerahkan pilihan semata-mata pada pilihan rakyat menimbulkan situasi seperti yang dirasakan saat ini. Survei Celios menemukan data sebagian besar memilih Prabowo mengaku tidak akan memilihnya lagi pada 2029. Pemilu 2024 juga mengajarkan selalu terjadi gap antara pilihan populis dan kompetensi personal dalam kepemimpinan.*