Pencerahan Merah Ketika Koran dan Kereta Api Jadi Senjata Perlawanan

SEJARAH Indonesia pada awal abad ke-20 umumnya diceritakan melalui tokoh besar, organisasi politik, atau pemberontakan melawan pemerintah kolonial. Namun, bagaimana jika kekuatan terbesar gerakan antikolonial justru lahir dari sesuatu yang tampak biasa: surat kabar, rapat umum, sekolah rakyat, jaringan kereta api, pelabuhan, hingga para pekerja komunikasi?

Pertanyaan itulah yang dijawab Rianne Subijanto dalam buku “Communication against Capital: Red Enlightenment at the Dawn of Indonesia”, sebuah karya akademik yang menawarkan cara pandang baru terhadap sejarah pergerakan nasional Indonesia.

Diterbitkan oleh Cornell University Press pada 2025 sebagai bagian dari seri bergengsi Cornell Modern Indonesia Project, buku ini memperlihatkan bahwa komunikasi bukan sekadar alat penyebar informasi, melainkan medan perjuangan politik yang menentukan arah sejarah bangsa.

Alih-alih memusatkan perhatian pada Partai Komunis Indonesia (PKI) sebagai institusi politik, Subijanto mengangkat fenomena jaringan organisasi rakyat, buruh, guru, pelaut, perempuan, anak-anak, dan masyarakat kelas bawah, yang sejak dekade 1920-an membangun gerakan antikolonial melalui berbagai saluran komunikasi modern. 

Menurutnya, mereka tidak hanya melawan kekuasaan Belanda dengan aksi politik, tetapi juga dengan menciptakan ruang baru bagi penyebaran gagasan, pendidikan, solidaritas, dan kesadaran sosial. 
Subijanto mengisahkan bagaimana masyarakat kecil di Hindia Belanda memanfaatkan infrastruktur yang semula dibangun pemerintah kolonial—seperti jaringan kereta api, pelayaran, percetakan, sekolah, hingga media massa—untuk kepentingan yang justru berlawanan dengan tujuan kolonial.

Sarana komunikasi yang awalnya dirancang guna memperlancar eksploitasi ekonomi berubah menjadi alat mobilisasi politik dan penyebaran semangat pembebasan. Para pekerja kereta api, pelaut, buruh percetakan, dan aktivis lokal menjadi simpul-simpul penting dalam jaringan perlawanan yang melintasi pulau-pulau di Nusantara. 
Salah satu gagasan paling menarik dalam buku ini adalah konsep "Red Enlightenment" atau "Pencerahan Merah". Subijanto berpendapat bahwa cita-cita Pencerahan—tentang rasionalitas, pendidikan, kesetaraan, dan pembebasan manusia—tidak hanya berkembang di Eropa, tetapi juga memperoleh bentuk baru di Indonesia kolonial. 

Bedanya, jika Pencerahan Eropa banyak digerakkan oleh kaum intelektual, "Pencerahan Merah" di Hindia Belanda justru lahir dari kalangan rakyat biasa yang menggunakan komunikasi sebagai sarana membangun solidaritas dan menentang kolonialisme maupun kapitalisme. 

Pandangan ini menjadi pembeda utama buku tersebut dibandingkan banyak karya sejarah sebelumnya. Selama bertahun-tahun, sejarah kiri Indonesia sering dipahami semata sebagai kisah tentang ideologi komunisme atau dinamika PKI. Subijanto memperluas perspektif itu. 

Ia menunjukkan bahwa gerakan kiri Indonesia bukan hanya soal partai politik, melainkan juga tentang terbentuknya ruang publik baru melalui surat kabar, rapat umum (openbare vergaderingen), lagu perjuangan, slogan, kartun politik, sekolah alternatif, hingga jaringan distribusi informasi yang menjangkau masyarakat akar rumput. 

Bab-bab dalam buku ini memperlihatkan bagaimana ribuan rapat umum yang berlangsung antara 1920 hingga 1925 membentuk "geografi perlawanan". Dengan memanfaatkan pemetaan historis dan analisis terhadap lebih dari 800 laporan kolonial, Subijanto menunjukkan bahwa pergerakan tersebut tidak hanya berpusat di Jawa, tetapi menyebar ke berbagai wilayah Hindia Belanda melalui organisasi-organisasi seperti Sarekat Islam Merah dan Sarekat Rakyat. Rumah, sekolah, gedung pertemuan, bahkan bioskop berubah menjadi ruang politik tempat masyarakat berdiskusi mengenai keadilan sosial dan kemerdekaan.

Menariknya lagi, buku ini tidak hanya membahas bagaimana gerakan itu tumbuh, tetapi juga bagaimana pemerintah kolonial meresponsnya. Ketika menyadari bahwa komunikasi telah menjadi alat perlawanan yang efektif, pemerintah Hindia Belanda mulai memperketat sensor pers, membatasi rapat umum, mengawasi sekolah-sekolah alternatif, dan mengeluarkan berbagai regulasi atas nama "ketertiban umum". 

Dengan demikian, komunikasi berubah menjadi arena perebutan kekuasaan antara negara kolonial dan gerakan rakyat. Subijanto bahkan melihat jejak kebijakan kolonial tersebut masih memiliki pengaruh terhadap cara negara mengelola komunikasi publik pada masa-masa berikutnya. 

Di luar kekuatan argumentasinya, buku ini juga memperlihatkan kedalaman riset yang mengesankan. Penulis memanfaatkan arsip kolonial, surat kabar, laporan polisi, peta historis, hingga lampiran yang memuat daftar kartun politik, lagu perjuangan, slogan, dan tokoh-tokoh yang tampil dalam rapat umum. Semua itu menjadikan buku ini bukan sekadar narasi sejarah, melainkan dokumentasi akademik yang sangat kaya. 

Bagi pembaca Indonesia, “Communication against Capital” menawarkan cara baru melihat sejarah nasional. Selama ini kemerdekaan sering dipahami sebagai hasil perjuangan diplomasi, perang, atau kepemimpinan tokoh-tokoh besar. 

Buku ini mengingatkan bahwa kemerdekaan juga dibangun melalui kerja-kerja komunikasi: menulis artikel, menerbitkan koran, menyelenggarakan rapat umum, mendirikan sekolah rakyat, mencetak pamflet, menyebarkan lagu perjuangan, dan membangun jejaring solidaritas antarkelompok masyarakat.

Tentu saja, buku ini bukan bacaan populer. Sebagai karya akademik, pembahasannya dipenuhi konsep-konsep sejarah komunikasi, teori media, dan sejarah intelektual yang menuntut konsentrasi pembaca. 
Namun justru di situlah letak nilainya. Subijanto berhasil menjembatani kajian sejarah Indonesia dengan studi komunikasi, memperlihatkan bahwa media bukan hanya alat penyampai pesan, melainkan aktor yang ikut membentuk perubahan sosial dan politik.
Pada akhirnya, “Communication against Capital: Red Enlightenment at the Dawn of Indonesia” adalah buku yang mengajak kita memandang sejarah Indonesia dari sudut yang tidak biasa. 

Ia menunjukkan bahwa perjuangan kemerdekaan bukan hanya berlangsung di medan perang atau meja perundingan, tetapi juga di ruang redaksi surat kabar, di gerbong kereta api, di pelabuhan, di sekolah rakyat, dan di rapat-rapat umum yang mempertemukan ribuan orang biasa dengan gagasan besar tentang kebebasan. 

Dengan perspektif yang segar, riset yang mendalam, dan argumentasi yang kuat, karya Rianne Subijanto layak disebut sebagai salah satu buku terpenting tentang sejarah komunikasi dan gerakan sosial Indonesia yang terbit dalam dekade ini. (Satrio Arismunandar, mantan jurnalis Harian Kompas danTrans TV. Salah satu pendiri AJI (Aliansi Jurnalis Independen) di era Orde Baru.