Program Mahkota yang Terkoyak

SETIAP pemerintahan memiliki program mahkota. Program yang bukan sekadar kebijakan, melainkan simbol, identitas, bahkan pertaruhan politik seorang presiden.
Tetapi mahkota itu kini mulai terkoyak.
Makan Bergizi Gratis (MBG), yang digadang menjadi investasi bagi generasi masa depan, justru lebih dulu diterpa dugaan korupsi. Publik bahkan memberi julukan sinis: "Makan Bergizi Gratis berubah menjadi Mari Bancakan Gratis." Julukan yang mungkin terasa berlebihan, tetapi lahir dari rasa kecewa masyarakat. Ketika tiga petinggi Badan Gizi Nasional terseret perkara bersama anggota TNI dan Polri, yang rusak bukan hanya anggaran negara. Yang ikut tercabik adalah kepercayaan publik.
Belum reda persoalan itu, program Koperasi Merah Putih justru diwarnai tragedi lain. Lima calon manajer koperasi meninggal dunia dalam latihan dasar bergaya militer. Pertanyaan sederhana pun muncul. Mengapa calon pengelola koperasi harus ditempa dengan pendekatan kemiliteran? Apakah disiplin birokrasi hanya dapat dibangun melalui baris-berbaris? Atau kita mulai terbiasa membawa logika militer ke ruang-ruang sipil?
Di daerah, cerita yang muncul pun tidak kalah muram.
Bupati Langkat kembali tersangkut perkara korupsi. Demikian pula Bupati Kuantan Singingi. Yang menarik, kedua daerah itu memperlihatkan fenomena yang sama: regenerasi korupsi. Bupati pengganti yang seharusnya memperbaiki pemerintahan justru mengulangi praktik pendahulunya. Seolah pergantian kepala daerah hanyalah pergantian nama, sementara pola kekuasaannya tetap sama.
Dalam perkara Kuantan Singingi bahkan muncul pengakuan mengenai pemberian amplop kepada seorang menteri. Memang kemudian dikatakan amplop itu telah dikembalikan. Namun bagi publik, cerita semacam itu memperlihatkan betapa tipisnya batas antara kekuasaan, kedekatan politik, dan penyalahgunaan wewenang.
Padahal, belum lama ini para menteri dan kepala daerah dikumpulkan dalam retret di Magelang. Mereka mendengarkan ceramah mengenai integritas, tata kelola, dan pemberantasan korupsi. Tokoh-tokoh dihadirkan untuk mengingatkan bahwa korupsi adalah musuh bersama.
Namun publik kembali diingatkan pada satu kata dalam bahasa Jawa: nggedabrus.
Banyak berbicara. Banyak berjanji. Banyak mengucapkan kalimat-kalimat besar. Tetapi setelah panggung selesai, kata-kata tinggal menjadi kata-kata.
Korupsi ternyata tidak berhenti karena retret.
Persoalan negara pun tidak berhenti pada korupsi.
Pembatalan mendadak Konferensi Republik di Universitas Indonesia kembali memunculkan kegelisahan mengenai menyempitnya ruang kebebasan akademik. Kampus selama ini dipercaya sebagai ruang paling aman untuk mempertukarkan gagasan. Ketika ruang itu mulai dibatasi, publik bertanya-tanya: apakah negara mulai semakin tidak nyaman terhadap kritik?
Dalam demokrasi, negara tidak diuji ketika semua orang setuju. Negara justru diuji ketika berhadapan dengan mereka yang berbeda pendapat.
Sementara itu, penyidikan sejumlah perkara besar masih berjalan lambat. Dugaan korupsi di Badan Gizi Nasional, Imigrasi, dan Bea Cukai masih menyisakan banyak pertanyaan. Penolakan permohonan justice collaborator Sonny Sanjaya mungkin memiliki dasar hukum tapi sudah ditolak kejaksaan.  Masyarakat  tetap berharap penyidikan tidak berhenti pada pelaku lapangan. Biarkan hukum bergerak tanpa harus dipimpin oleh "pemimpin  bayangan."
Dalam perkara korupsi besar, yang ingin diketahui publik bukan hanya siapa yang menerima uang. Yang lebih penting adalah siapa yang memungkinkan sistem korupsi itu bekerja.
Di tengah situasi tersebut, Presiden menghadapi ujian yang jauh lebih berat daripada sekadar mempertahankan popularitas.
Kepercayaan publik tidak dibangun melalui slogan. Bukan pula melalui pencitraan.
Kepercayaan tumbuh ketika pemerintah berani mengakui kesalahan, menghukum pelanggaran tanpa pandang bulu, melindungi ruang kritik, dan memperlihatkan bahwa hukum benar-benar menjangkau siapa pun yang bertanggung jawab.
Program-program unggulan boleh saja dirancang dengan ambisi besar. Namun sejarah menunjukkan, yang paling sering meruntuhkan sebuah pemerintahan bukanlah kurangnya program.
Melainkan hilangnya kepercayaan.
Dan kepercayaan selalu terkoyak lebih cepat daripada kemampuan negara untuk menjahitnya kembali.