Raffi Ahmad dan Mahasiswa Sewaan

ADA  dua peristiwa di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, dalam dua hari berturut-turut. Keduanya berlangsung dalam suasana peringatan 98 tahun Sumpah Pemuda. Keduanya melibatkan anak muda. Namun, keduanya menghadirkan wajah berbeda tentang hubungan antara generasi muda dan kekuasaan.

Rabu, 28 Oktober 2026, mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi turun ke jalan. Mereka mengusung gerakan Indonesia Sadar. Mereka mengenakan pakaian hitam, membawa poster, dan mengacungkan salam tiga jari. Tiga jari itu menyampaikan tiga kegelisahan: sadar dipalak, sadar dibakar, dan sadar dimiskinkan. Mereka mempersoalkan kebakaran hutan, ketimpangan sosial, biaya pendidikan, korupsi, serta penyempitan ruang kebebasan sipil.

Bundaran Hotel Indonesia menjadi salah satu tujuan demonstrasi. Kawasan dengan Tugu Selamat Datang itu memang mempunyai kedudukan simbolik dalam perjalanan politik Indonesia. Ia merupakan ruang publik yang sering menjadi tempat warga menyampaikan kegelisahan terhadap penguasa.

Dalam sejarah dunia, kita mengenal Tahrir Square di Kairo, Mesir. Lapangan itu menjadi salah satu pusat demonstrasi yang mengguncang pemerintahan Hosni Mubarak pada 2011. Bundaran HI tentu mempunyai sejarah dan konteks yang berbeda. Namun, keduanya memperlihatkan satu hal: ruang publik dapat berubah menjadi panggung ketika rakyat ingin menyampaikan pesan kepada kekuasaan.

Mahasiswa yang berdemonstrasi pada 28 Oktober tidak dengan mudah memasuki kawasan Bundaran HI. Aparat kepolisian yang mempunya jargon baru, “Polisi Bersama Masyarakat” melakukan penyekatan. Sebagian demonstran tertahan di kawasan Jalan MH Thamrin. Meski demikian, mereka tetap menyampaikan tuntutan. Salam tiga jari terangkat. Pesan Indonesia Sadar tersebar melalui media sosial dan pemberitaan.

Sehari kemudian, Kamis, 29 Oktober 2026, Bundaran HI kembali menjadi tempat berkumpulnya anak muda. Kali ini suasananya berbeda.

Polda Metro Jaya mewujudkan jargon “Polisi Bersama Masyarakat”. Polri menyelenggarakan Deklarasi Sumpah Pemuda Mahasiswa Indonesia. Hadir sekitar 100 peserta yang disebut mahasiswa, unsur TNI-Polri, organisasi kepemudaan, tokoh masyarakat, dan figur publik. Mereka mengenakan  ikat kepala merah-putih. 

Di antara yang hadir adalah Raffi Ahmad, Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni. Raffi mengenakan ikat kepala merah putih. Ia berbicara tentang patriotisme, persatuan, dan tantangan generasi muda menghadapi hoaks, ujaran kebencian, serta provokasi di media sosial.

Pesannya terdengar baik.
Siapa yang tidak menghendaki generasi muda bersatu? Siapa yang tidak menginginkan anak muda terhindar dari hoaks dan provokasi? Namun, justru di tengah acara yang menyerukan persatuan dan kebenaran informasi itu, muncul peristiwa yang mengundang pertanyaan tentang keaslian representasi mahasiswa.

Mahasiswa yang Bukan Mahasiswa
Seorang peserta yang mengenakan jaket almamater Universitas Dian Nusantara menjadi perhatian publik setelah rekaman wawancaranya beredar di media sosial. Ketika ditanya mengenai asal kampusnya, jawabannya tidak sesuai dengan atribut yang dikenakannya.

Belakangan, peserta bernama Bayu Setiadi, yang juga dikenal sebagai Dino, memberikan klarifikasi. Ia mengaku bukan mahasiswa Universitas Dian Nusantara. Ia juga mengaku menghadiri acara tersebut karena mendapat undangan dari sebuah komunitas dan menerima bayaran. Jaket almamater yang dikenakannya, menurut pengakuannya, diberikan tanpa penjelasan mengenai asal-usulnya.
Bayu kemudian meminta maaf.

Pengakuan itu menimbulkan pertanyaan yang lebih besar daripada sekadar kekeliruan mengenakan jaket almamater. Bayu tidak perlu disalahkan. Ia bagian dari masyarakat yang menjadi korban. Namun yang perlu diselidiki, siapa yang merekrut peserta? Siapa yang membayar? Siapa yang menyediakan atribut mahasiswa? Apakah penyelenggara mengetahui identitas peserta yang dihadirkan?

Pertanyaan tersebut perlu dijawab secara terbuka.
Penting pula membedakan tanggung jawab setiap pihak. Acara itu diberitakan sebagai kegiatan yang diselenggarakan Polda Metro Jaya. Raffi minta maaf atas kegaduhan yang terjadi. Polda Metro Jaya juga meminta maaf. Tapi tetap tidak jelas, siapa yang membiayai peringatan Sumpah Pemuda jadi-jadian?

Kehadiran Raffi tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa ia terlibat. Belum ada dasar yang cukup untuk menyimpulkan bahwa Raffi mengetahui penyamaran itu. Namun, sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda, Raffi tetap mempunyai tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa kegiatan yang dihadirinya tidak menyesatkan publik mengenai representasi mahasiswa.

Terlebih lagi, ia bukan sekadar selebritas. Ia hadir dengan status pejabat negara.

Ketika Simbol Menggantikan Kenyataan
Peristiwa ini mengingatkan saya pada pemikiran filsuf Prancis, Jean Baudrillard, mengenai simulacra dan simulation. Dalam bukunya Simulacra and Simulation (1981), Baudrillard membahas bagaimana tanda, citra, dan representasi dapat membentuk kenyataan sosial yang seolah-olah berdiri sendiri.

Dalam pembacaan sederhana, kita dapat membedakan antara sesuatu yang sungguh-sungguh terjadi dan citra yang dibuat untuk menghadirkan kesan bahwa sesuatu telah terjadi. Jaket almamater merupakan simbol identitas mahasiswa. Ikat kepala merah putih merupakan simbol patriotisme. Pembacaan ikrar merupakan simbol komitmen kebangsaan. Semua simbol itu mempunyai makna apabila didukung kenyataan yang sesuai. Namun, ketika seseorang yang bukan mahasiswa mengenakan jaket almamater dan tampil dalam kegiatan yang memperlihatkan dukungan mahasiswa, muncul persoalan representasi.

Publik melihat simbol mahasiswa. Tetapi setidaknya dalam satu kasus yang telah terungkap, identitas di balik simbol itu tidak sesuai dengan kenyataan. Di sinilah gagasan Baudrillard menjadi relevan. Persoalannya bukan hanya adanya mahasiswa palsu, melainkan kemungkinan bahwa citra partisipasi mahasiswa dianggap lebih penting daripada partisipasi mahasiswa yang sesungguhnya.

Beban bagi Prabowo
Raffi Ahmad bukan orang asing dalam lingkar politik Presiden Prabowo Subianto. Ia terlibat dalam dukungan kampanye Prabowo-Gibran pada Pemilihan Presiden 2024. Setelah Prabowo menjadi Presiden, Raffi diangkat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.
Penunjukan itu membawa konsekuensi.

Raffi tidak lagi hanya dinilai berdasarkan popularitasnya sebagai figur hiburan. Ia juga harus dinilai berdasarkan tanggung jawab publik yang melekat pada jabatannya. Seorang utusan khusus presiden semestinya dapat menjadi jembatan antara pemerintah dan kelompok masyarakat yang menjadi bidang tugasnya.

Dalam hal Raffi, kelompok itu adalah generasi muda dan pekerja seni. Tugas tersebut tidak cukup dijalankan melalui kehadiran dalam acara seremonial, pengibaran simbol kebangsaan, atau ajakan menjaga persatuan. Generasi muda sedang menghadapi persoalan yang jauh lebih konkret.

Kesempatan kerja yang terbatas. Ketidakpastian pendapatan. Biaya pendidikan. Kesulitan memperoleh tempat tinggal. Kecemasan mengenai masa depan. Sebagian anak muda juga mempersoalkan arah kebijakan negara, kerusakan lingkungan, korupsi, dan ketidakadilan.

Mereka membutuhkan ruang untuk didengar. Karena itu, pertanyaan yang patut diajukan kepada Raffi adalah: mengapa tidak menggunakan posisi sebagai Utusan Khusus Presiden untuk berdialog langsung dengan mahasiswa yang berdemonstrasi? Mengapa tidak mengundang pimpinan mahasiswa bersama para aktivis mahasiswa lainnya untuk menyampaikan kegelisahan mereka?

Mengapa tidak menjadikan kritik mahasiswa sebagai bahan yang disampaikan kepada Presiden? Bukankah seorang utusan khusus seharusnya mampu membawa suara masyarakat kepada Presiden, bukan hanya membawa pesan pemerintah kepada masyarakat?

Raffi mungkin tidak mengetahui persoalan identitas peserta dalam deklarasi tersebut. Namun, sebagai pejabat yang hadir dan menyampaikan pesan publik, ia mempunyai kesempatan untuk menjelaskan sikapnya. Di situlah Raffi berpotensi menjadi beban reputasi bagi pemerintahan Prabowo. Bukan semata karena ada peserta yang mengaku dibayar, melainkan karena publik dapat mempertanyakan apakah jabatan utusan khusus benar-benar digunakan untuk membina generasi muda atau lebih banyak untuk menampilkan dukungan simbolik.

Loyalitas dan Hati Nurani
Ada perbedaan mendasar antara loyalitas kepada Presiden dan pengabdian kepada negara. Seorang pejabat tentu mempunyai kewajiban menjalankan kebijakan pemerintah. Namun, loyalitas itu tidak seharusnya menghilangkan kemampuan untuk mendengarkan kritik dan menyampaikan kenyataan yang tidak menyenangkan kepada atasannya. Loyalitas tidak harus berarti membenarkan semua keputusan.
Justru seseorang yang sungguh-sungguh loyal kepada tujuan sebuah pemerintahan dapat menyampaikan peringatan ketika kebijakan menimbulkan masalah. Dalam pengertian itu, Raffi dapat menunjukkan loyalitas yang lebih bermakna dengan membantu Presiden memahami kegelisahan generasi muda. Bukan dengan memilih hanya mendengar anak muda yang menyampaikan dukungan.Seorang pejabat tidak harus setuju dengan seluruh tuntutan demonstran. Tetapi ia harus bersedia mendengarkan alasan mereka. Kritik mahasiswa bukan otomatis ancaman bagi negara.

Ia dapat menjadi bentuk kepedulian terhadap masa depan negara.
Presiden Prabowo pun berkepentingan memastikan para utusan khususnya tidak hanya menghadirkan citra dukungan, tetapi benar-benar membantu pemerintah memahami persoalan masyarakat. Sebab jabatan publik bukanlah panggung hiburan yang keberhasilannya ditentukan oleh tepuk tangan penonton.Jabatan publik merupakan amanat yang harus dipertanggungjawabkan.

Sumpah Pemuda tidak lahir dari sebuah pertunjukan loyalitas kepada penguasa. Ia lahir dari keberanian generasi muda menyatakan sikapnya sendiri.*