Rekam Jejak

SUATU pagi, saya sarapan bersama seorang politisi senior. Sejumlah wartawan senior  hadir. Obrolan mengalir dari satu isu ke isu lain. Namun ada satu pertanyaan yang terus menggelayut di meja makan itu. Mengapa negeri ini menjadi seperti sekarang? Itu pertanyaan banyak orang.
Politisi itu tidak menjawab dengan retorika. Ia mencoba memetakan persoalan. Menurutnya, ada empat hal yang berkontribusi terhadap situasi yang kita hadapi hari ini.
Pertama, sistem pemilu  yang menyisakan banyak tanda tanya. Secara prosedural pemilu berlangsung. Namun banyak orang merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Hukum terasa diakali. Aparat ditarik masuk terlalu jauh ke arena politik. Yang penting menang. Dalam istilah ilmu politik, pendekatan seperti ini dekat dengan logika Machiavellian: tujuan menghalalkan cara.
Kedua, penyusunan kabinet yang tidak dimulai dari identifikasi masalah bangsa. Dalam tradisi pemerintahan yang baik, tantangan zaman dipetakan terlebih dahulu. Setelah itu dirancang struktur kabinet yang dibutuhkan untuk menjawab tantangan tersebut. Baru kemudian dicari orang yang tepat untuk mengisinya.  Yang terjadi justru sebaliknya.
Antrean orang titipan sudah ada terlebih dahulu. Tidak ada seleksi kompetensi berdasar meritokrasi. Pokoknya ada patron. Ada yang menjamin. Struktur kabinet kemudian disesuaikan untuk menampungnya. Akibatnya kabinet membengkak. Wakil menteri bertambah. Jabatan bertambah. Struktur membesar, tetapi efektivitasnya belum tentu meningkat. Untuk posisi kementerian yang tidak terlalu besar bahkan sampai ada tiga wakil menteri. Akibatnya, kita melihat menteri yang tidak perform. Entah apa yang dikerjakan. Entah apa yang  mau disampaikan. Pokoknya: menteri dengan segala fasilitas dan privilege. 
Logika itu difasilitasi dengan prinsip autocratic legalism: aturan dibuat untuk memenuhi keinginan elite. UU Kementerian yang membatasi jumlah kementerian diserahkan kepada Presiden.

Ketiga, soal prioritas.
Dalam situasi fiskal yang terbatas, setiap rupiah anggaran semestinya diarahkan pada kebutuhan yang paling mendesak. Ketika ruang keuangan semakin sempit, disiplin menentukan prioritas menjadi penting. Namun yang sering muncul justru proyek-proyek besar yang lebih dekat dengan populisme daripada penyelesaian masalah struktural.
Keempat, soal perilaku politik.
Ada kesan bahwa sebagian elite memandang kekuasaan sebagai kesempatan yang harus dimanfaatkan seluas-luasnya. Aji mumpung. Kemaruk. Kekuasaan tidak lagi dipahami sebagai amanah, melainkan kesempatan. Korupsi ugal-ugalan di BGN adalah wujud dari perilaku politik ugal-ugalan. Mumpung punya kuasa sehingga memproduk  dusta.
Tentu saja penilaian itu bisa diperdebatkan. Tidak semua benar. Tidak semua salah. Tetapi percakapan pagi itu menyisakan satu pelajaran penting. Kita terlalu jarang berbicara tentang rekam jejak. Padahal dalam demokrasi, rekam jejak adalah kompas paling sederhana untuk membaca masa depan. Masa lalu memang tidak selalu menentukan masa depan. Tetapi masa lalu memberi petunjuk tentang karakter, konsistensi, dan integritas seseorang.
Dalam teori retrospective voting, ilmuwan politik Morris Fiorina menjelaskan bahwa pemilih yang rasional seharusnya menilai calon berdasarkan kinerja dan perilaku masa lalunya. Rekam jejak menjadi instrumen utama untuk mengurangi risiko salah memilih. Demokrasi menjadi sehat ketika warga mengevaluasi apa yang telah dilakukan seorang pemimpin, bukan sekadar mempercayai apa yang dijanjikannya.
Sayangnya, politik kita sering bergerak ke arah sebaliknya. Kita terjebak pada popularitas. Terpesona oleh pencitraan. Terhanyut oleh media sosial. Kita menilai seseorang dari pidatonya hari ini, bukan dari tindakannya selama bertahun-tahun. Akibatnya, politik mencla-mencle menjadi hal biasa. Dulu berbicara A, sekarang berbicara B. Dulu mengecam praktik tertentu, sekarang melakukannya sendiri.
Koruptor bisa tampil sebagai guru moral. Pelanggar etika bisa mengajarkan integritas. Dan publik perlahan kehilangan kemampuan membedakan mana ketulusan dan mana kemasan. Di sini tanggung jawab media yang mengejar klik, algoritma atau rating.
Di sinilah pentingnya membangun budaya politik berbasis rekam jejak.
Putusan Mahkamah Konstitusi yang menurunkan ambang batas pencalonan hingga mendekati nol membuka peluang hadirnya lebih banyak alternatif kepemimpinan. Tetapi peluang itu hanya akan bermakna jika publik memiliki instrumen untuk menilai para calon secara lebih cermat. Sudah saatnya masyarakat sipil, kampus, media, dan komunitas profesional membangun tradisi audit rekam jejak secara sistematis. Bukan untuk mencari-cari kesalahan. Tetapi untuk membantu publik memahami siapa yang sedang meminta kepercayaan mereka.
Karena pada akhirnya, masa depan bangsa ini tidak ditentukan oleh pidato yang paling indah. Ia ditentukan oleh karakter yang paling teruji. Dan karakter hanya bisa dibaca dari satu hal: rekam jejak.
Saya ingat kata-kata Abraham Lincoln. "Hampir semua orang mampu bertahan dalam kesulitan. Tetapi karakter seseorang baru benar-benar terlihat ketika ia diberi kekuasaan."
Karena itu, rekam jejak menjadi penting. Janji dapat dibuat menjelang pemilu. Pencitraan dapat dibangun melalui media. Namun kekuasaan selalu membuka lapisan terdalam karakter seseorang. Cara ia memperlakukan kritik, menggunakan kewenangan, memilih orang-orang di sekitarnya, dan mengelola sumber daya negara adalah ujian sesungguhnya dari kepemimpinannya.
Pemilu menguji popularitas seseorang. Kekuasaan menguji karakternya.
Karena itu, ketika memilih pemimpin, yang perlu diperiksa bukan hanya apa yang ia janjikan, tetapi apa yang ia lakukan ketika pernah memiliki kekuasaan. Rekam jejak adalah jejak karakter yang paling sulit dipalsukan.*