Setelah Bantahan, Terus Apa?

Ada kehebohan di media sosial tentang dugaan pertemuan tokoh oposisi dengan Duta Besar Singapura. Gerindra bereaksi. Media massa memberitakannya. Mereka yang disebut menghadiri pertemuan itu kemudian membantah. Media pun memuat bantahannya.

Lalu, selesai?
Saya menelusuri pemberitaan itu melalui mesin pencari Google dengan kata kunci “Gerindra dalami tokoh oposisi”. Judul-judul yang muncul sangat mirip. Detik.com menulis “Gerindra Dalami Kabar Pertemuan Tokoh Oposisi”. Kumparan menambahkan keterangan “dengan Dubes Singapura”. MetroTVNews.com menyebut “di Rumah Dubes”. Tribunnews.com menggunakan rumusan serupa. Antara memilih kata “cermati”: “Gerindra Cermati Informasi Pertemuan Tokoh Oposisi-Dubes Singapura”.

Sumbernya sama: Sekretaris Fraksi Partai Gerindra Bambang Haryadi, yang memberikan keterangan kepada wartawan pada Minggu, 25 Oktober 2026.
Kemiripan judul tentu tidak otomatis menunjukkan adanya persoalan jurnalistik. Wartawan bisa menghadiri wawancara bersama atau menggunakan bahan dari kantor berita yang sama. Namun, keseragaman itu memunculkan pertanyaan: seberapa jauh media memeriksa kabar yang sedang ditanggapi politisi tersebut?

Saiful Mujani membantah adanya pertemuan dengan Duta Besar Singapura. Dino Patti Djalal juga menyampaikan bantahan melalui video. Dino mengatakan, pada tanggal yang disebut sebagai waktu pertemuan, ia berada di Perth, Australia. Ia menyertakan foto untuk mendukung keterangannya.

Dino menduga ada “tim siluman” yang menyebarkan informasi hasil fabrikasi. Menurut dia, penyebaran informasi tersebut terkoordinasi, terorganisasi, dan memiliki dukungan. Ia mengingatkan masyarakat sipil, terutama mereka yang aktif menyampaikan pendapat, untuk mewaspadai pola intimidasi semacam itu.

Dugaan Dino tersebut tentu menjadi bahan yang perlu ditelusuri. Siapa yang membuat informasi awal? Apa buktinya? Bagaimana informasi itu menyebar hingga memperoleh tanggapan politisi dan menjadi berita?

Kedutaan Besar Singapura juga membantah. Dalam pernyataan resminya, kedutaan menyebut kunjungan Saiful Mujani dan Dino Patti Djalal ke kediaman duta besar pada 18 Oktober 2026 tidak pernah terjadi.

Di sinilah pekerjaan jurnalistik semestinya bergerak lebih jauh.
Saiful merupakan intelektual yang kritis terhadap pemerintahan Prabowo–Gibran. Melalui SMRC, ia merilis survei mengenai penilaian terhadap kepemimpinan nasional dan pemerintahan. Dino juga menyampaikan pandangan kritis, termasuk mengingatkan pemerintah tentang bahaya krisis kepercayaan dan cara merespons penilaian MSCI.

Posisi keduanya membuat tuduhan pertemuan dengan diplomat asing mudah memperoleh muatan politik. Pertemuan yang belum terbukti terjadi dapat dibingkai sebagai sesuatu yang mencurigakan. Padahal, bertemu diplomat asing pun tidak dengan sendirinya merupakan kesalahan. Media perlu menguji dua hal sekaligus: kebenaran peristiwanya dan dasar kecurigaan yang dilekatkan kepadanya.

Pola pemberitaan seperti ini dapat dibaca melalui teori indexing dari ilmuwan komunikasi W. Lance Bennett. Dalam kajiannya tentang hubungan pers dan negara, Bennett menjelaskan kecenderungan media mengikuti rentang perdebatan di lingkungan elite kekuasaan. Ketika elite berselisih, pemberitaan bergerak di dalam batas perselisihan mereka.

Dalam konteks esai ini, media berisiko mengikuti urutan yang ditentukan para pembicara: tuduhan muncul, politisi bereaksi, pihak yang dituduh membantah, kemudian tanggapan berikutnya diberitakan. Percakapan terus bergerak, tetapi pengetahuan publik tentang apa yang sebenarnya terjadi belum tentu bertambah.

Media mencatat siapa mengatakan apa. Pertanyaan tentang bukti justru tertinggal.
Kecenderungan tersebut berdekatan dengan kritik Nick Davies dalam Flat Earth News. Ia memopulerkan istilah churnalism untuk menggambarkan produksi berita yang bertumpu pada pengolahan ulang bahan siap pakai, dengan sedikit peliputan dan pemeriksaan mandiri.

Kita mengenalnya sebagai jurnalisme rilis. Pernyataan tersedia, judul dibuat, berita ditayangkan. Ketika bantahan datang, berita berikutnya diproduksi. Mesin penerbitan bekerja, tetapi apakah kerja verifikasi berjalan dengan kedalaman yang sama?
Saya kerap menyebutkan multi level quoting.

Bill Kovach dan Tom Rosenstiel, melalui The Elements of Journalism, mengingatkan bahwa kewajiban pertama jurnalisme adalah kepada kebenaran, sedangkan inti pekerjaannya adalah disiplin verifikasi. Ketepatan mengutip merupakan bagian penting dari pekerjaan itu. Namun, kutipan yang akurat belum menjamin kebenaran isi pernyataannya.

Seorang politisi mungkin benar mengatakan sedang mendalami kabar pertemuan. Akan tetapi, pernyataan tersebut tidak membuktikan bahwa pertemuannya terjadi. Memuat bantahan juga belum menuntaskan pekerjaan. Wartawan perlu memeriksa bukti, mempertemukan keterangan dengan fakta, dan menjelaskan hasilnya kepada pembaca.

Persoalan serupa terlihat dalam percakapan mengenai kebakaran hutan dan asap lintas negara. Para pejabat, mantan pejabat, dan pengusaha bersahut-sahutan melalui media sosial. Ada yang mengkritik Singapura dan mengaitkannya dengan MSCI. Ada pula yang mengingatkan pentingnya menjaga hubungan antarnegara.

Semua pernyataan itu dapat memiliki nilai berita. Namun, perhatian publik juga perlu diarahkan kepada sumber persoalannya: di mana kebakaran terjadi, lahan siapa yang terbakar, bagaimana api bermula, siapa yang terdampak, dan bagaimana tanggung jawab penanganannya dijalankan.

Seorang pengusaha yang saya temui mengatakan, “Logika perusahaan membakar sendiri hutan sama sekali tak masuk akal.”

Pernyataan itu pun harus diuji. Kepemilikan lahan, penyebab kebakaran, pihak yang memperoleh manfaat, dan tanggung jawab pengendalian api merupakan pertanyaan yang memerlukan bukti masing-masing. Wartawan tidak dapat menuntaskannya hanya dengan mempertukarkan tuduhan dan pembelaan.

Media mempunyai fungsi informasi, pendidikan, dan kontrol sosial. Fungsi itu memperoleh maknanya ketika redaksi mampu menentukan pertanyaan sendiri berdasarkan kepentingan publik. Dalam kebakaran hutan, kepentingan itu mencakup kesehatan warga, keselamatan lingkungan, penegakan hukum, dan pencegahan bencana berulang. Dalam tuduhan pertemuan politik, kepentingannya mencakup kebenaran informasi dan perlindungan ruang kebebasan berpendapat.

Apabila tuduhan pertemuan itu tidak terbukti, publik perlu memperoleh penjelasan yang terang. Apabila ditemukan bukti fabrikasi, proses pembuatannya perlu dibongkar. Apabila ada indikasi penyebaran terkoordinasi, hubungan antarpelakunya perlu ditelusuri.

Bantahan dapat menjadi awal liputan berikutnya. Dari sana, wartawan bekerja untuk menjawab pertanyaan yang belum selesai.

Sebab, setelah semua pihak selesai berbicara, publik masih berhak bertanya: apa yang sebenarnya terjadi? *